ruangkota

Tag: gambut

  • BRIN: Pengolahan Lahan Gambut Sering Memicu Kebakaran Lahan

    BRIN: Pengolahan Lahan Gambut Sering Memicu Kebakaran Lahan

    7cloud.asia – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan kegiatan antropogenik atau pembersihan lahan, pengeringan gambut, hingga ekspansi perkebunan skala besar seringkali menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.

    Peneliti Pusat Riset Hukum BRIN Laely Nurhidayah mengatakan kebakaran besar yang terjadi pada tahun 2015 telah memicu Indonesia membuat program restorasi gambut.

    “Masyarakat peduli api (MPA) adalah aktor utama dalam penanganan pencegahan dan pengendalian kebakaran di tingkat tapak,” ujarnya dalam diskusi budaya bertajuk pengendalian api berbasis komunitas dan restorasi lahan gambut yang dipantau di Jakarta, Senin (13/11/2023).

    Baca Juga: El Nino Belum Berakhir: Kekeringan dan Kebakaran Berisiko Makin Besar Tahun 2024

    Laely menuturkan masyarakat peduli api memainkan peran penting dalam mencegah dan merestorasi lahan gambut di Indonesia.

    Melalui riset yang dilakukan pada 2019, BRIN meneliti masyarakat peduli api yang berada pada enam desa di Riau dan Kalimantan Tengah.

    Pemodelan menggunakan strategi pengendalian api kohesif berfokus pada tiga area, yaitu ekosistem resiliensi, pembangunan adaptasi api oleh masyarakat, dan implementasi strategi pengendalian api.

    “Setiap desa yang kami temui sebetulnya ada kesamaan pola bahwa ekosistem gambutnya itu sudah rusak,” kata Laely.

    Baca Juga: Karhutla di Indonesia Tahun Ini Sangat Parah, Dampak Gagalnya Upaya Pencegahan

    Di Desa Lukun dan Temusai, Provinsi Riau telah ada aktivitas perkebunan skala besar. Pembukaan lahan oleh perusahaan menyebabkan terjadinya perubahan hidrologi air di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).

    Laely mengungkapkan bahwa perubahan ekologi gambut akibat pembukaan lahan menimbulkan kekeringan akibat ekosistem gambut yang telah mengalami perubahan.

    Pada 1980-an, Desa Temusai mulai mengalami perubahan dengan banyaknya perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

    Baca Juga: Karhutla Terjadi di Mana-mana, Semua Pihak Harus Bahu Membahu Memadamkan

    Kegiatan antropogenik itu mempengaruhi hidrologi gambut. Masyarakat setempat mengakui air menjadi agak berkurang sejak pembukaan lahan besar-besaran untuk perkebunan.

    “Mereka mengakui ada perubahan setelah adanya (perkebunan). Walaupun mungkin mereka menyebutkan bahwa sawit itu menguntungkan bagi mereka secara ekonomi,” kata Laely.

    Organisasi non pemerintah Pantau Gambut yang fokus terhadap perlindungan dan keberlanjutan lahan gambut di Indonesia memandang kasus kebakaran gambut yang terjadi berulang pada lokasi yang sama cenderung dilakukan secara sengaja untuk menetralisir kadar keasaman lahan tersebut.

    Baca Juga: Masalah Lingkungan Terbesar di Tahun 2023: Pemanasan Global (1)

    Strategi menurunkan kadar keasaman gambut dapat dilakukan dengan kapur dolomit. Namun, cara itu membutuhkan biaya besar dan tenaga lebih banyak.

    Manajer Kampanye dan Advokasi Pantau Gambut Wahyu Perdana mengatakan arang adalah cara paling sederhana untuk menurunkan tingkat keasaman tanah.

    Jadi, itulah mengapa lahan gambut sering dibakar agar tingkat keasamannya berkurang oleh arang sisa pembakaran.

    Sumber: Antaranews.com 

     

  • Peran Pemulihan Lahan Gambut dalam Pencapaian Sasaran FOLU Net Sink 2030

    Peran Pemulihan Lahan Gambut dalam Pencapaian Sasaran FOLU Net Sink 2030

    ruangkotacom – Sektor swasta memiliki kewajiban untuk mendukung berbagai upaya pencapaian sasaran FOLU Net Sink 2030.

    Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 merupakan sebuah dokumen perencanaan yang menjabarkan target dan kebijakan serta langkah kerja untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca sampai dengan tahun 2030

    Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan dalam rangka pengurangan emisi Gas Rumah Kaca untuk mengendalikan perubahan iklim dengan program Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

    Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, Indonesia harus sudah mencapai net zero emission sektor kehutanan dan lahan pada tahun 2030 yang kemudian FOLU Net Sink 2030.

    Baca: Pemulihan lahan gambut oleh Belantara Foundation

    Sektor kehutanan dan lahan, diyakini menjadi sektor andalan Indonesia di dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

    Chief Sustainability Officer APP Group, Elim Sritaba dalam keterangan tertulis terkait Hari Lahan Basah Sedunia, mengatakan pemulihan ekosistem lahan gambut efektif mencapai sasaran FOLU Net Sink 2030.

    “Kami berkomitmen dalam menjalankan praktik-praktik bisnis yang berkelanjutan, sehingga target yang sudah ditetapkan Pemerintah Indonesia dapat dicapai dengan upaya bersama antara lain melalui program pemulihan lahan gambut,” ujarnya.

    Selain itu pihaknya juga terus mengupayakan pengurangan laju deforestasi dan degradasi lahan gambut, pengelolaan lahan gambut secara lestari serta pelestarian keanekaragaman hayati.

    Baca: Peran sektor kehutanan dalam penurunan emisi Indonesia

    Sebagai informasi, Hari Lahan Basah Sedunia atau World Wetlands Day diperingati pada tanggal 2 Februari setiap tahunnya.

    Hal ini diadopsi dari perjanjian internasional tentang perlindungan dan pelestarian lahan basah di seluruh dunia, atau lebih dikenal dengan Konvensi Ramsar.

