ruangkota

Tag: capres-cawapres

  • Besok, MK Gelar Sidang Uji Materi Syarat Usia Capres-Cawapres Lagi

    Besok, MK Gelar Sidang Uji Materi Syarat Usia Capres-Cawapres Lagi

    7cloud.asia – Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat usia capres-cawapres di bawah 40 tahun akan kembali digelar.

    Sidang ini sesuai dengan permohonan  yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Brahma Aryana.

    Berdasarkan jadwal yang ditetapkan di laman MK, sidang perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023. Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, akan digelar Rabu (08/10/2023) pukul 13.30 WIB.

    Kuasa hukum Brahma, Viktor Santoso Tandiasa mengatakan agenda sidang pada Rabu adalah sidang pemeriksaan. “Agenda sidang Pemeriksaan Pendahuluan I,” ucapnya seperti yang dikutip Detik.com.

    Dalam materi permohonannya, Brahma berharap hanya gubernur yang belum berusia 40 tahun yang bisa maju capres/cawapres dan tidak berlaku untuk kepala daerah di bawah level gubernur.

    baca: putusan mk soal usia capres dan cawapres berujung pelaporan

    “Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20l7 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No 90/PUU-XXV2A23 terhadap frasa ‘yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah’ bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi’. Sehingga bunyi selengkapnya ‘Berusia paling rendah 40 tahun atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi’,” bunyi permohonan Brahma.

    Salah satu alasan pengajuan gugatan itu adalah latar belakang putusan MK yang membuat pro-kontra.

    “Terdapat persoalan konstitusionalitas pada frasa ‘yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah’. Di mana tidak terdapat kepastian hukum pada tingkat jabatan apa yang dimaksud pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Sehingga timbul pertanyaan, apakah hanya hanya pada Pemilihan Kepala Daerah tingkat Provinsi saja? Atau juga pada Pemilihan Kepala Daerah tingkat kabupaten/kota? Atau pada pemilihan kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten kota? Demikian pula pada pemilu pada pemilihan DPR saja? Atau pada tingkat DPRD tingkat Provinsi saja? Atau kabupaten/kota saja? Atau pada kesemua tingkatannya yakni DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota?” tanya Brahma. 

    Untuk mengakhiri pro dan kontra tersebut, Viktor berharap MK memutus dengan cepat.

     baca: putusan mk soal usia capres dan cawapres jokowi tak ikut campur

    “Permohonan 141/2023 adalah solusi bagi MK untuk memperbaiki Kekeliruan dalam Amar Putusan 90/2023 yang menimbulkan polemik yang dapat menjatuhkan kepercayaan publik ke MK artinya melalui Perkara 141/2023 MK dapat memperbaiki kekeliruan dalam amar putusan 90/2023. Artinya MK pun dapat memutus secara cepat karena permohonan 141/2023 adalah putusan utk mengkoreksi putusan 90,” jelas Viktor.

    Seperti yang diberitakan sebelumnya, pada 23 Oktober lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres.

    Uji materi ini diajukan oleh mahasiswa UNS bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

    baca: siang ini mk putuskan usia maksimal capres dan cawapres

    Putusan MK tersebut berbuntut pada pelaporan dugaan pelanggaran etik oleh Ketua MK Anwar Usman dan hakim lainnya.

    Pelaporan yang menyoal putusan MK soal usia capres cawapres tersebut antara lain dilayangkan oleh Pergerakan Advokat Nusantara, Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI).

    Mereka menilai putusan MK tersebut sarat konflik kepentingan karena diduga dikeluarkan untuk memuluskan kerabat Anwar yang akan mengikuti pemilihan presiden.

    Selain itu dalam pernyataan pendapat berbeda atau dissenting opinion, dua hakim konstitusi menyebut ada keganjilan dalam putusan tersebut.

    MK berubah sikap dalam hitungan hari setelah Anwar masuk dalam Rapat Permusyaratan Hakim.

    Enam hakim yang awalnya menolak permohonan Partai Solidaritas Indonesia untuk mengubah syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden menjadi 35 tahun karena alasan open legal policy berkurang menjadi empat.

    baca: maklumat juanda politik dinasti presiden jokowi mengkhianati reformasi

    Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI, Julius Ibrani menilai ada sejumlah bentuk kejanggalan dalam pemeriksaan hingga putusan permohonan No. 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia capres-cawapres, yang berujung pada pelanggaran etik dan perilaku hakim konstitusi hingga cacat formil.

    Hal ini berdampak pada legitimasi secara hukum terhadap putusan termasuk berpotensi pada perselisihan hasil Pemilu 2024.

