ruangkota

Tag: biomassa

  • IESR: Akhiri PLTU Batubara dengan Memanfaatkan Biomassa

    IESR: Akhiri PLTU Batubara dengan Memanfaatkan Biomassa

    7cloud.asia – Usaha Indonesia untuk bebas dari energi batubara yang melepaskan banyak emisi karbon dan gas rumah kaca dan mengotori bumi masih panjang

    Per 2022, sekitar 67% pasokan listrik di tanah air masih berasal dari pembakaran batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

    PLN semestinya memangkas rencana proyek PLTU batubara baru agar Indonesia lebih berkesempatan menikmati energi bersih sejak awal.

    Riset yang dilakukan Institute for Essential Services Reform (IESR) menemukan pengurangan PLTU baru dari batubara bisa dilakukan dengan tiga langkah.

    Tiga langkah tersebut dipaparkan dalam artikel yang ditulis Akbar Bagaskara (Researcher IESR) dan Raden Raditya Yudha Wiranegara (Senior Researcher IESR)

    Salah satu yang diusulkan IESR adalah dengan mengganti sumber energi beberapa PLTU baru dari batubara ke energi alternatif, yaitu bahan bakar nabati alias biomassa.

    Baca: Co-firing biomassa bisa picu deforestasi baru

    “Solusi ini kami tawarkan khusus bagi PLTU dengan mesin pembakaran tipe stoker. Mesin ini bisa melahap bahan bakar biomassa seperti sekam padi, cangkang sawit, dan sebagainya untuk menggantikan batubara,” demikian IESR  dalam tulisan tersebut.

    Secara teknis, produksi energi biomassa menjadi energi listrik dapat dilakukan hampir serupa dengan batubara, yaitu melalui pembakaran.

    Panas hasil pembakaran memicu mesin uap PLTU untuk menggerakkan turbin yang kemudian menghasilkan listrik.

    Mengapa IESR memilih energi biomassa? Di beberapa tempat, sumber energi biomassa melimpah, bahkan terlalu banyak sehingga justru melepaskan emisi gas rumah kaca.

    Dengan memanfaatkan biomassa, PLN tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap batubara, tapi juga berkontribusi mengurangi produksi limbah organik terutama di kawasan pertanian dan perkebunan.

    Baca: Pengurangan emisi karbon harus bermuara ke net zero tanpa energi fosil

    Emisi gas rumah kaca PLTU juga menjadi sebabnya. Sebuah studi di Malaysia mencatat penggunaan biomassa cangkang maupun limbah cair sawit menghasilkan emisi lebih rendah sekitar 17-41% dari pembakaran batu bara.

    Analisis IESR menemukan ada tujuh proyek PLTU yang dapat dialihfungsikan menjadi biomassa. Semua pembangkit ini dimiliki langsung oleh PT PLN sehingga risiko hukum atau pun bisnis akibat perubahan fungsinya lebih rendah.

    Dari batubara ke sekam padi
    Studi kami mencatat peluang PLN untuk mengganti sumber energi batu bara ke energi sekam padi.

    Ada dua proyek pembangunan PLTU baru, menurut catatan kami, yang bisa dialihfungsikan menjadi pembangkit berbasis energi sekam padi.

    Pertama adalah PLTU Sorong (eks Timika) di Papua Barat yang berkapasitas 28 MW. Proyek ini sedianya beroperasi pada 2023.

    Berdasarkan verifikasi melalui citra satelit yang dilakukan IESR, per Oktober tahun lalu area konstruksi PLTU Sorong sebagian besar masih berupa lahan kosong dengan beberapa pekerjaan sipil, seperti pemasangan fondasi bangunan pembangkit dan pengerasan tanah.

    BAca: Indonesia masuk 10 besar sumber karbon dunia

    Pembangkit ini dapat memanfaatkan limbah sekam dari produksi padi daerah sekitar Papua Barat sebanyak 27,6 ribu ton per tahun, menurut data produksi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat.

    Dari pasokan itu, listrik yang dihasilkan dapat mencapai 0,48 MW. Angka tersebut sebenarnya belum mampu menyuplai kebutuhan pembangkit.

    Karena itu, PLN dapat mempertimbangkan potensi biomassa lokal lainnya, seperti kayu Matoa dan Merbau.

    Serbuk kayu ini, jika dipadatkan menjadi pelet kayu, akan memiliki nilai kalor (kandungan energi) yang serupa dengan batubara tipe rendah.

