ruangkota

Tag: bem ui

  • Aksi Indonesia Gelap di Jakarta Soroti Kebijakan Prabowo-Gibran yang Sengsarakan Rakyat

    Aksi Indonesia Gelap di Jakarta Soroti Kebijakan Prabowo-Gibran yang Sengsarakan Rakyat

    7cloud.asia – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di area Istana Negara dan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (17/2/2025).

    Setidaknya, ada 1.000 mahasiswa UI dari lintas fakultas yang mengikuti aksi Indonesia Gelap tersebut.

    “Akan ada seribu orang yang bergabung bersama-sama untuk menuntut pemerintah kita,” kata Ketua BEM UI, Iqbal Cheisa Wigunan sebelum pemberangkatan massa dari Kampus UI Depok, Senin (17/2/2025) siang.

    Iqbal lantas menjelaskan, terdapat lima tuntutan dan aspirasi yang akan diperjuangkan dalam aksi Indonesia Gelap yang juga dilakukan BEM Seluruh Indonesia. Tuntutan ini menyorot berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo.

    Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dalam unggahan di X menyebut “banyak kebijakan ugal-ugalan nirsubstansi yang menyebabkan penderitaan rakyat terus berlanjut”.

    Tuntutan pertama, BEM UI meminta pemerintah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang dinilai kurang tepat.

    Baca: Aksi Indonesia Gelap tolak efisiensi anggaran

    Kedua, BEM UI meminta pemerintah melakukan evaluasi program makan bergizi gratis (MBG).

    “Kita melihat bahwa banyak hal-hal yang kurang tepat terkait dengan makan bergizi gratis ini,” ungkap Iqbal.

    Ketiga, mereka meminta pemerintah mengevaluasi RUU Minerba, terutama terkait pasal perguruan tinggi dapat mengolah izin tambang.

    Keempat, terkait inkonsistensi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mengambil kebijakan-kebijakan.

    Kelima, BEM UI meminta pemerintah mencairkan tunjangan kinerja dosen dan tenaga pendidik sebagaimana mestinya.

    “Terkait dengan efisiensi anggaran pendidikan ini sempat viral juga. Waktu itu sekitar 600 ribu mahasiswa yang ada di Indonesia terancam untuk tidak bisa melanjutkan kuliahnya (karena efisiensi anggaran),” tandasnya.

    Baca: Coretan Adili Jokowi muncul di sejumlah kota

    Iqbal menegaskan, BEM UI bakal menggelar demo lanjutan yang lebih besar jika aksi “Indonesia Gelap” tidak memperoleh perhatian serius pemerintah.

    Hal itu tergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah dalam menyikapi protes para mahasiswa di patung kuda dan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

    “Mungkin akan ada aksi-aksi lanjutan lainnya yang pastinya akan lebih besar ke depannya,” kata Iqbal dilansir Kompas.com.

    Sebelumnya Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia, Herianto mengatakan aksi Indonesia Gelap hari ini dilakukan serentak di sejumlah kota.

    Sementara aksi Indonesia Gelap tingkat nasional juga akan digelar, pada tanggal 19 atau 20 Februari pekan ini.

    Tagar #IndonesiaGelap juga menjadi trending topik di X pada Senin (17/02). Sebagian besar pengguna X mengungkapkan keresahan mereka terkait kondisi Indonesia terkini.

  • 26 Tahun Penembakan Yap Yun Hap, BEM UI Desak Pemerintah Usut Tuntas Kasus Semanggi II

    26 Tahun Penembakan Yap Yun Hap, BEM UI Desak Pemerintah Usut Tuntas Kasus Semanggi II

    7cloud.asia – Puluhan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dengan mengenakan baju hitam mengelilingi sebuah foto terbingkai kayu. Mereka menaburkan bunga diatas jaket kuning UI dan memanjatkan doa di tengah cahaya remang-remang lilin yang menyala.

    Sebagian dari mereka mengenakan kaos bergambar Yap Yun Hap dan bertuliskan: “ AKU KULIAH DIBIAYAI RAKYAT KARENANYA AKU BERJUANG UNTUK RAKYAT”. Serta bagian depannya bertuliskan: “MELAWAN LUPA”.

