Tag: film dokumenter

  • Film Dokumenter “Before You Eat” Director’s Cut: Ironi Pelanggaran HAM dan Kerusakan Lingkungan Akibat Industri Perikanan

    Film Dokumenter “Before You Eat” Director’s Cut: Ironi Pelanggaran HAM dan Kerusakan Lingkungan Akibat Industri Perikanan

    7cloud.asia – Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei dan Hari Tuna Sedunia tanggal 2 Mei tahun ini menjadi momen penting bagi Greenpeace Indonesia untuk mendukung publikasi film dokumenter “Before You Eat” Director’s Cut.

    Film dokumenter “Before You Eat” Director’s Cut ini diproduksi oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan didukung oleh Greenpeace Indonesia dalam distribusi melalui beragam kegiatan kampanye publik.

    Film dokumenter “Before You Eat” Director’s Cut telah diluncurkan secara global melalui landing page-nya, www.beforeyoueat.id.

    Setelah sukses menjangkau lebih dari 5.000 penonton melalui rangkaian nobar luring di Indonesia sepanjang 2022 dengan film “Before You Eat” (BYE) versi original, versi director’s cut ini dibuat untuk menjangkau lebih banyak penonton di seluruh dunia.

    Versi director’s cut adalah versi pendek dari versi asli yang semula 97 menit menjadi 47 menit.

    Baca Juga: Memotret Pengabdian Para Nakes, Film Dokumenter Ininnawa: An Island Calling Bisa Disaksikan di Bioskop Online

    Namun, keduanya punya tujuan sama yakni meningkatkan kesadaran publik tentang pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan di laut lepas akibat aktivitas para pelaku industri perikanan global.

    Before You Eat Director’s Cut memotret kisah pengalaman bekerja di kapal penangkap ikan asing yang dituturkan langsung oleh para awak kapal perikanan atau ABK migran Indonesia.

    Sebagai organisasi lingkungan yang salah satunya bergerak dalam upaya pelindungan laut, Greenpeace Indonesia juga memiliki perhatian yang tinggi terhadap isu pelindungan ABK dan memperjuangkan keadilan di industri perikanan.

    Sebab, praktik pelanggaran HAM terhadap ABK hampir selalu terjadi di kapal-kapal penangkap ikan jarak jauh yang juga melakukan praktik perikanan ilegal, tidak diatur dan tidak dilaporkan (IUU fishing) yang merusak lingkungan.

    Baca Juga: Sutradara dan Produser Film Oppenheimer Dianugerahi Gelar Kehormatan oleh Kerajaan Inggris

    Sejak rampung diproduksi pada Oktober 2023, film ini sudah ditayangkan secara luring di sejumlah kegiatan nobar di Indonesia, Taiwan dan Amerika Serikat–melalui kegiatan yang diinisiasi dan diselenggarakan secara kolaboratif oleh SBMI, Greenpeace Indonesia, Greenpeace Taiwan dan Greenpeace USA.

    Sutradara Kasan Kurdi mengaku, dirinya terinspirasi membuat film ini karena ‘terganggu’ oleh sebuah ironi dari kisah para awak kapal ikan migran yang bekerja di laut.

    Di satu sisi, ujarnya, mereka bekerja untuk ‘memberi makan’ konsumen seafood dunia, di sisi lain mereka juga harus memberi makan keluarga mereka.

    ”Kondisi itu ternyata tidak banyak berubah setelah 2-3 tahun sejak film BYE versi asli diproduksi. Dan saya yakin inti pesan dari film BYE dan BYE Director’s Cut ini akan selalu relevan hingga waktu yang sangat lama.” ujarnya sebagaimana dilansir di laman resmi Greenpeace.

    Baca Juga: 21 Film Soal Lingkungan yang Wajib Ditonton (2)

    Pimpinan Global Kampanye Beyond Seafood, Greenpeace Asia Tenggara, Arifsyah Nasution mengatakan, peluncuran film ini adalah babak baru bagi kerja kampanye strategis dan kolaboratif kami dengan SBMI untuk mendesak keadilan, keberlanjutan dan transparansi dalam industri makanan laut global.

    Sejak menjalin kerja sama dengan SBMI hampir sedekade silam, Greenpeace Asia Tenggara khususnya Indonesia telah mendukung menyuarakan kisah-kisah para ABK migran, sementara SBMI melakukan kerja-kerja advokasi bagi mereka di lapangan.

    ”Kami terinspirasi oleh keberanian para nelayan migran untuk bersuara serta komitmen SBMI yang terus mendorong film ini agar ditonton semakin banyak orang di dunia,” ujarnya.

    Dia berharap, film ini mampu menginspirasi lebih banyak penonton dan gerakan-gerakan nelayan demi membuat perubahan nyata untuk menghentikan perbudakan di laut dan perikanan ilegal secara global.”

  • Film Dokumenter Pendek Indonesia Mama Jo Raih Penghargaan “Best Short Documentary” di Festival Film Golden FEMI

    Film Dokumenter Pendek Indonesia Mama Jo Raih Penghargaan “Best Short Documentary” di Festival Film Golden FEMI

    7cloud.asia – Film dokumenter pendek dari Indonesia berjudul Mama Jo meraih penghargaan “Best Short Documentary” di Festival Film Golden FEMI yang diselenggarakan di Hotel Balkan Palace, Sofia, Bulgaria, Sabtu (7/6/2025).

    Penghargaan terhadap film karya sutradara Ineu Rahmawati tersebut diterima oleh Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Republik Indonesia (KUAI KBRI) di Sofia, Irvan Fachrizal, demikian pernyataan pers KBRI Sofia yang diperoleh ANTARA di Jakarta, Minggu.

    Melalui pesan yang disampaikan secara resmi di acara tersebut, Sutradara Ineu menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak dan permintaan maaf karena tidak bisa hadir di acara itu.

    Melalui pesan itu, Ineu mengatakan bahwa film dokumenter Mama Jo mengangkat kisah menyentuh tentang Santi, seorang ibu tangguh asal Indonesia, dan putranya, Johan, anak berusia sembilan tahun yang menderita cerebral palsy (lumpuh otak).

    Melalui film dokumenter tersebut, Ineu ingin menyuarakan realitas tentang perjuangan dan keteguhan keluarga penyandang disabilitas, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia.

    “Film ini adalah pengingat bahwa inklusi, akses, dan martabat adalah hak universal yang harus kita junjung bersama,” katanya dalam pidato penerimaan penghargaan di festival tersebut.

    Sementara itu, mewakili sutradara Mama Jo sekaligus komunitas perfilman Indonesia, KBRI Sofia menyampaikan terima kasih kepada Festival Film Golden FEMI atas penghargaan tersebut dan berharap momentum itu akan mendorong kolaborasi yang lebih luas antar komunitas kreatif dunia.

    Penghargaan tersebut dinilai mencerminkan apresiasi dunia internasional yang terus meningkat terhadap sinema Indonesia.

    Penghargaan Best Short Documentary tersebut menjadi bukti nyata bahwa film dapat menjembatani pemahaman lintas budaya dan membangun empati yang mendalam antarbangsa, sebut pernyataan pers KBRI Sofia.

    Pada 2024, jumlah penonton film nasional mencapai angka 68,95 juta, tertinggi dalam sejarah perfilman Indonesia yang telah berlangsung selama 98 tahun.

    Hingga 2025, tercatat ada 2.088 layar bioskop di seluruh Indonesia, dan 60 persen dari total penonton lebih memilih menonton film lokal.

    Lebih dari sekadar pencapaian box office, hal tersebut merupakan gerakan budaya yang menunjukkan kebangkitan cerita-cerita orisinal dan film yang menyuarakan berbagai sisi kemanusiaan.

  • Film Dokumenter “Limbah Nikel dan Mimpi Energi Bersih”: Kerusakan di Balik Mimpi Transisi Energi

    Film Dokumenter “Limbah Nikel dan Mimpi Energi Bersih”: Kerusakan di Balik Mimpi Transisi Energi

    7cloud.asia – Di balik narasi indah hilirisasi nikel untuk transisi energi, ada ancaman besar yang luput dari sorotan mata masyarakat

    Ancaman itu adalah buruknya kondisi kerja, ancaman limbah beracun industri nikel pada lingkungan dan kesehatan manusia, dan juga goyahnya kehidupan sosial masyarakat setempat.

    Itulah yang digambarkan dalam film dokumenter “Limbah Nikel dan Mimpi Energi Bersih” yang dilaunching di kanal YouTube Tempo TV pada Jumat, 15 Agustus 2025.

    Film dokumenter hasil kerja bareng AEER (Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat), Tempo TV, dan Asia Research Centerini menampilkan daya rusak penambangan dan pengolahan nikel pada lingkungan dan tatanan sosial.

    Tanpa banyak kata-kata, film dokumenter ini menyuguhkan bukti visual dampak yang dirasakan masyarakat setempat dan para pekerja. Suara serikat pekerja, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil juga dimunculkan di film dokumenter ini.

    Air sungai yang memerah akibat kontaminasi logam berat, tumpukan tailing di darat yang rawan longsor, kondisi kerja yang berat sehingga memicu kecelakaan kerja, hingga analisis ahli terkait risiko bocornya limbah nikel ke ekosistem laut dan pesisir, tersaji lengkap dalam film berdurasi 24 menit.

    Terungkap, bagaimana masyarakat setempat terpinggirkan dan dipaksa hidup berdampingan, hanya dengan pembatas pagar seng dan tanpa zona penyangga, dengan industri nikel di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang menghasilkan limbah berbahaya.

