ruangkota

Tag: bumn

  • 7 BUMN Resmi Dibubarkan, Apa Saja dan Mengapa?

    7cloud.asia – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Kamis (28/12/2023) resmi membubarkan tujuh BUMN yang dinilai sudah tidak “sehat” di penghujung tahun 2023 ini.

    Tujuh BUMN yang dibubarkan  adalah PT Istaka Karya (persero), PT Kertas Leces (persero), PT Merpati Nusantara Airlines (persero), PT Industri Gelas (persero), PT Kertas Kraft Aceh (persero), PT Industri Sandang Nusantara (persero), dan PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (persero).

    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan alasan pemerintah membubarkan ke tujuh perusahaan pelat merah tersebut karena perkembangan bisnisnya tidak berjalan dengan baik.

    “BUMN ini sudah tidak feasible lagi dan tidak mungkin dipertahankan karena dari sisi bisnis dan keuangan tidak mungkin dipertahankan, dan ending-nya adalah pembubaran,” ujarnya seperti dikutip VOA Indonesia.

    Kartika menjelaskan, bahwa pembubaran BUMN tersebut merupakan bagian dari program “bersih-bersih” dan transformasi BUMN yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dari sejak pertama kali menjabat sebagai menteri.

    Baca: Agar transisi ke ekonomi hijau berjalan lebih cepat

    Ia menegaskan, BUMN tidak berbeda dengan perusahaan terbuka lainnya bahwa kalau memang tidak layak maka ending-nya masuk ke proses likuidasi melalui kurator.

    Kita memastikan dalam proses ini terjadi proses hukum yang baik dimana akan ada penjualan aset dan sebagainya, dan dilakukan secara fair baik untuk pemegang saham, kreditur, pegawai

    “Sehingga mereka mendapatkan hak yang layak sesuai dengan penjualan asetnya masing-masing,” jelasnya.

    Kartika memastikan para karyawan ketujuh BUMN yang dibubarkan akan mendapatkan hak mereka dan diprioritaskan.

    Mereka, kata Tiko, akan mendapatkan kompensasi dari penjualan aset perusahaan.

    Baca: Pemilu 2024 harus jadi momentum yang mendorong transisi ke ekonomi hijau

    Ia mencontohkan contoh Merpati Airlines, penjualan asetnya itu dipakai untuk menyelesaikan kewajiban pensiunnya.

    “Jadi kita harapkan aset yang di perusahaan akan dijual oleh kurator, dan digunakan sesuai dengan ranking. Jadi nanti urutan paling atas adalah pajak, pegawai, kreditur, dan paling bawah adalah pemegang saham,” imbuhnya.

    Lebih jauh, ia mengatakan bahwa pada 2024 mendatang jumlah BUMN akan di bawah 40 dari 45 yang ada saat ini, dengan 12 klaster.

    Pemerintah, menurutnya, akan berusaha mendorong BUMN- BUMNyang masih ada menopang perekonomian tanah air.

    Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Teguh Wirahadikusumah mengatakan pembubaran tujuh BUMN ini melalui peraturan pemerintah (PP) dan telah melalui proses pengadilan.

    Baca: Ekonomi hijau berpeluang ciptakan 19,4 juta lapangan kerja baru

    Ia mengatakan, enam dari tujuh BUMN yang dibubarkan tersebut sudah mendapat PP pembubaran.

    Sementara satu lainnya, PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (persero) (PANN), masih dalam proses.

    Teguh menambahkan saat ini setidaknya ada 15 BUMN yang sedang menjalani pemeriksaan PT PPA.

    Sampai saat ini, lanjutnya, ada 22 BUMN yang disuratkuasakan kepada kami untuk direstrukturisasi, disehatkan, atau memang dibubarkan.

    “Kalau tujuh ini sudah selesai masih ada 15 lagi yang tentunya kami targetkan dapat menjadi jauh lebih jelas pada tahun 2024, bagaimana penanganannya dan InsyaAllah dapat diselesaikan dengan lebih baik,” kata Teguh.