    Banyak orang yang melupakan. Di tanggal yang sama, 24 September 1999, lalu Yap Yun Hap, seorang mahasiswa UI dari Fakultas Teknik angkatan 1996 harus meregang nyawa akibat tindakan brutal aparat membubarkan aksi unjuk rasa.

    Baca: Alumni UI Tolak Pengingkaran dan Upaya Pemalsuan Sejarah

    Pada malam itu, kira-kira pukul 8, sekitar 300an mahasiswa dan masyarakat berkumpul di sekitar kampus Universitas Atmajaya pasca aksi dengan isu menolak RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) yang berakhir bentrok.

    Saat akan kembali ke kampus UI, Salemba, tiba-tiba datang beberapa truk aparat sambil membabi buta menembaki massa yang berkumpul tersebut.

    Yap Yun Hap, satu dari 11 orang korban meninggal saat itu. Luka tembak menyebabkan cedera serius, termasuk patahnya tulang iga kiri dan rusaknya beberapa organ vital. Ia diduga tertembak dari salah satu truk aparat yang datang dari arah berlawanan.

    Baca: Seruan Salemba II, Bebaskan Indonesia dari Gelap

    Namun, hingga kini 26 tahun berlalu kasus ini masih gelap. Pemerintah silih berganti seiring dengan pergantian Presiden. Tak ada satupun dari mereka yang serius menyelidikinya.

    Karena itu, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-UI mendesak pemerintahan Prabowo untuk mengusut tuntas dan memastikan para pelaku pelanggaran HAM berat pada Tragedi Semanggi II dihukum seadil-adilnya demi terpenuhinya keadilan bagi korban dan keluarga.

    Riza, salah seorang mahasiswa Teknik Arsitektur dalam orasinya mengatakan pemerintah harus mengakui secara resmi Tragedi Semanggi II sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

    Baca: Seruan Indonesia Gelap Warnai Prosesi Wisuda UI

    Tak hanya tuntutan ke pemerintah, mereka juga mendesak rektor UI secara resmi mengakui dan mendukung penuh tuntutan penegakan keadilan bagi korban Tragedi Semanggi II dan Yun Hap.

    Tuntutan lain juga ditujukan kepada rektor UI dan dekanat Fakultas Teknik UI untuk menerima pengajuan serta segera mendirikan objek memorial di lingkungan kampus.

    “Hal ini tak hanya sebagai pengingat, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas perjuangan Yap Yun Hap,” kata Riza.

     

  • Gagal Bertemu Anggota Dewan, Puluhan Mahasiswa Gelar Aksi ‘Piknik’ di Depan Gedung MPR/DPR

    Gagal Bertemu Anggota Dewan, Puluhan Mahasiswa Gelar Aksi ‘Piknik’ di Depan Gedung MPR/DPR

    7cloud.asia – Puluhan mahasiswa dari berbagai universitas berunjuk rasa di depan gedung MPR/DPR pada Senin (06/10/2025). Tidak seperti aksi lainnya, kali ini mereka membawa tema aksi ‘piknik’. Mereka mendesak pembebasan aktivis yang masih ditahan.

    Para demonstran tampak bersantai duduk beralaskan terpal plastik sambil membaca, memancing bahkan jasa pasang kutek gratis.

    Bima Surya, wakil ketua departemen aksi dan propaganda Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menjelaskan aksi ini sebenarnya merupakan rapat dengar pendapat warga yang harusnya dilakukan bersama anggota DPR. Namun, anggota DPR saat itu tengah reses dan tidak ada ditempat.

    Baca: Aliansi Perempuan Indonesia Tuntut Pembebasan Aktivis

    “Menuntut seluruh pemangku kepentingan negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif untuk secara serius menindaklanjuti dan mengimplementasikan seluruh aspirasi rakyat yang telah disampaikan selama bulan ini, sebagai bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan perubahan sistemik di Indonesia,” kata Bima.

    Mereka juga menuntut kepolisian menghentikan tindakan represif, intimidatif dan kriminalisasi terhadap massa aksi yang menyuarakan keadilan dan hak-hak rakyat.

    Baca: Polisi Kembali Tangkap Aktivis Secara Brutal

    Tuntutan yang sama juga disampaikan oleh sejumlah musisi yang menjenguk direktur Lokataru, Delpedro dan sejumlah aktivis lainnya yang hingga kini masih ditahan di Polda Metro Jaya.