    Bahkan ada sebagian masyarakat yang tanahnya kini terkurung bangunan industri nikel ini, dipaksa menghadapi risiko kerusakan lingkungan yang terus meningkat, mulai pencemaran air dan udara, deforestasi, rusaknya lahan pertanian dan habitat pesisir.

    Baca: Polusi membuat sakit warga di daerah tambang nikel

    Konflik agraria sampai kecelakaan kerja dalam pengelolaan tailing atau limbah sisa pemrosesan bijih nikel juga menjadi masalah di IMIP.

    Hampir setiap hari, dilaporkan terjadi kecelakaan kerja. Dari yang teringan mengakibatkan luka ringan atau patah kaki, hingga yang terparah menyebabkan kematian.

    Puncaknya pada Maret 2025, terjadi dua insiden besar mengancam kawasan IMIP. Pada 16 Maret, fasilitas milik PT Huayue Nickel Cobalt jebol dan mencemari Sungai Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah.

    Enam hari kemudian, terjadi longsor di fasilitas PT QMB New Energy Material yang menewaskan tiga pekerja. Semua kecelakaan kerja ini dipicu oleh kondisi kerja yang mengabaikan keselamatan pekerja.

    Ironinya, kondisi kerja yang berat ini justru diromantisasi dan dinormalkan dengan alasan, saat masyarakat sedang kesulitan mencari pekerjaan, pengolahan nikel ini setidaknya masih memberikan kesempatan kerja.

    ”Jika ingin hidup sejahtera, ya harus kerja keras.” Narasi inilah yang sering digelorakan di kalangan pekerja

    Bermula dari HPAL
    Semua kondisi di IMIP ini tak lepas dari penerapan metode High Pressure Acid Leaching (HPAL)

    Tailing dari pengolahan limonite—bijih nikel kadar rendah (0,8 hingga 1,5 persen)—memakai metode HPAL untuk menghasilkan mixed hydroxide precipitate (MHP), bahan baku baterai listrik, diketahui mengandung logam berat berbahaya.

    Baca: AS kaitkan nikel Indonesia dengan kerja paksa dan kerusakan lingkungan

    Teknologi HPAL memang mengubah bijih rendah kadar menjadi bahan baterai, tapi dampak lingkungannya sangat besar dan memerlukan tata kelola jauh lebih ketat.

    “Hanya sekitar 1 persen dari bijih limonite yang bisa diubah menjadi nikel bernilai ekonomi. Sisanya menjadi limbah tailing,” terang Pius Ginting, Direktur Eksekutif AEER dalam diskusi usai pemutaran film.

    Menurutnya, tata kelola limbah ini harus menjadi perhatian publik. Steven H. Emerman, Ph.D, ahli Geofisika & Hidrologi Tambang dari Amerika Serikat mengungkapkan hal serupa

    Dia menyebut bahwa teknologi filtered tailing di Indonesia masih berisiko tinggi.
    Alasannya, tailing memiliki kandungan air hingga 35 persen.

    “Struktur tanah vulkanik di Indonesia yang cenderung lembek menyebabkan bendungan penampung tailing rentan longsor, apalagi di kawasan rawan gempa dan hujan ekstrem seperti Sulawesi,” terangnya.

    Sejumlah fasilitas filtered tailing sudah kolaps, mencemari sungai dan laut. Fakta global turut memperkuat kekhawatiran Emerman.

    Baca: Hilirisasi nikel menurunkan rating pengurangan emisi Indonesia

    Studi di jurnal Nature mencatat bahwa sejak 1915, telah terjadi 257 kegagalan bendungan tailing di dunia, menewaskan 2.650 orang.

    Tren kegagalan semakin parah sejak tahun 2000, seiring meningkatnya penambangan bijih nikel berkadar rendah untuk memenuhi kebutuhan transisi energi.

    Lantas, bagaimana film dokumenter ini dihasilkan? Tim Tempo TV melakukan produksi di lapangan selama sepekan. Namun, post produksi memakan waktu yanglebih lama, yakni lebih dari satu bulan.

    “Kami melakukan peliputan selama sepekan di Morowali dan memverifikasi kedekatan narasumber dengan proyek tambang serta besarnya dampak yang mereka rasakan,” ujar Dony Herwanto dari Tempo TV saat launching dan diskusi film dokumenter ini pada Jumat (15/8/2025) di Kampus UI Depok.

    Peluncuran film ini berdekatan dengan Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) 2025 yang berlangsung 20–22 Agustus di JICC Jakarta, bertema “Mendorong Dekarbonisasi Industri melalui Ekosistem Industri Hijau.”

    Di tengah diskusi strategi dekarbonisasi, film ini menjadi peringatan bahwa transisi energi hijau tak boleh mengorbankan kelompok rentan dan kelestarian ekosistem.

    Film dokumenter ini diharapkan dapat mengajak publik, pembuat kebijakan, dan pelaku industri untuk melihat lebih dalam dan memastikan transisi energi Indonesia dibangun di atas prinsip keadilan ekologis dan sosial—bukan semata mengejar target ekonomi.