ruangkota

Tag: energi bersih

  • Mencari Sumber Bahan Bakar Nabati Demi Energi Bersih

    Mencari Sumber Bahan Bakar Nabati Demi Energi Bersih

    7cloud.asia – Indonesia perlu fokus pada energi bersih dari sumber yang memang bersih guna menuju kemandirian energi pada skala lokal, demi hidup berkelanjutan yang melebihi retorika.

    Hal ini diungkapkan Deputi Direktur Yayasan MADANI Berkelanjutan, Giorgio Budi Indrarto dalam acara  Diseminasi Kajian Membangun Skenario Industri BBN (Bahan Bakar Nabati) Generasi Kedua yang Berkelanjutan, Studi Kasus Kabupaten Kapuas Hulu pada Senin, (27/11/2023) di Jakarta.

    Indrarto mengatakan, sejauh ini, energi terbarukan pada sektor transportasi yang tertuang dalam dokumen Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim masih didominasi (46%) oleh biofuel utamanya biodiesel berbahan dasar sawit.

    Padahal, berbagai fakta menunjukkan bahwa banyak kerusakan yang telah disebabkan sawit.

    Selain itu, pilihan pemenuhan energi bersih selama ini masih bersifat terpusat (on grid). Sedangkan senyatanya secara geografis Indonesia memiliki banyak wilayah terpencil.

    Baca: China terus genjot energi bersih

    “Untuk itu memaksimalkan potensi lokal untuk bahan baku BBN (Bahan Bakar Nabati) selain sawit dalam pemenuhan energi daerah menjadi skenario yang harus diprioritaskan,” ujar Giorgio.

    Yayasan Madani Berkelanjutan menggelar acara diseminasi kajian sekaligus dalam momentum perhelatan akbar Pilpres 2024.

    Para kandidat harus menunjukkan komitmen dan agenda perlindungan lingkungan. Khususnya, dengan melihat kembali peluang kemandirian energi daerah-daerah di Indonesia dengan melihat potensi komoditas lokal yang ada.

    Saat ini, ujarnya, ketiga pasangan calon sudah memaparkan janji-janji berkaitan dengan transisi energi.

    “Namun, mereka masih belum tegas mendorong transisi energi yang dimulai dari kekayaan komoditas lokal. Komitmen soal energi terbarukan para capres wajib untuk dibersihkan dari retorika,” pungkas Giorgio.

    Baca: Mungkinkah power wheeling wujudkan energi bersih

    Berdasarkan hasil kajian ini, Yayasan MADANI Berkelanjutan menemukan terdapat alternatif pengembangan bahan bakar nabati, khususnya melalui bahan baku generasi kedua.

    Kajian ini juga menemukan ada tiga faktor utama yang mendukung pengembangan bahan bakar nabati generasi kedua, yaitu penentu output (16,28%), pasar yang ditarget (12,70%) dan subsidi atau insentif (11,12%).

    Penentu output adalah tentang ketersedian bahan baku dan teknologi. BBN generasi kedua ini merujuk pada bahan baku non pangan atau limbah seperti Nyamplung, Jarak pagar, Minyak jelantah, Air cucian ikan dan lainnya.

    Dalam konteks temuan ini, yang dimaksud pasar yang ditarget yakni terkait dengan potensi calon pembeli dan strategi penjualan.

    Sedangkan untuk subsidi atau insentif terkait dengan dukungan kebijakan pemerintah berupa pemberian insentif atau subsidi kepada pelaku usaha yang menghasilkan bahan bakar nabati generasi kedua.

    Baca: Aktivis lingkungan dukung pembangkit listrik tenaga surya

    Kajian yang dilakukan mengambil tempat di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, karena kabupaten ini memiliki potensi yang besar untuk pengembangan bahan bakar nabati generasi kedua dan keberadaan hutannya yang masih baik.

    Pemilihan ini dilakukan berdasarkan premis bahwa semakin kaya dengan keanekaragaman hayati dan kawasan hutan, semakin besar potensi ketersediaan bahan baku.

    Selain itu, daerah ini juga menjadi laboratorium untuk membangun argumen bahwa pengembangan bahan bakar nabati generasi kedua yang berkelanjutan bisa dilakukan di daerah yang kaya keanekaragaman hayati.

    Daerah memiliki tutupan hutan yang luas serta justru memberikan kesejahteraan dan keadilan yang lebih berpihak pada masyarakat.

    Baca: Dua alasan beralih ke kendaraan listrik

    Direktur New Ecology Energy Indonesia, Muhammad Hafnan menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu takut untuk mengembangkan BBN dari bahan baku generasi kedua karena banyaknya potensi komoditas yang ada di Indonesia.

    Ia juga mengatakan bahwa perlu dibangun pusat informasi atau hub bagi para pelaku BBN di daerah.

    “Perlu dibangun hub sebagai tempat berbagi informasi bagi para pelaku BBN di daerah misalnya saja seperti membangun BBN Center di daerah untuk pengembangan BBN,” ujar Hafnan.

    Giorgio menekankan bahwa dengan fokus mengembangkan potensi bahan baku BBN generasi kedua yang ada di daerah seperti halnya di Kapuas Hulu, maka transisi energi akan jauh lebih berkeadilan.

