ruangkota

Tag: Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan

  • Mirabal Bersaudara dan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan Sedunia

    Mirabal Bersaudara dan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan Sedunia

    7cloud.asia – Hari ini, Senin 25 November, para aktivis perempuan di seluruh dunia memperingati Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan Sedunia.

    Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan Sedunia biasanya diikuti Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, yang berlangsung dari 25 November hingga 10 Desember.

    Kampanye ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melawan kekerasan berbasis gender. Aktivis, pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil diajak untuk berkolaborasi dalam upaya ini.

    Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan Sedunia diperingati untuk mengenang perempuan-perempuan pemberani dari Dominika. Perempuan-perempuan bersaudara itu populer dipanggil “Mirabal Bersaudara”.

    Mengutip informasi yang dirilis PBB, peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan Sedunia bermula pada 1981.

    Saat itu para aktivis hak perempuan menggelar Kongres Perempuan Amerika Latin dan Karibia dan untuk pertama kali mencetuskan tanggal 25 November sebagai hari melawan kekerasan berbasis gender.

    Tanggal ini dipilih untuk mengenang perjuangan tiga saudara perempuan, Patria, Minerva, dan María Teresa Mirabal, yang dikenal sebagai Mirabal Bersaudara.

    Mereka adalah perempuan aktivis politik yang dengan gigih melawan kediktatoran Rafael Trujillo, penguasa Republik Dominika kala itu.

    Perjuangan Mirabal Bersaudara berakhir tragis ketika mereka dibunuh secara brutal oleh kaki tangan Trujillo pada 25 November 1960.

    Kisah Mirabal bersaudara menjadi simbol perjuangan melawan ketidakadilan dan penindasan berbasis gender. Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pada 20 Desember 1993 (Resolusi 48/104).

    Penetapan resmi 25 November sebagai Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pada 7 Februari 2000 (Resolusi 54/134).

    Mirabal bersaudara.
    Melansir merdika.id, Mirabal bersaudara, yakni Minerva, Maria, Patria, dan Adela (Dede), merupakan simbol perlawanan rakyat Dominika melawan rezim diktator Jenderal Rafael Trujilo.

    Tiga bersaudara, Minerva, Maria dan Patria, sering dijuluki kupu-kupu atau Las Mariposas, bersama satu lagi saudara perempuan mereka yang masih hidup saat itu, Bélgica Adela atau Dedé, dikenal sebagai Mirabal Bersaudara.

    Mereka merupakan anak-anak perempuan Enrique Mirabal Fernández dan Mercedes Reyes Camilo. Enrique merupakan pengusaha menengah di Kota Salcedo. Sejak awal, keluarga Mirabal menentang rezim Trujillo.

    Rezim militer Trujillo mulai berkuasa di Dominika pada 1930 setelah melancarkan kudeta militer. Tak hanya korup, rezim Trujillo juga sangat represif.

    Selama pemerintahannya, lebih dari 50 ribu orang disiksa dan dieksekusi. Dia juga bertanggung-jawab atas pembantaian massal orang-orang Haiti pada 1937, dikenang sebagai “Parsley massacre”.

    Dari empat bersaudara, Minerva yang paling menonjol. Saat berusia 12 tahun, dia sudah membaca puisi Pablo Neruda dan mengapresiasi karya-karya Pablo Picasso. Dia perempuan pertama di Dominika yang lulus Fakultas Hukum Universitas Santo Domingo.

    Suatu hari, pada 1949, Minerva dan saudari-saudarinya diundang ke sebuah pesta yang diadakan Trujillo.

    Selain terkenal korup dan represif, Trujillo juga suka berganti-ganti perempuan. Dia kerap menunjuk perempuan untuk hubungan satu malam (one night stand).

    Di pesta itu, Trujillo berusaha mendekati Minerva, tetapi ditolak. Trujillo marah besar. Sang diktator merasa tersinggung ditolak perempuan cerdas. Minerva dan ibunya sempat disekap. Kuliahnya dipersulit.

    Namun semangat juang Minerva tak surut. Awal 1960-an, bersama kelompok perlawanan Dominika, dia ikut mendirikan organisasi bernama Gerakan 14 Juli. Rezim Trujillo mengendus kelompok perlawanan ini dan melakukan penangkapan massal.

    Lantaran aktivitas politiknya, Minerva dan suaminya kerap keluar-masuk penjara. Saudari Mirabal yang lain pun terpolitisasi dan ikut serta dalam kelompok perjuangan. Dalam situasi ini, aset keluarga Mirabal disita oleh rezim Trujillo.

    Pada 1960, Presiden Venezuela yang progresif, Rómulo Betancourt, nyaris dibunuh atas perintah Trujillo.

    Pasca kejadian itu, Organisasi Negara Amerika Latin (OAS) menjatuhkan sanksi pada Dominika. AS juga menarik dukungan. Rezim Trujillo mulai terisolasi.