    Lembaganya, kata Julius, melaporkan Ketua MK Anwar Usman dan sejumlah hakim lainnya, yaitu Dr. Manahan M. P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dan Guntur Hamzah ke Dewan Etik Hakim Konstitusi atas dugaan pelanggaran etik dan perilaku Hakim Konstitusi.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Hasil Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres Peserta Pilpres 2024

    Hasil Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres Peserta Pilpres 2024

    7cloud.asia – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Selasa (14/11/2023) malam melakukan pengundian nomor urut capres-cawapres Pilpres 2024.

    Komisioner KPU yang juga menjadi Kepala Divisi Bidang Teknis Idham Holik mengatakan pengundian nomor urut capres-cawapres Pilpres 2024 dilakukan dalam dua tahap. 

    Skema yang akan dilakukan adalah pasangan capres-cawapres akan mengambil nomor urut pengundian terlebih dahulu. Setelahnya, baru mengambil nomor urut yang akan dipakai pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

    “Tahap pertama pengambilan nomor antrean dan pengambilan nomor antrean ini sesuai dengan waktu pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang waktu itu telah dilaksanakan tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober,” ujar Idham saat ditemui di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa siang.

    Baca: Forum Pemred juga ingatkan Jokowi bersikap netral

    “Setelah mereka mendaftarkan nomor antrean, baru mereka mengambil nomor undian sesungguhnya untuk penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi sekali lagi kegiatan pemilihan ini dilakukan secara 2 tahap,” sambung Idham.

    Dalam pengundian nomor urut capres-cawapres ini, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapatkan nomor urut 1.  

    Sementara pasangan mendapat nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka serta yang terakhir pasangan Ganjar Pranowo dan M. Mahfud mendapat nomor urut 3. 

    Usai pengundian nomor urut capres, Tahapan Pilpres 2024 akan memasuki masa kampanye. 

    Baca: Tokoh bangsa ingatkan Jokowi telah melukai perasaan masyarakat

    Sebelumnya KPU telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden peserta pilpres.

    Mereka adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Acara pengundian nomor urut ini dawali dengan makan malam (gala dinner) KPU dengan elite partai politik serta pasangan capres dan cawapres. 

    KPU mengundang 150 orang dari tiap kubu capres-cawapres untuk menghadiri acara makan malam dan pengundian nomor urut tersebut. Mereka bakal dijamu di tribun yang telah disiapkan KPU di halaman parkir kantor KPU.

    Baca: Pencalonan Gibran dinilai cacat hukum

    Pengundian nomor urut pun dilakukan dengan disaksikan oleh para ketua umum partai, petinggi partai serta para pendukung masing-masing calon. Diantaranya tampak ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri.

     

  • Netralitas Polri di Pemilu 2024 Diragukan, Komisi III DPR Akan Bentuk Panja

    Netralitas Polri di Pemilu 2024 Diragukan, Komisi III DPR Akan Bentuk Panja

    7cloud.asia – Tak lama setelah tiga pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang akan berlaga di Pemilu 2024 diumumkan, muncul isu tak sedap dugaan keberpihakan Polri pada salah satu pasangan.

    Keberpihakan Polri di Pemilu 2024 ini sudah berhembus jauh sebelum ketiga pasangan capres-cawapres diresmikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Keberpihakan Polri pada pasangan capres-cawapres tertentu ini menjadi pertanyaan besar sejumlah anggota DPR dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan Polri terkait pengamanan Pemilu 2024 pada 15 November 2023 lalu.

    Aspek netralitas Polri di Pemilu 2024 menjadi poin krusial yang dibahas dalam RDP Komisi III DPR saat itu.

    Baca: Dinasti politik akan lahirkan pemerintahan yang tak adil

    Komisi II DPR juga berencana menggelar rapat internal untuk membahas rencana pembentukan Panitia Kerja (Panja) Netralitas Polri dalam menghadapi Pemilu 2024.

    Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan I Wayan Sudirta mengatakan Polri perlu meningkatkan citranya yang netral, yang akhir-akhir ini disorot.

    Polri, ujar Wayan, harus tegas menolak segala kegiatan yang dapat mencoreng citra netralitas Polri.

    “Jangan sampai ada pemasangan baliho, dikenakan dengan Polri. Jangan samai itu dikaitkan. Kalau dikaitkan susah mengklarifikasi, ini masalah besar bagi Polri ke depan,” ujarnya.

    Baca: Mengapa Jokowi memaksakan Gibran yang nggak pengalaman, apa yang mau ditutupi?

    Lebih jauh ia mengingatkan semakin banyaknya benturan kepentingan politik dalam masyarakat, semakin diperlukan kewaspadaan Polri dalam menentukan langkah dan kebijakan.