    “Jika potensi ini berhasil direalisasikan, maka mewujudkan kemandirian atau juga kedaulatan energi yang banyak disebut-sebut para politisi dalam janji kampanyenya, dan tidak hanya berhenti menjadi sekedar janji belaka,” tegas Giorgio.

    Baca: Seberapa serius Indonesia kembangkan energi hidrogen

    Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menyebut peran BBN dalam transisi energi Indonesia cukup signifikan.

    Oleh karena itu memprioritaskannya, dengan memastikan keberlanjutannya, merupakan langkah yang terbaik, daripada berjanji untuk menghentikan impor BBM yang sukar terwujud.

    “Mendorong pemanfaatan BBN yang berkelanjutan dalam transisi energi ini adalah langkah yang lebih realistis daripada kandidat berjanji menghentikan impor BBM yang bagi saya tidak realistis karena sulit untuk dilakukan tanpa mengatur permintaan dan peningkatan pasokan bahan bakar non-konvensional, termasuk dari BBN”, ujar Fabby.

    Fabby menyebut bahwa saat ini kebutuhan BBM mencapai 1,5 juta barrel per hari dan diperkirakan akan mencapai 1,8 juta barrel per hari di 2030.

    Sedangkan, kapasitas produksi BBM di dalam negeri setelah seluruh pengembangan kilang Pertamina selesai hanya mencapai 1,2 juta barrel per hari artinya ada defisit BBM dalam negeri 0,4 sd 0,6 juta barrel per hari. [ ]

     

  • Mengenal Hidrogen Hijau sebagai Sumber Energi Bersih dan Tantangan Pengembangannya ke Depan

    Mengenal Hidrogen Hijau sebagai Sumber Energi Bersih dan Tantangan Pengembangannya ke Depan

    7cloud.asia – Hidrogen hijau menjadi primadona energi bersih untuk mempercepat transisi energi terbarukan. Seluruh dunia berlomba-lomba memproduksi sumber energi ramah lingkungan ini.

    Badan Energi Internasional (IEA) mencatat ada sekitar 1.894 proyek pengembangan hidrogen di dunia hingga 2030 mendatang, termasuk di Indonesia.

    Sejumlah produsen kendaraan terkemuka seperti Toyota dan BMW bahkan sudah merilis mobil berbahan bakar hidrogen.

    Di Indonesia, perusahaan energi pelat merah, Pertamina dan PLN, juga mengembangkan energi hidrogen dari hulu (produksi) ke hilir (isi ulang daya).

    Sebenarnya, apa yang membuat hidrogen hijau begitu diminati? Apa saja perannya untuk mendukung pelestarian Bumi? Berikut ini rangkuman kami atas beragam analisis ahli yang telah terbit di The Conversation.

    Pakar teknik produksi hidrogen University of North Dakota di Amerika Serikat, Hannes van der Watt, mengemukakan hidrogen adalah sumber energi potensial karena setiap molekulnya adalah agen pembawa energi yang sangat efektif.

    Baca Juga: Mengenal Hidrogen Hijau: Manfaatnya untuk Transisi Energi yang Ramah Lingkungan

    Hidrogen umumnya berupa gas tapi bisa menjadi cair apabila didinginkan dalam suhu tertentu.

    Nah, seberapa ramah hidrogen ini terhadap lingkungan amat tergantung dengan dari mana elemen tersebut berasal.

    Hidrogen hijau, kata Hannes dalam analisisnya, adalah jenis hidrogen yang paling bersih karena diproduksi dari listrik energi terbarukan seperti angin, matahari, maupun air melalui proses elektrolisis.

    Hidrogen hijau sama sekali tidak melepaskan emisi gas rumah kaca.

    “Hidrogen sering digambarkan dengan warna untuk menunjukkan seberapa bersih, atau bebas CO₂nya. Yang paling bersih adalah hidrogen hijau,” tulis Hannes.

    Ada juga hidrogen kelabu (grey hydrogen) yang diproduksi dari gas bumi. Jika proses produksi hidrogen kelabu diikuti dengan penangkapan karbon yang terlepas, maka sebutannya akan berbeda lagi: hidrogen biru.

    Awal 2024, profesor bidang geofisika dari Royal Holloway University of London, David Waltham, mengemukakan jenis hidrogen baru yang muncul yaitu hidrogen emas.

    Baca Juga: Dunia Sedang Kembangkan Bahan Bakar Hidrogen dari Air, Ini Plus Minusnya

    Hidrogen ini terpendam di bawah tanah dalam bentuk gas dan tersebar di banyak negara, meski kita membutuhkan banyak penelitian untuk melihat seberapa jauh hidrogen emas bisa digunakan.

    Salah satu cadangan hidrogen emas terbesar yang baru ditemukan berlokasi di timur laut Perancis.

    “Cadangan tersebut mungkin mengandung 250 juta ton hidrogen alami,” tutur David dalam analisisnya.

    Mengembangkan ekosistem hidrogen nasional
    Sebagai negara dengan potensi energi terbarukan yang besar, Indonesia memiliki modal kuat untuk memproduksi lebih banyak hidrogen hijau.

    Langkah ini sudah dimulai oleh PT Pertamina (Persero) yang membangun fasilitas produksi hidrogen hijau berbasis panas bumi di Ulubelu, Lampung dan prastudi di Sulawesi Utara.

