7cloud.asia – Direktur Utama BUMN Farmasi PT Bio Farma, Shadiq Akasya akhirnya angkat bicara terkait kasus pinjol yang melilit salah satu anak perusahaannya, PT Indofarma Global Medika (IGM).
Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diketahui ada indikasi IGM pernah terlilit pinjol senilai Rp 1 miliar lebih pada tahun 2022.
IGM adalah salah satu anak perusahaan PT Indofarma Tbk (INAF), salah satu BUMN yang berada di bawah pengawasan Bio Farma, induk BUMN Farmasi.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/6/2024), Shadiq mengungkapkan pinjol yang dilakukan IGM tidak diperuntukkan untuk kepentingan perusahaan.
“Pinjaman melalui fintech bukan untuk kepentingan perusahaan, terindikasi (telah) merugikan IGM senilai Rp 1,26 miliar,” ungkap Shadiq dilansir VOA Indonesia.
Baca: Banyak anak muda terjerat pinjol
Dalam kesempatan yang sama Dirut PT Indofarma Tbk Yeliandriani membenarkan bahwa perseroan itu sempat terlilit oleh pinjol.
“Ada beberapa pertanyaan tentang pinjol. Ini benar. Di dalam laporan (BPK) itu saya juga membaca bahwa bahwa ada pinjaman kepada fintech pada tahun 2022 namun itu hanya dipinjam beberapa bulan dan sudah dilunasi,” ungkapnya.
Bahkan Yeliandriani sempat menyatakan bahwa perusahaan itu menggunakan nama-nama karyawan untuk mendapatkan pinjol. Ia tidak mengungkapkan nama-nama karyawan itu karena laporan BPK masih tergolong laporan indikasi.
Indikasi lain yang ditemukan BPK adalah kerugian IGM terkait penempatan dan pencairan deposito beserta bunga sebesar Rp 35,07 miliar atas nama pribadi pada koperasi simpan pinjam nusantara (Kopnus).
BPK juga menemukan penggadaian deposito beserta bunga sebesar Rp 38,06 miliar pada Bank Oke.
Baca: Otoritas Jasa Keuangan atur bunga pinjol
“Dan betul, yang terjadi di dalam laporan (BPK) tersebut bahwa ada deposito yang atas nama pribadi dan akhirnya dipakai untuk menjamin pinjaman orang tersebut, dan pinjaman kredit itu wanprestasi dan deposito itu dicairkan dan itu terjadi dua kali,” jelasnya.
Menurutnya, kasus-kasus yang terindikasi penipuan tersebut melibatkan lima karyawan yang memiliki kewenangan yang cukup besar. Ia menegaskan bahwa karyawan-karyawan tersebut saat ini sudah tidak bekerja di perusahaan itu.
“Memang cukup banyak dan agak berani memang fraud yang terjadi di Indofarma,” jelasnya.
Meski demikian, Yeliandriani cukup optimistis perusahaan ini bisa diperbaiki dan diselamatkan. Pihaknya saat ini sedang menyusun program restrukturisasi yang didampingi oleh pihak kementerian BUMN dan konsultan.
Dari segi bisnis, pihaknya pun melakukan berbagai efisiensi, termasuk hanya memproduksi obat pesanan.
Baca: Tunggakan pinjol bisa jadi alasan perusahaan menolak pelamar
“Jadi kami akan menjalankan bisnis ini dengan hanya memproduksi obat-obat yang make to order. Jadi, obat yang memang sudah dipesan orang, kami tidak membuat lagi make to stock.“
“Di samping itu kelebihan kami adalah kami memiliki pabrik yang kapasitasnya besar, dan kami sekarang mencari mitra untuk maklon sehingga kami tidak memiliki risiko,” jelasnya.
Maklon, singkatan dari manufacturing on contract, adalah praktik di mana perusahaan atau produsen menyewa pihak lain untuk memproduksi produk mereka
Selain itu, Indofarma juga melakukan efisiensi sumber daya manusia.
Untuk memproduksi obat tersebut, ujar Yeliandriani, pembiayaan atau modal kerjanya kami dibantu oleh holding.
Baca: Utang pemerintah tak jadi daya ungkit perekonomian
Memang karena produksi itu tidak maksimal, hanya 20 persen dari utilitas kita, sehingga marginnya pun kecil yang mengakibatkan kita tidak bisa membayar gaji dengan penuh.
“Jadi kami membayar gaji itu bertingkat. Level yang paling bawah dibayar 90 persen tetapi level-level di atasnya,seperti direksi, hanya 50 persen,” jelasnya.
Pengamat BUMN Toto Pranoto menilai perusahaan pelat merah yang terlilit pinjol tersebut sebagai fenomena yang tragis. Menurutnya, terkait aspek keuangan, BUMN biasanya sudah memiliki standard operation procedure (SOP).
Ia mencontohkan, pinjaman-pinjaman yang sifatnya dalam kerangka untuk modal kerja, berarti itu kebutuhan untuk likuiditas yang sifatnya jangka pendek mereka bisa akses.
“Misalnya apakah ke saluran perbankan, atau saluran lainnya seperti pinjaman jangka panjang atau investasi berarti mereka juga bisa mengeluarkan instrumen keuangan yang cocok dengan tenor investasi jangka panjang apakah obligasi dan lain-lain,” ungkap Toto.
Leave a Reply