    Untuk itu ia meminta Polri memetakan dengan cepat dan mendeteksi potensi adanya upaya pecah belah masyarakat yang dapat memicu konflik sosial.

    Benny K. Harman dari Fraksi Partai Demokrat menilai netralitas Polri adalah sebuah utopia. Pasalnya, operasi pengamanan pemilu sering dilihat sebagai agenda untuk memobilisasi Polri demi kepentingan politik pihak tertentu.

    Jika operasi pengamanan pemilu tidak dilaksanakan dengan transparan, tambahnya, wajar masyarakat risau dengan netralitas Polri dalam pemilu.

    Baca: Brimob datangi rumah relawan ganjar dengan gunakan kendaraan taktis

    “Netralitas polisi dalam pemilu itu adalah sebuah utopia. Itu hanya ideal saja, nyatanya tidak. Tidak bisa kita tutup-tutupi memang ada anggota (Polri) yang kerjanya memasang baliho partai politik tertentu,” tuturnya.

    Menurut Benny, kenyataan bahwa Polri dikerahkan untuk memenangkan kelompok tertetntu tidak boleh ditutupi.

    Apalagi masyarakat kini berani bertanya secara terbuka, mengapa Polri tidak melakukan apapun melihat sebagian anggotanya membawa, memasang, dan mengamankan baliho partai politik tertentu.

    Benny menegaskan netralitas harus diterjemahkan dalam bentuk penegakan hukum.

    Baca: Intimidasi dilakukan aparat pada pihak yang kritisi putusan MK yang loloskan Gibran

    Kepala Badan Pemeliharan Keamanan Polri Komisaris Jenderal Fadil Imran menegaskan institusinya akan bersikap netral pada pemilu 2024.

    Ia menilai isu netralitas yang kembali berhembus kali ini merupakan isu klasik lima tahunan, sehingga ia sudah mengantisipasi hal itu.

    Fadil memastikan agar operasi intelijen untuk pengamanan pemilu tidak disalahgunakan untuk penggalangan bagi kelompok tertentu.

    “Sebenarnya internalisasi tentang netralitas (Polri) ini tidak perlu lagi disampaikan secara gamblang dan berulang-ulang. Tapi saran dari forum Komisi III ini untuk harus ada penyampaian khusus, nanti kami akan sampaikan kepada Bapak Kapolri,” tuturnya.

    Baca: Cara mencegah politik dinasti

    Terkait pemasangan baliho partai politik tertentu yang dibantu oleh polisi, Fadil sudah mendapat informasi dari Polda Jawa Barat bahwa informasi itu belum bisa terklarifikasi.

    Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo juga telah meminta masyarakat melapor jika ada jajarannya tidak netral selama Pemilu 2024. Namun laporan itu lanjutnya harus disertai dengan bukti yang kuat.

    Sumber: VOA Indonesia

  • Stunting Jadi Sorotan di Pilpres 2024, Capres-Cawapres Mana yang Paling Memberikan Solusi?

    Stunting Jadi Sorotan di Pilpres 2024, Capres-Cawapres Mana yang Paling Memberikan Solusi?

    7cloud.asia – Stunting alias bayi kurang tinggi sebagai salah satu prioritas utama program ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang berkontestasi di Pilpres 2024. 

    Untuk mengatasi stunting, pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyoroti pentingnya program dukungan kesehatan bagi ibu hamil.

    Sementara itu, pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berkomitmen pada program kartu anak sehat untuk mencegah stunting.

    Bagi yang sudah di sekolah, kandidat ini menjanjikan makan siang dan susu gratis untuk meningkatkan gizi anak agar tidak terjadi stunting.

    Pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menargetkan bahwa tidak akan ada lagi anak di Indonesia yang mengalami gizi buruk dan stunting.

    Baca: Satu dari enam anak Indonesia alami stunting

    Kita perlu mencermati prioritas itu kelak jika mereka terpilih, apakah benar-benar serius menyelesaikan masalah kurang gizi pada anak atau hanya janji politik capres-cawapres semasa kampanye pemilu 2024.

    Yang pasti negara perlu hadir intervensi gizi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan malnutrisi sebagai ketidakseimbangan asupan nutrisi.

    Bukan hanya “kekurangan”, malnutrisi juga berupa “kelebihan”, gangguan, atau ketidakseimbangan zat gizi yang esensial.

    Sebuah riset terbaru menyatakan Indonesia menjadi contoh utama dari tiga beban malnutrisi (triple burden of malnutrition): sekitar satu dari lima anak di bawah usia lima tahun mengalami stunting (tumbuh kerdil).