    Berdasarkan pemetaan perseroan, ada 17 wilayah kerja panas bumi yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana produksi hidrogen hijau.

    Baca Juga: Indonesia Mulai Serius Jajaki Penggunaan Energi Hidrogen

    Selain Pertamina, PLN juga berusaha memproduksi panas bumi menghasilkan hidrogen dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Kamojang, Garut.

    Hidrogen hijau dari Kamojang akan memasok stasiun pengisian hidrogen hijau di Senayan, Jakarta Pusat.

    Denny dari UNSW Sydney mengatakan, Pertamina dan PLN perlu berkolaborasi menyusun rencana teknis agar pengembangan rantai pasok hidrogen hijau sektor transportasi lebih harmonis.

    Menurut dia, ada dua opsi kerja sama rantai pasok. Pertama, hidrogen hijau bisa diproduksi terpusat dekat pembangkit listrik energi terbarukan milik Pertamina atau PLN.

    Kemudian, hidrogen hijau didistribusikan melalui truk/trailer ke stasiun pengisian hidrogen.

    “Dalam hal ini pengalaman Pertamina dalam produksi hidrogen berskala besar berperan penting,” ujar dia melalui pesan tertulis pada Kamis, 14 Maret 2024.

    Baca Juga: Kiat Agar Transisi ke Ekonomi Hijau Berjalan Lebih Cepat

    Kedua, hidrogen hijau bisa diproduksi langsung di stasiun pengisian kedua perseroan untuk menghemat biaya transportasi.

    Dalam opsi ini, peran PLN cukup penting untuk menyediakan infrastruktur distribusi listrik energi terbarukan ke stasiun pengisian hidrogen.

    Tantangan dan peluang pengembangan hidrogen hijau
    Hidrogen hijau memang sedang hype di seluruh dunia. Namun, laporan terbaru IEA mengatakan laju perkembangan proyek-proyeknya ternyata tidak secepat yang diharapkan.

    Di banyak negara, proyek-proyek hidrogen hijau masih kekurangan dukungan kebijakan mendetail untuk mengatasi mahalnya ongkos produksi dan keterbatasan infrastruktur.

    Penurunan biaya rata-rata produksi energi terbarukan global yang kian murah tidak dibarengi dengan biaya produksi dan penyimpanan hidrogen hijau yang jauh lebih mahal dibandingkan hidrogen kelabu.

    Baca Juga: Transisi Energi di Indonesia: Sebuah Langkah Mitigasi yang Lebih Ramah Lingkungan

    Hannes dari University of North Dakota mengatakan kebijakan insentif pajak hidrogen dapat membuat pasar lebih melirik hidrogen hijau. Di Amerika, insentif pajak berlaku hingga US$3 (sekitar Rp47 ribu) per kilogram hidrogen.

    Cara lainnya disampaikan oleh Deputi Direktur Program Energi dan Perubahan Iklim Grattan Institute Australia, Alison Reeve.

    Menurut dia, usaha membuat energi fosil lebih mahal dengan menerapkan pungutan emisi juga patut dijajaki agar pasar kian meminati hidrogen hijau.

    Untuk Indonesia, Denny mengatakan insentif untuk pembelian kendaraan hidrogen transportasi juga sama pentingnya dengan kendaraan listrik.

    Guna mengembangkan transportasi umum berbasis hidrogen, pemerintah bisa memulai proyek percontohan bersama produsen luar negeri Volvo atau Mercedes-Benz untuk bus, serta Alstom untuk kereta.

    Baca Juga: KLHK Pertimbangkan Masukkan Sektor Kelautan ke Dalam NDC Ke-2 yang Sedang Disusun

    Pemerintah daerah, kata Denny, juga dapat saling bermitra menyokong pembangunan jaringan stasiun pengisian hidrogen bersama badan usaha di sepanjang jalan arteri ataupun jalan tol yang menghubungkan daerah.

    Contohnya sudah ada. Di Australia, negara bagian New South Wales, Victoria, dan Queensland untuk mengembangkan ekosistem stasiun pengisian hidrogen “Hume Hydrogen Highway” di pantai timur Australia.

    Pemerintah memberikan hibah dengan total20 juta dolar (Rp205 miliar) untuk mendukung inisiatif ini.

    Terakhir, Denny mengingatkan ekosistem hidrogen hijau di Indonesia tak akan optimal tanpa dibarengi peningkatan produksi listrik energi terbarukan.

    “Bila hidrogen hijau yang digunakan masih dari gas alam atau batu bara, maka tentu upaya ini tidak menguntungkan lingkungan,” kata dia.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Anggi M. Lubis (Business + Economy Editor) dan Robby Irfany Maqoma (Environment Editor)

  • Perbanyak Energi Bersih untuk Dongkrak Daya Saing Perdagangan Karbon Indonesia

    Perbanyak Energi Bersih untuk Dongkrak Daya Saing Perdagangan Karbon Indonesia

    7cloud.asia – Pemerintah diminta memperbanyak energi bersih merupakan salah satu cara untuk meningkatkan daya saing pasar atau bursa karbon Indonesia, terutama di wilayah Asia.

    Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lufaldy Ernanda mengatakan, banyak investor dari luar negeri yang ingin menanamkan modal mereka di bursa karbon Indonesia.