    Para musisi tersebut diantaranya Cholil Mahmud (vokalis Efek Rumah Kaca), Eka Annash (vokalis The Brandals), Mansen Munthe (methosa), Delpi dan Arno (Dongker).

    Menurut Cholil, kedatangannya ini sebagai bentuk solidaritas dari para musisi. ”Kami datang untuk memberikan solidaritas kepada teman-teman yang ditahan karena aksi menyampaikan aspirasi masyarakat,” kata Cholil di Polda Metro Jaya.

     

    Baca: Ketimbang Menangkap Aktivis, Polisi Diminta Tangkap Pelaku Penjarahan dan Perusakan

    “Mereka dituduh melakukan penghasutan dan (polisi) mencoba mengembangkan dan dicari-cari bagaimana bisa melakukan penuntutan terhadap mereka,” lanjut Cholil.

    Kepolisian, lanjut Cholil, harus membebaskan para aktivis tersebut dan menghentikan penangkapan semena-mena serta tindakan represif terhadap aktivis yang menyuarakan pendapatnya.     

  • BEM SI Gelar Aksi Unjuk Rasa, Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Dianggap Gagal

    BEM SI Gelar Aksi Unjuk Rasa, Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Dianggap Gagal

    7cloud.asia – Ratusan massa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Senin (20/10/2025).

    Unjuk rasa ini diikuti oleh BEM berbagai kampus, diantaranya BEM Universitas Indonesia (UI), BEM Institut Pertanian Bogor (IPB), BEM Universitas Islam Negeri (UIN) dan lain-lain serta berbagai elemen masyarakat.

    Mereka membawa 17 tuntutan diantaranya evaluasi proyek MBG yang telah meracuni ribuan anak.

    Unjuk rasa ini sebagai peringatan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang dianggap gagal dalam menjalankan pemerintahan.

    Baca: BEM SI dan BEM UI Berunjuk Rasa Buntut Tewasnya Ojol

    Menurut Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, banyak kebijakan-kebijakan yang diambil tidak pro rakyat dan hanya mementingkan kelompok penguasa.

    Dia mencontohkan proyek MBG (Makanan Bergizi Gratis) yang telah meracuni ribuan anak di seluruh Indonesia, namun pemerintah tetap menjalankan program tersebut.

    “Korban keracunan MBG membuktikan bahwa pelaksanaan program belum berpihak kepada rakyat kecil, tetapi justru menjadi proyek politik,” kata Muzammil.

    Baca: Maraknya Demo di Daerah Akibat Pemusatan Anggaran

    Selain itu, BEM SI juga menyoroti penangkapan dan kriminalisasi aktivis yang terjadi selama satu tahun ini. Menurutnya penangkapan dan kriminalisasi terbesar paska reformasi 1998.

    Selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pemerintah telah menangkap 5.444 orang, 46 orang hilang dan 664 orang dijadikan tersangka. “Tindakan represif seperti ini terhadap rakyat merupakan kemunduran demokrasi,” katanya.

    Mereka juga menuntut penghapusan hak istimewa dan potong gaji pejabat negara, perwira tinggi, pejabat lembaga negara non kementerian, komisaris dan direktur BUMN hingga setara dengan upah buruh rata-rata.

    Tewasnya Demonstran, Bukti Kegagalan Negara Melindungi RakyatnyaBaca:

    Hal ini perlu dilakukan untuk biaya pendidikan gratis, kesehatan gratis, subsidi rakyat untuk kesejahteraan rakyat.

    Tuntutan lainnya adalah cabut UU TNI dan mengembalikan militer ke barak. Selama satu tahun ini, militer mengambil peran sipil dalam berbagai bidang. Seperti proyek MBG yang banyak melibatkan militer, pejabat negara yang banyak diisi oleh anggota militer aktif.

    Aksi ini sempat diwarnai dorong mendorong antara massa dan aparat kepolisian. Namun, setelah diberi peringatan pada pukul 18.00, massa aksi membubarkan diri dengan tertib.

  • BEM UI Desak Pemerintah Cabut Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

    BEM UI Desak Pemerintah Cabut Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

    7cloud.asia – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mendesak pemerintah mencabut gelar pahlawan nasional dan seluruh gelar kehormatan untuk bekas Presiden Soeharto.