    Sedangkan satu dari sepuluh anak mengalami kurang berat badan. Sementara, satu dari sepuluh anak juga memiliki berat badan berlebih.

    Baca: Stunting bukan hanya masalah kesehatan tetapi juga masalah ekonomi dan lingkungan

    Data ini tidak hanya mencerminkan krisis kesehatan masyarakat yang mendesak, tapi juga mengindikasikan tantangan sosioekonomi yang lebih luas.

    Seiring dengan pertumbuhan mereka, konsekuensi dari malnutrisi akan memengaruhi perkembangan kognitif, pencapaian pendidikan, dan potensi pendapatan masa depan mereka.

    Tantangan gizi merupakan persoalan unik yang tidak dapat diatasi semata oleh ahli gizi atau melalui penggunaan obat secara intensif, seperti dalam penyembuhan penyakit kronis maupun akut.

    Isu gizi melibatkan hubungan yang kompleks antara berbagai intervensi, termasuk aspek ekonomi, budaya, pengetahuan, dan perilaku.

    Meskipun demikian, perbaikan gizi tetap perlu dilakukan melalui berbagai upaya, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

    Baca: Empat provinsi penyumbang stunting tertinggi ada di Pulau Jawa

    Menurut Bank Dunia, ada tiga alasan mengapa suatu negara harus melakukan intervensi dalam bidang gizi.

    Pertama, perbaikan gizi memberikan keuntungan ekonomi yang tinggi. Kedua, intervensi gizi terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Ketiga, perbaikan gizi membantu mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan produktivitas kerja, pengurangan jumlah hari sakit, dan pengurangan biaya pengobatan.

    Pemerintah Indonesia, melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mengeluarkan Pedoman Pangan Jajanan Anak Sekolah Untuk Pencapaian Gizi Seimbang untuk orang tua, guru, dan pengelola kantin.

    Selain itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pun menerbitkan buku saku Gizi Seimbang dan Kantin/Jajanan Sehat di Sekolah Dasar.

    Baca: Kiat Jawa Tengah menurunkan angka stunting

    Seiring berjalannya waktu dan perubahan gaya hidup, konsep pola konsumsi makanan yang sebelumnya dikenal sebagai “4 sehat 5 sempurna” telah digantikan oleh konsep “gizi seimbang”.

    Gizi seimbang mencakup pola makan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh.

    Ini melibatkan prinsip keanekaragaman atau variasi dalam makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan pemeliharaan berat badan ideal.

    Secara umum, komposisi makanan yang seimbang mencakup karbohidrat sebanyak 50-65% dari total energi, protein sekitar 10-20%, dan lemak sekitar 20-30%.

    Penting juga untuk membatasi konsumsi gula hingga sekitar 5% dari total kebutuhan energi atau sekitar 3-4 sendok makan setiap hari.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis Iskandar Azmy Harahap
    Early Career Researcher, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

     

  • Membedah Pesan yang Disampaikan Pasangan Capres Cawapres lewat Busana yang Dikenakan

    Membedah Pesan yang Disampaikan Pasangan Capres Cawapres lewat Busana yang Dikenakan

    7cloud.asia –  Busana yang dikenakan tiga pasang capres cawapres saat debat kedua yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Convention Center (JCC) pada Jumat (22/12/2023) malam, turut menjadi sorotan.

    Ketiga pasangan caprescawapres mengenakan busana yang berbeda. Ada yang mengenakan busana seperti debat pertama, tetapi ada juga memilih pakaian berbeda.

    Tapi yang paling mencolok adalah pasangan capres cawapres nomor urut 3, yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Mahfud Md mengenakan busana khas Madura, sedangkan Ganjar mengenakan busana khas Rote, NTT. 

    Lantas, melalui busana yang dikenakan pesan apa yang ingin disampaikan ketiga pasangan capres cawapres dalam debat kali ini?

    Baca: Pesan di balik baju SatSet dan TasTes yang dikenakan Ganjar-Mahfud

    Pengamat mode sekaligus perancang busana dari Indonesian Fashion Chamber (IFC) Lisa Fitria saat dihubungi ANTARA membedah masing-masing busana, dimulai dari Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar.

    Seperti pada debat sebelumnya, Muhaimin tampil formal dengan busana setelan jas, kemeja putih tanpa dasi dengan peci hitam.

    Dia bersama Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan konsisten menampilkan gaya formal layaknya pejabat negara di berbagai belahan dunia. Tampilan ini juga dihadirkan pada debat pertama pada 12 Desember lalu.

    “Mungkin ingin mengembalikan rasa pejabat zaman dulu atau ingin mensejajarkan pejabat negara selevel dengan pejabat negara lain yang memakai setelan jas sebagai tanda bahwa mereka adalah pejabat,” kata Lisa.

