ruangkota

Tag: dokter

  • Soal Wacana Naturalisasi Dokter Spesialis, IDI: Kedepankan Kepentingan Masyarakat

    7cloud.asia – Kepentingan warga harus dikedepankan dalam menghadirkan dokter spesialis asing di fasilitas pelayanan kesehatan dalam negeri.

    Hal ini diungkapkan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Mohammad Adib Khumaidi dalam acara diskusi via daring yang diikuti di Jakarta, Selasa (28/5/2024).

    “Saya kira dokter Indonesia tidak takut berkompetisi dengan dokter asing. Tetapi tentunya yang harus dikedepankan adalah kepentingan warga negara dan aturan-aturan yang tadi dibuat dalam suatu upaya untuk menjaga warga negara,” kata Adib seperti dikutip Antaranews.com

    Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Selasa (21/5/2024) melontarkan wacana “naturalisasi” dokter spesialis dari luar negeri.

    Baca Juga: Dokter Lo, Pahlawan Kemanusiaan yang Tak Kenal Lelah Itu Telah Pergi

    Naturalisai dokter asing ini untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas tenaga kesehatan di dalam negeri.

    Dia menganalogikan upaya itu dengan naturalisasi pemain asing dalam Tim Nasional Sepak Bola Indonesia dalam upaya meningkatkan prestasi sepak bola.

    Budi Gunadi percaya dengan masuknya pelatih dan pemain naturalisasi, banyak pemain Indonesia asli yang akan jauh lebih pintar dibandingkan sebelumnya.

    “Nanti, kalau ada dokter asing masuk, kalau ada direktur utama rumah sakit bule masuk, kita harus meningkatkan kualitas dari tenaga kesehatan kita,” katanya.

    Baca Juga: Ratusan Nakes di Kabupaten Manggarai Dipecat Gegara Tuntut Gaji Setara UMR

    Menanggapi wacana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengenai “naturalisasi” dokter spesialis asing, Adib mengemukakan bahwa banyak hal yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan jika wacana itu hendak diwujudkan.

    Dalam hal ini, ia mengatakan, pemerintah antara lain mesti memperhatikan keadilan dalam penetapan insentif dan daerah penempatan dokter spesialis asing.

    “Kalau memang begitu, itu baru namanya menjawab kebutuhan masalah kesehatan. Tapi kalau tidak, ya, perlu dievaluasi lebih lanjut kembali,” katanya.

    Adib menyampaikan bahwa saat ini rasio dokter spesialis terhadap penduduk di tingkat nasional 1,5 per 10.000 penduduk.

    Baca Juga: Memotret Pengabdian Para Nakes, Film Dokumenter Ininnawa: An Island Calling Bisa Disaksikan di Bioskop Online

    Sedangkan di tingkat provinsi rasio dokter spesialis terhadap penduduk berkisar 0,69 per 10.000 penduduk (Papua) hingga 6,3 per 10.000 penduduk (DKI Jakarta).

    Sumber: Antaranews.com

  • Masalah Kesehatan Indonesia: Harga Obat-obatan Mahal dan Jumlah Dokter Terbatas

    Masalah Kesehatan Indonesia: Harga Obat-obatan Mahal dan Jumlah Dokter Terbatas

    7cloud.asia – Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mengapresiasi rencana pemerintah untuk menyetarakan harga alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan di Tanah Air setara dengan negara tetangga.

    Muhaimin tak mempersoalkan jika pemerintah berupaya menyetarakan harga alat kesehatan. Meski demikian, menurutnya, obat-obatan seharusnya gratis bagi setiap warga negara Indonesia.

    “Oya bagus (penyetaraan harga alkes dan obat-obatan). Tapi kalau obat-obatan seharusnya gratis dong. Itu kewajiban negara menjamin kesehatan warganya lho,” katanya dalam dilansir Parlementaria, Selasa (2/7/2024).

    Soal penyetaraan harga alkes ini dibahas dalam rapat internal Presiden dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Presiden, Jakarta.

    Baca Juga: Soal Wacana Naturalisasi Dokter Spesialis, IDI: Kedepankan Kepentingan Masyarakat

    Budi mengatakan, dalam pertemuan tersebut Jokowi ingin harga alat kesehatan dan obat-obatan di Tanah Air setara dengan negara tetangga.

    Sebagai perbandingan, kata Budi, harga obat-obatan di Indonesia bisa lebih tinggi, bahkan bisa lima kali lipat dibanding di Malaysia.

    Budi mengatakan Jokowi juga minta agar industri alat kesehatan dibangun. Hal ini agar Indonesia bisa sigap bila sewaktu-waktu pandemi terjadi lagi.

    Menurut Budi, harga alkes dan obat-obatan yang tinggi dikarenakan adanya inefisiensi hingga masalah tata kelola. Ia ingin seluruhnya berjalan transparan.