    Tetapi mereka ragu karena mempertimbangkan seberapa besar ketersediaan energi bersih di Indonesia.

    “Investor itu sebenarnya banyak yang mau masuk ke Indonesia, tapi ternyata salah satu poin yang mereka lihat adalah seberapa besar energi bersih kita,” ujar Lufaldy Ernanda di Jakarta, Kamis (17/10/2024)

    Baca: Transisi ke energi bersih bisa hasilkan ribuan triliun

    Ia pun meminta para pemangku kepentingan di Indonesia untuk lebih fokus mengembangkan berbagai sumber energi bersih untuk menarik investasi.

    “Jangan sampai kalah sama Vietnam contohnya, karena mereka fokus dengan energi bersih Kemudian banyak-banyak renewable energy (sumber energi terbarukan) dibangun, sehingga investasi itu akan lebih menarik,” ucapnya.

    Lufaldy menyatakan bahwa kini sebenarnya telah banyak pelaku industri di Indonesia yang melakukan perhitungan baseline emisi.

    OJK optimis bahwa Indonesia dapat mengadopsi ekosistem perdagangan karbon yang lengkap pada awal tahun 2025 mendatang.

    “Kta lihat nanti, di awal 2025, mudah-mudahan nanti kalau semuanya berjalan lancar, kita akan mengadopsi suatu perdagangan karbon yang ekosistemnya sangat lengkap,” imbuhnya.

    Baca: Potensi pengembangan ekonomi hijau Indonesia

    Menurut Aplikasi Perhitungan dan Pelaporan Emisi Ketenagalistrikan (APPLE-GATRIK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, volume transaksi karbon PLTU Batu Bara melalui Sistem Perdagangan Emisi (Emission Trading System/ETS) mencapai 7,04 miliar ton CO2 ekuivalen (CO2e) dengan nilai transaksi Rp82,87 miliar pada 2023.

    Sementara itu, OJK mencatat bahwa sejak diluncurkannya bursa karbon Indonesia pada 26 September 2023 hingga 27 September 2024, nilai perdagangan di bursa karbon telah mencapai Rp37,06 miliar dengan volume perdagangan karbon mencapai 613.894 ton CO2e.

  • Transisi Menuju Energi Bersih dan Pensiun Dini 13 PLTU Batubara di Indonesia

    Transisi Menuju Energi Bersih dan Pensiun Dini 13 PLTU Batubara di Indonesia

    7cloud.asia – Tantangan yang dihadapi PLN dalam transisi ke energi bersih cukup besar. Saat ini ketergantungan PLN pada energi fosil masih tinggi, yakni 85 persen dari total kapasitas energi 93 gigawatt (GW)

    Anggota Komisi VI DPR Kawendra Lukistan mengatakan dirinya tidak menutup mata atas fakta yang dihadapi PLN ini.

    “Isu ini harus ditangani dengan strategi khusus guna mengurangi ketergantungan secara bertahap,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo beserta subholding di Komplek DPR, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    Untuk mewujudkan transisi ke energi bersih, PLN memprioritaskan integrasi energi bersih dalam bauran energi nasional.

    Berdasarkan laporan yang diterima, kontribusi energi bersih terkini berada pada angka 14 persen pada tahun 2023. Dan, target kontribusi energi bersih sebesar 23 persen pada tahun 2025 menjadi tantangan besar.

    Baca: Target Energi Bersih Indonesia dinilai belum selaras dengan Perjanjian Paris

    Sebab itu, Kawendra mengusulkan agar PLN menyusun formula percepatan yang bisa melampaui ekspektasi.

    Kawendra mengatakan, rencana pemerintah untuk melakukan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU batubara merupakan bagian dari strategi transisi energi.

    “Pembangunan PLTU membutuhkan dana besar. Jika memang harus dipensiunkan, kita harus mencari solusi agar investasi ini tidak terbuang sia-sia dan tetap memiliki nilai,” ujarnya.

    Pemerintah saat ini sedang menyusun peta jalan pemensiunan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU batubara.

    Saat ini, pensiun dini PLTU batubara masih berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

    Baca: KLHK dorong pembangkit listrik tenaga mikro hidro

    Setidaknya 13 PLTU batubara direncanakan akan dipensiunkan secara dini dengan mempertimbangkan keekonomian, dengan tidak menimbulkan gejolak kekurangan pasokan ataupun kenaikan harga listrik.

    Pensiun dini PLTU batubara ini untuk mempercepat transisi energi dari energi fosil, khususnya batu bara, menuju sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan.

    Pensiun dini PLTU batubara akan mengurangi emisi gas rumah kaca, dan implementasinya melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan listrik, dan lembaga keuangan.

  • Uni Eropa Catat Rekor Tertinggi Penggunaan Energi Bersih dan Terbarukan

    Uni Eropa Catat Rekor Tertinggi Penggunaan Energi Bersih dan Terbarukan

    7cloud.asia – Para ahli mengatakan mereka terinspirasi pengurangan bahan bakar fosil yang dilakukan Uni Eropa, khususnya karena AS tampaknya akan meningkatkan emisinya karena presiden barunya menjanjikan harga bahan bakar yang lebih murah.