    Kedua adalah PLTU Rote Ndao di Nusa Tenggara Timur (NTT). Walaupun konstruksinya sudah rampung, belum ada informasi apakah pembangkit ini sudah beroperasi.

    Adapun potensi pasokan sekam padi, berdasarkan data BPS NTT, mencapai 731 ribu ton untuk level provinsi. Angka produksi sebanyak itu secara teknis mampu menghasilkan setrum hingga 12,66 MW.

    Baca: Sektor kehutanan didorong jadi penyeimbang emisi karbon sektor energi

    Dari batubara ke limbah sawit
    Analisis IESR menemukan ada tiga proyek PLTU baru yang lebih layak menggunakan energi biomassa kelapa sawit alih-alih batubara.

    Di antaranya adalah PLTU Malinau dan PLTU Tanjung Selor di Kalimantan Utara, serta PLTU Kotabaru di Kalimantan Selatan.

    Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi biomassa berupa kelapa sawit dengan produksi rata-rata mencapai 347 ribu ton per tahun.

    Angka tersebut mampu menghasilkan listrik energi biomassa sebesar 21,87 MW yang didapat dari limbah cangkang kelapa sawit.

    Kedua proyek PLTU baru tersebut semestinya beroperasi dua tahun silam. Hingga saat ini, baru satu dari dua unit PLTU Malinau yang memproduksi listrik (dari pembakaran batu bara).

    Sedangkan pembangunan PLTU Tanjung Selor hampir selesai, tinggal menunggu penyambungan jaringan transmisi.

    Baca: Negara miskin paling merasakan dampak perubahan iklim

    Sementara itu, berdasarkan citra satelit yang kami dapatkan, pembangunan PLTU Kotabaru sudah selesai tetapi belum beroperasi.

    Jika PLN mau mengalihkannya menjadi pembangkit biomassa, ada potensi pasokan limbah cangkang dari produksi sawit hingga 592 ribu ton per tahun untuk menghasilkan listrik hingga 37,26 MW.

    Dari batu bara ke limbah kelapa
    Limbah kelapa banyak ditemukan di daerah produsen kopra seperti Maluku dan Sulawesi.

    Di daerah ini, ada proyek pembangkit baru yang berpeluang menggunakan batok kelapa, yaitu PLTU Sofifi di Maluku Utara dan PLTU Talaud di Sulawesi Utara.

    Untuk PLTU Talaud, PLN dapat memanfaatkan produksi kelapa hingga 272 ribu ton per tahundari daerah sekitar Sulawesi Utara. Pasokan itu berpotensi menyalakan listrik hingga 6,23 MW.

    Sedangkan PLTU Sofifi dapat mengandalkan pasokan limbah kelapa dari Maluku Utara hingga 145 juta ton per tahun.

    Baca: PLTU Batubara harus segera diakhiri untuk transisi ke energi terbarukan

    Menurut perhitungan IESR, suplai berlimpah ini dapat menyalakan listrik hingga 3.317 MW atau hampir menyamai kapasitas produksi setrum PLTU Suralaya, kompleks pembangkit terbesar kedua di Pulau Jawa.

    Perlu komitmen
    Secara teknis, penggunaan energi biomassa sebagai sumber energi pun sudah lama dijajaki PLN.

    Misalnya, perseroan menggunakan sekam padi tersebut untuk program co-firing alias pemakaian energi pendamping batubara di PLTU Jeranjang, Nusa Tenggara Barat (NTB).

    PLN juga sudah menggunakan limbah sawit untuk program co firing PLTU. Jadi, secara teknis, penggunaan energi biomassa ini memungkinkan.

    Selain membantu usaha mengurangi batubara, penggunaan energi biomassa untuk pembangkit listrik menaikkan nilai ekonomi limbah pertanian sehingga turut memberdayakan para petani dan penyalur setempat.

    Yang dibutuhkan adalah komitmen pemerintah dan PLN untuk mempercepat pengakhiran PLTU batubara.

  • PLTU Baru yang Cocok Dialihkan Pakai Biomassa

    PLTU Baru yang Cocok Dialihkan Pakai Biomassa

    7cloud.asia – Usaha Indonesia untuk bebas dari energi batu bara yang melepaskan banyak emisi gas rumah kaca dan mengotori bumi masih belum mulus.

    Per 2022, sekitar 67% pasokan listrik di tanah air masih berasal dari pembakaran batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

    PLN semestinya memangkas rencana proyek PLTU baru yang masih menggunakanbatu bara agar Indonesia lebih berkesempatan menikmati energi bersih sejak awal.