    Perjanjian ini disepakati dan ditandatangani pada tanggal 2 Februari 1971 di Kota Ramsar, Iran. Sejauh ini, terdapat 172 negara di seluruh dunia yang menjadi anggota Konvensi Ramsar.

    Peringatan ini bertujuan untuk penyadartahuan (awareness) dan memberikan edukasi kepada masyarakat serta mendorong upaya pelestarian dan pemanfaatan ekosistem lahan basah secara bijaksana.

    Baca: Kemenkeu sebut sektor kehutanan jadi penyerap terbesar emisi karbon

    Hal ini dicapai elalui aksi nasional dan kerja sama internasional untuk mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan di seluruh dunia.

    Tema global Hari Lahan Basah Sedunia tahun 2024 adalah “Wetlands and Human Wellbeing”.

    Tema ini menyoroti dan mengajak bahwa akan pentingnya perlindungan dan pengelolaan ekosistem lahan basah secara lestari dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Lahan basah sendiri terbentuk saat air bertemu dengan tanah. Beberapa contoh dari lahan basah antara lain bakau, rawa-rawa, sungai, danau, delta, daerah dataran banjir, sawah dan terumbu karang serta lahan gambut.

     

  • Susahnya Memulihkan Lahan Gambut, Ini Enam Tanaman yang Direkomendasikan BRIN

    Susahnya Memulihkan Lahan Gambut, Ini Enam Tanaman yang Direkomendasikan BRIN

    7cloud.asia = Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) mencatat  50 persen dari total jutaan hektare lahan gambut Indonesia saat ini dalam kondisi rusak dan perlu dihijaukan.

    Namun, sering pemulihan kembali lahan gambut yang rusak terkendala keasaman tanahnya sehingga butuh jenis tanaman tertentu . 

    Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laode Alhamd menyebutkan ada enam jenis tumbuhan yang memiliki laju pertumbuhan terbaik dengan tingkat kematian rendah.

    Keenam jenis tumbuhan yang direkomendasikan tersebut adalah Acronychia porter, Eugenia clavatum, Calophyllum biflorum, Shorea teysmaniana, Lithocarpus leptogyne, dan Palaquium leiocapum.

    “Jenis-jenis tumbuhan tersebut melengkapi tumbuhan yang sudah dikenal dalam restorasi ekosistem gambut, seperti ramin, jelutung, punak, meranti rawa, balangeran, nyatoh, dan perepat,” kata Laode dalam keterangan di Jakarta, Jumat (8/3/2024).

    Baca: BRIN sebut pengolahan lahan gambut sering memicu kebakaran lahan

    Kepala Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi BRIN Anang Setiawan Achmadi mengatakan Indonesia adalah pemilik hutan rawa gambut tropis atau lebih dikenal dengan ekosistem gambut yang mencapai 13,4 juta hektare.

    Menurutnya, potensi itu menjadikan Indonesia sebagai negara dengan hutan gambut terluas di dunia.

    Ekosistem unik yang terbentuk secara alami sejak ribuan tahun lalu tersebut memegang peranan penting sebagai salah satu faktor pengendali perubahan iklim global, termasuk pengatur tata air, perosot karbon, dan penyimpan biodiversitas.

    “Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut berbasis riset dan inovasi sangat penting dan masih menjadi tantangan bersama, baik secara nasional maupun internasional,” ucap Anang.

    Baca: 13 juta hektare lahan gambut di Indonesia dalam kondisi rusak

    Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi BRIN Budi Hadi Narendra mengatakan upaya restorasi lahan gambut dengan fungsi lindung harus diusahakan melalui kegiatan pembasahan dan pemeliharaan kedalaman muka air tanah.

    “Selain itu, budidaya pertanian dapat diterapkan dengan menggunakan jenis-jenis tanaman adaptif,” ujarnya.

    Budi mengungkapkan bahwa pengelolaan pertanian secara intensif di lahan gambut akan menghasilkan nilai kerapatan gambut yang lebih tinggi. Namun, nilai porositas, kadar air total tanah, dan variabel konduktivitas hidrolik menjadi rendah.

    Kondisi itu menyebabkan degradasi sifat fisik dan hidrolik gambut yang dapat mengurangi fungsi gambut dalam menyimpan, menampung, dan mengalirkan air.

    Baca: Upaya Belantara Foundation memulihkan lahan gambut di Jambi

    “Berkurangnya fungsi ekosistem gambut dapat meningkatkan kerentanan terhadap bencana kekeringan hidrologis dan risiko kebakaran,” kata Budi.

    BRGM sendiri telah melakukan upaya restorasi lahan gambut seluas  1,3 juta hektare yang dilakukan dalam kurun 2016 hingga 2022 di tujuh provinsi Indonesia.

    Dari tahun 2016 hingga 2020, BRGM telah membasahi kembali lahan gambut rusak atau kering seluas 835.288 hektare.

    Kemudian tahun 2021 seluas 300.364 hektare, dilanjutkan tahun 2022 seluas 244.168 hektare, dan tahun 2023 saat ini sedang dalam proses perhitungan,” ujar Kepala Kelompok Kerja Kerjasama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat BRGM Didy Wurjanto.

    Jumlah itu,menurut Didi, telah melampaui target restorasi ekosistem gambut seluas 1,2 juta hektare sampai dengan 2024. 

    Sumber: Antaranews.com

  • Benarkah Program Food Estate di Lahan Gambut Mengulang Kesalahan Masa Lalu?

    Benarkah Program Food Estate di Lahan Gambut Mengulang Kesalahan Masa Lalu?

    7cloud.asia – Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, program food estate untuk mengatasi krisis pangan gagal total, sebagaimana program swasembada pangan zaman Suharto.

    Program food estates merupakan salah satu program unggulan yang menjadi visi misi pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Untuk menelusuri klaim Muhaimin soal food estate ini, The Conversation Indonesia menghubungi Riska Ayu Purnamasari, peneliti Innovation Center for Tropical Sciences (ICTS).