    Dalam pernyataan resmi yang dibacakan ketua BEM masing-masing fakultas, penolakan dan pencabutan gelar pahlawan tersebut perlu dilakukan karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, keadilan dan nilai-nilai reformasi.

    “Kami menilai pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto merupakan bentuk penghianatan terhadap sejarah dan penderitaan rakyat Indonesia pada masa kekuasaan orde baru (orba),” kata salah satu ketua BEM fakultas.

    Baca: Tokoh Pro Demokrasi Pertanyakan Gelar Pahlawan untuk Soeharto

    Selama lebih tiga dekade kekuasaannya, Soeharto dinilai telah memimpin rezim yang menindas, mengekang dan mengorbankan rakyat demi kekuasaan.

    Tidak hanya itu, Soeharto juga melanggengkan praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang menjadi penyakit bangsa hingga kini.  Selain itu banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi selama rezim orde baru berkuasa.

    Mulai dari tragedi kekerasan politik pasca 1965 yang menewaskan ratusan ribu warga sipil tanpa proses hukum, penembakan misterius terhadap warga tanpa pengadilan hingga penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro demokrasi menjelang kejatuhannya 1998.

    “Semua peristiwa ini meninggalkan luka yang mendalam bagi bangsa yang hingga kini belum terselesaikan baik secara hukum maupun moral,” katanya.

    Baca: Amnesti International Indonesia Desak Pembatalan Gelar Pahlawan Soeharto

    BEM UI juga menolak segala bentuk manipulasi sejarah dan glorifikasi terhadap pelaku pelanggaran HAM baik melalui kebijakan kebudayaan, sistem pendidikan, maupun narasi resmi negara yang berupaya memutihkan kekerasan dan penindasan masa lalu.

    Tuntutan lainnya adalah mendesak pemerintah dan lembaga negara untuk menjalankan tanggung jawab moral dan historis dalam memastikan rezim otoriter tidak pernah lagi dimuliakan dan tidak pernah lagi berulang di masa depan.

    Selain itu, BEM UI mengajak seluruh masyarakat terutama anak muda untuk menjaga warisan reformasi, mengawal kebenaran sejarah dan melawan segala distorsi narasi yang menghianati perjuangan rakyat.

  • Aktivis BEM UI Diteror, Amnesty Internasional Indonesia: Serangan terhadap Kebebasan Akademik dan HAM

    Aktivis BEM UI Diteror, Amnesty Internasional Indonesia: Serangan terhadap Kebebasan Akademik dan HAM

    7cloud.asia – Rangkaian teror terhadap sejumlah aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) merupakan bentuk serius pelanggaran hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik di lingkungan kampus.

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan teror tersebut tidak bisa dipandang semata sebagai konflik internal pemilihan ketua BEM.

    Menurutnya teror ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk melemahkan gerakan mahasiswa yang kritis terhadap kekuasaan.

    “Teror ke para aktivis BEM itu mengancam kebebasan di kampus dan berpotensi meredam peran mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan. Polanya mirip dengan teror yang sebelumnya dialami aktivis Greenpeace dan sejumlah pemengaruh media sosial setelah menyuarakan kritik terhadap pemerintah,” jelas Usman dalam rilis yang diterima 7cloud.asia pada Selasa (20/1/2026).

    Baca: Amnesty International Indonesia Desak Pembebasan Aktivis  

    Teror tersebut, lanjut Usman, bertujuan menciptakan efek gentar yang berbahaya bagi ruang kebebasan berekspresi.

    Aktivis ’98 ini menegaskan kampus seharusnya menjadi ruang aman bagi kebebasan berpikir, berkumpul, dan menyampaikan pendapat secara kritis, bukan justru dibungkam melalui ancaman dan intimidasi.

    Dia mengatakan apabila proses demokrasi di kampus dicemari teror, maka kebebasan akademik akan mati secara perlahan dan pada akhirnya melemahkan gerakan masyarakat sipil secara luas.

     Baca: BEM UI Desak Pemerintah Cabut Gelar Pahlawan untuk Soeharto

    Amnesty juga menilai wajar jika mahasiswa mempertanyakan dugaan adanya campur tangan negara dalam aktivitas dan pemilihan kepengurusan BEM.

    Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin perlindungan HAM bagi mahasiswa, bukan justru membiarkan atmosfer ketakutan berkembang.

    Terkait pembentukan tim investigasi oleh Rektorat UI, Amnesty menilai langkah tersebut tidak cukup. “Inisiatif kampus tidak dapat menggantikan kewajiban aparat penegak hukum untuk mengungkap pelaku dan dalang di balik teror ini,” tegas Usman.

    Amnesty mengingatkan, rangkaian teror ini terjadi bersamaan dengan menguatnya kembali aturan-aturan yang membatasi kritik warga negara, termasuk pasal-pasal penghinaan terhadap presiden, pejabat negara, dan institusi negara yang bernuansa kolonial.

    Baca: ILUNI UI Prihatin Terhadap Kekerasan yang Merenggut Nyawa

    “Situasi ini tidak boleh ditoleransi. Negara wajib menghentikan praktik pembungkaman dan memastikan kebebasan berekspresi, terutama di kampus, dilindungi sepenuhnya,” pungkasnya.

    Sumber Amnesty menyebut sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia mengalami doksing, ancaman fisik, hingga teror berupa pengiriman paket misterius secara daring dan luring.

    Ancaman itu datang menyusul unggahan kritik dan perbincangan terkait ada tidaknya peran seorang politisi dan juga aparat dalam kegiatan BEM UI, termasuk di dalam hal Pemilihan Raya (Pemira) UI 2026, yang memilih kepemimpinan baru Badan Eksekutif Mahasiswa UI.

    Baca: Usman Hamid Prihatin Penculikkan Kembali Terjadi 

    Seorang Project Officer (PO) Pemira UI mengaku menerima berbagai bentuk teror siber dan fisik sehari setelah Grand Closing Pemira UI pada 12 Januari lalu.  Salah satu serangan adalah pesan peringatan yang dikirimkan oleh pelaku melalui WhatsApp.

    Pelaku juga memperingatkan korban agar tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon (paslon). Korban pun menerima teror berupa kiriman kardus beserta tuntutan untuk memenangkan paslon lain, disertai ancaman akan memberi “balasan” apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi. 

    Korban juga mengaku mengalami teror fisik di lingkungan UI pada Selasa dini hari (13/1) oleh seorang pengendara sepeda motor tak dikenal. Sambil menodongkan pistol, dia menghardik korban, “Awas aja lu macam-macam!”

    Baca: Seruan Salemba Dua, Bebaskan Indonesia dari Gelap 

    Ketua dan Wakil Ketua BEM UI terpilih, masing-masing berinisial YMI dan FA, mendapat teror serta ancaman pembunuhan sehari setelah Pemira, 13 Januari 2026. 

    YMI mengaku akunnya di WhatsApp sempat coba diretas. Serangan peretasan menimpa akun WA kakaknya, dengan dikirimi pesan teror berupa foto-foto agar YMI mundur dari jabatannya sebagai ketua BEM. Pesan itu juga disertai ancaman pembunuhan. 

    YMI juga mendapat kiriman paket-paket cash on delivery (COD) berupa topeng dengan tagihan dari Rp 600 ribu sampai Rp1,8 juta.  Wakil Ketua BEM terpilih, FA, juga mengaku dia dan keluargannya mendapat teror serupa.

    Nomor ayahnya diretas orang tak dikenal untuk menyebarkan pesan serta video ancaman, termasuk ilustrasi FA sebagai target eksekusi.

    Baca: Guru Besar UI Sebut DPR Berkhianat

    FA juga mengaku menerima kiriman dua paket tak dikenal, yang masing-masing berisi alat pemotong tanaman dan sebuah kursi roda. 

    Sejumlah mahasiswa UI lainnya yang tidak terkait langsung dengan kegiatan Pemira pun mengalami teror dan serangan digital.

    Setidaknya dua korban lainnya mengaku  menerima serangan doksing dan teror kiriman paket tak dikenal setelah berpendapat maupun sekadar membagikan kutipan twit (quote retweet) terkait Pemira di media sosial.  

    Sementara itu, pihak rektorat UI membentuk tim investigasi gabungan untuk mengusut rangkaian teror dan ancaman fisik serta mendampingi mahasiswa korban untuk melapor ke kepolisian.