ruangkota

Tag: dki jakarta

  • Perbaiki Kualitas Udara, Pemprov DKI Jakarta Tanam 200 Pohon Langka

    Perbaiki Kualitas Udara, Pemprov DKI Jakarta Tanam 200 Pohon Langka

     

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih tetap melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi udara Jakarta. Salah satunya adalah dengan menanam 200 pohon langka.

    Penananaman pohon langka tersebut dilakukan oleh Pejabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Forkopimko Jakarta Selatan di Jalan Sirsak, RT 10/04, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa pada Jumat (15/09/2023).

    Dikutip dari beritajakarta, penanaman pohon langka tersebut dilakukan di lahan milik Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta seluas 9.000 meter persegi.

    Baca: Pemkot Jakarta Timur sediakan lahan 8,5 hektere untuk hutan kota

    Pohon-pohon tersebut merupakan pohon buah lokal yang saat ini sulit dijumpai. Diantaranya adalah pohon kecapi, buni, gowok, dan lainnya.

    “Ada tambahan lahan seluas 9.000 meter persegi yang didapat dari penyerahan kewajiban pengembang. Hari ini kita tanam tanaman-tanaman langka. Terima kasih, dan ini menjadi patron kita selalu bersama Forkopimda menanam pohon,” jelas Heru.

    Selanjutnya Heru memaparkan pihaknya sengaja menanam pohon buah langka, agar masyarakat dapat lebih mengenal buah lokal langka ini.

    Baca: Jakarta akan tambah 800 ruang terbuka hijau

    Penanaman poho langka ini juga sengaja dilakukan di lahan milik Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta agar memudahkan petugas untuk merawat dan melestarikannya.

    “Warga juga bisa melihat, oh ini pohon buni, pohon kecapi dan seterusnya. Mereka sambil lari pagi, olahraga kalau ada buahnya ambil saja, gratis,” katanya.

    Sebelumnya sejak bulan Juli, Pemprov DKI Jakarta menanam pohon untuk menghijaukan Jakarta.

    Baca: Terkait polusi udara di Jakarta, Pemerintah diminta tak kasih solusi palsu

    Dalam kurun waktu satu bulan tersebut, sebanyak 25.000 pohon setinggi tiga meter telah ditanam, seperti Ketapang Cendana dan Tabebuya.

    Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga telah menanam 1000 pohon Ketapang Kencana di kolong Tol Becakayu sepanjang 4,2 kilometer.

    Baca: Hutan Kota GBK, tempat asyik melepas stres di tengah kota

    Menurut Heru, memperbaiki kualitas udara di Jakarta perlu kerjasama yang masif dari semua pihak. Karena itu ia mengimbau seluruh stakeholder yang ada di Jakarta untuk ikut mengampanyekan gerakan memperbaiki kualitas udara.

    “Dalam hal ini, kita butuh kerja sama yang besar, sehingga dalam menjaga kualitas udara di Jakarta menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujar Heru.

    Reporter: Nurakhmayani

  • RTH Kalijodo Selesai Direvitalisasi, Pj Gubernur DKI Ajak Masyarakat Ikut Merawat

    RTH Kalijodo Selesai Direvitalisasi, Pj Gubernur DKI Ajak Masyarakat Ikut Merawat

    7cloud.asia – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengajak semua lapisan masyarakat untuk dapat menjaga serta merawat Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kalijodo yang baru saja direvitalisasi.

    Saat meninjau RTH Kalijodo, Jakarta Utara bersama sekda, Joko Agus Setyono pada Sabtu (16/09/2023), Heru menjelaskan setiap lapisan masyarakat dimulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota harus ikut serta menjaga RTH ini.

    Menurutnya hal ini perlu dilakukan agar setiap fasilitas yang sudah ditata dapat terus dirawat dan dijaga agar masyarakat bisa memanfaatkannya untuk kegiatan positif.

    “Terkait pengawasannya nanti ada RT/RW, tokoh masyarakat. Pak Lurah, Pak Camat juga nanti harus membantu untuk mengawasi. Pemprov sudah memberikan fasilitas yang baik, jadi tolong dibantu untuk pengawasannya supaya bisa dimanfaatkan secara positif,” papar Heru.

     Baca Juga: Perbaiki Kualitas Udara, Pemprov DKI Jakarta Tanam 200 Pohon Langka

    Selain itu, Heru mengapresiasi hasil penataan yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta.

