7cloud.asia – Wakil Kapten Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (Amin), Thomas Lembong atau Tom Lembong mengkritik pemerintah karena harga beras naik di pasaran.
Menurutnya lonjakan harga beras saat ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah yang terlalu banyak dipakai untuk urusan politik.
Kenaikan harga beras yang jauh di atas HET, menurut Lembong merupakan imbas dari kinerja pemerintah yang menurutnya tlah memolitisasi stok beras untuk keperluan politik menjelang Pemilu 2024.
“Jadi ya itulah yang terjadi kalau pemerintahan dan kebijakan itu terlalu dipolitisasi,” ujar Tom di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya 10, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2024).
Baca: DPR sebut kelangkaan beras akibat jor-joran Bansos untuk pemenangang Paslon tertentu
Ia menuding, harga beras naik karena pemerintahan Jokowi banyak menggunakan stok beras milik Bulog jelang Pemilu 2024, untuk kepentingan politik salah satu kandidat.
Hampir pasti, ujarnya, kenaikan harga beras ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil di saat-saat, di bulan-bulan pemilu terkait bansos.
“Ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok Bulog sampai 1,3 juta ton, itu angka yang sangat signifikan,” papar dia.
Menurut dia, situasi ini menunjukkan pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat. Ia pun mempertanyakan sikap pemerintah yang seolah mengorbankan kebutuhan pokok warga.
“Kalau kondisi kebutuhan pokok yang mendasar seperti beras saja sekacau ini, kita bayangkan aspek-aspek kebutuhan masyarakat yang lainnya, yang diurus oleh kementerian-kementerian lain,” imbuh dia.
Baca: ICW dan KontraS sebut Pemilu 2024 terburuk sepanjang era reformasi
Lembong menambahkan, banyak pejabat yang bekerja keras untuk menangani kenaikan harga beras.
“Saya berasumsi, pejabat sekarang jadi pemadam kebakaran soal beras. Jadi berapa kapasitas (beras) pemerintah yang masih tersisa jelang Ramadhan misalnya,” ujarnya.
Ia mengatakan, kenaikan harga beras karena pemerintah tidak bijak. Menteri yang semestinya fokus bekerja profesional juga diminta mengerjakan urusan politik.
Meski begitu, Tom tidak menyebut secara spesifik siapa menteri atau pejabat yang dimaksudnya itu.
Baca: Pasca pemilu harga kebutuhan naik
“Jadi makanya sebetulnya yang paling ideal politik diserahkan kepada politisi dan birokrasi diserahkan kepada birokrasi, jangan dicampuradukkan,” ucapnya.
“Kalau orang yang sama disuruh ngurus politik dan keperluan masyarakat, dua-duanya bakal enggak beres. Tidak fokus dengan baik, masing-masing (aspek) politik atau keperluan masyarakat,” sambung dia.
Dikutip dari Kompas.id, berdasarkan laman Panel Harga Pangan dari Badan Pangan Nasional, harga beras medium per 24 Februari 2024 rata-rata mencapai Rp 14.860 per kilogram.
Kemudian, harga beras premium di Jakarta rata-rata masih mencapai Rp 16.310 per kilogram.
Baca: Survei litbang Kompas sebut bansos sumbang perolehan suara Prabowo-Gibran
Berdasarkan harga eceran tertinggi (HET) dalam Peraturan Badan Pangan Nasional No.7 Tahun 2023 untuk Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, Sulawesi) adalah Rp 10.900 per kilogram untuk beras medium, sedangkan untuk beras premium harganya Rp 13.900 per kilogram.
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengeklaim, berkurangnya stok beras lokal terjadi akibat bergesernya musim tanam padi.
“Kan mestinya September, Oktober, dan November, sudah hujan. Ini hujannya baru (terjadi). Jadi, tanamnya bukan geser waktu, ini pindah,” tutur dia usai menyidak Pasar Klender SS, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, Senin.
Ia menuturkan, harga beras lokal bisa terus mengalami kenaikan jika masyarakat tetap mencari beras lokal, misalnya beras Solok dan beras Cianjur.
Sumber: Kompas.com
Leave a Reply