    Riset yang dilakukan Institute for Essential Services Reform (IESR) menemukan pengurangan PLTU baru ini bisa dilakukan dengan tiga langkah.

    Salah satu yang kami usulkan adalah dengan mengganti sumber energi beberapa PLTU baru dari batu bara ke energi alternatif, yaitu bahan bakar nabati alias biomassa.

    Solusi ini ditawarkan IESR, khusus bagi PLTU dengan mesin pembakaran tipe stoker. Mesin ini bisa melahap bahan bakar biomassa seperti sekam padi, cangkang sawit, dan sebagainya untuk menggantikan batu bara.

    Baca: Transisi energi di Indonesia

    Secara teknis, produksi energi biomassa menjadi energi listrik dapat dilakukan hampir serupa dengan batu bara, yaitu melalui pembakaran.

    Panas hasil pembakaran memicu mesin uap PLTU untuk menggerakkan turbin yang kemudian menghasilkan listrik.

    Mengapa kami memilih energi biomassa? Di beberapa tempat, sumber energi biomassa melimpah, bahkan terlalu banyak sehingga justru melepaskan emisi gas rumah kaca.

    Dengan memanfaatkan biomassa, PLN tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap batu bara, tapi juga berkontribusi mengurangi produksi limbah organik terutama di kawasan pertanian dan perkebunan.

    Emisi gas rumah kaca PLTU juga menjadi sebabnya. Sebuah studi di Malaysia mencatat penggunaan biomassa cangkang maupun limbah cair sawit menghasilkan emisi lebih rendah sekitar 17-41% dari pembakaran batu bara.

    Analisis IESR menemukan ada tujuh proyek PLTU yang dapat dialihfungsikan menjadi biomassa. Semua pembangkit ini dimiliki langsung oleh PT PLN sehingga risiko hukum atau pun bisnis akibat perubahan fungsinya lebih rendah.

    Baca: Inovasi energi baru dari ampas kopi

    Dari batu bara ke sekam padi
    Studi IESR mencatat peluang PLN untuk mengganti sumber energi batu bara ke energi sekam padi.

    Uji coba penggunaan bahan bakar pendamping batu bara di PLTU Ropa di Flores dan PLTU Bolok di Kupang menggunakan bahan bakar biomassa, salah satunya sekam padi. 

    Ada dua proyek pembangunan PLTU baru, menurut catatan IESR, yang bisa dialihfungsikan menjadi pembangkit berbasis energi sekam padi.

    Pertama adalah PLTU Sorong (eks Timika) di Papua Barat yang berkapasitas 28 MW. Proyek ini sedianya beroperasi pada 2023.

    Berdasarkan verifikasi melalui citra satelit yang kami lakukan, per Oktober tahun lalu area konstruksi PLTU Sorong sebagian besar masih berupa lahan kosong dengan beberapa pekerjaan sipil, seperti pemasangan fondasi bangunan pembangkit dan pengerasan tanah.

    Pembangkit ini dapat memanfaatkan limbah sekam dari produksi padi daerah sekitar Papua Barat sebanyak 27,6 ribu ton per tahun, menurut data produksi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat.

    Baca: Mengenal sistem RDF, mengubah sampah menjadi bahan bakar

    Dari pasokan itu, listrik yang dihasilkan dapat mencapai 0,48 MW. Angka tersebut sebenarnya belum mampu menyuplai kebutuhan pembangkit.

    Karena itu, PLN dapat mempertimbangkan potensi biomassa lokal lainnya, seperti kayu Matoa dan Merbau. Serbuk kayu ini, jika dipadatkan menjadi pelet kayu, akan memiliki nilai kalor (kandungan energi) yang serupa dengan batu bara tipe rendah.

    Kedua adalah PLTU Rote Ndao di Nusa Tenggara Timur (NTT). Walaupun konstruksinya sudah rampung, belum ada informasi apakah pembangkit ini sudah beroperasi.

    Adapun potensi pasokan sekam padi, berdasarkan data BPS NTT, mencapai 731 ribu ton untuk level provinsi. Angka produksi sebanyak itu secara teknis mampu menghasilkan setrum hingga 12,66 MW.

    Dari batu bara ke limbah sawit
    Analisis kami menemukan ada tiga proyek PLTU baru yang lebih layak menggunakan energi biomassa kelapa sawit alih-alih batu bara.

    Di antaranya adalah PLTU Malinau dan PLTU Tanjung Selor di Kalimantan Utara, serta PLTU Kotabaru di Kalimantan Selatan.

    Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi biomassa berupa kelapa sawit dengan produksi rata-rata mencapai 347 ribu ton per tahun.

    Angka tersebut mampu menghasilkan listrik energi biomassa sebesar 21,87 MW yang didapat dari limbah cangkang kelapa sawit.

    Baca: Jakarta, metropolitan yang belepotan mengelola sampahnya

    Kedua proyek PLTU baru tersebut semestinya beroperasi dua tahun silam. Hingga saat ini, baru satu dari dua unit PLTU Malinau yang memproduksi listrik (dari pembakaran batu bara).

    Sedangkan pembangunan PLTU Tanjung Selor hampir selesai, tinggal menunggu penyambungan jaringan transmisi.

    Sementara itu, berdasarkan citra satelit yang kami dapatkan, pembangunan PLTU Kotabaru sudah selesai tetapi belum beroperasi.

    Jika PLN mau mengalihkannya menjadi pembangkit biomassa, ada potensi pasokan limbah cangkang dari produksi sawit hingga 592 ribu ton per tahun untuk menghasilkan listrik hingga 37,26 MW.

    Dari batu bara ke limbah kelapa
    Limbah kelapa banyak ditemukan di daerah produsen kopra seperti Maluku dan Sulawesi.

    Di daerah ini, ada proyek pembangkit baru yang berpeluang menggunakan batok kelapa, yaitu PLTU Sofifi di Maluku Utara dan PLTU Talaud di Sulawesi Utara.

    Untuk PLTU Talaud, PLN dapat memanfaatkan produksi kelapa hingga 272 ribu ton per tahundari daerah sekitar Sulawesi Utara. Pasokan itu berpotensi menyalakan listrik hingga 6,23 MW.

    Baca: Akhiri PLTU Batubara dengan biomassa

    Alternatif pengganti batu bara
    Sedangkan PLTU Sofifi dapat mengandalkan pasokan limbah kelapa dari Maluku Utara hingga 145 juta ton per tahun.

    Menurut perhitungan IESR, suplai berlimpah ini dapat menyalakan listrik hingga 3.317 MW atau hampir menyamai kapasitas produksi setrum PLTU Suralaya, kompleks pembangkit terbesar kedua di Pulau Jawa.

    Perlu komitmen
    Secara teknis, penggunaan energi biomassa sebagai sumber energi pun sudah lama dijajaki PLN.

    Misalnya, perseroan menggunakan sekam padi tersebut untuk program co-firing alias pemakaian energi pendamping batu bara di PLTU Jeranjang, Nusa Tenggara Barat (NTB).

    PLN juga sudah menggunakan limbah sawit untuk program co firing PLTU. Jadi, secara teknis, penggunaan energi biomassa ini memungkinkan.

    Selain membantu usaha mengurangi batu bara, penggunaan energi biomassa untuk pembangkit listrik menaikkan nilai ekonomi limbah pertanian sehingga turut memberdayakan para petani dan penyalur setempat.

    Yang dibutuhkan adalah komitmen pemerintah dan PLN untuk mempercepat pengakhiran batu bara.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation sebagai bagian dari rangkaian artikel bertopik “Sayonara PLTU Batubara” Penulis: Akbar Bagaskara (Researcher IESR) dan Raden Raditya Yudha Wiranegara (Senior Researcher, IESR).

  • PLN Diminta Segera Beralih dari Batubara ke Biomassa

    PLN Diminta Segera Beralih dari Batubara ke Biomassa

    7cloud.asia – PT. PLN diimbau mulai beralih dengan memanfaatkan penggunaan biomassa guna menggantikan batu bara dalam memproduksi energi listrik. 

    Penggunaan biomasa untuk pembangkit listrik atau yang populer disebut co–firing ini disarankan Komisi VII DPR saat kunjungan kerja ke PT. PLN Adipala, Cilacap, Jawa Tengah.

    Dalam kesempatan itu anggota Komisi VII DPR melihat dari dekat progres pemanfaatan biomassa dalam pembangkitan listrik milik PLN ini. 

    Bertemu dengan direksi PLN Adipala, Komisi VII mendapatkan fakta bahwa BUMN di Cilacap itu penggunaan biomassa masih tergolong rendah yakni sekitar 2 hingga 3 persen.

    Baca: PLTU baru yang cocok dialihkan ke co-firing

    Sementara di beberapa pembangkit PLN lainnya di Indonesia sudah ada yang  100 persen menggunakan biomassa.