    “Hari ini, kita sama-sama melihat hasil perbaikan RTH Kalijodo yang semakin baik dan semakin indah setelah direvitalisasi pada tiga bulan yang lalu. Kita sudah cek semua, di mana ada beberapa struktur bangunan yang harus disempurnakan dan diperkuat.” ujar Heru Budi.

    Heru berharap, RTH ini bisa dimanfaatkan oleh semua komunitas yang ada di Jakarta. Seperti yang kita lihat hari ini, komunitas sepeda BMX untuk skateboard juga sudah memanfaatkannya dengan baik.

    Pada kesempatan itu, Heru juga menyaksikan festival perlombaan adu tangkas antar warga yang memperlombakan skateboard dan sepeda BMX di area Skate Park di kawasan RTH.

    Baca Juga: Pemkot Jakarta Timur Siapkan 8,5 Ha Lahan untuk Hutan Kota

    Heru juga mencoba bermain skateboard bersama para peserta lomba. Dia berharap RTH Kalijodo dapat terus digunakan dengan baik oleh warga.

    Harapannya, tempat ini menjadi tempat bibit baru atlet olahraga sepeda BMX dan skateboard mengaktualisasikan diri hingga bisa mewakili Jakarta dan nasional dalam kejuaraan bergengsi ke depannya.

    Semoga, ujar Heru, di sini warga bisa aktif berkegiatan, dan bisa memanfaatkan fasilitas yang ada dengan sebaik mungkin.

    “Seperti tadi katanya ada anak-anak yang asli Kalijido ini yang sudah ada yang berprestasi di BMX, ada juga anak-anak yang sudah berprestasi di skateboard itu semoga bisa terus dikembangkan prestasinya,” harap Heru.

    Baca Juga: Perbaiki Kualitas Udara, Pemprov DKI Jakarta Tanam 200 Pohon Langka

    Selain itu, pihaknya berkomitmen akan terus menambah kawasan hijau melalui penataan kawasan di setiap kelurahan, serta didukung melalui konsistensi penanaman pohon setiap minggunya.

    Pemprov DKI Jakarta terus berupaya untuk menambah ruang terbuka hijau di Jakarta. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta juga masih banyak memiliki ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan sebagai RTH.

    “Beberapa di antaranya akan segera dibangun taman yaitu di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat,” ujarnya.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Ibukota Pindah ke IKN, Warga DKI Siap-siap Cetak Ulang KTP

    Ibukota Pindah ke IKN, Warga DKI Siap-siap Cetak Ulang KTP

    7cloud.asia – Perpindahan ibukota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) berdampak pada administratif warga DKI Jakarta.

    Warga harus mencetak ulang Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk menyesuaikan perubahan nama menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

    “Ya itu kan pasti berubah, kan Daerah Khusus Ibu Kota jadi Daerah Khusus Jakarta, tentunya harus ada penyesuaian di semua identitas, ya cetak ulang aja,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono seperti dikutip Antaranews Senin (18/09/2023).

    Baca: Ibu kota pindah ke IKN, status Jakarta berubah jadi ini

    Saat ini, lanjut Joko, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bersiap menyosialisasikan perubahan status ini kepada warga. Selain itu, Pemprov DKI juga akan menyiapkan anggaran tersebut tahun depan.

    “Ya anggaran kita siapkan, kan itu tahun depan. Nanti kita sosialisasi karena RUU-nya sedang dalam proses penyelesaian,” ujar Joko.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin menjelaskan pihaknya siap melayani perubahan nama kota jika DKI Jakarta sudah berubah menjadi DKJ.

    Baca: Seperti ini penerapan smart city di IKN

    “Terkait cetak ulang KTP-el, memang sepantasnya saat DKI Jakarta berubah menjadi DKJ tentunya harus juga ada perubahan secara redaksional di dalam KTP bagi warga DKJ,” jelas Budi.

    Tetapi perubahan ini akan dilakukan secara bertahap agar berjalan tertib dan menyesuaikan dengan stok blanko yang tersedia setiap harinya.

    Blanko merupakan bahan dasar dari pencetakan KTP. Dengan adanya perubahan nama kota, maka secara serentak identitas seluruh warga DKI menjadi DKJ.