    Baca: Pasca debat cawapres, Mahfud dapat sentimen negatif terendah

    Beralih pada Cawapres Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang seperti pada debat pertama memilih kemeja biru muda, menampilkan kesan kasual dan bahwa pejabat negara itu humble atau rendah hati.

    Busana Gibran senada dengan yang dikenakan pasangannya Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto.

    Ada konsistensi yang dihadirkan keduanya, inline dengan personal branding dan strategi branding yang mereka usung.

    Lisa berpendapat pemilihan busana ini dilatarbelakangi karena keduanya membidik ke Gen Milenial dan Gen Z.

    Pemilihan warna biru langit atau laut mewakili langit dan laut, dan dikaitkan dengan ruang terbuka, kebebasan, intuisi, imajinasi, luas, inspirasi, dan kepekaan.

    Baca: Seputar debat cawapres 22 Desember 2023

    Biru juga mewakili makna kedalaman, kepercayaan, kesetiaan, ketulusan, kebijaksanaan, kepercayaan, stabilitas, iman, surga, dan kecerdasan.

    “Dengan bungkusan hanya kemeja kasual untuk menunjukkan anti ribet. Karena generasi sekarang membutuhkan sesuatu yang enggak ribet dalam segala hal,” tutur Lisa.

    Sedangkan busana yang dikenakan pasangan capres cawapres nomor urut 3, yakni Ganjar-Mahfud,yakni busana khas Madura dan pakaian khas Rote, NTT. 

    Baju Madura dikatakan Lisa memiliki dua lapisan jenisnya yaitu lapisan priyayi dan lapisan rakyat.

    Lapisan yang dikenakan Mahfud merupakan baju rakyat khas Madura untuk menunjukkan dia bersama rakyat demi membangun Indonesia.

    Baca: Debat cawapres berlangsung di JCC, ini alasannya

    Di sisi lain, Capres Ganjar Pranowo juga tampil dengan busana adat dalam debat. Berbeda dengan Mahfud, dia memilih pakaian Suku Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Berbicara pesan yang ingin disampaikan, Lisa berpendapat ini merupakan bentuk kepedulian sang capres tentang kebinekaan suku yang beragam di Indonesia.

    “Dan sepertinya juga mau menampilkan kesuksesan Pak Jokowi yang selalu memakai busana adat berbagai suku di Indonesia dan menjadi pusat perhatian selama ini,” kata dia yang mencatat biasanya busana adat hanya dipakai untuk acara tertentu seperti HUT RI, Sumpah Pemuda atau hari nasional tertentu.

    Makna busana adat Rote memiliki makna dan folisofi kuat. Topi ti’I langga memiliki bentuk runcing menggambarkan sifat orang Rote yang cenderung bertekad keras.

    Topi ini dibuat dari bahan dasar daun lontar kering yang dipercaya sebagai simbol kewibawaan dan simbol kepercayaan bagi kaum laki-laki Suku Rote.

    Baca: KPU terus menerus ubah format debat

    Lisa memperkirakan pasangan ini akan tematik berbeda beda tiap acara debat. Kalau yang pertama mereka kompak memakai pakaian casual sporty dengan gaya anak muda untuk mencitrakan pemikiran yang modern dan visi yang jauh ke depan.

    “Sesuai dengan perkembangan zaman juga positioning untuk meraih suara dari Gen Z dan Milenial,” jelas Lisa.

    Kemudian, berbicara pakaian yang direkomendasikan untuk tiga pasangan capres dan cawapres di debat selanjutnya, Lisa berpendapat baik pasangan nomor urut 1, 2 maupun 3 perlu lebih konsisten dengan gaya masing-masing yang diusung.

    Dia memberi catatan untuk pasangan calon nomor urut 3, yang bila mengenakan pakaian sesuai tema di setiap debat, ada baiknya tetap mempertahankan tematik yang berbeda- beda.

    Namun, ada makna kuat dalam pemilihan busana yang akan dikenakan nantinya.

     

     

     

  • Menelaah Visi Misi Capres-Cawapres Soal Hutan: Mana yang Paling Berkomitmen?

    Menelaah Visi Misi Capres-Cawapres Soal Hutan: Mana yang Paling Berkomitmen?

    7cloud.asia – Pemilihan umum (Pemilu) 2024 menyisakan waktu kurang dari 30 hari. Penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana pandangan para capres-cawapres memandang hutan dari dokumen visi-misi mereka.

    Hutan adalah nadi kehidupan masyarakat dan keberagaman hayati, sekaligus penghasil oksigen dan penyerap karbon yang berperan penting menstabilkan iklim Bumi.