    Baca: Pengembangan energi terbarukan berjalan lamban

    Pengamat BUMN Toto Pranoto mengatakan, pembubaran BUMN ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Menteri BUMN terkait dengan perusahaan pelat merah yang memang sudah berhenti beroperasi dari awal tahun 2023.

    Toto mengatakan, enam dari tujuh BUMN yang dibubarkan ini sudah tidak beroperasi sejak belasan tahun lalu.

    “Jadi ini penting supaya status BUMN tersebut tidak menggantung. Satu-satunya BUMN yang dilikuidasi saat masih beroperasi adalah Istaka Karya. Ini menjadi sinyal penting bahwa ke depannya, BUMN yang sudah dianggap tidak punya prospek dan punya tingkat kesehatan yang buruk, likuidasi bisa menjadi pilihan pemerintah,” ungkap Toto.

    Toto menjelaskan, tindakan yang dilakukan oleh PT PPA kepada BUMN yang sedang sakit adalah restrukturisasi sehingga bisa sehat kembali.

    “Nindya Karya adalah contoh BUMN yang pernah sakit, direstrukturisasi PPA, dan kini relatif sudah sehat kembali,” katanya.

    “Jadi apakah masih akan ada BUMN yang dilikuidasi? Menurut saya, (jawabannya) tergantung kebutuhan di masa depan. Mungkin Indonesia akan punya lebih sedikit BUMN di masa depan, namun lebih kompetitif dan berdaya saing,” pungkasnya.

    Sumber: VOA

  • DPR Minta BUMN Tak Dibebani Tugas Menstabilkan Nilai Rupiah

    DPR Minta BUMN Tak Dibebani Tugas Menstabilkan Nilai Rupiah

    7cloud.asia – Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung menyoroti nilai tukar rupiah yang terus merosot terhadap Dolar AS.

    Dipantau dari laman resmi Bank Indonesia (BI) per Minggu (21/4/2024), nilai tukar rupiah sebesar Rp 16.257,89 per 1 Dolar AS.

    Martin menyorot langkah Menteri BUMN Erick Tohir yang meminta semua BUMN mengantisipasi gejolak ekonomi imbas konflik global.

    Martin Manurung menegaskan, solusi atas nilai tukar rupiah yang terus melemah itu bukan menumpuk atau memborong dolar.

    BUMN, tegasnya, juga tak mungkin diserahkan tanggungjawab menstabilkan rupiah. Tugas menstabilkan rupiah adalah tanggung jawab BI.

    ”Jadi, jangan gara-gara kebutuhan menstabilkan rupiah, BUMN-nya kemudian jadi korban juga. Karena mereka kan butuh bahan baku dan segala macam, yang mungkin dibeli dengan dolar kan,” papar Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

    Baca Juga: Dampak Turunnya Nilai Rupiah terhadap Perekonomian Indonesia

    Ia mengingatkan, jika nilai dolar naik terus atau tidak bisa stabil dalam waktu dekat, maka akan berpengaruh juga ke kondisi keuangan BUMN,

    Lebih lanjut, menyikapi situasi saat ini, Martin memandang pemerintah perlu segera aktif melakukan diplomasi ekonomi. Kementerian Luar Negeri bergandengan tangan dengan Kementerian terkait dan menjalankan misi tersebut. 

    “Kemlu harus hand in hand, misalnya dengan Kementerian perdagangan dengan Kemenperin ya yang terkait atau mungkin juga di situ dengan komitmen-komitmen investasi-investasi yang sudah ada,” urainya

    Hubungan dagang ini. ujarnya, bisa enggak dilakukan. Dia mencontohkan ada hedging yang lebih baik terhadap nilai tukar atau menggunakan mata uang lain yang diterima oleh kedua belah pihak.

