7cloud.asia – Perubahan iklim menyebabkan permukaan laut di pesisir utara Pulau Jawa (Pantura) terus naik. Di sisi lain, permukaan tanah semakin menurun akibat penyedotan air tanah yang berlebihan.
Kombinasi ini meningkatkan risiko terjadinya banjir rob, abrasi pantai, hingga tenggelamnya pulau-pulau kecil. Menyikapi situasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan rencana pembangunan tembok laut raksasa atau giant sea wall di pantura.
Proyek infrastruktur besar berupa tembok laut itu akan dibangun sejajar garis pantai. Proyek rencananya akan membentang dari Cilegon, di Banten hingga Gresik di Jawa Timur sepanjang 500 kilometer.
Sekilas, beton raksasa mungkin terlihat seperti solusi praktis untuk menahan gempuran air laut masuk daratan. Namun, keberadaan tembok laut ini takkan menyelesaikan akar permasalahan mendasar.
Permukaan tanah akan tetap menurun. Muka air laut akan tetap naik. Tanggul laut raksasa justru bisa menimbulkan dampak lingkungan dan sosial turunan yang serius.
Mengapa tanggul laut bukan jawaban?
Tanggul laut akan mengganggu dinamika dan ekosistem alami pesisir. Sebab tembok hanya berfungsi memantulkan energi gelombang alih-alih menyerapnya. Energi ombak yang terpantul ini akan mengikis wilayah di sekitarnya.
Baca: Ketimbang giant sea wall, aktivis lingkungan usulkan penanaman mangrove secara masif
Selain itu, tembok laut menghambat aliran sedimen seperti pasir dan lumpur yang penting untuk menjaga bentuk dan ekosistem pantai. Tanpa sedimen, garis pantai akan semakin menyempit.
Banyak spesies laut seperti kepiting pasir, moluska, burung pantai, vegetasi pesisir, dan ikan-ikan muda yang bergantung pada ekosistem pantai bakal kehilangan tempat hidupnya.
Persoalan potensi dampak sosial yang diakibatkan juga tak kalah besar. Nelayan bisa kehilangan wilayah tangkap. Pun, masyarakat pesisir terancam kehilangan mata pencaharian mereka.
Tak hanya berisiko, biaya pembangunan dan perawatan tanggul raksasa juga sangat tinggi. Di Jakarta saja, total biaya untuk pembangunan proyek giant sea wall diperkirakan mencapai Rp500 triliun. Anggaran ini termasuk tanggul utama di laut, reklamasi, serta jaringan infrastruktur pendukung.
Belum lagi, biaya perawatan tahunan yang bisa mencapai 1–5 persen dari investasi awal. Untuk tanggul raksasa, pemerintah membutuhkan sekitar Rp5–25 triliun per tahun hanya untuk pemeliharaan.
Lihat saja tanggul darat di berbagai wilayah, sudah banyak yang rusak. Laporan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan PUPR (2022) menunjukkan beberapa segmen tanggul di utara Jakarta mengalami keretakan, rembesan air, dan harus diperkuat dengan sheet pile tambahan.
Baca: Pembangunan giant sea wall dinilai tak selesaikan masalah
Tanggul pantai di Semarang sepanjang kurang lebih 2,5 kilometer juga beberapa kali bocor dan rembes, terutama di wilayah Tambaklorok dan Kaligawe.
Sementara itu, tanggul laut di pesisir Pekalongan juga tidak bisa sepenuhnya menahan rob. Air justru merembes lewat dasar serta celah sambungan.
Seiring waktu, setiap kenaikan permukaan laut menuntut tembok ditinggikan atau diperkuat. Alhasil kebutuhan biaya membengkak tak terhingga.
Laporan keenam Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) memperkirakan rata-rata biaya penyesuaian (adaptation cost) pesisir bisa meningkat dua kali lipat setiap kenaikan 0,5 meter permukaan laut. Biaya ini timbul karena kebutuhan peninggian dan penguatan struktur.
Pada akhirnya ketergantungan pada solusi fisik ini hanya memicu rasa aman semu. Proyek tanggul laut menelan ongkos mahal tapi tidak mampu menyelesaikan persoalan.
Sebenarnya ada pendekatan yang lebih menyeluruh untuk mengatasi masalah ini, yakni Integrated Coastal Zone Management (ICZM) atau Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Penjelasan soal konsep ini akan diulas dalam tulisan selanjutnya.
Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Aris Ismanto (Associate lecturer, Universitas Diponegoro/Undip Semarang)
Leave a Reply