ruangkota

Tag: gerindra

  • Partai Gerindra Siap Dukung Kaesang Pangarep Menjadi Balon Walikota Depok

    Partai Gerindra Siap Dukung Kaesang Pangarep Menjadi Balon Walikota Depok

    7cloud.asia – Dukungan untuk putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep untuk maju menjadi walikota Depok, Jawa Barat terus mengalir.

    Kali ini, dukungan untuk Kaesang Pangarep untuk maju menjadi calon walikota Depok datang dari Partai Gerindra.

    Tak tanggung-tanggung pernyataan dukungan Gerindra untuk Kaesang Pangarep disampaikan langsung Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. 

    Baca: Kaesang Pangarep siap jadi Depok pertama

    Ahmad Muzani mengungkapkan dukungan untuk Kaesang Pangarep saat ditemui wartawan di sela  konsolidasi kader Partai Gerindra Kota Depok, Minggu (9/7/2023).

    Muzani mengatakan jika aspirasi untuk memajukan Kaesang Pangarep memang berasal dari warga Depok dan Kaesang bersedia untuk maju, maka Gerindra akan mendukung.

    Dirinya menambahkan, rencana Kaesang Pangarep untuk maju di pilkada Depok tidak perlu ditolak dengan alasan umur ataupun pengalaman.

    Baca: Gibran raih dukungan terbanyak jadi balon gubernur DKI Jakarta 

    Muzani mengakui kehendak dan keinginan warga Depok agar Kaesang Pangarep  menjadi calon walikota Depok sangat kuat.  

    Muzani menambahkan, karena alasan itu maka jika Kaesang Pangarep bersedia maju menjadi balon walikota Depok, maka Gerindra siap memberikan dukungan. 

    “Jika aspirasi itu berasal dari warga Depok dan Kaesang Pangarep bersedia untuk maju maka Gerindra akan medukung beliau menjadi calon Wali Kota Depok,” kata Muzani sebagaimana dikutip Kompas TV.

    Baca: Bagaimana harusnya Jokowi bersikap di Pemilu 2024

    Walau demikian, Muzani menjelaskan pihak Gerindra belum ada komunikasi langsung dengan Kaesang Pangarep. 

    “Belum ada komunikasi. Tapi biarlah proses ini berjalan alamiah,” sambung Muzani. 

    Pemunculan nama Kaesang Pangarep menjadi calon wali kota Depok pertama kali dilontarkan oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. 

    Baca: PSI sebut pencalonan Kaesang Pangarep mendapat dukungan warga dan partai politik

    Salah satu alasan PSI mengajukan nama Kaesang Pangarep adalah kota Depok butuh perubahan, setelah hampir 4 periode dipimpin oleh Partai Keadilan Sejahtera. 

    PSI menyebut, pencalonan Kaesang Pangarep mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk partai politik. 

    Untuk menggolkan pencalonan Kaesang Pangarep, PSI memang tidak bisa maju sendirian. PSI harus merangkul partai politik lain agar memenuhi syarat minimum yakni didukung 20 persen suara sah di Pemilu. 

    Baca: Program PAN untuk gaet pemilih muda

     

  • Beri Uang Rp 1 Miliar ke Korban Penculikan 98, Partai Gerindra Dianggap Tiru Cara Orba

    Beri Uang Rp 1 Miliar ke Korban Penculikan 98, Partai Gerindra Dianggap Tiru Cara Orba

    7cloud.asia – Cara yang digunakan oleh Partai Gerindra dengan memberikan “uang damai” kepada para korban penculikan dan keluarganya merupakan cara orde baru dalam menangani kasus pelanggaran HAM.

    “Kami melihat itu jalan yang dipakai seperti kasus pelanggaran HAM lainnya masa orde baru. Seperti kasus Tanjung Priok, Talangsari. Mereka mengadakan islah ya. Menyantuni keluarga korban sebagai upaya agar keluarga korban tidak mengungkit-ungkit persoalan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan HAM tersebut,” jelas juru bicara Komite Perjuangan Rakyat (Kompera), Petrus Haryanto dalam podcastnya di youtube.  

    Menurut Petrus, cara yang dilakukan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dengan melakukan pertemuan tertutup bersama para korban penculikan aktivis dan keluarga korban di Hotel Fairmont sangat tidak etis dan licik.

    Baca: Aktivis HAM kecam Prabowo anggap enteng kasus pelanggaran HAM

    Dalam pertemuan tersebut, para korban penculikan dan keluarga korban yang hadir masing-masing menerima “uang damai” sebesar Rp 1 miliar.

    Hal ini, lanjut Petrus, berdasarkan pengakuan para korban dan keluarga korban yang hadir. Seperti Fitri Nganthi Wani, anak Wiji Thukul yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengaku menerima uang Rp 1 miliar dari Prabowo.

    Demikian juga pengakuan dari Paian Siahaan, ayah Ucok Siahaan korban penculikan aktivis 98. Dia mengaku hadir dalam pertemuan tersebut dan menerima “uang damai” sebesar Rp 1 miliar.

    Meski demikian, Petrus memastikan perjuangannya bersama para korban pelanggaran HAM lainnya tak akan berhenti.