    ”Jadi, jangan kita jadi berurusan sama dolarnya, karena dolar menguat kepada seluruh mata uang juga. Bukan hanya Indonesia yang terganggu terhadap naiknya nilai tukar dolar itu. Jadi, jangan kemudian terjebak di perdebatan itu,” imbuhnya.

    Baca Juga: DPR Ingatkan Pemerintah-Pengusaha Harus Bahu Membahu Antisipasi Ketegangan di Timur Tengah

    Martin menambahkan, diplomasi ekonomi punya peran penting dalam kondisi seperti sekarang ini. 

    Diplomasi ekonomi ini baik menteri luar negeri maupun menteri-menteri yang di sektor ekonomi itu harus aktif melakukan diplomasi ekonomi ke berbagai negara yang mempunyai hubungan perdagangan dengan Indonesia.

    “Baik kita mengekspor maupun kita mengimpor. Toh sama-sama membutuhkan juga,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Erick Thohir telah memberi arahan agar BUMN mengoptimalkan pembelian dolar AS.

    “Oleh karena itu kemarin saya warning untuk setiap perusahaan benar-benar harus punya test stress dengan mengoptimalkan berbagai kesempatan,” kata Erick dalam media gathering di Jakarta, Sabtu (20/4/2024).

    Baca Juga: Antisipasi Ketegangan di Timur Tengah, Pemerintah Diminta Pastikan Pasokan Energi

    Erick meminta BUMN yang terdampak pada bahan baku impor dan BUMN dengan porsi utang luar negeri (dalam dolar AS) yang besar, seperti Pertamina, PLN, BUMN Farmasi, MIND ID, agar melakukan pembelian dolar dengan bijaksana.

    Erick meminta pmbelian dolar oleh BUMN dilakukan sesuai prioritas dalam memenuhi kebutuhannya.

    Kata Erick, setiap perusahaan punya pendekatan yang berbeda mengenai dolar AS ini, tergantung dari situasi capex sampai utang luar negerinya.

    “Saya bilang antara (sektor) farmasi, Mind ID, Garuda, punya konteks berbeda tergantung situasi capex, opex, utang, income rupiah atau income dolar, itu komplikasi, banyak,” kata Erick. 

    Sumber:“Parlementaria

  • Tragis! Anak Perusahaan BUMN Farmasi Pernah Terjerat Pinjol

    Tragis! Anak Perusahaan BUMN Farmasi Pernah Terjerat Pinjol

    7cloud.asia – Direktur Utama BUMN Farmasi PT Bio Farma, Shadiq Akasya akhirnya angkat bicara terkait kasus pinjol yang melilit salah satu anak perusahaannya, PT Indofarma Global Medika (IGM).

    Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diketahui ada indikasi IGM pernah terlilit pinjol senilai Rp 1 miliar lebih pada tahun 2022.

    IGM adalah salah satu anak perusahaan PT Indofarma Tbk (INAF), salah satu BUMN yang berada di bawah pengawasan Bio Farma, induk BUMN Farmasi.

    Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/6/2024), Shadiq mengungkapkan pinjol yang dilakukan IGM tidak diperuntukkan untuk kepentingan perusahaan.

    “Pinjaman melalui fintech bukan untuk kepentingan perusahaan, terindikasi (telah) merugikan IGM senilai Rp 1,26 miliar,” ungkap Shadiq dilansir VOA Indonesia.

    Baca: Banyak anak muda terjerat pinjol

    Dalam kesempatan yang sama Dirut PT Indofarma Tbk Yeliandriani membenarkan bahwa perseroan itu sempat terlilit oleh pinjol.

    “Ada beberapa pertanyaan tentang pinjol. Ini benar. Di dalam laporan (BPK) itu saya juga membaca bahwa bahwa ada pinjaman kepada fintech pada tahun 2022 namun itu hanya dipinjam beberapa bulan dan sudah dilunasi,” ungkapnya.