    Laporan tahunan World Economic Forum (WEF) bertajuk Global Risks Report menyatakan, setidaknya dalam tiga tahun terakhir, permasalahan lingkungan selalu muncul baik sebagai risiko jangka pendek maupun jangka panjang.

    Risiko-risiko ini turut terkait dengan keberadaan hutan, misalnya kerusakan maupun kebakaran hutan.

    Berikut telaah Aqmal Nur Jihad, Lecturer of Silvicultre & Agroforestry, Universitas Gadjah Mada terkait visi misi ketiga capres-cawapres soal hutan yang telah diterbitkan di The Conversation.

    Baca: 80 persen anak muda ingin pemerintah seriusi masalah polusi udara

    Sebagai staf pengajar di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, saya mencoba menelaah komitmen kandidat capres-cawapres terhadap pelestarian hutan.

    Telaah ini berdasarkan pada dokumen visi-misi mereka agar hutan tak cuma menjadi target eksploitasi.

    Hasilnya, masing-masing pasangan calon (paslon): Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sama-sama memiliki potensi penguatan maupun pelemahan hutan.

    Seberapa serius para kandidat?
    Secara umum, visi-misi seluruh kandidat telah memerhatikan hutan dan isu terkait, baik secara eksplisit maupun implisit. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 yang mencoba memberikan ikhtisar penyebutan kata kunci terkait hutan.

    Jika ditinjau berdasarkan frekuensi penyebutan beberapa kata kunci dalam dokumen, pasangan Anies-Muhaimin mendominasi dibandingkan pasangan lain.

    Pun pada beberapa kata kunci relevan, pasangan ini memiliki frekuensi penyebutan lebih banyak. Ini terbilang wajar mengingat dokumen visi-misi Anies-Muhaimin jauh lebih tebal dibanding calon lainnya.

    Baca: Para capres-cawapres dinilai belum serius soal transisi energi

    Secara substansi, pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud menyebutkan hutan atau lingkungan hidup lebih jelas dan fokus. Anies-Muhaimin menyinggung hutan dalam bingkai keadilan ekologis.

    Sementara, fokus Ganjar-Mahfud dalam persoalan hutan terlihat dalam bingkai lingkungan hidup berkelanjutan dan ekonomi hijau.

    Hutan sebagai aspek dalam misi mewujudkan “keadilan ekologis” versi Anies-Muhaimin terkait dengan beberapa sub-misi turunan.

    Sebut saja hutan dan tata kelola lingkungan hidup, pemanfaatan energi baru terbarukan, ekonomi hijau, adaptasi perubahan iklim, hutan dan keanekaragaman hayati, ketahanan terhadap bencana, dan kolaborasi pemangku kepentingan.

    Dokumen visi-misi juga memuat frasa penting dalam pengelolaan lingkungan, yakni “keadilan antargenerasi”.

    Baca: Indonesia termasuk salah satu negara dengan hutan terluas

    Kandidat ini juga menyertakan target kuantitatif berupa peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam rentang 73-75, meski belum terlihat apakah terdapat peningkatan nilai pada indeks tutupan lahan yang notabene terkait dengan hutan.

    Indeks ini mengukur kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan di seluruh provinsi di Indonesia.

    Pasangan Ganjar-Mahfud 03, misi enam terkait lingkungan hidup memiliki relevansi dengan hutan. Turunan dari misi tiga mencakup lingkungan hidup berkelanjutan, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

    Salah satu turunannya mencakup program tentang hutan yang cukup dominan, mulai pengurangan emisi gas rumah kaca, harmonisasi hutan, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, adaptasi perubahan iklim, hingga kampung sadar iklim.

    Hal berbeda ditemui pada pasangan Prabowo-Gibran yang mencantumkan aspek lingkungan hidup pada misi 2 dan 8.

    Baca: DPR usulkan insentif untuk daerah penyerap karbon

    Meski tercantum dalam dua misi, pernyataan misi paslon 02 memiliki spektrum cukup luas, seperti terkait pertahanan, keamanan negara, dan kemandirian bangsa, serta penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan.

    Prabowo-Gibran memandang hutan masuk dalam subkategori swasembada pangan.

    Sementara itu, misi 8 pasangan ini tidak menyinggung secara jelas bagaimana harmonisasi lingkungan alam terkait dengan hutan.

    Misi ini hanya menyebut metode pertanian tumpangsari untuk merevitalisasi hutan yang rusak pada sub-misi swasembada pangan.

    Paparan risiko
    Masing-masing pasangan calon memiliki perhatian terhadap hutan. Meski demikian, bukan berarti masa depan hutan tanpa risiko.