    Saat ini, 47 persen listrik Uni Eropa (UE) berasal dari tenaga surya dan sumber energi bersih dan energi terbarukan lainnya, kata sebuah laporan hari Kamis (23/1/2025).

    Kondisi tersebut menjadi kabar baik saat pemerintahan baru AS di bawah Donald Trump mendorong penggunaan lebih banyak bahan bakar fosil.

    Hampir tiga per empat listrik Uni Eropa tidak mengeluarkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan bumi ke udara.

    Laporan yang dirilis oleh lembaga kajian energi iklim, Ember menyebut 24 persen energi listrik lainnya di blok tersebut berasal dari tenaga nuklir,

    Baca: Emisi karbon dari sektor kesehatan meningkat

    Jumlah tersebut jauh lebih tinggi daripada di negara-negara seperti AS dan China, di mana hampir dua per tiga energi mereka masih diproduksi dari bahan bakar fosil penghasil gas rumah kaca yang mencemari seperti batu bara, minyak, dan gas.

    Sementara AS tampaknya akan meningkatkan emisinya karena presiden barunya menjanjikan harga bahan bakar yang lebih murah, menghentikan sewa untuk proyek pembangkit listrik tenaga angin, dan berjanji untuk mencabut insentif era Biden untuk kendaraan listrik.

    “Bahan bakar fosil kehilangan cengkeramannya pada energi UE,” kata Chris Rosslowe, pakar energi di Ember.

    Pada tahun 2024, tenaga surya menghasilkan 11 persen listrik Uni Eropa, menyalip batu bara yang turun di bawah 10 persen untuk pertama kalinya.

    Sumber energi bersih dari tenaga angin menghasilkan lebih banyak listrik daripada gas untuk tahun kedua berturut-turut.

     

    Baca: Upaya PLN wujudkan dekarbonisasi 

    Data tahun 2024 tidak tersedia untuk semua negara. Data Ember untuk pembangkit listrik terbesar di dunia untuk tahun 2023 menunjukkan Brasil dengan pangsa listrik terbesar dari sumber energi bersih dan terbarukan, hampir mencapai 89 persen.

    Sebagian besar pembangkit di Brasil berasal dari tenaga hidroelektrik. Kanada memiliki sekitar 66,5 persen, China dengan 30,6 persen, dan Prancis dengan 26,5 persen.

    Sementara itu, jumlah cakupan energi terbarukan yang menghasilkan listrik di AS dan India masing-masing mencapai 22,7 persen dan 19,5 persen.

    Salah satu alasan mengapa transisi energi bersih Eropa berjalan cepat adalah Kesepakatan Hijau Eropa, suatu kebijakan ambisius yang disahkan pada tahun 2019 yang membuka jalan bagi pemutakhiran Undang-undang iklim.

    Dengan kesepakatan tersebut, Uni Eropa membuat target mereka lebih ambisius, dengan tujuan untuk memangkas 55 persen emisi di kawasan tersebut pada akhir dekade ini.

    Baca: Perdagangan karbon dinilai tak akan selamatkan Bumi

    Kebijakan tersebut juga bertujuan untuk menjadikan Eropa netral terhadap iklim — mengurangi jumlah emisi tambahan di udara hingga hampir nol — pada tahun 2050.

    Ratusan peraturan dan arahan di negara-negara Eropa untuk memberi insentif investasi dalam energi bersih dan mengurangi polusi karbon telah disahkan atau sedang dalam proses diratifikasi di seluruh Eropa.

    “Pada awal Kesepakatan, energi terbarukan merupakan sepertiga dan bahan bakar fosil menyumbang 39 persen listrik Eropa,” kata Rosslowe.

    “Saat ini, bahan bakar fosil hanya menghasilkan 29 persen dan tenaga angin serta tenaga surya telah mendorong transisi energi bersih.”

    Jumlah listrik yang dihasilkan oleh energi nuklir tetap relatif stabil di blok tersebut.

  • Kritisi Pernyataan Bahlil Soal Pensiun Dini PLTU Batubara, Greenpeace: Bertentangan dengan Target Net Zero Emision

    Kritisi Pernyataan Bahlil Soal Pensiun Dini PLTU Batubara, Greenpeace: Bertentangan dengan Target Net Zero Emision

    7cloud.asia – Organisasi lingkungan Greenpeace mengecam pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut program pensiun dini PLTU batubara jangan dipaksakan karena keterbatasan anggaran.

    Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu mengatakan pernyataan Bahil ini menunjukkan komitmen pemerintah yang setengah hati dalam mempercepat transisi menuju energi bersih

    Pensiun dini PLTU batuara adalah langkah krusial untuk mengurangi emisi dan mencapai target net zero emision.

    “Jika pemerintah serius dengan transisi energi, maka seharusnya anggaran negara dan kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan, bukan terus memberi subsidi pada batu bara”, ucap Bondan seperti dilansir di laman resmi Greenpeace Indonesia.

    Dia menambahkan, selama ini, berbagai insentif untuk industri batu bara, termasuk royalti nol persen dan skema DMO (Domestic Market Obligation), justru memperpanjang usia PLTU Batubara.

    Selain itu, pajak karbon yang seharusnya diberlakukan untuk PLTU batubara telah dibatalkan berkali-kali oleh Pemerintah.

