ruangkota

Tag: BEM UGM

  • Dukung Aksi Indonesia Gelap, BEM UGM Juga Soroti Pemangkasan Anggaran Pendidikan dan Program Makan Bergizi Gratis

    Dukung Aksi Indonesia Gelap, BEM UGM Juga Soroti Pemangkasan Anggaran Pendidikan dan Program Makan Bergizi Gratis

    7cloud.asia – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto mengatakan pihaknya mendukung aksi Indonesia Gelap yang dilakukan BEM se-Indonesia di Jakarta.

    BEM UGM, ujar Tiyo, akan melakukan aksi serupa aksi Indonesia Gelap pada pekan ini mengusung dua tuntutan utama kepada pemerintah.

    Pertama, evaluasi total terhadap program makan bergizi gratis dengan menyesuaikan kemampuan APBN dan kondisi ekonomi nasional.

    “Pemerintah tidak perlu malu untuk mempertimbangkan skema pembatalan dan mengembalikan fokus pada sektor fundamental seperti pendidikan dan kesehatan masyarakat,“ ujar Tiyo Ardianto, dilansir ugm.ac.id, Selasa (18/2/2025).

    Kedua, penerapan kebijakan pajak progresif kepada orang kaya yang diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan baru bagi Negara.

    Baca: BEM SI kritisi kebijakan pemerintahan Prabowo yang tak pro rakyat

    Tiyo menambahkan, BEM UGM memandang pemerintah perlu mengatur kembali prioritas masyarakat sebelum mengambil kebijakan.

    “Kembalikan kepercayaan rakyat kepada Pemerintah dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi,” pesan Tiyo.

    Tiyo menambahkan, BEM UGM mendesak Presiden segera meninjau ulang kebijakan efisiensi anggaran terutama yang terkait pemangkasan anggaran pendidikan, kesehatan, fasilitas dan pelayanan publik lainnya.

    “Kita minta Presiden untuk meninjau ulang pemangkasan anggaran dengan menimbang kepentingan masyarakat,” tandasnya.

    Tiyo menambahkan, anggaran pendidikan yang dialokasikan selama ini sebenarnya belum ideal untuk menopang pendidikan dasar, menengah hingga jenjang pendidikan tinggi.

    Baca: YLBHI sebut efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo ancam pemenuhan hak dasar rakyat

     Bahkan. menurutnya, isu mengenai sarana dan prasarana yang layak, hingga gaji guru honorer masih belum bisa diatasi dengan anggaran pendidikan yang ada.

    Namun anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang mulanya sejumlah Rp33,5 triliun dipangkas sebesar Rp8 triliun menjadi Rp25,5.

    Pemangkasan anggaran juga dialami Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

    Kebijakan ini memunculkan pertanyaan terkait komitmen pemerintahan Prabowo Soebianto untuk memajukan sektor pendidikan.

    “PTN harus mencari dana sendiri. Jalan keluar paling gampang adalah naikkan UKT. Siapa yang jadi korban? Mahasiswa, orang tua, dan masyarakat Indonesia yang harus menguburkan mimpinya untuk kuliah karena tak ada biaya,” jelas Tiyo.

    Baca: Aksi Indonesia Gelap di Jakarta soroti kebijakan Prabowo-Gibran yang sengsarakan Rakyat

    Meski pemerintah baru-baru ini menyatakan tidak akan ada kenaikan UKT dan program KIP-K tetap dijalankan, Tiyo melihat sejak awal pemerintah terkesan ingin mengorbankan pendidikan dengan alasan efisiensi anggaran.

    Tiyo menilai, tidak bijak jika efisiensi anggaran dijalankan sedemikian rupa untuk mendukung program yang sejak awal sulit untuk ditopang APBN, seperti program makan bergizi gratis.

    “Presiden Prabowo harus menyadari bahwa pemangkasan ugal-ugalan ini tidak boleh dilakukan sekadar untuk memenuhi janji politik demi sebuah program yang tidak melalui kajian akademik yang cukup,” tambahnya.

    Tiyo menegaskan, apabila pemerintah belum memenuhi tuntutan para mahasiswa, maka BEM UGM bersama mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia akan kembali menggelar aksi yang akan menggandeng masyarakat yang lebih luas.

  • Tiyo Ardianto: Kritik terhadap Program MBG adalah Sikap Resmi BEM UGM

    Tiyo Ardianto: Kritik terhadap Program MBG adalah Sikap Resmi BEM UGM

    7cloud.asia – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau BEM UGM, Tiyo Ardianto mengatakan bahwa kritik tajam terhadap program MBG merupakan sikap resmi organisasi yang dipimpinnya

    Hal itu diungkapkan Tiyo saat menjadi narasumber dalam Podcast Madilog Forum Keadilan TV. Menurut Tiyo, BEM UGM menilai kebijakan tersebut menyisakan persoalan serius dalam penentuan prioritas negara.