    Baca Juga: Atasi Layanan Kesehatan Anak yang Tidak Merata, PB IDI usulkan Insentif Bagi Dokter yang Bersedia Bekerja di Daerah Terpencil

    Menanggapi rencana pemerintah ini, Muhaimin menilai optimalisasi rekrutmen dokter seharusnya juga menjadi prioritas pemerintah saat ini.

    “Dokter di negeri kita ini masih kurang banyak. Saya kira kalau alkes dan dan obat-obatan ada tapi dokternya sedikit, ya tetap susah juga kita. Mereka-mereka itu yang tahu dosis tepat di bidang kesehatan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.

    Badan kesehatan dunia WHO menyebutkan setiap negara memiliki rasio dokter 1:1000, artinya seorang dokter di sebuah negara melayani 1.000 penduduk.

    Sementara, menurut data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) per 6 Desember 2022 Indonesia memiliki 54,1 ribu dokter spesialis di dalam negeri.

    Baca Juga: Ratusan Nakes di Kabupaten Manggarai Dipecat Gegara Tuntut Gaji Setara UMR

    Saat ini rasio dokter Indonesia adalah 0,47 dari 1.000 penduduk. Indonesia berada di peringkat 147 dunia, atau termasuk sangat redah.

    Saat ini Indonesia masih kekurangan 124 ribu dokter umum dan 29 ribu dokter spesialis. Angka tersebut tentu bukan angka yang kecil, mengingat setiap tahunnya Indonesia hanya dapat mencetak 2.700 dokter spesialis.

  • Dekan Fakultas Kedokteran Dicopot Usai Tolak Rencana Menkes Datangkan Dokter Asing, ini Penjelasan Unair

    Dekan Fakultas Kedokteran Dicopot Usai Tolak Rencana Menkes Datangkan Dokter Asing, ini Penjelasan Unair


    7cloud.asia – Universitas Airlangga (Unair) Surabaya memberikan penjelasan terkait alasan pemberhentian Prof. Dr. dr. Budi Santoso, Sp.OG.(K) dari jabatan dekan fakultas kedokteran.

    Budi Santoso dicopot dari jabatannya sebagai dekan fakultas kedokteran Unair setelah secara terbuka menentang rencana Menkes mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

    Ketua Pusat Komunikasi dan Informasi Publik (PKIP) Unair Martha Kurnia Kusumawardani dalam keterangan tertulis di Surabaya, Kamis (4/7/2024) membenarkan beredarnya pemberitaan tentang pemberhentian Dekan FK Unair di beberapa media sosial.

    “Alasan atau pertimbangan pimpinan Universitas Airlangga terkait pemberhentian ini adalah merupakan kebijakan internal untuk menerapkan tata kelola yang lebih baik guna penguatan kelembagaan khususnya di lingkungan FK Unair,” katanya.

    Baca Juga: Soal Wacana Naturalisasi Dokter Spesialis, IDI: Kedepankan Kepentingan Masyarakat

    Unair, kata dia, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Prof. Budi Santoso, atas pengabdiannya selama menjadi dekan.

    “Kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. dr. Budi Santoso Sp.OG.(K) atas semua pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut,” katanya.

    Martha berharap Unair khususnya FK Unair terus menjadi fakultas kedokteran yang mampu memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia.

    Kabar tersebut berawal dari pernyataan Prof. Budi Santoso yang beredar di WhatsApp Group (WAG) Dosen FK Unair pada Rabu (3/7/2024).

    Baca Juga: Atasi Layanan Kesehatan Anak yang Tidak Merata, PB IDI usulkan Insentif Bagi Dokter yang Bersedia Bekerja di Daerah Terpencil

    Dalam pernyataannya, Budi Santoso berpamitan kepada sekitar 300an member di grup tersebut, usai menerima keputusan Rektorat Unair yang memberhentikan dirinya dari jabatan Dekan FK Unair.

    “Per hari ini saya diberhentikan sebagai Dekan FK Unair. Saya menerima dengan lapang dada dan ikhlas. Mohon maaf selama saya memimpin FK Unair ada salah dan khilaf, mari terus kita perjuangkan FK Unair tercinta untuk terus maju dan berkembang,” demikian petikan pernyataan Budi Santoso dalam WAG tersebut.

    Saat dikonfirmasi, Budi Santoso membenarkan pernyataannya itu sebagai bentuk kewajiban dirinya untuk berpamitan dengan para dosen maupun senior.

    “Benar, itu pesan dari saya di grup dosen FK Uniar. Benar saya diberhentikan per hari ini,” katanya.

    Baca Juga: Masalah Kesehatan Indonesia: Harga Obat-obatan Mahal dan Jumlah Dokter Terbatas

    Saat ditanya apakah hal itu berkaitan dengan statement dirinya menolak program dokter asing di Indonesia, Budi Santoso membenarkan hal itu.

