ruangkota

Tag: bencana alam

  • Musim Hujan, Indonesia Alami Anomali Bencana Alam

    Musim Hujan, Indonesia Alami Anomali Bencana Alam

    7cloud.asia – Hampir seluruh wilayah Indonesia saat ini mengalami musim hujan. Bahkan beberapa wilayah terjadi bencana banjir dan longsor. Meski demikian, saat ini Indonesia tengah mengalami anomali bencana alam.

    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal (Letjen) TNI Suharyanto mengatakan di saat sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim hujan, namun ada beberapa wilayah yang mengalami kebakaran hutan.

    “Kalau kita melihat fenomena di luar Sumatera Barat yang dikhawatirkan itu bencana hidrometeorologi kering,” ujar Suharyanto seperti yang dilansir Antaranews.

    Baca: Banjir di Kapuas Hulu, warga gunakan perahu untuk salat tarawih

    Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hingga akhir 2024 masih banyak hujan, namun BNPB mencatat empat titik di Riau terjadi kebakaran hutan dan lahan.

    “Inilah anomali negara kita. Di Sumbar yang tiap tahun gempa, erupsi, banjir dan longsor. Namun, di provinsi sebelah terjadi kebakaran hutan dan lahan,” jelasnya.

    Kondisi ini membuat pemerintah justru lebih khawatir menipisnya pasokan air akibat bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan.

    “Justru pemerintah khawatir ketersediaan air dalam rangka produktivitas pertanian,” katanya.   

    Baca: Hujan lebat picu banjir, lebih dari 4 ribu warga terdampak

    Selanjutnya Suharyanto menjelaskan bencana kekeringan tersebut perlu diwaspadai semua daerah termasuk Provinsi Sumbar karena bisa berdampak pada ketersediaan pasokan pangan.

    BNPB juga mengingatkan kepala daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk meyakinkan masyarakat bahwa status tanggap dan siaga darurat tidak akan berlangsung lama.

    “Sebab, hal itu bisa berdampak pada pelayanan dan penanganan dalam kondisi darurat,” katanya.

    Sebelumnya BNPB mendapat informasi distribusi bahan makanan dan kebutuhan dasar bagi korban banjir dan longsor yang tidak lancar.

    Karena itu pemerintah harus bisa memastikan tidak ada warga yang belum mendapatkan bantuan logistik.

    Pemerintah daerah, lanjut Suharyanto, termasuk TNI dan Polri harus bisa menerobos berbagai kendala di lapangan termasuk daerah yang terisolir dengan mengerahkan alat berat untuk menyalurkan bantuan logistik.

    Reporter: Nurakhmayani

     

     

  • BNPB: Sebanyak 489 Orang Meninggal Akibat Bencana Alam Sepanjang 2024

    BNPB: Sebanyak 489 Orang Meninggal Akibat Bencana Alam Sepanjang 2024

    7cloud.asia – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bampak bencana alam di seluruh Indonesia sepanjang 2024 menyebabkan 489 orang meninggal dunia.

    Selain itu 58 orang dilaporkan hilang, 11.538 orang luka atau sakit, dan lebih dari 6 juta orang menderita dan mengungsi akibat bencana alamvyang terjadi sepanjang 2024.

    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, bencana alam juga menyebabkan 60 ribu rumah rusak, 954 fasilitas umum rusak seperti satuan pendidikan, rumah ibadat dan fasilitas pelayan kesehatan.

    “Biasanya untuk korban jiwa itu biasa disebabkan oleh bencana-bencana non-hidrometeorologi seperti gempa, seperti bencana-bencana geologi lainnya, tetapi untuk 2024 itu yang paling signifikan adalah banjir dan tanah longsor,” ujar Muhari dalam Konferensi Pers Kaleidoskop Bencana 2024 dan Outlook Potensi Bencana 2024, Selasa (7/1/2025).

    Sepanjang 2024 terdapat 1.088 bencana banjir dan 135 bencana tanah longsor yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

    Korban meninggal dan hilang dalam bencana banjir bandang sebanyak 248 orang sedangkan bencana tanah longsor berjumlah 233 orang.

    Secara keseluruhan terjadi 2.107 bencana di Indonesia, menurun dibandingkan 2023. Bencana banjir bandang dan tanah longsor menjadi penyebab kematian terbanyak.

    Kejadian bencana alam mendominasi bencana di Indonesia sepanjang 2024 berupa bencana hidrometeorologi, yaitu sebesar 98,86 persen. Sedangkan bencana geologi sebanyak 1,14 persen.