    Analisis: mengulang sejarah
    Riska membenarkan bahwa Proyek Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar, program food estate yang digagas oleh pemerintahan Orde Baru, gagal.

    Program yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 82 Tahun 1995 tersebut menempatkan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, sebagai lokasi pembukaan sawah baru seluas 3.000 hektare.

    Baca: Kegagalan program food estate bayangi pasangan Prabowo-Gibran 

    Namun, berselang tiga tahun, Presiden BJ Habibie membatalkan program tersebut.

    Sebab, hasil studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menyatakan bahwa program PLG Sejuta Hektare tidak sesuai dengan kondisi lahan gambut yang akan dikelola.

    Lahan pada kawasan bergambut tipis dengan ketebalan gambut kurang dari tiga meter dapat dimanfaatkan untuk kawasan fungsi budidaya kehutanan, pertanian, perikanan dan perkebunan.

    Namun, kawasan yang memiliki lahan basah dengan ketebalan gambut lebih dari tiga meter tidak bisa dimanfaatkan untuk budidaya pertanian karena berfungsi sebagai kawasan fungsi lindung untuk konservasi.

    Wilayah bekas PLG dibagi menjadi tiga zona fungsional: fungsi lindung ekosistem gambut seluas 885.517 hektare (ha). 

    Baca: Cak Imin dan Mahfud sebut food estate sebagai program gagal 

    Adapun fungsi budidaya ekosistem gambut seluas 497.133 ha, dan lahan seluas 87.619 ha yang berada di luar kawasan hidrologi gambut.

    Bagaimana dengan era pemerintah kini?

    Pengembangan food estate Kawasan Sentra Produksi Pangan yang digagas oleh Pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo di Provinsi Kalimantan Tengah pada 2020 sebagian berada pada kawasan bekas PLG tersebut

    Food estate ini difokuskan pada wilayah yang berada di luar fungsi lindung ekosistem gambut. Luasnya mencapai 2.310.457 ha, sekitar 743.793 ha berada di wilayah bekas PLG.

    Cakupan wilayah proyek tersebut melintasi empat wilayah administrasi yaitu Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Selatan, dan Kota Palangkaraya.

    Baca: Penyebab gagalnya program food estate

    Namun, data produksi tanaman pangan pada keempat wilayah tersebut menunjukkan tren penurunan.

    Produksi padi setara beras di Kabupaten Pulau Pisau pada 2022 adalah 51 ribu ton, pada tahun 2023 turun menjadi 46 ribu ton. Kabupaten Kapuas pada 2022 adalah 90 ribu ton, pada tahun 2023 turun menjadi 86 ribu ton.

    Kabupaten Barito Selatan pada 2022 adalah 3.6 ribu ton, pada tahun 2023 turun menjadi 3.5 ribu ton. Sedangkan yang mengalami peningkatan produksi hanya di Kota Palangka Raya yakni 14 ton pada 2022 menjadi 31 ton pada 2023.

    Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa program food estate di Kalimantan Tengah tidak efektif untuk meningkatkan produksi tanaman pangan khususnya komoditas padi.

    Adapun, peningkatan subsidi pupuk untuk petani yang kerap mengalami pemangkasan anggaran bisa mengerek produktivitas dan menjadi salah satu solusi krisis pangan.

    Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

  • Restorasi Gambut di Kalimantan Barat untuk Menjaga Sumber Plasma Nutfah

    Restorasi Gambut di Kalimantan Barat untuk Menjaga Sumber Plasma Nutfah

    7cloud.asia – Pembukaan lahan gambut yang tidak mengindahkan kaidah lingkungan membuat ancaman kerusakan berpeluang terus terjadi.

    Dari seluas 1,7 juta hektare (ha) areal gambut di Kalimantan Barat (Kalbar), 40 persen dalam kondisi rusak.

    Deputi III Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Myrna A Safitri mengatakan, salah satu ekosistem gambut yang menjadi fokus restorasi terdapat di Kabupaten Kubu Raya.

    Hal ini karena gambut di wilayah itu tidak hanya ada di desa-desa, namun juga di daerah perkotaan, dengan kedalaman yang bervariasi.

    Dalam catatan BRGM, ada 11 Kawasan Hutan Gambut (KHG), termasuk KHG Batu Ampar 1 dan 2, KHG Kuala Mandor, KHG Kubu, dan lainnya.

    Selain itu, terdapat 26 desa yang diberikan hak pengelolaan hutan desa (HPHD) melalui skema Perhutanan Sosial (PS) periode 2017 hingga 2019, tersebar di 6 kecamatan, dengan luas total 121.863 hektare.

    Baca: Pentingnya melestarikan kubah gambut sebagai antisipasi perubahan iklim

    Restorasi gambut di Kubu Raya menyasar 127.784 hektare yang mengalami degradasi. Faktor penyebabnya, termasuk alih fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit, kebakaran hutan, penebangan liar, dan kegiatan pertambangan yang merusak.

    Dampak degradasi gambut itu sudah dirasakan masyarakat, mulai dari terjadinya banjir saat musim hujan dan kabut asap akibat kebakaran gambut saat kemarau, yang melepas emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada krisis iklim.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalimantan Barat Adi Yani mengatakan peran penting lahan gambut sebagai pengendali ekosistem penting dijawab untuk menghindari bencana, seperti kebakaran hutan dan lahan serta banjir.

    Saat ini DLHK Kalimantan Barat bekerja sama dengan “The Center for International Forestry Research and World Agroforestry” (CIFOR-ICRAF) sedang mengidentifikasi isu-isu strategis dan mempersiapkan data pengelolaan fungsi ekosistem gambut dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Provinsi Kalimantan Barat.

    Kolaborasi ini akan menghasilkan dokumen RPPEG sebagai landasan dan dasar hukum untuk pengelolaan gambut yang efektif, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai dasar strategi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan.

    Dalam menangani isu ekonomi, ditekankan mengenai pentingnya memperhatikan perekonomian masyarakat di wilayah gambut serta menjaga prinsip pengelolaan gambut yang berkelanjutan.