    Dalam situasi semakin terpojok, Trujillo membebaskan Minerva dan saudari-saudarinya. Namun, suami-suami mereka tetap ditahan di penjara.

    Pada 25 November 1960, saat perjalanan pulang dari mengunjungi suaminya di penjara, tiga bersaudara Minerva, Maria dan Patria, dicegat oleh kaki tangan diktator Rafael Trujillo.

    Ketiganya diseret paksa dari mobil Jeep mereka. Mereka dicekik dan dipukuli hingga mati. Setelah itu, mayat ketiganya dimasukkan ke dalam Jeep dan dorong ke jurang.

    Namun, pembunuhan Mibaral bersaudara justru memicu pasang perlawanan. Pada 31 Mei 1961, Rafael Trujillo disergap dan ditembak di atas mobil Chevrolet Bel Air. Dia terbunuh.

    Dinasti Trujillo berakhir pada 1961, tetapi demokrasi tak kunjung menang di Dominika hingga 1990-an. Pada 17 Desember 1999, PBB menetapkan 25 November sebagai Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.

     

  • Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan: Masih Ada Kegagalan Sistemik dalam Perlindungan Perempuan

    Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan: Masih Ada Kegagalan Sistemik dalam Perlindungan Perempuan

    7cloud.asia – Mengawali Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16HAKTP) pada Senin 25 November 2024, Komnas Perempuan menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengakhiri kekerasan terhadap perempuan.

    Kampanye Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan tahun ini mengangkat tema “Lindungi Semua, Penuhi Hak Korban, Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan” sebagai respons atas situasi darurat kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

    Komisioner Komnas Perempuan, Bahrul Fuad memaparkan, Catatan Tahunan Komnas Perempuan mencatat jumlah pengaduan kasus Kekerasan terhadap Perempuan pada Tahun 2023 sebanyak 28911.

    Dari jumlah itu, 4.347 di antaranya merupakan pengaduan kasus ke Komnas Perempuan, sementara 3.303 kasus di antaranya merupakan kasus kekerasan berbasis gender.

    ”Dengan jumlah ini berarti rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 16 kasus setiap hari.” ujar Bahrul Fuad dalam konferensi pers yang diikuti secara daring pada Senin (25/11/2024)

     

    Baca: Sejarah Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan Sedunia

    Data pengaduan kasus tersebut merupakan kekerasan berbasis gender (KBG) yang masih didominasi oleh kekerasan terhadap perempuan di domestik sebanyak 284.741 kasus (98.5persen).

    Sedangkan, kekerasan terhadap perempuan di ranah publik sebanyak 4.182 kasus (1.4persen), dan ranah negara 188 kasus (0.1persen).

    Hal ini menggarisbawahi bahwa ruang domestik yang seharusnya menjadi tempat aman justru menjadi lokasi utama terjadinya kekerasan.

    Di sisi lain, kekerasan di ranah publik dan negara tetap mencerminkan adanya kegagalan sistemik dalam melindungi perempuan di berbagai ruang.

    Sementara itu dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kemajuan penting, termasuk disahkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang menjadi landasan hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual beserta aturan turunannya.

    “Ada tiga Perpres dan satu PP yang sudah diundangkan dari tujuh peraturan pelaksana UU TPKS. Kita perlu kawal bersama pembentukan aturan ini demi implementasi UU TPKS yang lebih komprehensif,” tegas Komisioner Komnas Perempuan Veryanto Sitohang dalam kesempatan yang sama.

    Baca: Laki-laki yang mengelak dari tanggung-jawab atas kehamilan pasangannya bisa dihukum

    Dari berbagai kemajuan ini, masih ada sejumlah tantangan, di antaranya stigma sosial dan budaya patriarki yang membuat banyak korban enggan melapor, keterbatasan akses layanan bagi korban, khususnya di daerah terpencil.

    Selain itu masih banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki perspektif korban, keterbatasan anggaran, serta ketersediaan UPTD PPA yang belum merata di setiap daerah.

    Komnas Perempuan juga menemukan kurangnya integrasi sistem pendataan nasional yang menyulitkan pemantauan dan evaluasi kebijakan.

    ”Karenanya Komnas Perempuan berkerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Forum Pengada Layanan (FPL) dalam sinergi database,” ujar Tiasri Wiandani.

    Kampanye 16 HAKTP menjadi salah satu momentum penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan dapat mendorong tersedianya layanan dukungan untuk pemenuhan hak perempuan korban kekerasan, seperti rumah aman, pendampingan hukum, dan pendampingan psikologis.

    “Dengan mendukung korban, melaporkan kasus kekerasan, dan menyuarakan solidaritas di berbagai platform, kita dapat bersama-sama menciptakan Indonesia yang bebas dari kekerasan terhadap perempuan,” tambah Komisioner Komnas Perempuan Veryanto Sitohang.