7cloud.asia – Memperingati Hari Kota Sedunia yang jatuh pada 31 Oktober 2023 dan Kampanye Urban Oktober, Greenpeace berkolaborasi dengan LBH Jakarta, WALHI Jakarta dan Trend Asia menyelenggarakan acara bertajuk PESTAPERA – Pesta Penolakan Batubara yang dipusatkan di Marunda Jakarta Utara.
Dalam peringatan Hari Kota Sedunia ingin menunjukkan bahwa masalah polusi debu batubara di Marunda hingga kini belum menemui titik terang.
Ditemui di sela kegiatan peringatan Hari Kota Sedunia, Jeanny Sirait, Pengkampanye Urban Justice Greenpeace Indonesia menyebutkan, masalah debu batubara ini sebenarnya tidak hanya dialami oleh Warga Rusunawa Marunda.
Dampak dari polusi debu batubara ini juga dirasakan oleh Warga Marunda Pulo, Marunda Kepu, Marunda Bidara bahkan sampai dengan Nelayan Cilincing.
Selain polusi udara akibat debu batubara, warga Marunda juga menghadapi masalah aksesibilitas pendidikan, hak atas pekerjaan dan kemandirian ekonomi, layanan kesehatan, hak atas air dan moda transportasi.
Baca: Cara warga Marunda membincangkan masalahnya
M. Amminulah, staf kampanye WALHI Jakarta mengatakan, krisis lingkungan hidup yang terjadi di Marunda membuktikan tidak terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat Jakarta.
Hak atas lingkungan yang dijamin oleh konstitusi tersebut, justru diabaikan oleh pemerintah dengan mengesampingkan hak-hak masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup.
Aminullah mencontohkan, berlarut-larutnya penanganan polusi udara di Marunda yang telah berdampak pada kesehatan masyarakat.
Masyarakat telah memiliki bukti empiris yang menyatakan adanya pencemaran udara di Marunda. Meski begitu, ujarnya pemerintah masih saja lamban dalam mencari sumber penyebab pencemaran udara.
Sehingga meskipun PT KCN, salah satu penyebab polusi udara berhenti operasi, pencemaran masih terjadi di Marunda.
Baca: Warga Marunda minta data perusahaan batubara yang ditutup
Lebih lanjut, Marunda sejatinya merupakan hanya satu contoh pengabaian lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah.
“Di Jakarta Utara saja, wilayah seperti Muara Angke, Clincing, Muara Baru, dan wilayah lainnya masih memiliki persoalan serupa, yaitu pencemaran
lingkungan dan pengabaian oleh pemerintah.” tegasnya.
Melihat Marunda, akan terlihat potret ketimpangan sosial di Jakarta. Kota besar, ibu kota negara, yang di mata banyak orang menjanjikan kesejahteraan dengan berbagai fasilitas yang membuat orang nyaman.
Juru Kampanye Energi dari Trend Asia, Meike Inda Erlina menegaskan anggapan banyak orang ini terbantahkan ketika melihat Marunda.
“Ruang hidup warga Marunda dikepung Industri di Jakarta Utara bahkan lintas dari Banten hingga Jawa Barat. Di sini saja terdapat kurang lebih 300 perusahaan mulai dari industri manufaktur, garmen, minyak goreng, metal, baja, dll, ” ujar Meike.
Baca: Masalah kesehatan yang harus dihadapi warga Marunda
Warga Marunda, dihadapkan dengan polusi seperti asap-asap pabrik yang listriknya ditenagai PLTU Batubara, Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, stockpile batubara serta tongkang yang hilir mudik.
“Industri ini adalah bahan baku untuk memenuhi keinginan kita menggunakan pakaian mewah, tinggal di gedung bagus, listrik menyala 24 jam, serta dapat berkendara dengan mobil atau motor,” Jelas Meike’
Sementara warga Marunda setiap hari menghirup debu dan udara beracun, mengkonsumsi air dan sumber pangan yang tercemar.
Ruang bagi anak untuk belajar dan bermain tidak lagi aman, gizi mereka tak terjamin, kesehatan warga terganggu, apalagi kesehatan paru-paru dan kulit, dan ini merentankan kesehatan reproduksi perempuan.
Akhirnya biaya yang harus dikeluarkan tidak sebanding dengan penghasilan yang mereka dapat dari hasil berdagang dan melaut. Bagaimana mungkin orang bisa sejahtera jika hidup di lingkungan yang rusak seperti itu?
Baca: DPR minta agar industri yang cemari lingkungan ditindak tegas
Pemerintah harus berhenti menggunakan batubara, dan lebih serius mendorong transisi ke energi terbarukan.
Pemerintah juga didesak untuk mewujudkan perbaikan ruang hidup yang aman dan layak dengan melibatkan partisipasi penuh warga.
“Sehingga berkeadilan dalam mengelola dan menjaga sumber daya milik bersama seperti air, udara, kota, pesisir dan masih banyak lagi,” tutup Meike.
Pembangunan masif di perkotaan telah mendorong kota menjadi tempat yang rentan terhadap krisis iklim.
Permasalahan sosial dan lingkungan di kota tak lepas dari dampak krisis iklim hingga mengancam kehidupan masyarakat perkotaan. Kekuatan kolektif tidak bisa diabaikan begitu saja.
Baca: Penggunaan batubara dituding sebagai sumber utama polusi udara
“Harapan dan keinginan warga Marunda untuk mengakses layanan publik dasar dengan mudah, juga menjadi harapan banyak orang di kota metropolitan ini,” tambah Jeanny.
Selain itu, tak jarang solusi-solusi kecil untuk persoalan di kota justru datang
dari inisiatif komunitas, dan pelibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan.
