ruangkota

Tag: butet kartaredjasa

  • Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Kecam Intimidasi Polisi kepada Seniman Butet Kartarejasa

    Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Kecam Intimidasi Polisi kepada Seniman Butet Kartarejasa

    7cloud.asia – Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang terdiri dari berbagai organisasi mendesak Kapolri menindak tegas anggota kepolisian yang melakukan intimidasi kepada para seniman beberapa waktu lalu.

    Desakan ini muncul menyusul intimidasi yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Cikini terhadap Butet Kartarejasa dan Agus Noor saat akan menggelar pertunjukkan di Taman Ismail Marzuki pada 1 Desember lalu.

    Saat itu para seniman tersebut diminta pihak kepolisian untuk tidak menampilkan pertunjukkan yang mengandung unsur politik.  

     Baca: Alumni UI desak pemerintah hentikan intimidasi

    Dalam rilis yang diterima 7cloud.asia, koalisi menilai hal tersebut sebagai intimidasi yang merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi dan undang-undang.

    Muhammad Isnur, Ketua YLBHI, salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan, pertunjukan seni dan muatan pesan didalamya, sekalipun mengandung unsur politik, sesungguhnya adalah hak setiap warga negara

    Ini harus dihormati oleh siapapun, termasuk kepolisian. Isnur menjelaskan, setiap anggota kepolisan seharusnya menghormati dan menjamin hak asasi manusia dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya.

    “Tidak ada satupun alasan yang membenarkan bagi kepolisian untuk melakukan pembatasan terhadap kebebasan tersebut. Apalagi hal tersebut dilakukan dengan cara-cara intimidatif,” katanya.

    Baca: intimidasi terhadap oposisi dari mulai ketua BEM UI sampai DPC PDIP

    Dalam kondisi jelang pemilu seperti saat ini, lanjut Isnur, anggota kepolisian harus bersikap profesional dan netral dalam menyikapi dinamika sosial politik di masyarakat.

    Sebab pemilu merupakan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat di dalam demokrasi.

    “Untuk menjamin pemilu yang demokratis, intervensi alat-alat keamanan dan hukum negara termasuk yang dilakukan dengan pembatasan kebabasan warga negara harus dihindari, sebab dapat merusak demokrasi pemilu,” paparnya.

    Koalisi masyarakat sipil juga meminta jaminan kepada Kapolri bahwa pelaksanaan tugas oleh setiap anggota kepolisan harus menjunjung tinggi HAM untuk memastikan pelaksanaan pemilu berlangsung jujur, adil dan bebas.    

    Reporter: Nurakhmayani

  • Akun WA Butet Kartaredjasa Dilumpuhkan, Bentuk Pembungkaman atau Intimidasi?

    7cloud.asia – Intimidasi terhadap seniman Butet Kertaredjasa yang sering mengritisi politik dinasti presiden Jokowi makin menjadi.

    Setelah pertunjukannya sempat kena sensor, kini akun whatsapp (WA) Butet Kertaredjasa yang terkena sensor dari aparat.

    “HP/WA Dilumpuhkan. Mulai pagi ini akses komunikasi kepadaku sdg dilumpuhkan. Silakan yg mau kontak ke nomer rumah atau nomer bojo,” tulis Butet Kertaredjasa di akun twitternya, Sabtu (9/12/2023) pagi ini.

    Baca: Koalisi Masyarakat Sipil kecam intimidasi kepada seniman Butet Kertaredjasa

    Intimidasi  kepada Butet Kertaredjasa dan Agus Noor dilakukan oleh Kepolisian Sektor Cikini terhadap   saat akan menggelar pertunjukan di Taman Ismail Marzuki pada 1 Desember 2023 lalu.

    Saat itu Butet Kartaredjasa dan para seniman diminta pihak kepolisian untuk tidak menampilkan pertunjukkan yang mengandung unsur politik.

    Menyikapi intimidasi ini, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang terdiri dari berbagai organisasi mendesak Kapolri menindak tegas anggota kepolisian yang melakukan intimidasi

    Dalam rilis yang diterima 7cloud.asia, koalisi menilai hal tersebut sebagai intimidasi yang merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi dan undang-undang.

    Baca: Jelang Pemilu 2024, intimidasi kepada kelompok yang kritis pada pemerintah makin sering terjadi

    Ketua YLBHI yang juga salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil Muhammad Isnur mengatakan, pertunjukan seni dan muatan pesan didalamya, sekalipun mengandung unsur politik, sesungguhnya adalah hak setiap warga negara

    Ini harus dihormati oleh siapapun, termasuk kepolisian. Isnur menjelaskan, setiap anggota kepolisan seharusnya menghormati dan menjamin hak asasi manusia dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya.

    “Tidak ada satupun alasan yang membenarkan bagi kepolisian untuk melakukan pembatasan terhadap kebebasan tersebut. Apalagi hal tersebut dilakukan dengan cara-cara intimidatif,” katanya.

    Dalam kondisi jelang pemilu seperti saat ini, lanjut Isnur, anggota kepolisian harus bersikap profesional dan netral dalam menyikapi dinamika sosial politik di masyarakat.

    Baca: Adakah cara mencegah politik dinasti?

    Sebab pemilu merupakan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat di dalam demokrasi.

    “Untuk menjamin pemilu yang demokratis, intervensi alat-alat keamanan dan hukum negara termasuk yang dilakukan dengan pembatasan kebabasan warga negara harus dihindari, sebab dapat merusak demokrasi pemilu,” paparnya.

    Koalisi masyarakat sipil juga meminta jaminan kepada Kapolri bahwa pelaksanaan tugas oleh setiap anggota kepolisan harus menjunjung tinggi HAM untuk memastikan pelaksanaan pemilu berlangsung jujur, adil dan bebas.

    Di ujung masa kepemimpinanya pemerintahan Jokowi terasa makin represif. Hal ini terjadi setelah berbagai kalangan mengritisi politik dinasti yang dilakukan Jokowi