    Muhari mengatakan, perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrem turut berpengaruh pada kejadian bencana hidrometeorologi.

    “Beberapa tahun belakangan bencana hidrometeorologi baik kering maupun basah semakin sering terjadi,“ ujarnya.

    Dibandingkan 2023 yang mencatat sedikitnya 5.400 bencana, bencana alam yang terjadi pada 2024 lalu terjadi penurunan, yaitu menjadi 2.107 bencana.

    Namun, Muhari menegaskan, hal ini lebih dikarenakan mekanisme baru yang digunakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat mencatat kejadian bencana

    Dalam setahun terakhir, BNPB menggunakan Petunjuk Pelaksanaan Standar Data Kejadian dan Dampak Bencana Tahun 2023.

    Aturan tersebut, ujar Muhari, menetapkan standarisasi data kejadian dan dampak bencana yang minimal harus memenuhi salah satu dari enam kriteria.

    Kriteria itu adalah ada korban jiwa meninggal, ada korban terdampak, ada kerusakan bangunan dan seterusnya,

    ”Sehingga kita dapatkan di 2024 ini berdasarkan aturan dan regulasi yang baru itu pencatatan bencana secara keseluruhan itu 2.107 kali bencana di Indonesia,” papar Abdul Muhari.

     

  • Bencana Alam Meluas, Anggota Baleg DPR Dorong RUU Keadilan Iklim Segera Disahkan

    Bencana Alam Meluas, Anggota Baleg DPR Dorong RUU Keadilan Iklim Segera Disahkan

    7cloud.asia – Banjir dan bencana alam lainnya yang semakin sering terjadi dan tak terkendali di berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan betapa gentingnya dampak perubahan iklim yang dihadapi masyarakat.

    Cuaca ekstrem, naiknya permukaan air laut, serta kerusakan lingkungan di darat dan perairan memperparah situasi, mengancam keselamatan warga dan menimbulkan kerugian ekonomi.

    Merespons hal itu, Anggota Badan Legislasi atau Baleg DPR Muhammad Kholid, menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Keadilan Iklim adalah kebutuhan mendesak.

    “Dalam menghadapi bencana alam yang disebabkan oleh krisis iklim ini, sudah saatnya Indonesia memiliki payung hukum yang jelas dan kuat terkait keadilan iklim,” tegas Kholid dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (8/3/2025).

    Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa sejak awal tahun hingga 3 Maret 2025, telah terjadi 526 peristiwa bencana alam di Indonesia, di mana 342 di antaranya adalah banjir.

    Beberapa hari belakangan, daerah yang paling terdampak banjir adalah Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, dan daerah lainnya di Jawa Barat.

    Baca: ARUKI Menggugat Keadilan Iklim di Tengah Ancaman Perubahan Iklim

    Kejadian ini tidak hanya menyebabkan kerugian materiil yang signifikan tetapi juga menelan korban jiwa dan memaksa ribuan orang kehilangan tempat tinggal.

    “Rentetan bencana ini menunjukkan bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, tapi dampaknya sudah nyata di hadapan kita,” ujar Politisi PKS ini.

    Anggota DPR Dapil Jawa Barat VI itu memandang bahwa RUU Keadilan Iklim tidak hanya mengatur mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, tetapi juga memastikan adanya perlindungan bagi masyarakat terdampak, khususnya kelompok rentan.

    “Keadilan iklim berarti mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis ini tidak boleh menjadi korban terbesar, dan tanggung jawab utama harus dipikul oleh para pelaku emisi besar dan industri yang lalai terhadap kelestarian lingkungan,” sambung Kholid.

    Selain itu, RUU ini juga harus mencakup tata ruang dan tata wilayah yang berkeadilan dan tidak memarjinalkan ekosistem lingkungan, guna memastikan bahwa pengelolaan ruang dan wilayah dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat secara adil.

    Pengesahan RUU Keadilan Iklim juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta dunia usaha dalam menjalankan kebijakan ekonomi hijau.

    Baca: ARUKI Sebut Hasil COP 29 Perburuk Dampak Perubahan Iklim

    Tanpa regulasi yang tegas, upaya mengurangi emisi karbon dan mengelola risiko bencana hanya akan menjadi janji kosong.

    “RUU ini perlu menjadi landasan hukum agar semua pihak, termasuk masyarakat sipil, memiliki peran aktif dalam pengawasan kebijakan iklim,” ujar Kholid yang merupakan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu.