    Baca: Berbagai masalah ang dihadapi masyakarat adat di IKN

    Sebelumnya pemerintah berencana tetap menjadikan Jakarta sebagai daerah berstatus daerah khusus (Daerah Khusus Jakarta) meskipun ibu kota pindah ke IKN.

    Wacana ini dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta. Pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta dilakukan dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (12/9/2023).

    Pemerintah menargetkan pembahasan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta pasca kepindahan ibu kota ke IKN, selesai pada tahun 2023 ini.

    Baca: Mengembalikan kualitas udara Jakarta dengan ruang terbuka hijau

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara diamanatkan perlunya mengganti UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    “Pemindahan Ibu Kota Negara, berdasarkan UU IKN mengubah status Jakarta yang semula ‘Daerah Khusus Ibukota’ diarahkan menjadi ‘Daerah Khusus Jakarta’,” ujar Sri Mulyani.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Pemprov DKI Jakarta Akan Tambah Tiga Hutan Kota pada Tahun 2024

    Pemprov DKI Jakarta Akan Tambah Tiga Hutan Kota pada Tahun 2024

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta terus berupaya menambah ruang terbuka hijau untuk menyerap polusi udara.

    Pada tahun 2024 ini Distambut DKI Jakarta menargetkan akan menambah tiga hutan kota lagi, yang berlokasi di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

    “Pemprov DKI terus berupaya menambah ruang terbuka hijau (RTH),” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Ivan Murcahyo Selasa (23/1/2024) seperti dilansir Antaranews.com.

    Lokasi tiga hutan kota itu adalah di Ujung Menteng Baru dan Jalan Sawo Kecik di Jakarta Timur (Jaktim) dan Hutan Kota di Jalan Pinang II, Pondok Labu, Jakarta Selatan (Jaksel).

    Baca: Pemkot Jakarta Timur siapkan 8,5 hektare lahan untuk hutan kota

    Ivan mengatakan, hutan kota di Jalan Sawo Kecik memiliki luas 2.300 meter persegi (m2), hutan kota di Ujung Menteng Baru seluas 7.700 m2 dan hutan kota di Jalan Pinang II luasnya mencapai 6.000 m2.

    “Tahap perencanaan sudah selesai dan telah memasuki tahapan Kerangka Acuan Kerja (KAK),” ujar Ivan.

    Ivan menjelaskan, hutan kota di tiga lokasi tersebut akan dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung seperti pos jaga, toilet dan jalur pedestrian.

    Selain itu lapangan olahraga, area parkir, “jogging track” (lintasan joging), “outdoor gym’, tempat duduk dan lampu penerangan.

    Baca: Mengenal hutan kota di GBK 

    Adapun jenis pohon yang akan ditanam di tiga hutan kota itu mayoritas pohon pelindung. Target pembangunannya dimulai April 2024.

    Sebelumnya, Distamhut Provinsi DKI Jakarta menambah 23 taman baru dengan total luas 6,7 hektare hingga akhir tahun 2023 sebagai komitmen menambah ruang terbuka hijau atau RTH.

    UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebut, proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota.

    Sementara dari data yang ada luasan ruang terbuka hijau di Jakarta masih jauh dari angka yang diamanatkan di UU tersebut.

    Baca: DKI Jakarta akan tambah 800 ruang terbuka hijau

    Dalam laman informasi jakartasatu.jakarta.go.id, disebutkan ruang terbuka hijau (RTH) DKI Jakarta sebesar 33,34 juta meter persegi atau 33,34 kilometer persegi.

    Jumlah itu mencakup 5,2 persen dari luas Jakarta yang mencapai 661,5 kilometer persegi.

    Cakupan yang ada tersebar di Jakarta Timur sebanyak 26,2 persen, Jakarta Selatan (24,87), Jakarta Utara (20,93), Jakarta Pusat (12,69) dan Jakarta Barat 8,64 persen.

    Distamhut DKI juga telah menanam 10.474 pohon di RTH dan jalur hijau. Kegiatan itu dilakukan untuk mengatasi polusi udara, sekaligus sebagai penyeimbang area hijau dengan pembangunan proyek infrastruktur.

    Baca: Taman Bungkul, salah satu taman kota terbaik di Asia

  • DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Ajukan 10 Nama untuk Kandidat Cagub, Ada Nama Anies dan Ahok

    DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Ajukan 10 Nama untuk Kandidat Cagub, Ada Nama Anies dan Ahok

    7cloud.asia – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan DKI Jakarta telah mengirimkan surat rekomendasi bakal calon gubernur untuk Pilkada Jakarta 2024 ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.

