ruangkota

Tag: energi hijau

  • BMKG: Perlu Transisi Sumber Energi Atasi Suhu Bumi yang Semakin Panas

    BMKG: Perlu Transisi Sumber Energi Atasi Suhu Bumi yang Semakin Panas

    7cloud.asia – Suhu bumi semakin panas. Perlu transisi penggunaan sumber energi berbahan bakar fosil ke sumber energi hijau untuk mengatasinya.

    Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati seperti yang dikutip Antaranews.

    Menurut Dwikorita, sejak 2000 sampai 2023 telah terjadi kenaikan suhu bumi rata-rata 0,3 derajat celcius yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca (CO2) dari bahan bakar fosil seperti batubara, bensin dan sejenisnya.

    “Krisis ini nyata bila tidak ada perubahan dalam sepuluh tahun ke depan atau kurang dari itu, suhu bumi diprediksi bisa lebih panas lagi dengan peningkatan rata-rata mencapai 3,5 derajat celcius,” jelas Dwikorita.

    Lebih lanjut Dwikorita menjelaskan, BMKG menemukan adanya kenaikan luar biasa konsentrasi CO2 di atmosfer sebagai penyebab kenaikan suhu bumi.

    Berdasarkan pengukuran yang dilakukan pada Mei 2020-2022 di kawasan hutan Bukit Kototabang, Palu, dan Sorong yang secara umum mengalami kenaikan konsentrasi CO2 setiap tahunnya.

    Dalam kurun waktu tersebut, laju peningkatan rata-rata paling tinggi terjadi di Bukit Kototabang dengan nilai 3,12 ppm per tahun.

    Sedangkan laju peningkatan rata-rata di Palu dan Sorong berturut-turut sebesar 2,2 ppm per tahun dan 1,8 ppm per tahun.

    Diketahui, setiap tahun konsentrasi CO2 di atmosfer meningkat 3,12 bagian per juta.

    Satu ppm (part per million) adalah satu bagian dari sesuatu yang terkandung dalam satu juta bagian lainnya. Jadi, berarti ada 3,12 bagian CO2 dalam satu juta bagian atmosfer.

    Selain adanya fenomena El Nino, peningkatan suhu tersebut semakin memperparah kekeringan ekstrem yang sedang melanda Indonesia saat ini.

    Akibat kekeringan tersebut sejumlah wilayah di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Nusa Tengggara dan Sulawesi mengalami kesulitan air bersih dan penurunan produktivitas pertanian.

    “Faktanya ancaman kekeringan di Indonesia yang diprakirakan berlangsung hingga Januari-Maret 2024 ini baru sebagian pendahuluan. Jika kenaikan suhu global tidak dikendalikan, maka ancaman kekeringan akan semakin parah di masa depan,” ungkapnya.

    Menurut data Food and Agriculture Organization (FAO), jika kenaikan suhu global mencapai 3,5 derajat Celsius, maka akan terjadi krisis pangan global.

    Hal ini akan berdampak pada 500 juta petani skala kecil yang memproduksi 80 persen pangan dunia tak terkecuali Indonesia.

    Karena itu, lanjut Dwikorita untuk mengurangi risiko kekeringan dan krisis pangan, perlu ada perubahan gaya hidup dengan beralih secara keseluruhan menggunakan energi hijau yang ramah lingkungan tak memproduksi CO2.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Seperti Ini Cawapres Membahas Transisi Energi Menuju Energi Hijau dan Terbarukan

    Seperti Ini Cawapres Membahas Transisi Energi Menuju Energi Hijau dan Terbarukan

    7cloud.asia – Transisi energi menuju energi hijau terbarukan sangat krusial untuk memangkas emisi karbon dan menekan kenaikan suhu Bumi.

    Sayangnya isu transisi energi ke energi hijau dan terbarukan ini tidak banyak disinggung di debat cawapres pada Minggu (21/1/2024) lalu.