    Sebagaimana diketahui, DPR sudah memasukkan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dan akan segera masuk tahap berikutnya.

    Kolaborasi lintas sektor—pemerintah, parlemen, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta—sangat penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan bersifat adil dan inklusif.

    “Kita di DPR akan segera menindaklanjuti, karena sudah masuk Prolegnas Prioritas tahun ini,” tutup Kholid.

  • Marak Bencana Alam di Indonesia, BMKG Kembangkan Sistem Peringatan Dini Berbasis AI

    Marak Bencana Alam di Indonesia, BMKG Kembangkan Sistem Peringatan Dini Berbasis AI

    7cloud.asia – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengembangkan inisiatif Climate Smart Indonesia yang kini tengah memproses sistem peringatan dini multi-bahaya.

    Inisiatif Climate Smart Indonesia ini berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

    Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati menjelaskan sistem ini dirancang tidak hanya untuk memperingatkan potensi bencana alam seperti gempa dan tsunami, tetapi juga untuk mendeteksi dini lonjakan penyakit yang sensitif terhadap iklim.

    “Dengan teknologi saat ini, BMKG bisa memprediksi musim hingga enam bulan ke depan dengan akurasi 85 persen. Dengan bantuan AI, prediksi ini bisa lebih akurat dan presisi, hingga skala kota, kabupaten atau bahkan satu desa,” jelas Dwikorita dalam keterangan persnya.

    Baca: Tren bencana banjir di Indonesia mengkhawatirkan

    Dalam mengembangkan sistem ini, BMKG bekerjasama dengan Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA), Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

    Selain itu, pengembangan sistem peringatan dini multibahaya tersebut juga didukung oleh Institute for Health Modeling and Climate Solutions (IMACS) dan Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI).

    Tak hanya mengembangkan sistem peringatan dini multibahaya, Dwikorita menerangkan pihaknya juga mengembangkan platform layanan seperti DBDKlim, yang telah diterapkan di Jakarta dan Bali.

    Platform ini untuk memberikan peringatan dini terhadap potensi lonjakan kasus demam berdarah.

    Dengan demikian pemerintah daerah dapat mengantisipasi melakukan berbagai langkah seperti fogging, edukasi masyarakat, dan pemberantasan sarang nyamuk secara terarah dan tepat waktu.

    Baca: Baleg DPR dorong RUU Keadilan Iklim segera disahkan

  • Fenomena Kemarau Basah, Apa Saja Dampaknya?

    Fenomena Kemarau Basah, Apa Saja Dampaknya?

    7cloud.asia – Fenomena kemarau basah yang kini tengah terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia membawa dampak di berbagai bidang. Salah satunya bidang pertanian.

    Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofiska (BMKG) memprediksi kemarau basah berlangsung hingga Agustus 2025.

    Fenomena kemarau basah sebagai indikator perubahan iklim kian terasa di Indonesia. Sejumlah dampak yang muncul akibat fenomena ini, yaitu:

    Baca: Mengapa musim kemarau 2025 lebih pendek?

    1. Bidang Pertanian

    Bagi petani yang biasa menjadwalkan menanam di musim kemaru bisa kesulitan jika hujan masih sering turun. Sebab lahan menjadi mudah tergenang dan tanaman menjadi rusak.

    1. Bidang Kesehatan

    Hujan yang masih sering turun menyebabkan munculnya genangan air dan lingkungan menjadi lembab. Kondisi ini memicu berbagai penyakit seperti Demam Berdarah Dengue (DBD), leptospirosis, influenza dan infeksi saluran pernapasan.

    1. Bencana Alam

    Kondisi cuaca hujan dengan intensitas tinggi dapat menyebabkan banjir lokal, longsor atau banjir bandang yang dapat mengakibatkan kerugian materi bahkan mengancam keselamatan.

    Transportasi pun juga menjadi lumpuh akibat adanya bencana alam. Karena biasanya akses jalan terputus akibat longsor. Kondisi jalan juga tergenang air yang menyulitkan warga dalam beraktifitas.  

    Baca: Mengenal fenomena kemarau basah

    Adanya berbagai dampak tersebut, BMKG mengajak masyarakat sadar dan peduli terhadap lingkungan. Salah satunya menjaga kebersihan lingkungan.

    Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menyusun strategi mitigasi dan penyesuaian terhadap perubahan iklim dan pola cuaca yang makin tidak menentu. Dengan demikian dampak kemarau basah dapat diminimalisir.