    Setidaknya ada 10 nama yang diajukan DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, salah satunya Anies Baswedan menjadi salah satu yang masuk rekomendasi.

    “Sudah disampaikan semua nama-nama yang terjaring termasuk Anies,” kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Pantas Nainggolan dilansir Liputan6.com, Selasa (11/6/2024).

    Pantas membeberkan, total terdapat 10 nama yang diusulkan DPD PDI Perjuangan dalam surat rekomendasi.

     

    Baca Juga: Pilkada 2024: PDI Perjuangan Bisa Ajukan Calonnya Sendiri di 142 Kabupaten/Kota pada 11 Provinsi

    Selain Anies, juga ada nama Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Eks Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, hingga Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

    “(Anies) salah satu nama yang terjaring. Ada sekitar 10 nama, Pak Pras masuk juga (hasil penjaringan DPD), Andhika juga kita usulkan, termasuk ada nama Pak Ahok muncul juga,” ucap dia.

    Selain nama-nama tersebut, DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta juga mengusulkan nama Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta Djafar Badjeber, serta kader PDI Perjuangan Rasyidi.

    “Ja’far Badjeber dari Hanura ini, orang Hanura. Dari kader PDI Perjuangan ada Pak Rasyidi,” kata dia.

    Baca Juga: Tolak Tawaran Jadi Menteri, Khofifah Indar Parawansa Memilih Bakal Maju di Pilkada Jawa Timur

    Pantas menyatakan, surat rekomendasi hasil penjaringan tersebut sudah disetor ke DPP PDI Perjuangan sejak beberapa waktu lalu.

    “Puncaknya disampaikan secara massal waktu Rakernas partai yang kemarin,” imbuhnya.

    Menurut Pantas, proses dari DPD ke DPP masih tahap awal. DPP PDI Perjuangan akan menggodok nama-nama bakal calon yang telah direkomendasikan DPD untuk kemudian diputuskan menjadi calon.

    Nanti, ujar Pantas, DPP akan melakukan proses penyaringan. Mungkin nanti juga dibantu secara ilmiah sarana prasarana yang ada termasuk juga nanti hasil survei.

    Baca Juga: Kecurangan di Pemilu 2024 Berpeluang Terulang di Pilkada Serentak

    “Itu akan menjadi sangat penting di samping dinamika kerja sama antar parpol,” jelas Pantas.

    Pantas menyebut, nama Anies masuk rekomendasi bakal calon gubernur DKI Jakarta karena terjaring dari usulan internal maupun eksternal kader DPD PDI Perjuangan Jakarta.

    Hasil rekapitulasi dan penetapan perolehan suara Pemilu 2024 KPU DKI Jakarta, PDI Perjuangan berada di posisi kedua dengan perolehan 850.174 suara atau 14,01 persen.

    Karena itu PDI Perjuangan harus menggandeng partai lain untuk bisa mengusung calonnya.

    Adapun, perolehan suara terbanyak dicatat PKS yakni 1.012.028 suara atau 16,68%. Sementara partai Gerindra berada di urutan ketiga meraup 728.297 suara atau 12%.

    Esti Utami, dari berbagai sumber

  • Antara Anies, Ahok dan Ridwan Kamil, Siapa yang Bakal Didukung PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta?

    Antara Anies, Ahok dan Ridwan Kamil, Siapa yang Bakal Didukung PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta?

    7cloud.asia – Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menegaskan partainya belum memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024.

    “Masih belum (dukung Anies). Kita masih dalam proses untuk melihat dinamika dan bagaimana suara akar rumput dan terutama bagaimana pembangunan Jakarta lima tahun ke depan harus lebih bagus daripada yang sekarang,” kata Djarot di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2024).

    Dilansir CNN Indonesia, Djarot mengatakan Jakarta perlu sosok pemimpin yang berintegritas, jujur, dan berani mengeksekusi suatu kebijakan.

    Menurutnya, PDI Perjuangan dekat dengan siapapun, tak hanya dengan Anies. Namun, ia tak menampik jika PDI Perjuangan menjalin komunikasi dengan Anies terkait Pilkada DKI Jakarta mendatang.

