7cloud.asia – Intimidasi terhadap seniman Butet Kertaredjasa yang sering mengritisi politik dinasti presiden Jokowi makin menjadi.
Setelah pertunjukannya sempat kena sensor, kini akun whatsapp (WA) Butet Kertaredjasa yang terkena sensor dari aparat.
“HP/WA Dilumpuhkan. Mulai pagi ini akses komunikasi kepadaku sdg dilumpuhkan. Silakan yg mau kontak ke nomer rumah atau nomer bojo,” tulis Butet Kertaredjasa di akun twitternya, Sabtu (9/12/2023) pagi ini.
Baca: Koalisi Masyarakat Sipil kecam intimidasi kepada seniman Butet Kertaredjasa
Intimidasi kepada Butet Kertaredjasa dan Agus Noor dilakukan oleh Kepolisian Sektor Cikini terhadap saat akan menggelar pertunjukan di Taman Ismail Marzuki pada 1 Desember 2023 lalu.
Saat itu Butet Kartaredjasa dan para seniman diminta pihak kepolisian untuk tidak menampilkan pertunjukkan yang mengandung unsur politik.
Menyikapi intimidasi ini, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang terdiri dari berbagai organisasi mendesak Kapolri menindak tegas anggota kepolisian yang melakukan intimidasi
Dalam rilis yang diterima 7cloud.asia, koalisi menilai hal tersebut sebagai intimidasi yang merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi dan undang-undang.
Ketua YLBHI yang juga salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil Muhammad Isnur mengatakan, pertunjukan seni dan muatan pesan didalamya, sekalipun mengandung unsur politik, sesungguhnya adalah hak setiap warga negara
Ini harus dihormati oleh siapapun, termasuk kepolisian. Isnur menjelaskan, setiap anggota kepolisan seharusnya menghormati dan menjamin hak asasi manusia dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya.
“Tidak ada satupun alasan yang membenarkan bagi kepolisian untuk melakukan pembatasan terhadap kebebasan tersebut. Apalagi hal tersebut dilakukan dengan cara-cara intimidatif,” katanya.
Dalam kondisi jelang pemilu seperti saat ini, lanjut Isnur, anggota kepolisian harus bersikap profesional dan netral dalam menyikapi dinamika sosial politik di masyarakat.
Baca: Adakah cara mencegah politik dinasti?
Sebab pemilu merupakan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat di dalam demokrasi.
“Untuk menjamin pemilu yang demokratis, intervensi alat-alat keamanan dan hukum negara termasuk yang dilakukan dengan pembatasan kebabasan warga negara harus dihindari, sebab dapat merusak demokrasi pemilu,” paparnya.
Koalisi masyarakat sipil juga meminta jaminan kepada Kapolri bahwa pelaksanaan tugas oleh setiap anggota kepolisan harus menjunjung tinggi HAM untuk memastikan pelaksanaan pemilu berlangsung jujur, adil dan bebas.
Di ujung masa kepemimpinanya pemerintahan Jokowi terasa makin represif. Hal ini terjadi setelah berbagai kalangan mengritisi politik dinasti yang dilakukan Jokowi
Leave a Reply