7cloud.asia – Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyebut langkah yang diambil DPRD Pati menggulirkan hak angket dan membentuk panitia khusus (pansus) untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo, sudah tepat.
“Ya kita lihat kan sudah dilakukan proses-proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan oleh DPRD Pati,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/8/2025).
Dasco yang juga Wakil Ketua DPR itu menjelaskan, pihaknya menghormati proses sesuai dengan mekanisme yang ada. Dia memastikan akan terus memonitor perkembangan upaya DPRD Pati terhadap kader Gerindra itu.
“Dan kita hormati proses-proses itu sesuai dengan mekanisme yang ada, dan kita akan monitor perkembangannya,” imbuhnya.
Baca: DPRD Pati bentuk Pansus pemakzulan Sudewo
Diketahui, kebijakan Bupati Pati Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) sebesar 250 persen di Pati, Jawa Tengah menuai kontroversi.
Ketika warga memprotes kebijakannya itu, Sudewo malah menantang mereka. Aksinya ini pun semakin memantik amarah masyarakat Pati. Walhasil, terjadi unjuk rasa besar-besaran menuntut mundurnya Sudewo pada Rabu (13/8/2025).
Meski Sudewo telah membatalkan kebijakannya itu, tapi massa yang mengeklaim hadir lebih dari 50.000 orang tetap melakukan demo.
Mereka meneriakkan yel-yel “Bupati harus lengser” dan “turun Sudewo sekarang juga”. Bupati Sudewo sendiri baru menjabat sejak dilantik pada 18 Juli 2025.
Namun, kurang dari sebulan memimpin, ia sudah menghadapi gelombang penolakan besar yang mendesaknya mengundurkan diri.
Baca: Demo besar-besaran tuntut Bupati Pati, Sudewo mundur dari jabatannya
Tidak berhenti sampai situ, DPRD Pati bahkan menyetujui pembentukan pansus untuk memakzulkan Sudewo.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, massa menyuarakan lima tuntutan krusial yang menjadi inti protes:
1. Mundurnya Bupati Sudewo dari jabatan.
2. Pencabutan Kebijakan Lima Hari Sekolah yang memberatkan daerah pelosok.
3. Pembatalan Renovasi Alun-Alun Pati senilai Rp 2 miliar (dinilai tak prioritas).
4. Penolakan Pembongkaran Total Masjid Alun-Alun Pati (cagar budaya bersejarah).
5. Audit Transparan Proyek Videotron senilai miliaran rupiah yang dipertanyakan manfaatnya.
“Ini bukan hanya tentang pajak yang dicabut. Ini tentang akumulasi kebijakan yang tak mendengar suara rakyat, pemborosan, dan penghancuran sejarah,” tegas Ahmad Husein, koordinator aksi.
Kini, bola ada di tangan DPRD Pati, akankah gelombang rakyat ini menjadi katalis perubahan, atau hanya perlawanan sesaat? Masa depan politik Sudewo dipertaruhkan.
Leave a Reply