    “Iya. Proses saya untuk dipanggil berkaitan dengan itu,” ujarnya.

    Ia beranggapan, terjadi perbedaan pendapat antara pimpinan Unair dengan dirinya terkait program Kemenkes untuk mendatangkan dokter asing.

    “Karena rektor pimpinan saya dan saya ada perbedaan pendapat, dan saya dinyatakan berbeda ya keputusan beliau ya diterima. Tapi, kalau saya menyuarakan hati nurani, saya pikir kalau semua dokter ditanya, apa rela ada dokter asing? Saya yakin jawabannya tidak,” katanya.

    Baca Juga: Memotret Pengabdian Para Nakes, Film Dokumenter Ininnawa: An Island Calling Bisa Disaksikan di Bioskop Online

    Menurut Budi Santoso, dirinya dipanggil oleh Rektorat Unair pada Senin (1/7) untuk mengklarifikasi pernyataan Budi menolak program dokter asing di Indonesia. Sedangkan, keputusan pemberhentian ia terima hari ini.

    Budi Santoso dalam pernyataan pribadinya kepada wartawan, di Jawa Timur, Kamis (27/6), mengatakan tidak setuju dengan program dokter asing di Indonesia.

    “Secara pribadi dan institusi, kami dari fakultas kedokteran tidak setuju,” katanya.

    Prof. Budi yakin 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia mampu meluluskan dokter-dokter yang berkualitas. Bahkan, kualitasnya tidak kalah dengan dokter-dokter asing.

    Sumber:Antaranews.com

  • Organisasi Dokter Sebut Israel Sengaja Menciptakan Krisis Kemanusiaan di Gaza

    Organisasi Dokter Sebut Israel Sengaja Menciptakan Krisis Kemanusiaan di Gaza

    7cloud.asia – Organisasi medis internasional Doctors Without Borders (MSF) menuduh penjajah Israel sengaja menciptakan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.

    Seperti diketahui Israel menerapkan blokade terhadap wilayah Gaza sejak awal Maret lalu sehingga mengakibatkan jutaan warga Gaza kekurangan pasokan makanan, air dan obat-obatan.

    Dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan di situs web resminya, MSF, Kamis (15/5/2025) memperingatkan bahwa kondisi di Gaza sudah semakin memprihatinkan.

    “Kondisi yang ada saat ini mengarah pada pemusnahan warga Palestina di Gaza,” dan menyebut wilayah tersebut sebagai “neraka di bumi bagi rakyat Palestina.”

    Baca: Layanan kesehatan di Gaza runtuh

    Organisasi tersebut juga menyoroti adanya peningkatan sebesar 32 persen dalam jumlah pasien yang mengalami malnutrisi selama dua pekan terakhir, berdasarkan temuan tim medis lapangan mereka.

    “Fasilitas kesehatan yang masih beroperasi — yang sudah sangat kekurangan kapasitas dan tenaga medis — terus menjadi sasaran serangan,” kata MSF.

    “Fasilitas kesehatan tersebut juga semakin kehabisan obat-obatan dan pasokan penting lainnya.”

    MSF juga melaporkan bahwa tim mereka di Gaza tidak menerima pasokan medis selama 11 pekan terakhir, dan saat ini menghadapi kekurangan bahan dasar yang sangat kritis seperti kasa dan sarung tangan steril.

    Sumber: Antaranews.com/WAFA-OANA

  • Mengandung Antioksidan, Konsumsi Madu Dapat Meredakan Gangguan Lambung

    Mengandung Antioksidan, Konsumsi Madu Dapat Meredakan Gangguan Lambung

    7cloud.asia – Sudah sejak lama herbal digunakan sebagai pengobatan alternatif di Indonesia. Salah satunya madu yang berkhasiat membantu meredakan gangguan lambung.

    Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI),  Dr. (Cand) dr. Inggrid Tania, M. Si menjelaskan madu dan kunyit merupakan antioksidan yang dapat membantu gangguan lambung.

    “Madu itu baik untuk pencernaan karena sifatnya antioksidan. Kalau antioksidan, apalagi juga dengan konsistensi tekstur seperti madu itu sifatnya melindungi mukosa lambung dan melindungi mukosa saluran pencernaan lain,” jelas Inggrid seperti yang dilansir Antaranews.

    Baca: Ini sejumlah manfaat kulit jahe

    Dalam talkshow bertepatan dengan Hari Jamu Nasional 2025 Minggu (25/05/2025) tersebut, Inggrid memaparkan madu mempunyai sifat anti peradangan. Sehingga sangat disarankan untuk penderita GERD (asam lambung naik ke kerongkongan).