    “Ini adalah sikap lembaga yang saya di sana menjadi juru bicaranya… Ini sikap organisasi. Ini kritik kami, BEM UGM kepada pemerintah Republik Indonesia hari ini, kepada rezim Prabowo-Gibran,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu Tiyo mengatakan, sikap penuh risiko ini dia dan kawan-kawannya ambil karena rakyat butuh juru bicara yang berani menyuarakan penderitaan mereka.

    Tiyo juga mengatakan, kritik ini disampaikan bukan karena mahasiswa membenci Presiden Prabowo Subianto. Kritik ini adalah upaya mahasiswa untuk meluruskan arah pembangunan bangsa yang dinilai tidak sesuai dengan amant konstitusi.

    Dia mengajak anak muda dan mahasiswa untuk tidak takut dan berani menyuarakan kebenaran.

    Baca: Teror terhadap mahasiswa pengkritik MBG adalah serangan terhadap kebebasan akademik

    Sebelum pernyataan ini menguat di ruang publik, BEM UGM diketahui telah surat kepada UNICEF. Langkah ini dimaksudkan untuk meminta perhatian terhadap kondisi pemenuhan hak-hak anak di Indonesia.

    Namun, upaya tersebut justru memicu reaksi balik yang tidak diharapkan. BEM UGM mengungkap adanya teror kepada Tiyo Ardianto dan keluarganya setelah surat itu beredar, sehingga polemik pun semakin melebar.

    Perhatian dan kritik BEM UGM kian menguat setelah kejadian tragis yang menimpa siswa SD di Nusa Tenggara Timur. Dia mana anak berusia 10 tahun mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli alat tulis seharga Rp10.000.

    BEM UGM menilai kejadian ini sebagai cermin ketimpangan prioritas anggaran negara.

    “Kita semua berduka karena ada seorang anak yang memutuskan bunuh diri hanya gara-gara gagal membeli buku dan pena seharga Rp10.000,” ujar Tiyo Ardianto dalam wawancara tersebut.

    Dalam pemaparannya, Tiyo memberi perhatian khusus pada besarnya dana yang digelontorkan pemerintah di berbagai sektor, termasuk program MBG. Ia menilai terdapat kejanggalan dalam penentuan prioritas belanja negara.

    Baca: Program MBG jadi isu yang paling banyak kena swasensor

    “Ada ironi prioritas anggaran yang luar biasa di sini. Ketika seorang anak harus memutuskan bunuh diri hanya gara-gara uang Rp10.000, tetapi pemerintah melakukan penghamburan uang luar biasa di berbagai sektor yang kita ragukan apakah itu benar-benar untuk rakyat,” tegasnya.

    Menurut perhitungannya, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp1,2 triliun setiap hari atau kurang lebih Rp335 triliun per tahun untuk program makan bergizi gratis.

    BEM UGM juga menaruh perhatian serius pada postur anggaran pendidikan tahun 2026 yang disebut mencapai Rp755 triliun.

    Walau angka tersebut diklaim Presiden Prabowo Subianto sebagai yang terbesar sepanjang sejarah, BEM UGM menilai rincian di dalamnya justru menimbulkan pertanyaan baru.

    “Kalau kita detailkan rinciannya, kita akan temukan ternyata Rp223 triliun dari Rp757 triliun lebih dari 30 persen itu tidak untuk pendidikan, tapi untuk Badan Gizi Nasional, untuk program makan bergizi gratis. Ini melanggar konstitusi,” kata Tiyo.

    Baca: Masyarakat gagas petisi untuk hentikan program MBG

    Ia merujuk pada amanat Undang-Undang Dasar yang mewajibkan minimal 20 persen APBN dan APBD dialokasikan untuk sektor pendidikan.

    Dalam pandangan BEM UGM, pengalihan sebagian anggaran pendidikan untuk MBG berpotensi bertentangan dengan prinsip mandatory spending tersebut.

    Di bagian akhir pernyataannya, Tiyo menekankan bahwa akar persoalan Indonesia saat ini terletak pada masih terbatasnya akses pendidikan bagi anak-anak.

    Menurutnya, arah kebijakan negara seharusnya lebih menitikberatkan pada perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan, bukan semata memastikan pemenuhan kebutuhan pangan.

    “Sejak hari pertama yang seharusnya dipikirkan oleh Presiden Prabowo adalah bukan bagaimana cara anak-anak itu kenyang, tapi bagaimana anak-anak itu lebih mudah mengakses pendidikan,” pungkasnya.