    Baca: Keterbatasan fisik Petrus Haryanto tak lunturkan semangatnya perjuangkan HAM

    “Tidak menghentikan langkah kami untuk terus bergerak mencari mereka yang hilang. Karena nggak bisa diselesaikan dengan jalan uang damai,” katanya.

    Aktivis yang pernah mendekam di LP Cipinang bersama Budiman Sujatmiko ini memaparkan bahwa kasus pelanggaran HAM berat seperti ini harus diusut tuntas.

    “Masa publik mau membiarkan persolana ini lewat begitu saja. Ini orang yang diculik bukan ayam yang diculik. Ini orang diculik, tidak dikembalikan sampai hari ini tetapi oke-oke saja, selesai saja dengan cara seperti itu,” paparnya.

    “Ini persoalan pelanggaran HAM berat bahkan PBB menyebut ini kejahatan serius, kejahatan kemanusiaan. Apalagi selama diculik tersebut, para korban mendapatkan penyiksaan,” lanjutnya lagi.

    Karena itu, tidak ada alasan untuk tidak mengusut kasus penculikan aktivis Mei 98 ini.

    Baca: Suciwati kecewa pembunuhan suaminya tak diusut tuntas

    Apalagi dalam pasal 46 UU 26/2000 jelas menyatakan, “Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa.”

    Dengan tidak berlakunya ketentuan tersebut, maka kasus penghilangan paksa aktivis 1997 dan 1998 tetap dapat diproses dan diadili.

    Anggota keluarga korban penghilangan paksa dan Gerakan HAM masih tetap relevan untuk terus menuntut tanggung jawab Jokowi dan Prabowo melalui pembentukan pengadilan ad hoc HAM.

    Mencari kejelasan nasib dan keberadaan aktivis yang hilang, memulihkan hak-hak para korban, dan meratifikasi Konvensi PBB Tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, sesuai empat rekomendasi DPR RI tahun 2009

     

  • Dasco: Langkah DPRD Pati Bentuk Pansus untuk Memakzulkan Bupati Sudewo Sudah Tepat

    Dasco: Langkah DPRD Pati Bentuk Pansus untuk Memakzulkan Bupati Sudewo Sudah Tepat

    7cloud.asia – Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyebut langkah yang diambil DPRD Pati menggulirkan hak angket dan membentuk panitia khusus (pansus) untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo, sudah tepat.

    “Ya kita lihat kan sudah dilakukan proses-proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan oleh DPRD Pati,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Dasco yang juga Wakil Ketua DPR itu menjelaskan, pihaknya menghormati proses sesuai dengan mekanisme yang ada. Dia memastikan akan terus memonitor perkembangan upaya DPRD Pati terhadap kader Gerindra itu.

    “Dan kita hormati proses-proses itu sesuai dengan mekanisme yang ada, dan kita akan monitor perkembangannya,” imbuhnya.

    Baca: DPRD Pati bentuk Pansus pemakzulan Sudewo

    Diketahui, kebijakan Bupati Pati Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) sebesar 250 persen di Pati, Jawa Tengah menuai kontroversi.

    Ketika warga memprotes kebijakannya itu, Sudewo malah menantang mereka. Aksinya ini pun semakin memantik amarah masyarakat Pati. Walhasil, terjadi unjuk rasa besar-besaran menuntut mundurnya Sudewo pada Rabu (13/8/2025).

    Meski Sudewo telah membatalkan kebijakannya itu, tapi massa yang mengeklaim hadir lebih dari 50.000 orang tetap melakukan demo.

    Mereka meneriakkan yel-yel “Bupati harus lengser” dan “turun Sudewo sekarang juga”. Bupati Sudewo sendiri baru menjabat sejak dilantik pada 18 Juli 2025.

    Namun, kurang dari sebulan memimpin, ia sudah menghadapi gelombang penolakan besar yang mendesaknya mengundurkan diri.

    Baca: Demo besar-besaran tuntut Bupati Pati, Sudewo mundur dari jabatannya

    Tidak berhenti sampai situ, DPRD Pati bahkan menyetujui pembentukan pansus untuk memakzulkan Sudewo.

    Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, massa menyuarakan lima tuntutan krusial yang menjadi inti protes:
    1. Mundurnya Bupati Sudewo dari jabatan.
    2. Pencabutan Kebijakan Lima Hari Sekolah yang memberatkan daerah pelosok.
    3. Pembatalan Renovasi Alun-Alun Pati senilai Rp 2 miliar (dinilai tak prioritas).
    4. Penolakan Pembongkaran Total Masjid Alun-Alun Pati (cagar budaya bersejarah).
    5. Audit Transparan Proyek Videotron senilai miliaran rupiah yang dipertanyakan manfaatnya.

    “Ini bukan hanya tentang pajak yang dicabut. Ini tentang akumulasi kebijakan yang tak mendengar suara rakyat, pemborosan, dan penghancuran sejarah,” tegas Ahmad Husein, koordinator aksi.

    Kini, bola ada di tangan DPRD Pati, akankah gelombang rakyat ini menjadi katalis perubahan, atau hanya perlawanan sesaat? Masa depan politik Sudewo dipertaruhkan.