    Debat cawapres ini mengambil tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa 

    Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjutak dalam keterangan tertulisnya menyebut tiga cawapres tidak menyinggung secara detail rencana percepatan transisi ke energi hijau terbarukan dan mengakhiri penggunaan energi batu bara.

    Padahal, transisi energi ke energi hijau sangat krusial untuk memangkas emisi karbon dan menekan kenaikan suhu Bumi.

    Demokratisasi energi yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari proses transisi energi juga luput dari pembahasan di debat cawapres tersebut. 

    Baca: Ada banyak isu lingkungan yang luput dibahas di debat cawapres

    Leonard mengatakan potensi energi terbarukan di Indonesia yang sangat besar masih sangat minim penggunaannya.

    Mengutip data Dewan Energi Nasional, Leonard menyebut potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai 3.643 gigawatt (GW). Namun pemanfaatannya baru 0,3 persen.

    Dalam bauran energi nasional, porsi energi terbarukan baru mencapai angka 13,1 persen jauh dari dari target 23 persen di tahun 2025.

    Para kandidat juga tak membahas rencana pensiun dini PLTU batu bara, meski program itu tertuang dalam dokumen visi-misi paslon 01 dan 02.

    “Absennya isu batu bara ini patut kita pertanyakan. Apa memang dihindari karena masing-masing paslon juga didukung oligarki batu bara?” kata Leonard.

    Baca: Debat cawapres soal lingkungan dinilai tak singgung akar masalah

    Di sisi lain, malah solusi palsu transisi energi yang banyak diumbar dalam debat cawapres tadi malam. Misalnya rencana melanjutkan bioenergi, seperti biodiesel, yang disampaikan cawapres 02.

    “Pemenuhan biodiesel berpotensi memicu ekspansi industri sawit melalui deforestasi yang mengancam hutan dan lanskap gambut alami yang tersisa,” cetus Leonard. 

    Ia menegaskan, Indonesia sudah tak bisa menunda-nunda lagi dan harus segera beralih dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi hijau yang bebas dari solusi-solusi palsu. 

    Riset Greenpeace dan CELIOS menemukan bahwa peralihan ekonomi ekstraktif ke ekonomi hijau akan menambah Rp4.376 triliun ke output ekonomi nasional.

    Transisi untuk meninggalkan sektor ekstraktif juga mampu membuka lapangan kerja yang lebih luas dan mampu menyerap 19,4 juta orang.

    Baca: Organisasi lingkungan sesalkan keadilan iklim tak dibahas di debat cawapres

    Salah satu sektor penyerapan tenaga kerja terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 3,9 juta tenaga kerja lewat pengembangan kemandirian ekonomi di level desa.

    Pada isu perkotaan, cawapres 02 sempat mempertanyakan penggunaan air mineral dalam kemasan plastik kepada cawapres 01, lalu membandingkan dengan pihaknya yang memilih air mineral dalam kemasan botol kaca.

    Praktik menggunakan wadah yang bisa dipakai berulang kali (seperti botol kaca untuk air minum) memang merupakan salah satu solusi dan tindakan yang fokus pada pengurangan sampah dan plastik sekali pakai.

    Akan tetapi, pernyataan ini hanya menjadi gimmick dan tak ada penjelasan lebih lanjut dari ketiga kandidat tentang program mereka untuk mengurangi plastik sekali pakai. 

    Cawapres 03 sempat menyinggung tentang daur ulang. Ini memang bagian dari ekonomi sirkular, tapi bukan prioritas dalam hierarki pengelolaan sampah. Saat ini, tingkat daur ulang di Indonesia hanya 10 persen.

    Baca: Simak program lingkungan para capres

    Daur ulang tanpa pengurangan produksi kemasan plastik di hulu tak akan menyelesaikan persoalan polusi plastik. 