    GERD atau gastroesophageal reflux merupakan gangguan pada sistem pencernaan manusia, yakni asam lambung dan isi perut mengalir kembali ke kerongkongan (esofagus).

    Aliran balik atau refluks inilah yang menyebabkan adanya sensasi perih dan panas seperti terbakar di bawah tulang dada atau dikenal dengan istilah heartburn.

    Ada beberapa gejala GERD yaitu rasa terbakar di dada, mual, rasa pahit di mulut, karies pada gigi, nyeri menelan atau kesulitan menelan, batuk kronis, sakit tenggorokan dan suara serak dan bau mulut.

    Baca: Manfaat minum susu sebelum tidur

    Selanjutnya Inggrid menjelaskan madu dapat pula bisa dikombinasikan dengan kunyit. Sebab kunyit memiliki sifat memperbaiki pencernaan.

    Selain itu, kunyit juga dapat mengatasi keluhan-keluhan dispepsia (rasa tidak nyaman pada perut bagian atas), membantu penyembuhan ulkus lambung dan mengurangi nyeri.

    “Madu dikombinasi dengan kunyit itu sangat baik, sangat cocok dan bisa diterima oleh biasanya semua orang, oleh tubuh semua orang. Karena sifatnya saling sinergi dan kalau biasanya dibuat menjadi suatu produk yang modern, berizin edar BPOM, akan lebih terstandar,” terangnya.

    Baca: Ini 5 kombinasi makanan agar tubuh merasakan manfaatnya

    Berdasarkan Data Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) tahun 2018, GERD dan gastritis menjadi dua jenis penyakit lambung yang cukup umum di Indonesia. GERD memiliki prevalensi sebesar 40,8 persen, sementara gastritis sebesar 4,9 persen.

    Gastritis biasanya ditandai dengan keluhan nyeri ulu hati. Apabila penyakit ini dibiarkan terus menerus akan merusak fungsi Iambung dan akan meningkatkan risiko terkena kanker lambung hingga menyebabkan kematian.

     

     

  • DPR Minta DO Massal terhadap Ratusan Calon Dokter Muda Dihentikan Sementara

    DPR Minta DO Massal terhadap Ratusan Calon Dokter Muda Dihentikan Sementara

    7cloud.asia – Ratusan mahasiswa Fakultas Kedokteran yang telah menuntaskan 100 persen beban SKS profesi dokter (sekitar 36 sampai 40 SKS) terancam drop out (DO).

    Ijazah mereka tertahan akibat regulasi Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) yang berbobot 0 SKS dan berada di luar struktur modul kurikulum kampus.

    Situasi kian pelik lantaran terbitnya Surat Dirjen Dikti tertanggal 21 Januari 2026 yang dijadikan dasar bagi pihak universitas untuk menjatuhkan sanksi DO melewati batas masa studi.

    Menyikapi kondisi ini, Anggota Komisi XIII DPR Maruli Siahaan mendesak agar kebijakan drop out (DO) massal terhadap mahasiswa retaker profesi dokter dihentikan sementara.

    Baca: 4 Dokter Internship Meninggal Diduga Karena Beban Kerja

    Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komnas HAM dan RDPU dengan Pergerakan Dokter Muda Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026), dia mendorong dilakukannya audit administratif menyeluruh guna menyelamatkan nasib serta ruang hidup para dokter muda yang tertahan hak asasinya akibat belum lulus uji kompetensi nasional.

    “Sementara mungkin DO massal perlu dihentikan sementara ya. Sampai audit data individual apakah mahasiswa belum menyelesaikan kurikulum dan hanya belum lulus uji kompetensi. Kampus perlu diminta memberikan dokumen,” tegas Maruli

    Maruli mengingatkan, Surat Dirjen Dikti baru terbit Januari 2026, sehinga kurang tepat jika aturan ini diberlakukan kepada para mahasiswa yang sebelumnya sudah menjalani retaker profesi kedokteran.

    Baca: Kontroversi Impor Dokter Asing ke Indonesia

    ”Mereka kan sudah menjalankan soal proses perkuliahan. Jadi Komisi 13 mungkin perlu mendorong tentang audit administratif, khususnya terkait status mahasiswa retaker,” ujarnya.

    Selain masalah ancaman DO, Komisi XIII juga menyoroti penarikan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau SPP yang tetap dibebankan kepada mahasiswa untuk menjaga status aktif di PD Dikti.

    Padahal, jelasnya, para dokter muda tersebut sudah tidak lagi mendapatkan layanan pembelajaran klinis reguler dari pihak kampus.

    “Jika ditemukan UKT atau SPP tetap ditarik tanpa layanan pendidikan yang sebanding, perlu ada evaluasi koreksi biaya atau pengembalian. Yang jelas kami dari Komisi 13 pasti akan mendorong, mendukung yang berkaitan soal nasib daripada saudara-saudara kami,” pungkas Maruli.