    “PDI Perjuangan selalu membuka komunikasi dengan siapapun juga termasuk dengan Pak Anies, Pak Sohibul Iman, PKS, termasuk dengan Demokrat, PAN, Gerindra apalagi dengan Golkar. Jadi wajar di dalam politik kita harus membangun komunikasi yang baik,” terangnya.

    Baca Juga: DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Ajukan 10 Nama untuk Kandidat Cagub, Ada Nama Anies dan Ahok

    Lebih lanjut, Djarot mengatakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi salah satu calon gubernur yang sangat potensial untuk diusung dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.

    “Pak Ahok berdasarkan hasil pemetaan dan hasil survei yang kita terima menjadi salah satu calon yang cukup ya sangat potensial kalau menurut saya untuk bisa diajukan. Persoalannya adalah PDIP itu kan masih kurang kursinya, kita tetap harus berkomunikasi dengan partai-partai yang lain,” kata Djarot.

    Namun, lanjut dia, yang menjadi persoalan adalah PDI Perjuangan perlu berkoalisi dengan partai politik lain demi memenuhi syarat minimal 22 kursi di DPRD DKI Jakarta.

    PDI Perjuangan merupakan partai dengan perolehan kursi terbanyak kedua setelah PKS yakni 15 kursi.

    Baca Juga: Pilkada 2024: PDI Perjuangan Bisa Ajukan Calonnya Sendiri di 142 Kabupaten/Kota pada 11 Provinsi

    Berdasarkan Pasal 40 UU Pilkada, pasangan calon kepala daerah baru bisa didaftarkan ke KPU jika mendapat dukungan 20 persen kursi DPRDatau 25 persen suara hasil pemilu terakhir.

    Sejauh ini, Anies telah mengantongi dukungan dari PKS dan NasDem untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta di Pilkada 2024.

    Bermodalkan dukungan dari dua partai itu, Anies telah mengantongi syarat pencalonan. Perkiraan perolehan kursi DPRD kedua partai itu telah melampaui syarat pengusungan.

    Selain Anies dan Ahok, nama mantan gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil juga disebut-sebut menjadi salah satu kandidat kuat calon gubernur DKI Jakarta.

    Baca Juga: Rano Karno Isyaratkan Bakal Mundur dari Kontestasi Pilkada Banten

    Berdasarkan hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia pada bulan Juni, tiga teratas “top of mind” bakal calon gubernur Jakarta diisi oleh Anies Baswedan (39,7 persen), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (23,8 persen) dan Ridwan Kamil (13,1 persen).

    Namun, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai Partai Golkar lebih cocok mengusung pengusaha jalan tol Jusuf Hamka maju di Pilkada Jakarta.

    Sementara popularitas Ridwan Kamil yang lebih tinggi di Jawa Barat. Karena itu, menurutnya, Ridwan Kamil dinilai lebih realistis maju pada Pilkada Jawa Barat (Jabar) dibandingkan Pilkada Jakarta.

    “Peluangnya lebih besar di Jawa Barat kalau, misalnya, maju di Jakarta agak berat, kerja lebih keras lagi karena Ridwan Kamil lebih populer di Jawa Barat,” kata Ujang dikutip Antaranews.com.

    Esti Utami, dari berbagai sumber

     

  • Operator Jaklingko Mikrotrans Berunjukrasa, Memprotes Skema Penghitungan Upah

    Operator Jaklingko Mikrotrans Berunjukrasa, Memprotes Skema Penghitungan Upah

    7cloud.asia – Operator Jaklingko Mikrotrans dan mantan pengemudi mikrolet se-DKI Jakarta menggelar unjukrasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/7/2024) pagi.

    Dalam unjukrasa itu, para operator Jaklingko menyinggung soal pimpinan Transjakarta dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang dianggap tidak adil terhadapnya.

    “Hari ini kami ada di sini karena ketidakmampuan pimpinan Transjakarta dan Dishub yang semena-mena dan tidak adil,” demikian aspirasi yang tertulis dalam salah satu spanduk tuntutan yang digantung di pagar besi barikade polisi di depan Balai Kota, Jakarta Pusat.

    Dilansir Kompas.com, ratusan operator Jaklingko Mikrotrans dan mantan pengemudi mikrolet se-DKI Jakarta memadati depan kantor Balai Kota.