    Anggota Komisi VII DPR Abdul Kadir Karding, usai pertemuan, Rabu (7/2/2023), menyampaikan optimismenya, PLN Adipala ini bisa terus meningkatkan penggunaan biomassa.

    “Kalau lihat laporan mereka tadi, saya kira kita optimis. Khusus di Adipala ini sudah 2-3 persen dan itu progres yang bagus. Di Indonesia ada 4-5 (PLTU) yang sudah 100 persen menggunakan biomassa,” ungkapnya.

    Yang perlu dipikirkan, lanjut Politisi PKB ini, keberlanjutan stok biomassa untuk diolah menjadi sumber energi.

    Baca: IESR rekomendasikan akhiri penggunaan batubara dengan beralih ke biomassa 

    “Yang harus kita pikirkan, keberlanjutannya. Itu masalahnya, karena stok berubah terus. Lalu apakah nanti ada peluang untuk ekspor,” tutur Karding.

    Semua bahan baku biomassa ini merupakan sumber energi baru dan energi terbarukan yang ramah lingkungan.

    Materi biomassa yang selama ini digunakan adalah bubuk gergaji, cangkang sawit, limbah racik uang kertas (LRUK), dan pelet kayu.

    “Semua stok bahan baku itu selalu berubah, tergantung ketersediaannya. Ini yang harus dipikirkan,” ujarnya.

    Baca: Transisi energi di Indonesia berjalan lambat 

    Untuk saat ini sebagian biomassa/LRUK dipasok dari Bank Indonesia. Uang-uang kertas yang sobek dan lusuh yang tidak layak pakai, dikirim ke PLN untuk diolah menjadi energi.

    Dari sekian banyak bahan baku penghasil energi, LRUK merupakan sumber paling tinggi kalori untuk energi. PLN mendapat pasokan dari BI hingga 15 ton.

    Pada 2025, PLN Adipala menargetkan penggunaan biomassa hingga 5 persen.

    PLN telah memiliki 3 PLTU yang telah 100% menggunakan biomassa. Ketiga pembangkit itu yakni PLTU Tembilah di Riau, PLTU Air Anyir di Bangka dan PLTU Bolok di Kupang.

    Sumber: Parlementaria

  • BRIN Jajaki Kolaborasi Internasional Wujudkan Ekonomi Sirkular di Pengolahan Sawit

    BRIN Jajaki Kolaborasi Internasional Wujudkan Ekonomi Sirkular di Pengolahan Sawit

    7cloud.asia – Banyak pemanfaatan biomassa kelapa sawit, tandan buah segar yang dapat digunakan sebagai mulsa, sementara serat dan cangkang inti sawit dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dan uap.

    Pemanfaatan limbah sawit menjadi sumber daya yang bernilai ini tidak hanya menjawab tantangan lingkungan, tetapi juga membuka peluang bagi pembangunan ekonomi, inovasi, dan manfaat sosial.

    Hal ini diungkapkan Kepala Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan Penilaian Daur Hidup (PRSPBPDH) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Nugroho Adi Sasongko dalam seminar bertajuk Sustainable Waste Valorization and Economic Feasibility yang diselenggarakan secara daring, Selasa (29/4/2025).

    Nugroho mengajak untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi area konkret sinergi riset dalam pengelolaan dan pemanfaatan limbah biomassa. Hal itu untuk mewujudkan ekonomi sirkular dan berkelanjutan.

    “BRIN terbuka dan berkomitmen penuh untuk mengeksplorasi peluang riset kolaboratif di bidang pemanfaatan limbah, serta kami menyambut setiap inisiatif yang dapat menghasilkan dampak dan manfaat timbal balik,” jelasnya.

    Direktur Laboratorium Pengelolaan Limbah Agroindustri Universitas Lampung, Prof. Udin Hasanudin, memaparkan valorisasi limbah biomassa berkelanjutan di industri kelapa sawit.

    Baca: Seperlima kebun sawit di Indonesia diduga ilegal

    Ia menjelaskan bahwa dari perkebunan kelapa sawit, pihaknya membawa tandan buah segar ke pabrik kelapa sawit.

    Dari pabrik dihasilkan minyak sawit mentah (CPO) dan minyak inti sawit (PKO), serta menghasilkan berbagai limbah biomassa yang dapat dimanfaatkan untuk produk-produk lain, seperti serat, cangkang, dan lainnya.

    “Limbah ini dapat dipilih untuk dimanfaatkan sebagai energi, pakan, atau bahkan makanan,” jelasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Perekayasa Ahli Madya PRSPBPDH BRIN, Dudi Iskandar, menyampaikan paparan tentang pemanfaatan limbah berkelanjutan.