    Bahkan Yeliandriani sempat menyatakan bahwa perusahaan itu menggunakan nama-nama karyawan untuk mendapatkan pinjol. Ia tidak mengungkapkan nama-nama karyawan itu karena laporan BPK masih tergolong laporan indikasi.

    Indikasi lain yang ditemukan BPK adalah kerugian IGM terkait penempatan dan pencairan deposito beserta bunga sebesar Rp 35,07 miliar atas nama pribadi pada koperasi simpan pinjam nusantara (Kopnus).

    BPK juga menemukan penggadaian deposito beserta bunga sebesar Rp 38,06 miliar pada Bank Oke.

    Baca: Otoritas Jasa Keuangan atur bunga pinjol

    “Dan betul, yang terjadi di dalam laporan (BPK) tersebut bahwa ada deposito yang atas nama pribadi dan akhirnya dipakai untuk menjamin pinjaman orang tersebut, dan pinjaman kredit itu wanprestasi dan deposito itu dicairkan dan itu terjadi dua kali,” jelasnya.

    Menurutnya, kasus-kasus yang terindikasi penipuan tersebut melibatkan lima karyawan yang memiliki kewenangan yang cukup besar. Ia menegaskan bahwa karyawan-karyawan tersebut saat ini sudah tidak bekerja di perusahaan itu.

    “Memang cukup banyak dan agak berani memang fraud yang terjadi di Indofarma,” jelasnya.

    Meski demikian, Yeliandriani cukup optimistis perusahaan ini bisa diperbaiki dan diselamatkan. Pihaknya saat ini sedang menyusun program restrukturisasi yang didampingi oleh pihak kementerian BUMN dan konsultan.

    Dari segi bisnis, pihaknya pun melakukan berbagai efisiensi, termasuk hanya memproduksi obat pesanan.

    Baca: Tunggakan pinjol bisa jadi alasan perusahaan menolak pelamar

    “Jadi kami akan menjalankan bisnis ini dengan hanya memproduksi obat-obat yang make to order. Jadi, obat yang memang sudah dipesan orang, kami tidak membuat lagi make to stock.“

    “Di samping itu kelebihan kami adalah kami memiliki pabrik yang kapasitasnya besar, dan kami sekarang mencari mitra untuk maklon sehingga kami tidak memiliki risiko,” jelasnya.

    Maklon, singkatan dari manufacturing on contract, adalah praktik di mana perusahaan atau produsen menyewa pihak lain untuk memproduksi produk mereka

    Selain itu, Indofarma juga melakukan efisiensi sumber daya manusia.

    Untuk memproduksi obat tersebut, ujar Yeliandriani, pembiayaan atau modal kerjanya kami dibantu oleh holding.

    Baca: Utang pemerintah tak jadi daya ungkit perekonomian

    Memang karena produksi itu tidak maksimal, hanya 20 persen dari utilitas kita, sehingga marginnya pun kecil yang mengakibatkan kita tidak bisa membayar gaji dengan penuh.

    “Jadi kami membayar gaji itu bertingkat. Level yang paling bawah dibayar 90 persen tetapi level-level di atasnya,seperti direksi, hanya 50 persen,” jelasnya.

    Pengamat BUMN Toto Pranoto menilai perusahaan pelat merah yang terlilit pinjol tersebut sebagai fenomena yang tragis. Menurutnya, terkait aspek keuangan, BUMN biasanya sudah memiliki standard operation procedure (SOP).

    Ia mencontohkan, pinjaman-pinjaman yang sifatnya dalam kerangka untuk modal kerja, berarti itu kebutuhan untuk likuiditas yang sifatnya jangka pendek mereka bisa akses.

    “Misalnya apakah ke saluran perbankan, atau saluran lainnya seperti pinjaman jangka panjang atau investasi berarti mereka juga bisa mengeluarkan instrumen keuangan yang cocok dengan tenor investasi jangka panjang apakah obligasi dan lain-lain,” ungkap Toto.