    Peserta aksi itu umumnya mengenakan seragam biru khas Jaklingko. Mereka terlihat membawa sejumlah bendera kecil dari sejumlah perkumpulan operator Jaklingko Mikrotrans.

    Baca: Metamorfosa Jakarta lewat penataan transportasi publik

    Beberapa operator Jaklingko Mikrotrans di antaranya adalah Kopamilet Jaya, Kolamas Jaya, Purimas Jaya, Komika Jaya, Komilet Jaya, dan Kojang Jaya.

    Sebagian besar massa pengunjukrasa duduk-duduk di dekat taman yang berada di tengah Jalan Medan Merdeka Selatan. Adapun sisanya berdiri di dekat mobil orasi yang terparkir persis di depan Balai Kota.

    Imbas demonstrasi itu, lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di depan Balai Kota DKI Jakarta, macet dan tidak dapat dilalui kendaraan.

    Untuk diketahui, Mikrotrans menjadi salah satu varian armada Transjakarta yang ditransformasi Pemprov DKI Jakarta agar terkoneksi dengan transportasi publik lainnya sejak 2018.

    Dalam kesempatan itu, massa aksi menuntut agar mereka dapat bertemu langsung dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menyuarakan kegelisahannya, salah satunya soal upah.

    “Gaji belum turun, bagaimana kita kerja bisa semangat,” ujar salah satu orator dari mobil komando.

    Baca: TransJakarta hapus rute Kampung Rambutan-Ragunan

    Sementara itu, perwakilan dari Komilet Jaya, Jhon Kenedy mengatakan, salah satu tuntutan dalam aksi unjuk rasa yakni mengenai soal upah yang diterima para operator.

    Pasalnya, upah para operator tergantung pada perjalanan mengangkut penumpang atau target kilometer. Namun, kemacetan di Jakarta membuat target ini sering tidak tercapai.

    Dengan demikian, Jhon mengatakan, para massa aksi ini menuntut Pemprov DKI Jakarta membenahi mekanisme upah mereka.

    “Kita menyampaikan pada hari ini adalah yang paling urgent, kenapa sampai hari ini transportasi masih macet, ini adalah sebuah kelalaian dari Pemda yang langsung mengurus soal transportasi,” kata Jhon di lokasi.

    Menurut Jhon, kemacetan di Jakarta yang tidak terselesaikan hingga kini merupakan kelalaian dari pemerintah. Padahal, Jakarta macet atau tidak, semua sopir atau operator Jaklingko Mikrotrans ditargetkan untuk bisa mencapai 100 kilometer setiap harinya.

    Baca: Penumpang TransJakarta ditargetkan naik jadi 0 juta orang pada 2024

    Sementara target kilometer itu disebut tidak pernah tercapai yang berdampak pada gaji mereka yang tidak penuh bahkan di bawah upah minimun provinsi (UMP) Jakarta, yaitu di kisaran Rp 4,6 juta.

    “Terkait upah kita, saat ini upah kita sangat jauh di bawah yang layak. Dan, keterlambatan juga sering dialami. Juga, kebutuhan (sehari-hari) sangat mendesak,” ucap Jhon.

    Unjukrasa ini dijadwalkan akan berlangsung mulai dari 08.00 WIB dan berakhir pukul 16.00 WIB.

    Sementara, Polres Jakarta Pusat mengerahkan 969 personel untuk mengawal jalannya aksi. Tim gabungan dari TNI dan Polri ini akan berjaga di sekitar Balai Kota DKI Jakarta.

    “(Dikerahkan) 969 personel. Jalan Medan Merdeka Selatan akan dialihkan apabila skala massa unjuk rasa meningkat,” ujar Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro saat dihubungi pada Selasa (30/7/2024) pagi.

    Sumber:Kompas.com

  • Konservasi Air: DKI Jakarta Andalkan 147 Waduk dan Embung yang Ada

    Konservasi Air: DKI Jakarta Andalkan 147 Waduk dan Embung yang Ada

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengandalkan pengoperasian waduk dan embung untuk menangani banjir dan ancaman kekeringan di wilayahnya.

    Data Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI menyebutkan, hingga saat ini secara keseluruhan, sebanyak 147 waduk, situ, embung dan empang telah terbangun di DKI Jakarta.

    Pemprov DKI Jakarta juga berencana membangun 12 waduk, situ, embung dan empang di tahun ini. Delapan di antaranya merupakan lanjutan dari pembangunan di tahun-tahun sebelumnya.