    Baca: Upaya PLN wujudkan dekarbonisasi menuju net zero 2060

    Hal ini sangat disayangkan mengingat pemberlakukan pajak karbon bisa menjadi sinyal keseriusan Pemerintah dalam melakukan transisi energi.

    Lebih dari itu, keterbatasan anggaran negara semakin memperjelas bahwa transisi energi di Indonesia yang membutuhkan biaya besar ini perlu didukung oleh pembiayaan swasta.

    Namun, dengan pernyataan yang kontradiktif ini hanya akan memberikan sinyal yang membingungkan bagi lembaga keuangan global yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk mendukung transisi energi Indonesia.

    Sikap tidak konsisten ini dapat merusak kepercayaan para investor dan semakin memperlambat laju investasi bagi transisi energi.

    Selain itu, pernyataan membingungkan lainnya juga disampaikan oleh Menteri ESDM yang menyebut bahwa Indonesia perlu mengikuti langkah Amerika Serikat yang akan keluar dari Perjanjian Paris pada 2025.

    Sebaliknya, situasi ini justru harus menjadi pemicu bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara maju lainnya yang tetap berkomitmen terhadap transisi energi.

    Baca: ARUKI kecam pernyataan Bahlil Lahadaia soal Perjanjian Paris

    “Alih-alih menjadikan keluarnya AS sebagai alasan untuk memperlambat transisi energi, Indonesia harus mengambil peluang untuk mencari dukungan lebih besar dari negara-negara maju lainnya yang tetap berkomitmen untuk dekarbonisasi sektor energi, seperti Uni Eropa, Jepang, bahkan China”, tegas Bondan.

    Pernyataan Bahlil Lahadaia justru berlawanan dengan pesan yang disampaikan Presiden Prabowo di forum G20. Pada forum tersebut, Presiden menegaskan bahwa transisi energi merupakan prioritas bagi Indonesia.

    Jika pemerintah ingin mempertahankan kredibilitasnya di mata dunia, maka kebijakan transisi energi harus dijalankan dengan konsisten, bukan dengan sinyal yang membingungkan.

    Pemerintah seharusnya tidak hanya menunggu pendanaan dari luar, tetapi juga berani mengambil langkah-langkah kebijakan yang progresif untuk mendorong pensiun dini PLTU Batubara.

    Ini termasuk mengalihkan subsidi energi fosil ke energi bersih, memperketat standar emisi bagi PLTU, mempercepat reformasi di sektor kelistrikan agar lebih kompetitif bagi energi terbarukan, serta memastikan transisi energi yang adil bagi masyarakat terdampak.

    Jika pemerintah terus memberikan pernyataan dan aksi yang bertentangan dengan komitmen transisi energi Indonesia yang telah disampaikan di forum internasional, maka transisi energi di Indonesia hanya akan menjadi janji kosong.

    Padahal dampak krisis iklim dan polusi udara terus memburuk dan merugikan masyarakat banyak.

  • Sirkularitas Membuat Teknologi Bersih Jadi Lebih Bersih

    Sirkularitas Membuat Teknologi Bersih Jadi Lebih Bersih

    7cloud.asia – Sektor energi bersih dibangun atas dasar keberlanjutan, tetapi ironisnya, infrastrukturnya tidak selalu ramah lingkungan dan tidak menerapkan prinsip sirkularitas.

    Panel surya dan bilah turbin angin misalnya, menimbulkan tantangan limbah besar-besaran di akhir masa pakainya sehingga mengancam kelestarian lingkungan.

    Panel surya tradisional sulit didaur ulang karena lapisan kaca, silikon, dan logamnya yang rumit.

    Pun demikian dengan limbah baterai mobil listrik yang hingga kini masih menjadi ancaman serius bagi lingkungan.

    Kabar baiknya, sejumlah perusahaan mulai mengembangkan teknologi yang mampu mendaurulang limbah yang dihasilkan dari proyek energi bersih ini.

    Baca: Pembangkit listrik mikro terbukti lebih berkelanjutan

    Dilansir earth.org, perusahaan seperti First Solar memelopori daur ulang loop tertutup, memulihkan hingga 90 persen material (seperti kadmium dan telurium) untuk membuat panel baru.

    Sementara itu, dalam sistem loop terbuka, kaca dari panel yang dinonaktifkan digunakan kembali menjadi insulasi wol kaca, dan rangka digunakan kembali dalam konstruksi, memperpanjang umur material di sektor-sektor baru.

    Bilah turbin angin terbuat dari material komposit yang sulit dipecah. Namun, solusinya mulai bermunculan.

    Siemens Gamesa telah menciptakan RecyclableBlades, yang menggunakan sistem resin yang dapat dilarutkan dan dipulihkan di akhir masa pakainya.

    Dengan sirkularitas loop terbuka, bilah lama telah digunakan kembali menjadi jembatan pejalan kaki, taman skate, dan bahkan elemen arsitektur.

    Baca: Peran ekonomi sirkular dalam menurunkan emisi

    Beberapa perusahaan menggilingnya menjadi bahan pengisi untuk produksi semen, memberikan fungsi baru pada apa yang dulunya merupakan limbah.

    Meskipun ekonomi sirkular telah membuat langkah-langkah yang menginspirasi, adopsi global yang sesungguhnya menuntut perubahan pada tingkat sistem.

