7cloud.asia – Pada Kamis, 22 Juni 2023 mendatang, Kota Jakarta akan memperingati hari jadinya yang ke-496 tahun.
Peringatan hari jadi Kota Jakarta kali ini mengangkat tema “Jadi Karya untuk Nusantara”, sebagai amplifikasi slogan Sukses Jakarta untuk Indonesia.
Tema ini mempunyai makna kesiapan Jakarta untuk mengoptimalisasi seluruh sumber daya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta pemantik kemajuan bagi daerah lain di Indonesia.
Ya, sebagai ibukota, Jakarta hingga menjelang 500 tahun usianya saat ini memang menjadi barometer kemajuan Indonesia.
Baca: Metamorfosa Jakarta dengan penataan transportasi publik
Penetapan tanggal 22 Juni sebagai hari jadi Kota Jakarta dilakukan Sejak 1956. Namun, sebelum ditetapkan sebagai ibu kota dan berkembang menjadi kota terbesar Indonesia, wilayah yang saat ini dinamakan Jakarta mempunyai riwayat yang sangat panjang.
Riwayat Jakarta sebagai tempat hunian manusia dimulai ketika digunakan sebagai pemukiman sederhana sudah dimulai sejak awal tahun Masehi.
Hal ini dapat diketahui dari situs-situs kepurbakalaan prasejarah yang ada di Jakarta. Kemudian pada masa kekuasaan Kerajaan Tarumanegara, atau sekitar abad ke-4 Masehi, wilayah ini dikenal bernama Sunda Kelapa.
Lokasinya yang strategis menjadikan Sunda Kelapa terus bertumbuh menjadi kota pusat perdagangan hingga akhirnya menjadi Jakarta sebagai ibukota dan pusat perdagangan seperti saat ini.
Baca: Empat kota di dunia yang sangat mengutamakan pejalan kaki
Selama hampir 17 abad perjalanannya, Sunda Kelapa sempat beberapa kali mengalami perubahan nama. Berikut perjalanan panjang Kota Jakarta dari abad 4 hingga abad 21.
Antara tahun 397-1527, wilayah yang saat ini disebut Jakarta masih bernama Sunda Kelapa dan berada di bawah kekuasaan kerajaan Hindu.
Pada periode Kerajaan Tarumanegara, Jakarta yang masih menggunakan nama Sunda Kelapa tumbuh menjadi sebuah kota pusat perdagangan.
Menurut kesaksian para musafir Portugis, Sunda Kelapa dipimpin oleh pejabat-pejabat tinggi seperti Tumenggung Sang Adipati dan syahbandar.
Kelimpahan hasil perdagangan itulah yang memikat bangsa Portugis di Malaka untuk membangun benteng di Sunda Kelapa.
Baca: Makna sumbu filosofi dalam tata kota Yogyakarta
Namun, sebelum rencana itu berjalan, Pangeran Fatahillah lebih dulu merebut Sunda Kelapa pada 1527 dan mengubah namanya menjadi Jayakarta.
Pergantian nama tersebut diperkirakan terjadi pada 22 Juni, yang kemudian diperingati setiap tahunnya sebagai hari jadi Kota Jakarta.
Di bawah Pangeran Fatahillah, perdagangan di Jayakarta pun semakin ramai hingga timbul persaingan di antara pedagang-pedagang Eropa, khususnya Portugis, Belanda, dan Inggris.
Orang-orang Eropa tersebut saling berlomba untuk memperoleh konsesi dari penguasa setempat untuk mendirikan kantor dagang.
Baca: Mengenal Kota Kupang yang pernah jadi rebutan Belanda dan Portugis
Jayakarta mengalami perubahan nama menjadi Batavia saat VOC memindahkan kantor serikat dagang VOC dari Banten ke Jayakarta pada 1619. Batavia dijadikan sebagai pusat kekuasaan Belanda di Indonesia.
Batavia pun direncanakan dibangun menyerupai kota-kota di Belanda yang berbentuk blok dan masing-masing dipisahkan oleh kanal.
Seiring berjalannya waktu, Kota Batavia diperluas dan fasilitas perkotaannya senantiasa ditambah. Pembentukan Kota Batavia seringkali menyangkut kebutuhan untuk mendatangkan orang-orang dari berbagai bangsa untuk bekerja di sana.
Upaya inilah yang dari awalnya telah menjadikan Batavia, yang kemudian berkembang menjadi Jakarta, sebagai suatu kancah percampuran bangsa.
Baca: Tiga kota di Indonesia masuk kategori ramah lingkungan
Dalam sejarahnya, nama Batavia mempunyai masa hidup yang sangat lama, yakni selama lebih dari tiga abad yaitu dari 1619 hingga 1942.
Saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942-1945, nama Batavia diganti menjadi Djakarta atau Djakarta Tokubetsu Shi.
Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, nama Jakarta tetap dipakai dengan menghapus nama Jepangnya, Tokubetsu Shi yang berarti jauhkan perbedaan.
Pada 1959, status Kota Jakarta mengalami perubahan dari kotapraja menjadi daerah tingkat satu yang dipimpin oleh gubernur. Kemudian pada 1961, statusnya diubah menjadi Daerah Khusus Ibukota (DKI) yang bertahan hingga saat ini.