    Ke-12 waduk/empang/RTH itu yakni Waduk Kampung Rawa Malang, Waduk Marunda (lanjutan), Waduk Kali Cipinang Kelurahan Dukuh (lanjutan), Embung di Jalan Penganten Ali 3 (lanjutan) dan Jalan H Dogol (lanjutan),

    Juga Waduk Kompleks Puspalad, Cakung Barat (lanjutan), Embung Jalan Mesjid 3 (Embung Bau Bangkong), Cipayung (lanjutan) dan RTH Kampung Dukuh, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati (lanjutan).

    Baca: DKI Jakarta terancam krisis air bersih

    Juga, Embung Pekayon, Pasar Rebo (lanjutan), Waduk Jalan Kaja II, Embung Pemuda dan Embung SDN 01 Pesanggrahan.

     Dikutip Antaranews.com, waduk dan embung-embung di Jakarta ini nantinya akan diisi dengan air sungai saat akan memasuki kemarau

    “Ketika sudah mulai panas, cuaca ekstrem, maka waduk-waduk ini akan kami mulai isi dengan air sungai yang ada,” ujar Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum dalam rapat di ruang Komisi D DPRD DKI Jakarta, Selasa (30/7/2024).

    Ika menambahkan, air yang ditampung di embung ini diharapkan akan menjadi cadangan saat musim kemaru.

    Baca: Dampak perubahan iklim yang dirasakan masyarakat kota

    Ika mengakui, air tampungan ini bukan tanpa efek. Efek yang muncul kemudian adalah embung dan waduk menjadi bau karena limbah-limbah di sekitar air sungai ikut terbawa masuk.

    “Memang, efeknya adalah waduk dan embungnya menjadi bau karena sungai-sungainya adalah aliran-aliran dari limbah-limbah sekitarnya. Tetapi, paling tidak menjadi sumber konservasi untuk sekitarnya,” kata dia.

    Lalu, imbuh dia, saat kondisi mulai memasuki musim hujan, Pemprov DKI segera mengosongkan seluruh waduk dan embung yang ada.

    Di lain pihak, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan tangki-tangki air bersih untuk menyuplai kawasan-kawasan yang mengalami kekeringan guna membantu Perumda PAM Jaya.

    Baca: Pemerintah kota Jakarta bangun 2 embung di tahun 2024

    Di lapangan, PAM dan Dinas SDA saling bekerja sama dengan baik. Dinas SDA masih belum menghilangkan tangki-tangki air bersih.

    “Jadi, sewaktu-waktu kami bisa mendrop air bersih ke wilayah-wilayah utara, tapi fungsinya bukan untuk air minum, melainkan untuk air bersih,” jelas dia.

    Ika mengatakan biasanya mengirimkan air bersih ke masjid-masjid, bangunan-bangunan pemerintahan dan warga.

    “Hanya untuk mendukung PAM saja. Tetapi untuk tangki yang utama ada di PAM,” kata dia.

    Baca: Pemerintah kota Jakarta Timur revitalisasi embung Pekayon

    Sebelumnya, anggota anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mempertanyakan, apa upaya Pemprov DKI untuk mengantisipasi kemarau di Indonesia, khususnya Jakarta.

    “Sekarang ini cuaca tidak menentu, bahkan yang harusnya hujan bisa jadi kemarau panjang. Yang perlu kita antisipasi seperti apa untuk mengatasi kekeringan ke depan. Yang tidak kita harapkan adalah banjir, atau kekeringan sampai tidak punya air,” kata dia.

    Yuke mengusulkan sejumlah hal antara lain Pemprov DKI memaksimalkan kantong-kantong air, embung, lalu mengimbau warga untuk hemat penggunaan air tanah.

    Dia juga meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta untuk mengantisipasi kekeringan dengan menanam pohon-pohon di daerah aliran sungai.

  • Hasil Undian Nomor Urut Pasangan Cagub-Cawagub di Pilkada DKI Jakarta 2024.

    Hasil Undian Nomor Urut Pasangan Cagub-Cawagub di Pilkada DKI Jakarta 2024.

    7cloud.asia – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta kemarin melakukan undian nomor urut pasangan cagub.cawagub di Pilkada 2024.