    Baca: Potensi Indonesia mendapatkan dana loss and damage

    Setidaknya, Indonesia menghadapi dua potensi risiko kelangsungan hutan yang tinggi antara lain:

    1. Masalah ketahanan pangan
    Saat ini hutan memiliki relasi yang cukup kuat dengan isu ketahanan pangan. Terlebih ketika narasi food estate (lumbung pangan) atau produksi pangan massal di suatu kawasan menjadi narasi utama dalam penanganan ketahanan pangan dengan pembukaan hutan.

    Namun pelaksanaan food estate justru masih menemui kegagalan, meskipun hutan terlanjur dirambah.

    Lahan proyek ‘food estate’ di Kalimantan Tengah. (Antara)
    Pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sama-sama tidak mencantumkan food estate dalam dokumen visi-misi.

    Hanya Prabowo-Gibran secara jelas akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo ini. Mereka bahkan menyebutkan program ini akan mencapai target empat juta hektare pada 2029.

    Prabowo-Gibran juga menyebutkan rencana revitalisasi hutan dan lahan menjadi lahan produktif pangan. Kondisi tersebut memerlukan perhatian secara khusus apabila pasangan ini terpilih.

    Pasalnya, pembukaan hutan secara masif tapi gagal mendongkrak produksi pangan bukan hanya menyebabkan kerentanan pangan, tapi juga memicu kerawanan terhadap krisis iklim seperti banjir, kebakaran hutan, maupun kekeringan.

    Baca: Peran hutan dalam perdagangan karbon

    2. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
    Tantangan selanjutnya adalah pada bidang pembangunan yang seringkali berhadapan kelangsungan hutan.

    Salah satu contohnya, pemerintah melalui Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah memulai pembangunan dengan konsep Forest City di Kalimantan.

    Presiden Joko Widodo saat meninjau area pembangunan IKN. (Sekretariat Kabinet)
    Konsep ini sekilas menjamin keberadaan hutan di kawasan IKN.

    Namun, tetap saja, pembangunan IKN memerlukan pemantauan untuk memastikan perencanaannya sejalan dengan gagasan.

    Perhatian publik terhadap pembangunan IKN juga diperlukan, karena pelaksanaannya memiliki potensi risiko terhadap kerusakan hutan di lokasi lain sekitar IKN.

    Pasangan Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud menyatakan akan melanjutkan pembangunan IKN. Hanya pasangan Anies-Muhaimin yang mengatakan bakal meninjau kembali megaproyek ini.

    Baca: Agar perdagangan karbon tak dimanfaatkan untuk greenwashing

    Narasi pembangunan Anies-Muhaimin lebih mengarah pada pembangunan kota-kota lain setara Jakarta. Namun, arah pembangunan tersebut juga membutuhkan perencanaan yang kuat agar hutan di kota-kota lainnya tetap terjaga.

    Menjaga komitmen para kandidat
    Secara umum, komitmen keberpihakan terhadap hutan para kontestan terlihat pada masing-masing dokumen kandidat dalam wujud yang beragam.

    Mereka tak lagi memandang hutan hanya sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi.

    Sejalan dengan hal tersebut, Paslon 01 secara eksplisit menuliskan “insentif untuk yang jaga hutan” untuk menilai yang selama ini tidak ternilai.

    Paslon 02 menunjukkan relasi yang kuat antara hutan dengan ketahanan pangan melalui agroforestry (tumpangsari). Sementara, Paslon 03 mengusung narasi harmonisasi dan keberlanjutan.

    Namun begitu, kita masih perlu melihat cara para kandidat menjalankan pandangan ini apabila mereka terpilih. Siapapun yang menjadi presiden dan wakil presiden nantinya perlu menjaga kelestarian hutan Indonesia yang tersisa melalui kebijakan yang didasarkan pada sains.

  • Begini Tanggapan Tiga Paslon Capres-Cawapres Soal Film Dirty Vote

    Begini Tanggapan Tiga Paslon Capres-Cawapres Soal Film Dirty Vote

    7cloud.asia – Film dokumenter Dirty Vote yang dirilis Minggu (11/2/2024) atau hari pertama masa tenang Pemilu 2024 menuai kontroversi.

    Di satu sisi, Dirty Vote yang memotret kecurangan di Pemilu 2024 mulai proses di Mahkamah Konstitusi yang diduga melibatkan Presiden Jokowi ini menuai apresiasi.

    Di sisi lain, Dirty Vote dituding sengaja dirilis untuk menggembosi paslon capres-cawapres nomor urut 2 yang secara kasat mata mendapat dukungan dari Jokowi.

