7cloud.asia – Di tengah gelombang solidaritas masyarakat dunia terhadap Palestina, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya menyatakan, “ketika Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel, dan juga menjamin kedaulatan serta keamanan Negara Israel”.
Kalimat ini sungguh rawan ditafsirkan orang sebagai justifikasi Indonesia terhadap upaya Israel melakukan pembersihan etis (ethnic cleansing) warga Palestina di Jalur Gaza.
Padahal, situasi yang kian memanas di Palestina telah memunculkan berbagai gerakan solidaritas nonkekerasan di seluruh dunia.
Salah satu langkah yang banyak ditempuh oleh orang-orang Indonesia adalah BDS atau Boycott, Divestment, Sanctions–boikot produk terafiliasi Israel demi memberi tekanan untuk menghentikan penjajahan terhadap rakyat Palestina.
Penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga menunjukkan bahwa, dengan dukungan fatwa MUI, aksi boikot telah mengubah perilaku konsumsi warga Indonesia.
Ini sekaligus menandakan bahwa aksi boikot bukan hanya berlandaskan agama, tetapi juga gerakan sosial ekonomi yang berdampak strategis.
Baca: Gerakan boikot produk pro-Israel
Sayangnya, meski teguh mendukung kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional, pemerintah Indonesia tidak konsisten dalam menolak eksistensi Israel. Padahal, pemerintah bisa mengambil langkah konkret dan memfasilitasi warga dalam aksi damai seperti BDS.
‘Hubungan gelap’ Indonesia-Israel
Sejak Orde Baru, Indonesia telah menjalin ‘hubungan gelap’ dengan Israel, khususnya dalam bidang militer. Salah satunya adalah pembelian 28 pesawat tempur Skyhawk dan 11 Bel-205 yang disertai dengan pelatihannya.
Sejak 1983, warga Indonesia juga bisa masuk Israel dengan paspor sipil.
Hubungan ekonomi Indonesia-Israel berlanjut hingga era Reformasi. BPS mencatat, selama 2014 – 2023, total nilai ekspor Indonesia – Israel mencapai sekitar 1,4 miliar dolar atau sekitar Rp 23 triliun).
Nilai itu berpuluh kali lipat lebih besar dibandingkan nilai ekspor Indonesia – Palestina hanya sekitar 18,13 juta dolar (sekitar Rp294 miliar).
Baca: Advokasi buah semangka rakyat Palestina
Sementara total nilai impor kita dari Israel mencapai sekitar 533,32 juta dolar (Rp8,64 triliun)–sangat jauh dengan impor dari Palestina yang hanya sebesar 9,97 juta dolar (sekitar Rp162 miliar).
Ironisnya, ketika ethnic cleansing berlanjut, ekspor tahunan Indonesia ke Israel meningkat 10,4 persen menjadi 182,97 juta dolar atau hampir Rp3 triliun pada 2024.
Tren impor dari Israel ke Indonesia juga serupa: naik drastis dari 21,93 juta dolar (Rp355,4 miliar) menjadi 54,25 juta dolar (Rp879,18 miliar) pada periode yang sama.
Selain itu, setidaknya terdapat 9 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memasarkan 18 produk dari brand terafiliasi Zionisme, belum termasuk berbagai merek dari perusahaan multinasional lainnya.
Bentuk afiliasi ini bisa berupa hubungan investasi maupun kerja sama dengan perusahaan asal Israel, operasi pabrik di tanah-tanah yang dirampas, penggunaan produk untuk menggusur permukiman rakyat Palestina
Termasuk juga terlibat dalam investasi di bidang perlengkapan militer yang dijual ke Israel.
Baca: Deretan artis yang kena blokir gerakan Blockout2024
Dengan kata lain, secara tidak langsung Indonesia berperan dalam memberi keuntungan terhadap Israel–yang bisa digunakan untuk melanggengkan penjajahan terhadap Palestina.
Untuk bersolidaritas dengan perjuangan rakyat Palestina, pemerintah seharusnya terlibat aktif dalam melakukan boikot, divestasi, dan sanksi (BDS) terhadap Israel.
Indonesia bisa menekankan economic statecraft—penggunaan instrumen ekonomi seperti perdagangan dan sanksi untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri.
Implementasi BDS mungkin tampak tidak rasional bagi beberapa pihak karena berpotensi menyebabkan ‘bunuh diri’ ekonomi, memantik pengurangan produksi—menyebabkan PHK massal. Dalam momentum boikot 2023, misalnya, penjualan beberapa produk yang di-blacklist masyarakat anjlok hingga 15-20 persen.
Namun, melalui peran pemerintah, potensi dampak buruk karena aksi BDS masih bisa dihindari, bahkan bisa memperkuat ekonomi dan industri Indonesia.
Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Petrus Putut Pradhopo Wening (Dosen, International University Liaison Indonesia)
Leave a Reply