Tag: boikot

7cloud.asia – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) meminta pemerintah untuk mengklarifikasi daftar tiap perusahaan maupun produk-produk yang terafiliasi dengan Israel.

Klarifikasi produk yang terafiliasi dengan Israel ini guna mencegah terjadinya kegaduhan dalam masyarakat.

“Pemerintah harus segera melakukan dialog sosial dengan masyarakat untuk mendiskusikan terkait produk-produk terafiliasi Israel ini. Ini penting agar masyarakat bisa paham bahwa perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia itu memang melakukan bisnisnya secara profesional,” kata Ketua Umum PHRI Haryadi Sukamdani dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Haryadi menyoroti munculnya daftar yang dikeluarkan oleh sejumlah kelompok dan memuat nama perusahaan maupun produk yang terafiliasi dengan Israel, menurutnya perlu dikonfirmasi terkait benar tidaknya daftar tersebut.

Baca: Boikot produk terafiliasi dengan Israel

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa perusahaan multinasional yang ada di Indonesia sama sekali tidak terafiliasi atau bersangkutan dengan ideologi politik apapun.

Kalaupun memang terafiliasi maka pemerintah diharapkan dapat memilah nama yang bersangkutan secara bijak dan tepat.

Langkah ini, katanya, dapat mematikan mata pencaharian dari pegawai-pegawai yang bekerja di perusahaan yang masuk ke dalam daftar boikot.

Haryadi mengaku miris melihat kejadian tersebut karena pihaknya sudah mengonfirmasi pada pemegang merek yang menjual produk yang diboikot. Ia mengatakan tidak ada satupun produk-produk multinasional di Indonesia yang terafiliasi Israel.

Baca: Daftar seleb dunia yang terkena aksi boikot

Dalam pertemuannya dengan pemegang merek, PHRI sudah meminta agar masing-masing perusahaan menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa produknya tidak terafiliasi dengan Israel.

Sayangnya berita-berita boikot di berbagai platform media membuat klarifikasi yang mereka sampaikan menjadi tenggelam.

Haryadi mengatakan, sebetulnya kepada masing-masing merek, pihaknya sudah meminta untuk mereka menyosialisasikan ketidakterkaitan mereka dengan Israel.

”Tetapi, berita-berita yang terkait dengan masalah klarifikasi ini kelihatannya tenggelam dengan berita-berita yang lebih menyudutkan mereka,” kata dia.

Baca: Kenali gerakan Blockout2024

Seperti merek Starbucks katanya. Salah satu restoran yang disebut-sebut masyarakat terafiliasi Israel, ternyata mereka memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza sebesar Rp5 miliar ketika ulang tahun perusahaan.

Yang saya lihat, ujarnya, dan kebetulan apesnya itu adalah yang merupakan perusahaan Amerika.

”Tapi tidak korporasinya, apalagi mereka beroperasi di berbagai negara. Mereka itu juga beroperasi di negara-negara yang masih berkonflik, negara-negara di Timur Tengah kok,” ujar dia.

Sementara kepada masyarakat, ia meminta agar semua pihak dapat memilah berita yang dikonsumsi.

Baca: Demonstrasi pro-Palestina marak di kampus-kampus di AS

Masyarakat dapat memeriksa bagaimana keberadaan dari perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dan sikap yang perusahaan ambil pada Palestina.

“Masyarakat bisa mengecek keberadaan mereka semua, dan bagaimana sikap mereka terhadap Palestina. Saya sudah mengecek mereka perusahaan yang juga bekerja secara profesional dan tidak terkait dengan ideologi,” ucap Haryadi.

Sumber:Antaranews.com

7cloud.asia – Untuk bersolidaritas dengan perjuangan rakyat Palestina, pemerintah seharusnya terlibat aktif dalam melakukan boikot, divestasi, dan sanksi (Boycott, Divestment, Sanctions/BDS) terhadap Israel.

Indonesia bisa menekankan economic statecraft—penggunaan instrumen ekonomi seperti perdagangan dan sanksi untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri.

Implementasi BDS mungkin tampak tidak rasional bagi beberapa pihak karena berpotensi menyebabkan ‘bunuh diri’ ekonomi, memantik pengurangan produksi—menyebabkan PHK massal.