    Perubahan ini, harus dimulai dari cara industri mendesain produk hingga cara mereka mendefinisikan nilai.

    Produk harus dirancang untuk sirkularitas, bukan hanya keberlanjutan. Ini berarti memprioritaskan modularitas dengan menggunakan bahan yang mudah dipisahkan.

    Juga pelabelan yang jelas untuk memungkinkan perbaikan, penggunaan kembali, dan daur ulang sejak awal.

    Tanpa prinsip desain yang mengedepankan sirkularitas seperti itu, daur ulang menjadi mahal, tidak efisien, atau bahkan mustahil.

    Baca: Lapangan kerja yang tercipta dari transisi ke energi bersih

  • Pemanfaatan Daun Kaliandra Merah untuk Solusi Energi Bersih

    Pemanfaatan Daun Kaliandra Merah untuk Solusi Energi Bersih

    7cloud.asia – Tanaman liar seperti daun kaliandra merah (Calliandra calothyrsus) yang sering dijumpai di pinggir jalan, ternyata memiliki potensi besar menjadi solusi energi bersih di Indonesia.

    Potensi kaliandra merah ini diungkap oleh Indah Kurniawaty, seorang peneliti dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Indonesia (UI).

    Lewat penelitian ini, Indah Kurniawaty resmi meraih gelar Doktor Ilmu Kimia dengan predikat sangat memuaskan dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,96 di Aula Prof. Dr. G.A. Siwabessy, FMIPA UI, Depok.

    Penelitian ini tidak hanya mengantarkannya meraih gelar doktor, tetapi juga membuka peluang baru dalam pemanfaatan tanaman lokal untuk mendukung transisi energi bersih di Indonesia.

    Dalam disertasinya yang berjudul “Peningkatan Kinerja Bahan Bakar Campuran Bensin-Etanol Menggunakan Aditif MgAl₂O₄ yang Disintesis Melalui Metode Sintesis Hijau dari Ekstrak Daun Calliandra Calothyrsus”, Indah mengembangkan aditif berbasis nanopartikel logam.

    Baca: Mengenal hidrogen hijau sebagai sumber energi bersih

    Dilansir di laman resmi Universitas Indonesia, ui.ac.id, Indah menekstrak zat aditif ini dengan menggunakan ekstrak daun kaliandra merah, yang bahan bakunya didapatkan dari Kebun Biofarmaka IPB, Bogor.

    Penelitian ini dilakukan secara intensif di Laboratorium Nano and Interfacial Chemistry (NIC), Departemen Kimia FMIPA UI, dan juga di Laboratorium Pertamina.

    Aditif logam oksida yang dihasilkan kemudian ditambahkan ke dalam campuran bensin dan etanol (PE10).

    Penambahan aditif ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas oksidasi, daya tahan terhadap korosi, dan performa pembakaran bahan bakar ramah lingkungan tersebut.

    Indah menjelaskan, campuran etanol dan bensin memang lebih ramah lingkungan, namun masih menghadapi kendala seperti lebih mudah teroksidasi dan menyebabkan korosi pada mesin.

    ”Lewat pendekatan sintesis hijau, kami memanfaatkan kandungan alami daun kaliandra seperti flavonoid dan alkaloid untuk menciptakan aditif logam seperti MgO, Al₂O₃, dan MgAl₂O₄.”

    Baca: Produksi bioetanol berbasis limbah

    Hasil pengujian menunjukkan bahwa PE10 yang telah diberi aditif logam oksida dari ekstrak daun kaliandra memiliki kestabilan yang jauh lebih baik dan tidak cepat rusak selama penyimpanan selain juga memberikan perlindungan terhadap karat.

    Berkat aditif ini, pembakaran menjadi lebih sempurna, hak ini ditandai dengan peningkatan emisi karbon dioksida (CO₂) serta penurunan emisi polutan nitrogen dioksida (NO₂) dan sulfur dioksida (SO₂).

    “Saya ingin membuktikan bahwa solusi energi masa depan bisa berasal dari tanaman lokal. Tidak harus mahal atau berdampak buruk pada lingkungan,” ujar Indah kepada tim Humas FMIPA UI.

    Sidang promosi doktor ini dipimpin oleh Prof. Dede Djuhana, M.Si., Ph.D., yang menjabat sebagai ketua pelaksana sekaligus Dekan FMIPA UI. Hadir pula Prof. Dr. Yoki Yulizar, S.Si., M.Sc. sebagai promotor, dan Dr. Eng. Haryo Satriya Oktaviano dari PT Pertamina (Persero) sebagai ko-promotor.

    Prof. Yoki menyatakan, hasil penelitian ini sangat mendukung target nasional untuk meningkatkan kontribusi Energi Baru Terbarukan (EBT) hingga 31% pada tahun 2050, khususnya di sektor transportasi.

    “Ini adalah langkah nyata menuju kemandirian teknologi energi bersih. Lebih hebat lagi, bahan bakunya berasal dari sumber daya lokal yang melimpah,” ungkap Prof. Yoki.

