7cloud.asia – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto mengatakan pihaknya mendukung aksi Indonesia Gelap yang dilakukan BEM se-Indonesia di Jakarta.
BEM UGM, ujar Tiyo, akan melakukan aksi serupa aksi Indonesia Gelap pada pekan ini mengusung dua tuntutan utama kepada pemerintah.
Pertama, evaluasi total terhadap program makan bergizi gratis dengan menyesuaikan kemampuan APBN dan kondisi ekonomi nasional.
“Pemerintah tidak perlu malu untuk mempertimbangkan skema pembatalan dan mengembalikan fokus pada sektor fundamental seperti pendidikan dan kesehatan masyarakat,“ ujar Tiyo Ardianto, dilansir ugm.ac.id, Selasa (18/2/2025).
Kedua, penerapan kebijakan pajak progresif kepada orang kaya yang diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan baru bagi Negara.
Baca: BEM SI kritisi kebijakan pemerintahan Prabowo yang tak pro rakyat
Tiyo menambahkan, BEM UGM memandang pemerintah perlu mengatur kembali prioritas masyarakat sebelum mengambil kebijakan.
“Kembalikan kepercayaan rakyat kepada Pemerintah dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi,” pesan Tiyo.
Tiyo menambahkan, BEM UGM mendesak Presiden segera meninjau ulang kebijakan efisiensi anggaran terutama yang terkait pemangkasan anggaran pendidikan, kesehatan, fasilitas dan pelayanan publik lainnya.
“Kita minta Presiden untuk meninjau ulang pemangkasan anggaran dengan menimbang kepentingan masyarakat,” tandasnya.
Tiyo menambahkan, anggaran pendidikan yang dialokasikan selama ini sebenarnya belum ideal untuk menopang pendidikan dasar, menengah hingga jenjang pendidikan tinggi.
Baca: YLBHI sebut efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo ancam pemenuhan hak dasar rakyat
Bahkan. menurutnya, isu mengenai sarana dan prasarana yang layak, hingga gaji guru honorer masih belum bisa diatasi dengan anggaran pendidikan yang ada.
Namun anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang mulanya sejumlah Rp33,5 triliun dipangkas sebesar Rp8 triliun menjadi Rp25,5.
Pemangkasan anggaran juga dialami Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Kebijakan ini memunculkan pertanyaan terkait komitmen pemerintahan Prabowo Soebianto untuk memajukan sektor pendidikan.
“PTN harus mencari dana sendiri. Jalan keluar paling gampang adalah naikkan UKT. Siapa yang jadi korban? Mahasiswa, orang tua, dan masyarakat Indonesia yang harus menguburkan mimpinya untuk kuliah karena tak ada biaya,” jelas Tiyo.
Baca: Aksi Indonesia Gelap di Jakarta soroti kebijakan Prabowo-Gibran yang sengsarakan Rakyat
Meski pemerintah baru-baru ini menyatakan tidak akan ada kenaikan UKT dan program KIP-K tetap dijalankan, Tiyo melihat sejak awal pemerintah terkesan ingin mengorbankan pendidikan dengan alasan efisiensi anggaran.
Tiyo menilai, tidak bijak jika efisiensi anggaran dijalankan sedemikian rupa untuk mendukung program yang sejak awal sulit untuk ditopang APBN, seperti program makan bergizi gratis.
“Presiden Prabowo harus menyadari bahwa pemangkasan ugal-ugalan ini tidak boleh dilakukan sekadar untuk memenuhi janji politik demi sebuah program yang tidak melalui kajian akademik yang cukup,” tambahnya.
Tiyo menegaskan, apabila pemerintah belum memenuhi tuntutan para mahasiswa, maka BEM UGM bersama mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia akan kembali menggelar aksi yang akan menggandeng masyarakat yang lebih luas.
Leave a Reply