    Baca: Enam jenis_tanaman yang direkomendasikan BRIN

    Keterlibatan pelaku usaha, terutama perusahaan perkebunan sawit dan tambang, juga menjadi fokus dalam pembuatan RPPEG.

    Mereka diminta untuk membuat dokumen yang mempertimbangkan kondisi gambut di area mereka dan berkolaborasi dengan masyarakat setempat.

    Koordinator Peat-IMPACT Kalimantan Barat, ICRAF Indonesia, Happy Hendrawan berharap kolaborasi para pihak ini dapat mendukung konservasi lahan gambut di Kalimantan Barat dengan efektif.

    Sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dan mengurangi risiko bencana lingkungan di masa mendatang.

    Pasalnya, keanekaragaman hayati yang hidup di lahan gambut merupakan sumber plasma nutfah yang dapat digunakan untuk memperbaiki sifat-sifat varietas atau jenis flora dan fauna komersial.

    Dari lahan gambut diperoleh komoditas yang tahan penyakit, berproduksi tinggi atau sifat-sifat menguntungkan lainnya.

    Baca: BRIN sebut pengolahan lahan gambut sering memicu kebakaran lahan

    Dosen Prodi Budidaya Tanaman Perkebunan Politeknik Negeri Pontianak Tri Tiana Ahmadi Putri mengatakan sifatnya yang unik menjadikan gambut merupakan habitat unik bagi kehidupan beraneka macam flora dan fauna.

    Beberapa jenis tumbuhan yang teridentifikasi hidup dengan baik di lahan gambut, sehingga jika lahan ini mengalami kerusakan, dunia akan kehilangan beraneka macam jenis flora, antara lain jelutung (Dyera custulata), ramin (Gonystylus bancanus), dan meranti (Shorea sp.).

    Juga, kempas (Koompassia malaccensis), punak (Tetramerista glabra), perepat (Combretocarpus royundatus), pulai rawa (Alstonia pneumatophora), terentang (Campnosperma sp.), bungur (Lagestroemia spesiosa) dan nyatoh (Palaquium sp).

    Sementara satwa langka pada habitat ini, antara lain buaya sinyulong (Tomistoma schlegelii), beruang madu (Helarctos malayanus), tapir (Tapirus indicus), mentok rimba (Cairina scutulata).

    Dan juga bangau tongtong (Leptoptilos javanicus), yang merupakan salah satu spesies burung air yang dilindungi, dan terdaftar dalam Appendix 1 CITES, serta masuk dalam kategori Vulnerable dalam Red Databook IUCN.

    Plasma nutfah ini memiliki nilai dan peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus memastikan keberlanjutan ekosistem gambut.

    Baca: Program food estate di lahan gambut mengulang kesalahan masa lalu

    Gambut juga berperan sebagai penjaga iklim global, di mana perubahan iklim merupakan fenomena global yang ditandai dengan berubahnya suhu dan distribusi curah hujan.

    Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Florentinus Anum mengatakan sejumlah plasma nutfah yang dikembangkan untuk mendukung pendapatan masyarakat yang mengelola lahan gambut, antara lain jenis padi dan umbi-umbian.

    Seluas 600 ribu hektare areal gambut di Kalbar layak dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar ekosistem gambut, dengan menanam padi dan berbagai jenis tanaman hortikultura.

    Dinas itu terus mengembangkan bibit tanaman yang sesuai untuk ditanam di lahan gambut, guna menghindari pembakaran lahan.

    Saat ini, tanaman, seperti lidah buaya, pepaya, dan beberapa jenis umbi-umbian, sudah terbukti cocok untuk ditanam di lahan gambut.

    Tanaman umbi-umbian, seperti singkong sedang dikembangkan di Kabupaten Kapuas Hulu, dengan perkiraan hasil 20 hingga 30 kilogram per pohon, pada umur tanaman delapan bulan.

    Penanaman singkong di lahan gambut itu diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mencegah pembakaran lahan di masa yang akan datang.

    Sumber:Antaranews.com

     

  • Pentingnya Lestarikan Kubah Gambut di Kalimantan sebagai Antisipasi Perubahan Iklim

    Pentingnya Lestarikan Kubah Gambut di Kalimantan sebagai Antisipasi Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Pulau Kalimantan dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia, karena keberadaan hutan tropis yang dimilikinya.

    Selain itu, Pulau Kalimantan juga terdapat ekosistem yang memainkan peran vital dalam menjaga dan mengendalikan keseimbangan habitat lahan basah, bernama kubah gambut.

    Kubah gambut adalah areal kesatuan hidrologis gambut yang mempunyai topografi atau relief yang lebih tinggi dari wilayah sekitarnya, sehingga secara alami mempunyai kemampuan menyerap dan menyimpan air lebih banyak.

    Kubah gambut masuk dalam kawasan lindung yang memainkan peran luar biasa dalam menyerap air hujan, mencegah banjir, bahkan menyimpan karbon,

    Dengan kondisi ini, kubah gambut mampu menyuplai air pada wilayah sekitarnya, sekaligus mengurangi jejak gas rumah kaca yang mempengaruhi iklim global.

    Baca: Susahnya memulihkan lahan gambut ini jenis tanaman rekomendasi BRIN

    Dilansir Antaranewscom, Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat, Rossie Wiedya Nusantara keberadaan kubah gambut harus dijaga kelestariannya.

    Ia menilai perlindungan kubah gambut masih butuh keseriusan para pihak untuk pengelolaan, mengingat peran pentingnya dalam ekosistem.

    “Melindungi kubah gambut adalah kewajiban karena jika tanah gambut rusak maka bukan tanahnya saja yang rusak tapi juga keseluruhan lingkungannya,” katanya di Pontianak, akhir pekan lalu.

    Di Provinsi Kalimantan Barat, luas lahan gambut mencapai 1,79 juta hektare dan salah satu areal gambut terluas terdapat di Kabupaten Kubu Raya yang mencapai 202 ribu hektare.

    Ekosistem itu menjadi tempat tinggal bagi beragam flora dan fauna unik yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Sejumlah kawasan itu juga telah dimanfaatkan warga untuk lahan budi daya pertanian.