Dalam momentum boikot 2023, misalnya, penjualan beberapa produk yang di-blacklist masyarakat anjlok hingga 15-20 persen.

Namun, melalui peran pemerintah, potensi dampak buruk karena aksi BDS masih bisa dihindari, bahkan bisa memperkuat ekonomi dan industri Indonesia.

Ada beberapa langkah dukungan yang bisa ditempuh pemerintah untuk menunjukkan dukungannya pada perjuangan rakyat Palestina

1. Insentif merek lokal
Pemerintah bisa memberikan insentif ekonomi pada merek lokal untuk memantik minat masyarakat meninggalkan produk terafiliasi Zionisme.

Dukungan terhadap brand lokal akan berdampak positif bagi ekonomi Indonesia karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap investasi asing dan memicu pertumbuhan lapangan kerja.

Untuk meredam risiko ekonomi, pemerintah juga bisa memberi jaring pengaman pada pekerja—bukan perusahaan—yang terdampak boikot.

2. Mencari negara tujuan ekspor baru
Dari sisi perdagangan, pemerintah mesti mencari pasar baru dan mempromosikan produk-produk yang tidak lagi diekspor ke Israel.

Untuk mengurangi impor mesin, perkakas dari logam, serta mesin elektrik dari Israel, pemerintah bisa mencari mitra dagang baru, bahkan mendorong industri dalam negeri untuk mengurangi impor.

3. Melarang investasi perusahaan pro-Israel
Ada juga langkah-langkah economic statecraft yang lebih ekstrem melalui mekanisme pasar, proses hukum, atau kebijakan nasional yang sah–jika pemerintah betul-betul serius ingin memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Kementerian Investasi, misalnya, bisa membuat daftar hitam perusahaan yang memiliki jejak pelanggaran HAM, terafiliasi Zionisme, dan terlibat penghancuran eksistensi Palestina. Perusahaan yang masuk daftar ini tak boleh berinvestasi di tanah air.

4. Melarang turis Israel ke Indonesia
Pada periode 2019 – 2023, tercatat ada kenaikan kunjungan wisatawan Israel hingga 75 persen menjadi sekitar 1.400 orang, sebelum anjlok menjadi 350 orang pada 2024.

Dalam memboikot hubungan dengan Israel, pemerintah juga bisa menghentikan izin masuk turis berkewarganegaraan Israel ke Indonesia.

Sebagai gantinya, pemerintah juga harus menggencarkan promosi pariwisata agar lebih banyak turis dari negara lain berkunjung di Indonesia.

Langkah blacklisting perusahaan maupun individu ini bukanlah hal baru. Amerika Serikat maupun Uni Eropa melakukannya ketika berhadapan dengan kasus pelanggaran HAM.

5. Pengambilalihan aset perusahaan pro-Israel
Cara lainnya adalah pengambilalihan aset perusahaan terafiliasi Zionisme oleh BUMN maupun serikat buruh.

Omar Barghouti—pendiri gerakan BDS—menjelaskan bahwa divestasi tidak hanya terbatas pada pencabutan modal, tetapi dapat mencakup akuisisi strategis terhadap aset perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran HAM atau kolonialisme.

Tujuannya untuk mengakhiri legitimasi mereka dan memutus arus pendanaan, misalnya melalui pemutusan jaringan royalti waralaba atau lisensi merek.

Pengambilalihan tak hanya mengurangi pendapatan perusahaan tersebut, tapi menguntungkan BUMN ataupun buruh secara kolektif.

Pengambilalihan infrastruktur produksi memberi kesempatan kita untuk transfer teknologi dan inovasi produk untuk menaikkan daya saing produk Indonesia. Yang terpenting, masyarakat tak perlu lagi memboikot.

Ada banyak cara yang bisa ditempuh pemerintah agar sejalan dengan aspirasi masyarakatnya. Persoalannya adalah seberapa serius pemerintah memperjuangkan keberadaan Palestina sebagai negara berdaulat.

Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Petrus Putut Pradhopo Wening (Dosen, International University Liaison Indonesia)