    Berdasarkan berbagai referensi, jumlah limbah di Indonesia cukup tinggi sebanding dengan jumlah penduduk dan tingkat urbanisasi yang juga tinggi. Diperkirakan, jumlah limbah di berbagai sektor ini akan terus meningkat.

    Jenis limbah terbesar adalah limbah makanan, diikuti oleh limbah konstruksi dan pembongkaran, limbah tekstil, plastik, baterai bekas, dan limbah elektronik.

    Baca: Ekspansi kebun sawit memicu deforestasi

    “Jenis-jenis limbah ini perlu menjadi perhatian jika di masa depan kita ingin melakukan kolaborasi,” jelasnya.

    Dudi mengatakan bahwa pemerintah menargetkan 100 persen pengelolaan limbah pada tahun 2029.

    “Ini merupakan peluang yang sangat baik jika kita memiliki kolaborasi dengan Korea (Energetic Korea) yang bisa membantu mengembangkan riset dan teknologi bersama untuk menangani permasalahan pengelolaan limbah di Indonesia,” ujarnya.

    Dari sisi valorisasi dan pemanfaatan limbah, digali kemungkinan untuk mengurangi limbah melalui pendekatan ekonomi sirkular, misalnya, pendekatan ekonomi sirkular.

    Pendekatan ini, ujarnya, dapat dikolaborasikan diprediksi dapat berguna untuk mengurangi dan mengelola limbah agar menjadi sesuatu yang bermanfaat.

    Pasalnya, prinsip dari valorisasi adalah menjadikan limbah kembali berguna dan memberi nilai ekonomi yang lebih besar.

    Baca: Pemerintah didesak hentikan ekspansi kebun sawit

  • Paradoks Ekspor Biomassa: Hutan Hilang, Batu Bara Bertahan, Emisi Karbon Tak Berkurang

    Paradoks Ekspor Biomassa: Hutan Hilang, Batu Bara Bertahan, Emisi Karbon Tak Berkurang

    7cloud.asia – Implementasi co-firing biomassa di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara, yang digadang-gadang sebagai solusi pengurangan karbon di sektor listrik dalam negeri, menuai pertanyaan.

    “Mengoplos” batu bara dengan biomassa seperti pelet kayu tidak cukup signifikan mengurangi emisi karbon. Sebab, PLTU masih bergantung pada pembakaran batu bara. Selain itu, proses produksi biomassa justru memicu deforestasi masif dan kerusakan lingkungan.

    Apalagi, dalam praktiknya, temuan CELIOS menemukan pasokan biomassa justru lebih banyak diekspor, terutama ke negara seperti Jepang dan Korea Selatan. Mereka berani membayar dengan harga yang tinggi.

    Pada akhirnya, biomassa menjadi komoditas ekspor yang mengorbankan hutan.

    Biomassa butuh lahan luas
    Tantangan utama teknologi co-firing adalah ketersediaan bahan baku biomassa. Kebutuhannya sangat besar hingga mencapai 10,1 juta ton pada 2030 dan rata-rata 10,7 juta ton pada tahun selanjutnya.

    Sementara itu, suplai biomassa dari limbah pertanian, perkebunan, industri, dan rumah tangga saat ini hanya sekitar 17,44 persen dari total kebutuhan.

    Dalam rangka menutup kekurangan itu, pemerintah membuat kebijakan yang mendukung tersedianya pasokan berbasis hutan. Untuk itu diperlukan pembukaan lahan baru untuk kebun energi—lahan yang ditanami pohon cepat tumbuh dan diolah menjadi wood chips (kayu giling) atau wood pellet (pelet kayu).

    Hal ini menciptakan tekanan baru pada lahan dan hutan Indonesia. Data Forest Watch Indonesia (FWI) menunjukkan bahwa pembangunan kebun energi sejauh ini sudah mengakibatkan hilangnya hutan alam seluas 55 ribu hektare.

    Baca: Co-firing biomassa mengancam kelestarian hutan Kalimantan

    Menurut data yang sama, sebanyak 31 izin lahan yang sudah dialokasikan pemerintah untuk pembangunan kebun energi berpotensi mengancam 420 ribu hektare hutan alam—nyaris seluas Pulau Bali.

    Tak hanya berhenti di situ. Peralihan lahan pertanian warga menjadi kebun energi juga mengancam kelangsungan pangan masyarakat dan memicu potensi konflik lahan, terutama dengan masyarakat adat.

