7cloud.asia – Pemerintahan Prabowo Subianto berencana melanjutkan pembangunan mega proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall (GSW) yang diperkirakan menelan biaya ratusan triliun rupiah.
Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall diupayakan akan terus berjalan, meskipun diperkirakan akan menelan anggaran yang sangat fantastis.
“Cukup besar anggaran yang diperkirakan untuk bisa membangun giant sea wall itu, kita tetap akan serius untuk bisa menggarap ke depan,“ ungkap AHY dalam konferensi pers di kantornya, di Jakarta, pekan lalu.
Melansir VOA Indonesia, AHY menjelaskan bahwa uji kelayakan proyek giant sea wall ini sudah dilakukan sejak lama.
Pada tahap awal pemerintah akan membangun tanggul laut raksasa giant sea wall sepanjang 21 kilometer di pantai utara Jakarta.
Kemudian dilanjutkan hingga ke Semarang dan Demak di Jawa Tengah, dan ke seluruh pesisir utara Pulau Jawa yang dihadapkan pada ancaman banjir rob dan penurunan muka air tanah.
Baca: Pembangunan giant sea wall di Teluk Jakarta, solusi atau picu masalah baru
Aktivis lingkungan menyerukan pemerintah tidak melanjutkan proyek giant sea wall tersebut karena dinilai akan mengatasi masalah dengan masalah lain.
Manajer Kampanye Tata Ruang dan Infrastruktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Dwi Sawung tidak yakin pembangunan tanggul laut raksasa ini merupakan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan yang ada; bahkan dinilai berpotensi menimbulkan masalah baru.
Sawung mencontohkan masalah pencemaran sungai di Jakarta. Kalau dibangun giant sea wall, maka menurutnya pencemaran akan terkonsentrasi di dalam pulau, jadi akan menambah permasalahan baru.
”Lalu hitungan ekologisnya terhadap habitat ataupun satwa. Kemudian (potensi) pola arus laut yang pasti akan berubah,” ungkap Sawung kepada VOA Indonesia
Sawung mencontohkan proyek reklamasi di pantai utara Jakarta yang diklaim oleh pemerintah daerah setempat sebagai solusi atas potensi tenggelamnya Jakarta, yang ternyata tidak terbukti.
Solusi itu malah berdampak pada tenggelamnya beberapa wilayah pesisir di sekitarnya.
Baca: Seperlima wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut
“Harusnya yang diselesaikan itu, penurunan muka tanahnya. Misalnya mengurangi penyedotan air tanah, mengurangi pembangunan bangunan yang sangat masif yang membuat daratan makin turun. Tapi itu tidak dilakukan selama ini,” jelasnya.
Hal senada disampaikan juru kampanye Urban Justice Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, yang mendorong pemerintah untuk membatalkan atau tidak meneruskan mega proyek itu.
“Kami Greenpeace secara tegas menolak pembangunan GSW kenapa? Karena bukan hanya karena nilai proyeknya yang tinggi, dan upaya pemerintah untuk mencari investor, tapi juga karena dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat,” ungkap Jeanny.
“…kita sama-sama tahu bahwa proyek ini sebenarnya hanya ganti nama, dulu kan ada proyek NCICD, terus ganti lagi menjadi GSW, yang ujung-ujungnya lagi kita bicara soal tembok laut,” jelasnya.
Jeanny melanjutkan, tembok lautnya sendiri sebenarnya pelan-pelan sudah mulai terbangun mulai dari tembok laut yang pendek sekitar 8-9 tahun yang lalu, kemudian tembok laut yang mulai agak tinggi di 4-5 tahun yang lalu.
Baca: Naiknya permukaan air laut jadi masalah serius untuk lingkungan
Itu mulai dilakukan pelan-pelan oleh pemerintah sebenarnya. Dia melanjutkan, jadi ini tidak mulai benar-benar dari nol, tetapi efeknya sudah mulai dirasakan sama nelayan-nelayan.
Greenpeace Indonesia, menyarankan pemerintah untuk menanam mangrove secara masif untuk memperbaiki ekosistem laut secara keseluruhan. Selain itu, penanaman mangrove ini juga bertujuan untuk memecah ombak di laut sehingga abrasi tidak terjadi di wilayah pesisir.
“Dibandingkan membangun tembok laut, membangun reklamasi, kenapa tidak kita biarkan alam membangun ruangnya sendiri dengan menumbuhkan mangrove, itu jadi pilihan dan solusi terbaik,“ imbuh Jeanny.
Jeanny mempertanyakan mengapa pemerintah tidak mau menumbuhkan mangrove secara besar-besaran adalah selalu karena proses pertumbuhannya yang lama butuh waktu minimal 5-10 tahun.
”Benar, tapi dibandingkan dia harus bangun tembok yang sudah merusak laut dan pesisir, lalu ada dampak sosial, lingkungan dan ekonominya besar di masyarakat, dari beberapa tahun yang lalu, kenapa gak dari beberapa tahun yang lalu menanam mangrove?” pungkasnya.