    Baca: Bumdes di Purbalingga sukses mengolah sampah plastik menjadi solar

     

  • Komisi XII Meminta Masukan dari Pakar UGM untuk Transisi ke Energi Bersih

    Komisi XII Meminta Masukan dari Pakar UGM untuk Transisi ke Energi Bersih

    7cloud.asia – Anggota Komisi XII DPR, Totok Daryanto menegaskan bahwa pengembangan energi bersih merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditawar dan menjadi faktor kunci dalam pasar global saat ini dan ketahanan energi di dalam negeri.

    Menurut Totok, peralihan ke energi bersih atau EBET bukan sekadar isu lingkungan, melainkan juga faktor krusial yang menentukan posisi Indonesia di pasar global.

    Dalam wawancaranya usai Kunker Komisi XII ke Universitas Gadjah Mada Yogykarta guna menyerap aspirasi penyusunan revisi Undang-Undang Ketenagalistrikan, Totok Daryanto menyampaikan bahwa pasar dunia kini sangat memperhatikan penggunaan energi bersih.

    “Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) adalah kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena pasar dunia sekarang sangat ditentukan oleh jenis energi yang digunakan,” ujarnya kepada Parlementaria usai Jumat (29/08/2025).

    Data menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil yang tidak ramah lingkungan.

    Baca: Narasi transisi energi bersih pemerintah penuh kontradiksi

    Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bauran energi primer Indonesia pada tahun 2023 masih didominasi oleh batu bara (sekitar 67 persen), diikuti oleh minyak bumi (sekitar 17 persen), dan gas bumi (sekitar 14 persen).

    Sementara itu, porsi EBET masih berada di angka yang relatif kecil, yaitu sekitar 12 persen. Menurutnya, ini menunjukkan tantangan besar dalam upaya mencapai target bauran EBET nasional sebesar 23 persen pada tahun 2025.

    Melihat kebutuhan energi fosil yang masih tinggi bagi tenaga listrik dalam negeri, Komisi XII DPR akan terus mendorong pengalihan transisi energi tanpa harus mengorbankan kepentingan ekonomi

    “Jadi itu juga sesuatu yang harus kita lakukan. Namun dalam menjalankan ini kita harus tetap memperhatikan tentang ketahanan energi kita itu,” tutup Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

    Pertemuan ini dihadiri akademisi dari berbagai bidang keilmuan di UGM untuk memberikan masukan sesuai kepakarannya.

    Baca: RUPTL 2025-2034 masih bergantung pada bahan bakar fosil

    Banyak masukan mulai dari pentingnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebagai sumber daya pembangkit listrik hingga bagaimana cara mewujudkan ketahanan energi bangsa.

    Dalam pertemuan ini lanjut Totok, Komisi XII diminta untuk bisa mendiversifikasi energi baru terbarukan dengan energi primer di dalam negeri seperti fosil sebagai pembangkit listrik.

    Indonesia, kata Totok, punya potensi untuk memanfaatkan energi nuklir ke depannya dengan makin banyaknya anak-anak yang belajar soal energi ini.

    Indonesia sendiri memiliki rencana pengembangan energi nuklir sebagai strategi diversifikasi energi dan untuk mencapai target emisi nol bersih pada tahun 2060.

  • Pemanfaatan Energi Terbarukan atau Energi Bersih Didorong Sebagai Solusi untuk Daerah 3T

    Pemanfaatan Energi Terbarukan atau Energi Bersih Didorong Sebagai Solusi untuk Daerah 3T

     

    7cloud.asia – Komisi XII DPR menilai pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) atau energi bersih perlu dimaksimalkan sebagai solusi untuk memperluas akses listrik, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terpencil (3T).

    Menurut Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi, pembangunan infrastruktur EBT seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dapat menjadi langkah strategis untuk pemerataan energi di daerah.

    Dilansir Parlementaria, Komisi XII yang membidangi lingkungan ingin memaksimalkan potensi energi bersih dan terbarukan di wilayah-wilayah tertinggal itu.

    “Misalnya ada satu pembangunan PLTS yang bisa mengakomodir sebagian saudara-saudara kita di wilayah terdalam, tertinggal, dan terpencil,” ujar Bambang dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XII di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (28/8/2025).

    Baca: Masukan pakar UGM untuk transisi ke energi bersih

    ”Meski diakui membutuhkan biaya besar, Bambang menilai pembangunan pembangkit listrik dari energi bersih tetap harus diprioritaskan karena menjadi salah satu solusi.

    Nah, makanya kita berharap PLN bisa bekerja sama dengan pihak swasta untuk memaksimalkan pembangunan energi baru terbarukan sebagai langkah mengurangi kesenjangan dan memeratakan listrik di wilayah tertinggal,” jelasnya.

    Haryadi juga menyoroti potensi energi panas bumi (geotermal) di Sulawesi Utara yang dapat dioptimalkan.

    “Kayak misalnya di daerah sini masih banyak geotermal, karena banyak gunung merapi. Itu potensi besar yang harus kita kelola untuk kebutuhan energi ke depan,” tegasnya.

    Baca: RUPTL 2025-2034 masih bergantung pada bahan bakar fosil

    Komisi XII DPR berharap dengan optimalisasi EBT, pemerataan akses listrik di seluruh pelosok tanah air dapat terwujud, sekaligus mendorong transisi energi bersih di Indonesia.

    Saat ini, Komisi XII sedang menyusun revisi Undang-Undang Ketenagalistrikan yang mengutamakan pemanfaatan energi bersih guna keberlanjutan.