    Hasilnya, pasangan Ridwan Kamil-Suswono mendapat nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2, dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta.

    “Dengan demikian, menetapkan nomor urut pasangan calon gubernur-wakil gubernur untuk Pikada 2024 adalah sebagai berikut, nomor urut satu untuk pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono, nomor urut dua untuk pasangan calon Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan nomor urut tiga untuk pasangan calon Pramono-Rano,” kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata di Kantor KPU DKI Jakarta, Senin.

    Nomor urut tersebut akan dipakai masing-masing pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta selama kampanye hingga hari pemungutan suara pada 27 November 2024.

    Acara pengundian nomor urut ini dipimpin Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata yang didampingi anggota KPU DKI Jakarta lainnya. Dalam acara ini, hadir ketiga paslon didampingi para ketua umum dan elite parpol pengusung dan pendukung.

    Sebelumnya, KPU DKI Jakarta telah menyatakan ketiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta memenuhi syarat administratif untuk maju di Pilkada 2024 yang digelar 27 November 2024.

    KPU DKI Jakarta juga resmi menetapkan tiga paslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9/2024).

    Ketiga paslon tersebut adalah Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel), Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen.

    Adapun pasangan Ridwan Kamil-Suswono diusung oleh koalisi besar yang berisikan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Perindo, dan PPP.

    Sementara pasangan Pramono-Rano Karno diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Hanura. Kemudian pasangan Dharma-Kun merupakan satu-satunya pasangan yang maju dari jalur independen di Pilkada Jakarta.

    Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:
    27 Februari-16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;

    24 April-31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;

    5 Mei-19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;

    31 Mei-23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

    24-26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon;

    27-29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon;

    27 Agustus-21 September 2024: Penelitian persyaratan calon;

    22 September 2024: Penetapan pasangan calon;

    25 September-23 November 2024: Pelaksanaan kampanye;

    27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara;

    27 November-16 Desember 2024: penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

  • Pemprov DKI Jakarta Bebaskan PBB untuk Rumah Susun Kategori Tertentu

    Pemprov DKI Jakarta Bebaskan PBB untuk Rumah Susun Kategori Tertentu

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno memastikan kebijakan pajak di Jakarta tepat sasaran dan berkeadilan.

    Untuk itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025.

    Dalam Kepgub tersebut, diberlakukan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk rumah tapak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga Rp2 miliar atau rumah susun (rusun) dengan NJOP hingga Rp650 juta.

    Gubernur Pramono Anung mengatakan, dirinya sudah menandatangani, rumah tapak dengan NJOP hingga Rp2 miliar atau rumah susun dengan NJOP hingga Rp650 juta di Jakarta, maka PBB-nya digratiskan.

    Baca: Pemprov DKI Jakarta kaji relokasi korban banjir ke rumah susun

    ”Dengan demikian, hampir sebagian besar PBB warga Jakarta, kecuali untuk orang-orang mampu, kami gratiskan,” terang Pramono Anung di sela kunjungan ke Rusun Tambora, Jakarta Barat, pada Rabu (26/3/2025).

    Ia berharap kebijakan ini memberikan manfaat secara berkelanjutan. Menurutnya, prioritas program Pemprov DKI saat ini adalah mengutamakan kesejahteraan seluruh warga, terutama masyarakat menengah ke bawah.

    “Tetapi yang jelas, ini akan membawa manfaat yang signifikan. Kami sudah melihat secara keseluruhan kondisi keuangan Pemprov DKI Jakarta.

    Saya ingin mengelolanya dengan baik. Jika ada kegiatan atau program yang saya utamakan, itu adalah untuk masyarakat menengah ke bawah,” lanjut Pramono.

    Baca: Pemprov DKI Jakarta akan bangun rumah susun di sekitar Kali Krukut

    Pramono Anung menambahkan, setiap wajib pajak diberikan pembebasan pokok untuk satu objek pajak PBB-P2.

    Jika memiliki lebih dari satu, maka pembebasan pokok diberikan untuk satu objek pajak dengan NJOP terbesar berdasarkan data pada sistem perpajakan daerah per 1 Januari 2025.

    “Jadi, NJOP pada bangunan pertama dibebaskan penuh. Untuk NJOP rumah kedua, pembebasannya 50 persen, sedangkan rumah ketiga dan seterusnya dikenakan pajak penuh karena dianggap mampu,” tambahnya.