    Baca: BRIN sebut pengolahan lahan gambut sering memicu kebakaran lahan

    Sebagai ekosistem unik, namun rapuh, peran kubah gambut sebagai pengatur hidrologi dapat terganggu bila mengalami kondisi drainase yang berlebihan.

    Pasalnya, kubah gambut memiliki sifat kering tak balik, porositas yang tinggi, dan daya hantar vertikal yang rendah.

    Gambut yang telah mengalami kekeringan sampai batas kering tak balik akan memiliki bobot isi yang sangat ringan, sehingga mudah hanyut terbawa air hujan.

    Struktur gambut lepas-lepas, seperti lembaran serasah, mudah terbakar, sulit menyerap air kembali, dan sulit ditanami kembali.

    Lahan gambut yang mengalami kerusakan ini bisa terkena api, maka dampaknya sangat luas karena sangat mudah terbakar.

    “Kebakaran gambut terakhir tahun 2021 mencapai 13 ribu hektare, karena itu restorasi sangat penting untuk mencegah bencana lebih besar,” katanya.

    Baca: Kebakaran lahan pada 2023 sangat parah tunjukkan lemahnya antisipasi

  • Berita Terpopuler Pekan Ini: Dari Restorasi Lahan Gambut hingga Gelombang Panas

    Berita Terpopuler Pekan Ini: Dari Restorasi Lahan Gambut hingga Gelombang Panas

    7cloud.asia – Artikel mengenai restorasi lahan gambut di Kalimantan Barat menjadi berita yang paling banyak dibaca atau berita terpopuler pekan ini di 7cloud.asia.

    Artikel tentang 8 kota pilihan untuk menghabiskan masa pensiuan juga kembali
    masuk dalam daftar berita terpopuler pekan ini di 7cloud.asia, bersama sejumlah berita seputar kehidupan masyarakat kota lainnya.

    Berikut daftar 5 berita terpopuler pekan ini selengkapnya  

    1. Restorasi gambut di Kalimantan Barat

    Pembukaan lahan gambut yang tidak mengindahkan kaidah lingkungan membuat ancaman kerusakan berpeluang terus terjadi.

    Dari seluas 1,7 juta hektare (ha) areal gambut di Kalimantan Barat (Kalbar), 40 persen dalam kondisi rusak.

    Deputi III Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Myrna A Safitri mengatakan, salah satu ekosistem gambut yang menjadi fokus restorasi terdapat di Kabupaten Kubu Raya.

    Baca berita selengkapnya di sini

    2. Kota pilihan untuk menghabiskan masa pensiun

    Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk memilih kota untuk habiskan masa pensiun

    Faktor-faktor tersebut antara lain kedekatan lokasi, kelengkapan infrastruktur, biaya hidup, serta kondisi lingkungan yang tenang.

    Jika sebuah kota memenuhi kriteria di atas, maka bisa dipastikan kota tersebut menjadi tempat yang nyaman menghabiskan masa pensiun.

    Baca berita selengkapnya di sini

    3. 17 Tahun Aksi Kamisan

    Ada yang istimewa salam Aksi Kamisan pada Kamis (18/1/2024) lalu. Jumlah peserta lebih banyak dan pakaian yang dikenakan seragam, berwarna hitam.

    Ya, hari itu Aksi Kamisan telah berlangsung 17 tahun, Dan selama itu keluarga korban penghilangan paksa setia menunggu jawaban dari Negara, di mana keluarga mereka berada.

    Aksi Kamisan adalah cara keluarga korban penghilangan paksa mencari keadilan. Setiap Kamis, para demonstran menuntut keadilan bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

    Baca berita selengkapnya di sini

    4. Tentang profesi pramusapa

    Pramusapa, demikian profesi ini dinamakan. Pramusapa ini bertugas untuk melayani penumpang prioritas TransJakarta ataupun commuterline.

    Saya menemukan pramusapa pertama kali saat melintas di jembatan penyeberangan yang menghubungkan halte TransJakarta Velbak dengan Stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

    Pada Rabu (20/9/2023) malam saya kembali menemukan pramusapa itu. Pramusapa bernama Raka Novan sedang memandu dua orang disabilitas netra, Dadan dan rekannya, dari Halte TransJakarta Velbak menuju Stasiun Kebayoran.

    Baca berita selengkapnya di sini

    5. Potensi gelombang panas di Indonesia

    Gelombang panas atau heatwave melanda sejumlah negara di Asia Tenggara dan Selatan. Suhu udara hampir mencapai 45 derat celsius. Namun, wilayah Indonesia dipastikan tidak akan mengalaminya.

    Penegasan ini disampaikan oleh Deputi Meteorologi pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Guswanto.

    “Jika ditinjau secara karakteristik fenomena, maupun secara indikator statistik pengamatan suhu kita tidak termasuk ke dalam kategori heatwave, karena tidak memenuhi persyaratan sebagai gelombang panas,” jelas Guswanto

    Baca berita selengkapnya di sini 

  • Beragam Upaya untuk Memulihkan Hutan Rawa Gambut yang Terdegradasi

    Beragam Upaya untuk Memulihkan Hutan Rawa Gambut yang Terdegradasi

    7cloud.asia – Ekosistem hutan rawa gambut di Indonesia merupakan salah satu aset penting yang menyimpan keanekaragaman hayati sekaligus berperan krusial dalam keseimbangan ekologi, ekonomi, dan sosial.

    Dengan luas mencapai 13,43 juta hektare dan menyimpan sekitar 57,4 gigaton karbon—setara dengan 65 persen cadangan karbon gambut tropis dunia—ekosistem hutan rawa gambut memiliki karakter biofisik dan kimia unik yang membentuk sistem tanah dan air saling terhubung.

    Namun, tekanan terhadap hutan rawa gambut terus meningkat seiring pertumbuhan populasi sebesar 1,13 persen per tahun yang memicu kebutuhan lahan untuk pangan, sandang, dan papan. Akibatnya, banyak kawasan gambut mengalami degradasi serius.