    Apalagi, kebun yang dinamai pemerintah sebagai hutan tanaman energi (HTE) ini masuk kategori Proyek Strategis Nasional (PSN).

    PSN memungkinkan pengecualian sejumlah ketentuan dalam beragam tahapan, proses, dan kriteria umum seperti penataan batas kawasan hutan. Artinya, pelepasan kawasan hutan bisa berjalan mudah dan mulus atas nama “kepentingan nasional.”

    Lagi-lagi sentralisasi kebijakan terjadi. Sebab, terdapat klausul yang menetapkan bahwa perubahan fungsi kawasan hutan sepenuhnya ditetapkan pemerintah pusat tanpa melibatkan pemerintah daerah atau warga sekitar.

    Di lain pihak, rancangan undang-undang masyarakat adat yang tak kunjung disahkan membuat posisi kelompok adat semakin rentan karena tidak ada legalitas hukum yang melindungi dan mengakui posisi mereka.

    Co-firing dan mitos pengurangan batu bara
    Co-firing digadang-gadang bakal mengurangi ketergantungan pada batu bara. Namun riset CELIOS, menunjukkan hal sebaliknya.

    Sejak co-firing berjalan pada 2019, produksi batu bara di Indonesia tetap naik—dari 1,9 juta MBOE (Million Barrels of Oil Equivalent) atau setara dengan energi yang dihasilkan dari jutaan barel minyak mentah pada 2020 menjadi 2,4 juta MBOE pada 2022, atau meningkat sekitar 21 persen.

    Baca: Madani Berkelanjutan sebut target co-firing biomassa memicu deforestasi

    Dalam catatan CELIOS, biomassa pun lebih banyak diarahkan untuk memenuhi permintaan ekspor. Dalam rentang 2013-2023, ekspor pelet kayu dari Indonesia ke Jepang melonjak hingga 254,275 persen. Sementara kayu giling naik lebih dari 4 ribu kali lipat, tepatnya 4.377,5 persen.

    Fakta ini mematahkan klaim bahwa co-firing akan mengurangi ketergantungan pada batu bara. Kenyataannya, pencampuran biomassa dalam boiler di PLTU hanya memperpanjang usia industri batu bara, yang menyumbang 50,6 persen dari total emisi gas rumah kaca (GRK) nasional.

    Mematahkan klaim netral karbon
    Dalam rencana kelistrikan 2025–2034, PLN menargetkan pengurangan emisi 151 juta ton pada 2030 melalui skenario Accelerated Renewable Energy Development (ARED). Co-firing masuk dalam rencana ini, dengan target pencampuran 10 persen biomassa.

    Akan tetapi, studi Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) menunjukkan dengan target skenario pencampuran 10 persen biomassa saat ini, pengurangan emisi yang bisa dicapai tidak lebih dari 9 persen partikel halus (PM).

    Pengurangan tingkat gas-gas berbahaya juga sedikit, yakni hanya sekitar 7 persen (nitrogen dioksida) dan 10 persen SO₂ (sulfur dioksida)

    Secara total, skema co-firing biomassa hanya akan mengurangi sekitar 1,5-2,4 persen saja dari total emisi PLTU batu bara.

    Baca: PLTU baru yang cocok dialihkan pakai biomassa 

    Namun, itu belum termasuk hitungan emisi yang dikeluarkan dari rantai pasok; mulai dari pembukaan lahan, proses penanaman dan pemeliharaan, panen, pengolahan, hingga transportasi.

    Kalkulasi tersebut mematahkan klaim netral karbon—bahwa pohon yang ditebang selama proses tumbuhnya sudah menyerap CO₂. Klaim tersebut selama ini selalu disematkan dalam program co-firing.

    Lebih problematis lagi, emisi pembakaran biomassa tidak dimasukkan ke sektor pembangkitan listrik, melainkan ke sektor kehutanan.

    Perpindahan catatan ini seperti “akrobat statistik” yang mengaburkan peran nyata sektor listrik sebagai penyumbang emisi terbesar di Indonesia, sekaligus mengurangi tekanan bagi PLN dan operator PLTU untuk beralih ke energi bersih.

    Krisis iklim adalah persoalan lintas sektor. Menyiasatinya dengan memindahkan beban emisi antarpos hanya kabur dari tanggung jawab.