    Pun ketika isu ibu kota negara (IKN) Nusantara muncul dalam perdebatan, para cawapres tidak mengelaborasi lebih lanjut penyelesaian masalah Jakarta pasca-pemindahan ibu kota.

    Seperti bagaimana pengendalian pencemaran udara, integrasi transportasi publik, serta pengurangan emisi karbon di perkotaan.

    Meski ada banyak kebolongan, debat cawapres yang mengangkat isu lingkungan dan krisis iklim tetap bisa jadi alasan bagi pemilih untuk menimbang dengan rasional dan hati-hati.

    Khalisah Khalid, Ketua Kelompok Kerja Politik Greenpeace Indonesia mengingatkan pemilih untuk tidak salah memilih capres, demi masa depan lingkungan Indonesia yang lebih baik. 

    “Sebab jika kita salah memilih, masa depan Bumi dan generasi hari ini dan yang akan datang akan terancam. Itulah kenapa kami menggaungkan kampanye #SalahPilihSusahPulih,” kata Khalisah Khalid.

    Baca: Pilih pemimpin pro lingkungan

  • Jokowi Klaim Indonesia Serius Mendorong Transisi Hijau, Ketua Komisi VII DPR: Transisi Berjalan Sangat Lambat

    Jokowi Klaim Indonesia Serius Mendorong Transisi Hijau, Ketua Komisi VII DPR: Transisi Berjalan Sangat Lambat

    7cloud.asia – Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan di sela Sidang Tahunan MPR pada Jumat (16/8/2024) mengungkapkan Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum transisi ke energi hijau.

    Pasalnya, Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar lebih dari 3.600 gigawatt, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bio energi.

    Jokowi mengatakan, Indonesia terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi ke energi hijau secara hati-hati dan bertahap.

    ”Transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat,” ujar Joko Widodo dalam pidatonya

    Namun pernyataan Jokowi ini disanggah Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto yang menilai transisi energi yang dijalankan pemerintah masih sangat lamban.

    Baca: Soal transisi energi, Indonesia masuk urutan terbawah

    Padahal pemerintah sudah menargetkan net zero emission maksimal pada tahun 2060, melalui transisi dari fosil ke energi hijau yang ramah lingkungan.

    “Transisi energi memang dijalankan pemerintah, tapi masih sangat lambat,” ujar Sugeng usai mendengar Pidato Kenegaraan Presiden dalam sidang tahunan MPR RI, di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

    Politisi Partai NasDem ini melihat ada banyak faktor yang membuat transisi energi masih sangat lamban, namun yang paling utama adalah adanya tarik menarik kepentingan. 

    Dengan kata lain, ia menilai, masih ada niat baik untuk mewujudkan itu semua. Namun sayangnya hal itu tidak diimplementasikan dengan action plan yang jelas, dan tidak langsung dilaksanakan dengan baik.

    Baca: Ketrampilan yang dibutuhkan untuk mendukung transisi energi

    “Ada sejumlah tantangan untuk menuntaskan transisi energi hingga sampai pada tahap zero emission. Diantaranya terkait konstitusi atau undang-undang. Sejauh ini UU energi baru dan terbarukan sampai hari ini juga belum selesai kita susun, belum juga dituntaskan.

    Padahal prinsip dasarnya telah kita sepakati bahwa memang kita sudah tidak bisa tidak untuk masuk ke energi baru terbarukan, karena energi fosil sudah tidak bisa lagi kita andalkan,” paparnya.

    Oleh karena itu pihaknya berharap dengan sisa waktu yang ada, pemerintahan Joko Widodo dapat memaksimalkan target net zero emission.

    Tidak hanya itu, bahkan dalam pemerintahan ke depan juga bisa melanjutkan transisi energi yang sudah ada hingga benar-benar menghasilkan energi hijau yang ramah lingkungan dengan net zero emission.

    Baca: SBY dan Megawati tak hadir di upacara peringatan HUT RI di IKN