    Peneliti Ahli Utama dari Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi (PREE) BRIN, I Wayan Susi Dharmawan, menegaskan perlunya restorasi intensif untuk mengatasi kondisi kritis tersebut.

    “Pendekatan yang tepat dalam restorasi hutan rawa gambut tidak hanya memulihkan fungsi ekosistem, tetapi juga dapat menghasilkan tegakan tanaman produktif, sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem yang mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sekitar,” ujarnya dalam Webinar Jamming Session ke-24, Kamis (19/12/2024).

    Webinar ini diinisiasi oleh Kelompok Riset (Kelris) Pengelolaan Gambut dari PREE BRIN, dengan tema “Pengelolaan Vegetasi Adaptif Lahan Gambut untuk Memulihkan Hutan Rawa Gambut Terdegradasi.”

    Baca: Indonesia masuk salah satu negara dengan lahan gambut terluas di dunia

    Diskusi berfokus pada pendekatan berbasis vegetasi adaptif, yang dinilai sesuai dengan karakteristik lahan gambut, seperti ketebalan gambut, karakter kimia, dan tinggi muka air.

    Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan hutan gambut terdegradasi sekaligus menjaga fungsinya sebagai penyangga kehidupan.

    Kepala Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi (PREE) BRIN, Asep Hidayat, mengemukakan pentingnya pengelolaan vegetasi adaptif dalam upaya restorasi hutan rawa gambut yang terdegradasi.

    Ia menyebutkan bahwa pengelolaan lahan gambut merupakan isu strategis yang relevan di tingkat nasional dan global.

    “Ekosistem gambut tidak hanya menjadi penyimpan karbon terbesar, tetapi juga habitat penting bagi flora, fauna, dan mikroorganisme, serta penopang kehidupan masyarakat sekitar.

    Namun, aktivitas pemanfaatan sumber daya hutan yang berlebihan dan tidak berkelanjutan telah menyebabkan kerusakan signifikan pada hutan rawa gambut di Indonesia,” jelasnya.

    Baca: Upaya restorasi lahan gambut di Kalimantan Barat

    Asep menekankan bahwa upaya pemulihan harus menjadi prioritas. BRIN memandang pengembangan pengelolaan vegetasi adaptif sebagai langkah penting untuk memperbaiki lahan gambut yang terdegradasi.

    Pendekatan ini sangat krusial untuk melindungi keseimbangan ekosistem, yang vital bagi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat.

    Ia juga mengungkapkan bahwa pada 2025, PREE BRIN akan meluncurkan pembangunan Kebun Raya Gambut dengan konsep CBSC (Climate, Biodiversity, Social Economy Combined).

    “Konsep ini mengintegrasikan empat pilar penting sebagai langkah pemulihan komprehensif untuk hutan rawa gambut yang terdegradasi. Di kebun raya ini, akan ada stasiun riset dengan sensor canggih yang memungkinkan pengumpulan data secara real-time dan dapat diakses oleh peneliti dari berbagai pihak,” papar Asep.

    Inisiatif ini diharapkan menjadi platform kolaborasi antara peneliti dan berbagai lembaga untuk menemukan solusi terbaik dalam mengelola vegetasi adaptif.

    “Melalui pendekatan ini, kami berkomitmen untuk terus memulihkan ekosistem hutan rawa gambut yang terdegradasi di Indonesia,” tutup Asep.

    Baca: Susahnya memulihkan lahan gambut yang rusak

    Sementara itu Peneliti Ahli Madya di Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi (PREE) BRIN, Hengki Siahaa, menyampaikan bahwa sebagian besar lahan gambut di Indonesia mengalami degradasi akibat pengelolaan yang tidak tepat, seperti drainase tanpa perencanaan, penebangan liar, dan konversi lahan masif.

    “Akibatnya, gambut menjadi kering dan rentan terbakar. Kebakaran berulang menghambat regenerasi alami, memperlambat pertumbuhan vegetasi pohon, dan merusak benih di tanah, sehingga lahan didominasi rumput dan tanaman pakis,“ jelasnya.

    Hengki menyoroti pentingnya vegetasi adaptif dalam restorasi lahan gambut terdegradasi.

    Vegetasi adaptif dinilai mampu meningkatkan biodiversitas dengan menciptakan habitat bagi berbagai organisme dan mendiversifikasi penutup tanah melalui konsep agroforestry.

    Selain itu, vegetasi adaptif menunjukkan pertumbuhan lebih baik dibandingkan regenerasi alami, meningkatkan kualitas tanah dengan siklus hara yang lebih efisien, serta menyerap logam berat dan polutan.

    “Tanaman adaptif juga berkontribusi menaikkan muka air tanah, mendukung proses rewetting melalui sekat kanal, dan memperbaiki mikroklimat dengan kanopi yang mengurangi radiasi matahari, menurunkan suhu, serta meningkatkan kelembaban tanah dan udara,“ ujar Hengki.

    Hengki memaparkan salah satu model vegetasi adaptif yakni melalui pendekatan paludikultur dan agroforestry.

  • Mengapa Pengelolaan Lahan Gambut Jadi Isu Lingkungan Strategis di Tingkat Nasional dan Global

    Mengapa Pengelolaan Lahan Gambut Jadi Isu Lingkungan Strategis di Tingkat Nasional dan Global

    7cloud.asia – Peneliti Ahli Utama dari Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi (PREE) BRIN, I Wayan Susi Dharmawan, menegaskan perlunya restorasi intensif untuk mengatasi lahan gambut yang berada dalam kondisi kritis.

    Hal ini dia ungkapkan dalam webinar bertema “Pengelolaan Vegetasi Adaptif Lahan Gambut untuk Memulihkan Hutan Rawa Gambut Terdegradasi.” diinisiasi oleh Kelompok Riset (Kelris) Pengelolaan Gambut dari PREE BRIN, pada 19 Desember 2024.

    Webinar ini mendiskusikan pendekatan berbasis vegetasi adaptif, yang dinilai sesuai dengan karakteristik lahan gambut, seperti ketebalan gambut, karakter kimia, dan tinggi muka air.