    Kebijakan pengurangan emisi tidak bisa dijalankan dalam logika parsial seperti itu. Co-firing yang dijalankan tanpa perhitungan menyeluruh berisiko menjadi sekadar kemasan hijau (greenwashing) yang menjauhkan Indonesia dari cita-cita dekarbonisasi yang sesungguhnya.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Fiorentina Refani
    Director of Socio-Bioeconomy Studies, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)

  • Pakar ITB Kembangkan Teknologi Pengolahan Biomassa dari Limbah Perkebunan

    Pakar ITB Kembangkan Teknologi Pengolahan Biomassa dari Limbah Perkebunan

    7cloud.asia – Institut Teknologi Bandung (ITB) bersama PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menggelar Pelatihan Pengelolaan Biomassa melalui Pemanfaatan Limbah Pertanian dan Perkebunan di Labtek XV, ITB Kampus Ganesha, pada 28–29 April 2026.

    Kegiatan ini diikuti kelompok tani dari Lombok, Yogyakarta, Tasikmalaya, dan Cilacap sebagai upaya memperkuat kapasitas masyarakat dalam mendukung transisi energi melalui pemanfaatan biomassa.

    Dalam pelatihan tersebut, peserta dibekali pemahaman mengenai pengelolaan biomassa agar mampu memasok bahan baku sesuai standar program co-firing di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

    Co-firing merupakan skema pencampuran biomassa dengan batubara sebagai bahan bakar pembangkit untuk mengurangi emisi sekaligus mendukung transisi energi.

    Melalui pelatihan ini diharapkan pembakaran terbuka limbah pertanian dan perkebunan berkurang, serta mulai terbentuknya usaha biomassa desa yang memberi nilai tambah ekonomi.

    Direktur Pengabdian Masyarakat dan Layanan Kepakaran (DPMK) ITB, Prof. Zulfiadi, menyampaikan bahwa ITB terus melakukan pendekatan untuk membuat solusi energi alternatif, termasuk melalui pengembangan bio-batubara.

    Baca: Paradoks produksi biomassa, batu bara bertahan & emisi karbon tak berkurang

    Salah satu potensi riset yakni mencari formulasi optimum pemanfaatan limbah menjadi sumber energi campuran batubara yang lebih ramah lingkungan.

    Acep mengatakan, transisi energi membuka ruang kolaborasi yang sangat luas, mulai dari riset, teknologi, inovasi, hingga pemberdayaan masyarakat.

    Menurutnya, isu biomassa membutuhkan keterlibatan berbagai bidang, seperti pertanian, kehutanan, teknik mesin, bisnis, dan manajemen, untuk berkolaborasi menjawab tantangan krisis energi.

    Dari sisi industri, Erfan Julianto menjelaskan bahwa peluang pemanfaatan biomassa cukup besar, meski tetap disertai tantangan, terutama dalam skema kontrak pembelian dan pemenuhan spesifikasi teknis yang dibutuhkan PLTU.

    Standar kualitas biomassa, menurutnya, menjadi faktor penting agar pembangkit dapat beroperasi optimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelompok tani dan pelaku usaha biomassa menjadi langkah strategis dalam memperkuat rantai pasok energi terbarukan.

    Biomassa sebagai Strategi Transisi Energi
    Pemanfaatan biomassa sebagai strategi transisi energi sejalan dengan kebijakan energi nasional, yang menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW hingga 2034.

    Baca: Proyek listrik cofiring biomassa mengancam kelestarian hutan Kalimantan

    Pemerintah menargetkan 61 persen dari penambahan kapasitas tersebut berasal dari energi baru terbarukan dan sistem penyimpanan energi.

    Porsi energi baru terbarukan dalam bauran listrik nasional juga ditargetkan meningkat dari sekitar 15–16 persen pada 2025 menjadi sekitar 34 persen pada 2034.

    Perubahan kebijakan tersebut pun mendukung target Nationally Determined Contribution (NDC) 2030 dan Net Zero Emission (NZE) 2060.

    Dalam konteks tersebut, skema co-firing biomassa di PLTU menjadi strategi transisi yang relevan karena memungkinkan penggantian sebagian batubara tanpa perlu membangun pembangkit baru secara masif.

    Dengan demikian, infrastruktur PLTU yang ada tetap dimanfaatkan dan jejak karbonnya dapat dikurangi secara bertahap.

    Pelatihan ini juga memosisikan desa sebagai mitra strategis dalam menyuplai energi terbarukan sekaligus mendorong transformasi ekonomi lokal.

    Melalui kolaborasi antara ITB, PLN EPI, BRIN, komunitas energi biomassa, dan kelompok tani, kegiatan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam membangun ekosistem biomassa yang lebih kuat, adaptif, dan berkelanjutan.