    Lantas bagaimana tanggapan tiga paslon capres-cawapres terkait Dirty Vote yang diproduksi WatchDoc dan telah disaksikan lebih dari 6 juta kali ini?  

    Baca: Begini penjelasan sutradara film Dirty Vote

     

    Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut film Dirty Vote bisa menjadi alat pembelajaran politik bagi Indonesia untuk mengantisipasi kecurangan dalam proses pemilu dan pilpres.

    Ia sendiri mendukung penayangan film ini. Sebab, film ini berangkat dari kajian akademik dan menjadi refleksi pentingnya mengedepankan etika dalam dunia politik.

    Cak Imin mengakui, baru kali ini ada film akademik, etik, moral ditonton sebanyak itu dalam waktu yang singkat.

    “Kayak film hiburan. Ini menarik sekali lah, harus jadi pelajaran semua. Kalau bikin film mencerdaskan, sangat-sangat laku ternyata,” ujar Muhaimin di Jombang, Jawa Timur, Senin (12/1/2024).

    Baca: Pakar bilang Jokowi sudah bisa dimakzulkan  

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, kecurangan dalam pesta demokrasi sudah seharusnya tidak terjadi.

    Menurutnya, harga yang harus dibayar bangsa ini atas kecurangan itu akan sangat besar.

    Apalagi jika dibandingkan dengan anggaran yang sudah digelontorkan oleh negara untuk menyelenggarakan pemilu dan pilpres 2024.

    “Kalau terjadi kecurangan, kelihatan curang itu ya sebaiknya jangan dilihat sebagai legitimasi, (karena) menjadi tidak legitimate hasil pemilu. Maka hancur semua selama lima tahun kita,” tegas dia.

    Baca: Jokowi dan Ibu Iriana dilaporkan ke Bawaslu

    Senada, Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis berharap tidak ada pihak yang baper atas film Dirty Vote.

    Todung menilai, Dirty Vote merupakan suguhan pendidikan politik untuk masyarakat, sehingga sudah sepatutnya tidak ada yang keberatan atas film ini dengan melapor ke pihak berwenang.

    “Jadi jangan baper lah, itu saja yang mau saya bilang. Dan jangan sedikit-dikit melapor ke kepolisian. Ini kan tidak sehat buat kita sebagai bangsa. Tidak mendidik buat kita sebagai bangsa kita,” kata Todung di Jakarta, Minggu (11/2/2024).

    Todung menyebut film tersebut pada intinya tak ada informasi yang baru. Pasalnya, dugaan kecurangan sudah banyak dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

    Baca: Koalisi Pemilu Bersih kritik Jokowi

    Kecurangan itu mulai dari keterlibatan kepala desa mendukung salah satu paslon hingga politisasi bantuan sosial (bansos) di tengah masa kampanye.

    “Jadi apa yang ditulis atau dibuat dalam film tersebut itu tidak ada yang baru sama sekali. Dan, mengingatkan kita bahwa pelanggaran dan potensi pelanggaran itu sangat masif terjadi di Indonesia,” ungkap Todung.

    Ia juga menegaskan film tersebut sama sekali tidak mendiskreditkan penyelenggara pemilu. “Menurut saya tidak tepat sama sekali,” ujarnya. 

    Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman menegaskan film Dirty Vote berisi informasi fitnah yang diarahkan ke pasangan Prabowo-Gibran.

    Baca: Diduga gunakan fasilitas negara untuk kampanye, Prabowo dilaporkan ke KPU

    Karena itu, ia mempertanyakan kebenaran pernyataan pakar-pakar hukum yang terlibat di film itu.

    “Sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah,” kata Habiburokhman, dikutip dari siaran pers. 

    Habiburokhman menilai film Dirty Vote sengaja dibuat untuk mendegradasi penyelenggaraan Pemilu 2024. Dia menilai tuduhan-tuduhan yang disampaikan dalam film tersebut tak berdasar.

    Habiburokhman juga mengatakan, saat ini masyarakat semakin pintar menyikapi fitnah. Berdasarkan fakta di lapangan dan hasil survei terkini, mayoritas publik faham dengan apa yang telah dikerjakan pemerintahan Presiden Jokowi. 

    Baca: Mungkinkah Gibran didiskualifikasi

    Meski film Dirty Vote menyampaikan fakta-fakta yang telah ditulis oleh sejumlah media, Habiburokhman menilai film ini menyampaikan informasi yang tidak argumentatif, tendensius, untuk menyudutkan pihak tertentu.

    “Saat ini saya lihat rakyat begitu antusias dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo soal melanjutkan segala capaian pemerintahan yang ada sekarang ya,” sambungnya.

    Sumber: Kompas.com