    “Pendekatan yang tepat dalam restorasi hutan rawa gambut tidak hanya memulihkan fungsi ekosistem, tetapi juga dapat menghasilkan tegakan tanaman produktif, sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem yang mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sekitar,” ujarnya.

    Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan hutan gambut terdegradasi sekaligus menjaga fungsinya sebagai penyangga kehidupan.

    Kepala Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi (PREE) BRIN, Asep Hidayat, mengemukakan pentingnya pengelolaan vegetasi adaptif dalam upaya restorasi hutan rawa gambut yang terdegradasi.

    Baca: Upaya untuk memulihkan hutan rawa gambut yang terdegradasi

    Ia menyebutkan bahwa pengelolaan lahan gambut merupakan isu strategis yang relevan di tingkat nasional dan global.

    “Ekosistem gambut tidak hanya menjadi penyimpan karbon terbesar, tetapi juga habitat penting bagi flora, fauna, dan mikroorganisme, serta penopang kehidupan masyarakat sekitar.

    Namun, aktivitas pemanfaatan sumber daya hutan yang berlebihan dan tidak berkelanjutan telah menyebabkan kerusakan signifikan pada hutan rawa gambut di Indonesia,” jelasnya.

    Asep menekankan bahwa upaya pemulihan harus menjadi prioritas. BRIN memandang pengembangan pengelolaan vegetasi adaptif sebagai langkah penting untuk memperbaiki lahan gambut yang terdegradasi.

    Pendekatan ini sangat krusial untuk melindungi keseimbangan ekosistem, yang vital bagi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat.

    Ia juga mengungkapkan bahwa pada 2025, PREE BRIN akan meluncurkan pembangunan Kebun Raya Gambut dengan konsep CBSC (Climate, Biodiversity, Social Economy Combined).

    Baca: Restorasi hutan rawa gambut selamatkan kekayaan plasma nutfah

    “Konsep ini mengintegrasikan empat pilar penting sebagai langkah pemulihan komprehensif untuk hutan rawa gambut yang terdegradasi. Di kebun raya ini, akan ada stasiun riset dengan sensor canggih yang memungkinkan pengumpulan data secara real-time dan dapat diakses oleh peneliti dari berbagai pihak,” papar Asep.

    Inisiatif ini diharapkan menjadi platform kolaborasi antara peneliti dan berbagai lembaga untuk menemukan solusi terbaik dalam mengelola vegetasi adaptif.

    “Melalui pendekatan ini, kami berkomitmen untuk terus memulihkan ekosistem hutan rawa gambut yang terdegradasi di Indonesia,” tutup Asep.

    Sementara itu Peneliti Ahli Madya di Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi (PREE) BRIN, Hengki Siahaa, menyampaikan bahwa sebagian besar lahan gambut di Indonesia mengalami degradasi akibat pengelolaan yang tidak tepat, seperti drainase tanpa perencanaan, penebangan liar, dan konversi lahan masif.

    “Akibatnya, gambut menjadi kering dan rentan terbakar. Kebakaran berulang menghambat regenerasi alami, memperlambat pertumbuhan vegetasi pohon, dan merusak benih di tanah, sehingga lahan didominasi rumput dan tanaman pakis,“ jelasnya.

    Hengki menyoroti pentingnya vegetasi adaptif dalam restorasi lahan gambut terdegradasi.

    Baca: 13 juta hektare lahan gambut dalam kondisi kritis

    Vegetasi adaptif dinilai mampu meningkatkan biodiversitas dengan menciptakan habitat bagi berbagai organisme dan mendiversifikasi penutup tanah melalui konsep agroforestry.

    Selain itu, vegetasi adaptif menunjukkan pertumbuhan lebih baik dibandingkan regenerasi alami, meningkatkan kualitas tanah dengan siklus hara yang lebih efisien, serta menyerap logam berat dan polutan.

    “Tanaman adaptif juga berkontribusi menaikkan muka air tanah, mendukung proses rewetting melalui sekat kanal, dan memperbaiki mikroklimat dengan kanopi yang mengurangi radiasi matahari, menurunkan suhu, serta meningkatkan kelembaban tanah dan udara,“ ujar Hengki.

    Hengki memaparkan salah satu model vegetasi adaptif yakni melalui pendekatan paludikultur dan agroforestry.

    Paludikultur adalah teknik budidaya di lahan basah yang mempertahankan muka air tanah.
    Sedangkan konsep agroforestry, lanjutnya, menggabungkan penanaman pohon dan tanaman pertanian untuk pemanfaatan ruang tumbuh yang efisien serta diversifikasi pendapatan.

    Baca: Indonesia termasuk negara dengan lahan gambut terluas

    Dari model-model yang telah disebutkan, diharapkan diperoleh data dan strategi yang mendukung pengelolaan gambut berkelanjutan.

    Hengki menambahkan, pengembangan paludikultur yang produktif juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan diversifikasi pendapatan melalui pemanfaatan ruang tumbuh yang optimal.

    Teknologi adaptif seperti sistem surjan, amelioran, dan polybag dapat diterapkan untuk mencegah genangan yang merugikan tanaman.

    Model vegetasi adaptif ini, menurut Hengki, merupakan pendekatan strategis untuk revegetasi lahan gambut terdegradasi, yang tidak hanya memperbaiki kualitas ekosistem,

    “Tetapi juga mendukung keanekaragaman hayati, menjaga muka air tanah, memperbaiki iklim mikro, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal,” pungkas Hengki.

  • Sistem Pertanian Handil: Kearifan Lokal Suku Dayak Ngaju Kelola Lahan Gambut

    Sistem Pertanian Handil: Kearifan Lokal Suku Dayak Ngaju Kelola Lahan Gambut

    7cloud.asia – Di wilayah bantaran Sungai Kahayan, Kalimantan Tengah, masyarakat suku Dayak Ngaju pernah berjaya dengan sistem pertanian lokal berbasis “handil”.

    Handil adalah sebutan penduduk suku Dayak Ngaju untuk anak-anak sungai buatan yang menghubungkan Sungai Kahayan dengan lahan gambut desa.

    Secara harfiah, handil berarti parit atau saluran air. Namun, bagi masyarakat suku Dayak Ngaju, handil tak hanya berfungsi fisik, tapi juga mencerminkan sistem kepemilikan dan pengelolaan lahan bersama yang diwariskan turun-temurun.

    Handil menjadi penyangga ekosistem gambut serta fondasi ketahanan pangan masyarakat suku Dayak Ngaju.

    Dengan saluran ini, warga bisa mengatur aliran air untuk mencegah kekeringan dan kebakaran lahan, sekaligus memastikan suplai air untuk pertanian dan kebutuhan sehari-hari. Riset yang penulis lakukan menunjukkan, saat sistem handil masih berjaya, masyarakat bahkan bisa swasembada beras.

    “Saat tanah-tanah di handil masih bisa ditanami padi, saya tidak pernah beli beras mungkin selama lima puluh tahun,” ujar Ambronsyah (75 tahun), Ketua Handil Kakawang di Desa Gohong, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, saat menceritakan pengalaman pertanian handilnya yang masih berjaya sekitar awal 1980-an.

    Namun, masa keemasan itu perlahan sirna saat pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Suharto memulai Proyek Lahan Gambut (PLG) 1995 dan kebakaran hebat pada 2014.

    Pada 2015, alih-alih memulihkan pertanian handil, pemerintah justru menerbitkan regulasi yang melarang total pembakaran lahan gambut. Padahal, pertanian lahan handil dilakukan di tanah mineral dan bergantung pada praktik tebas-bakar.

    Baca: Pengelolaan lahan gambut jadi isu lingkungan yang strategis 

    Sampai sekarang, berbagai program pemulihan lahan gambut yang dilakukan pemerintah belum berhasil menghidupkan kembali fungsi handil.

    Sejarah sistem handil
    Handil dikelola oleh keluarga atau kelompok adat tertentu dan memiliki struktur yang ajek. Ada ketua, kepala lapangan, dan pengurus teknis.

    Pengurus handil akan menentukan siapa yang berhak mengakses dan mengelola tanah, tapi mereka tidak bisa mengalihkan kepemilikan. Pengelolaan handil berpedoman pada aturan adat yang disepakati bersama.

    Pembagian tanah handil tidak semata-mata berdasarkan hubungan darah, tapi juga kemampuan mengelola. Semua dilakukan melalui musyawarah.

    Uniknya, batas lahan hanya ditentukan dari lebarnya saja. Sementara panjang lahan tidak dibatasi. Penerima lahan bebas menentukan sejauh mana lahan yang mereka sanggup kelola. Batas kepemilikan antarlahan biasanya ditandai dengan parit-parit kecil.

    Jarak antara dua kanal sekitar 400 meter. Setiap kanal handil biasanya bisa melayani sekitar 40 hektare lahan atau 2–4 kilometer dari tepi sungai.

    Semakin panjang lahan yang ingin digarap, makin banyak akses saluran air yang dibutuhkan. Oleh karena itu, hanya mereka yang punya modal besar yang mampu membuka lahan lebih luas.

    Meski begitu, masyarakat lebih mengandalkan modal sosial seperti gotong royong ketimbang kekuatan finansial.

    Baca: Indonesia masuk empat besar negara dengan lahan gambut terluas

    Tidak semua lahan handil bisa ditanami. Lahan produktif hanya berada di pematang, ditandai dengan tumbuhnya pohon mahang (Macaranga triloba).

    Sementara lahan berair yang tidak bisa ditanami (disebut baruh) biasanya ditumbuhi pohon galam (Melaleuca leucadendron).

    Masyarakat mengelola lahan handil bersama-sama. Menjelang musim tanam padi sekitar Agustus atau September, mereka menjalankan tradisi tebas-tebang-bakar, yakni membersihkan lahan dari semak dan tanaman dengan cara menebas/menebang lalu membakarnya.

    Cara ini cocok di tanah Kalimantan karena abu hasil bakaran bisa menyuburkan dan menyeimbangkan keasaman tanah hutan hujan tropis.

    Warga juga bersama-sama mengontrol proses pembakaran, baik dari sisi teknis (seperti membuat batas bakar, menyediakan pompa air, memperhitungkan cuaca dan arah angin), maupun sosial (semua warga terlibat, ada tanggung jawab dan sanksi jika lalai, serta ada ritual minta izin ke leluhur dan alam sebelum membuka lahan).

    Setelah itu, penanaman dilakukan dengan teknik menugal (membuat lubang tanam satu per satu) secara gotong royong oleh para anggota handil.

    Untuk mencegah gagal panen akibat hama seperti burung pipit, mereka sengaja menanam padi dalam jumlah besar (sekitar 100 hektare) dan menyisihkan sebagian (sekitar 20 persen) hasil panen untuk dimakan burung.

    Akhir kejayaan
    Pada 1995, Proyek Lahan Gambut (PLG) Suharto mengubah sejuta hektare lahan gambut dan rawa di Kalimantan Tengah menjadi lahan pertanian demi mencapai swasembada beras.

    Namun, proyek ini gagal total. Alih-alih panen raya padi, PLG justru merusak ekosistem gambut. Lahan yang mengering menjadi sangat rentan terbakar.

    Pada 2014, kebakaran besar melanda Kalimantan Tengah seiring masifnya pembalakan liar. Setahun setelah tragedi itu, pemerintah menerbitkan peraturan larangan total membakar lahan. Kebijakan ini menyamaratakan larangan tebas-bakar terkendali dengan pembakaran liar.

    Imbasnya, sistem pangan tradisional berbasis handil mati, benih unggul lokal hilang, dan rantai produksi pangan lokal habis sudah. Kini, masyarakat terpaksa bergantung pada pasokan beras dari luar daerah.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Budiyanto Dwi Prasetyo (Peneliti Sosiologi Lingkungan pada Pusat Riset Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN)