ruangkota

Tag: impor

  • Banjir Produk China Hantam Industri Dalam Negeri

    7cloud.asia – Banjir produk China ke Indonesia telah menghantam produsen lokal dengan keras hingga memaksa pemerintah untuk mencari cara menenangkan produsen dalam negeri.

    Di satu sisi, pemerintah juga harus mencari jalan untuk menghindari kemarahan China yang menjadi mitra dagang terbesar Indonesia.

    Para pengusaha garmen — baik produsen pakaian jadi rumahan maupun pabrik — telah meminta bantuan karena mereka kehilangan pangsa pasar yang tergerus pakaian dan tekstil murah dari China.

    Lonjakan produk yang dibeli secara daring telah menambah masalah yang mereka hadapi.

    Protes para buruh di Jakarta mendorong Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk mengumumkan pada Juli bahwa pemerintah akan mengenakan tarif impor hingga 200 persen pada beberapa produk dari China.

    Baca: Badai PHK menghantam Indonesia

    Tarif impor ini akan diberlakukanvkhususnya tekstil, pakaian, alas kaki, elektronik, keramik, dan kosmetik, untuk mencoba melindungi bisnis lokal dan mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Amerika Serikat dapat mengenakan tarif 200 persen pada keramik atau pakaian impor, jadi kami juga dapat melakukannya,” kata Zulkifli, untuk memastikan usaha dan industri mikro, kecil, dan menengah “bertahan dan berkembang.”

    Namun, China adalah mitra dagang terbesar Indonesia, dengan perdagangan antara kedua negara yang melampaui $127 miliar dolar pada 2023.

    Pengenaan tarif yang lebih tinggi dapat mendorong produsen China untuk berinvestasi lebih banyak di pabrik-pabrik di Indonesia, tetapi juga dapat menjadi bumerang, yang memicu pembalasan dari Beijing.

    Akibatnya, pemerintah mengumumkan pada Juli bahwa mereka akan membentuk satuan tugas untuk memantau dan menangani masalah yang terkait dengan impor tertentu.

    Baca: Puluhan ribu pekerja industri tekstil kena PHK

    Ini adalah masalah yang mendesak, kata Hasan, mengingat membanjirnya produk impor yang telah menyebabkan penutupan pabrik-pabrik tekstil dan PHK massal.

    Dari Januari hingga Juli 2024, setidaknya 12 pabrik tekstil menghentikan operasinya, yang menyebabkan lebih dari 12.000 pekerja kehilangan pekerjaan, menurut Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara.

    Di Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat yang terkenal dengan tekstil seperti batik, kain tenun tangan, dan sutra, impor produk China telah membuat ribuan pekerja menganggur dan tidak memiliki penghasilan tetap, kata Neng Wati, manajer perusahaan manufaktur Asnur Konveksi.

    “Sekarang mereka bekerja secara bergiliran. Jumlah pekerja tetap sama, tetapi pekerjaannya dibagi dan tidak semua mendapat bagian. Beberapa dari mereka sudah libur selama dua minggu, beberapa dari mereka belum mendapat pekerjaan selama sebulan,” kata Wati.

    Kondisi itu merupakan pukulan berat setelah hari-hari yang sepi akibat pandemi Covid-19, ketika banyak pekerja dialihkan ke niaga-el (e-commerce) untuk memenuhi kebutuhan hidup, kata Nandi Herdiaman, ketus organisasi pengusaha kecil dan menengah setempat.

    Baca: Industri tekstil gulung tikar, ini yang dilakukan pemerintah

    Hanya 60 persen dari 8.000 anggota asosiasi yang tetap bekerja setelah pandemi.

    Sekarang, tantangan terbesar adalah impor murah dari China. Dalam dua bulan terakhir, keluaran atau output dari industri rumahan telah turun hingga 70 persen, kata organisasi industri tersebut.

    Peningkatan impor produk-produk China sebagian dilihat sebagai akibat dari ketegangan perdagangan antara AS dan China, yang telah menyebabkan peningkatan tarif Amerika atas barang-barang China.

    Namun, hal itu juga mencerminkan meningkatnya perdagangan di Asia karena kawasan tersebut menerapkan berbagai pakta perdagangan bebas, serta melemahnya permintaan di pasar-pasar Barat untuk ekspor China.

    Kelompok-kelompok industri di Thailand juga telah menyatakan meningkatnya kekhawatiran tentang masuknya produk-produk murah dari China, yang menurut mereka telah sangat merugikan penjualan oleh produsen-produsen dalam negeri yang tidak mampu bersaing.

    Dalam langkah yang disebut sebagai tindakan mendesak, Pemerintah Thailand mengenakan pajak pertambahan nilai sebesar 7 persen atas semua produk impor.

    Baca: Produk tekstil dari China serbu pasar Indonesia

    Aturan sebelumnya hanya memungut pajak atas produk-produk impor yang harganya lebih dari 1.500 baht atau sekitar lebih dari Rp 680.000 dengan kurs saat ini.

    Kebijakan tersebut hanya berlaku dari Juli hingga Desember tahun ini untuk memberi waktu kepada pemerintah mempelajari masalah tersebut sebelum solusi jangka panjang dapat diterapkan.

    Pada Desember, Indonesia mengeluarkan peraturan untuk memperketat pengawasan terhadap lebih dari 3.000 barang impor, termasuk bahan makanan, elektronik, dan bahan kimia.

    Namun peraturan tersebut dibatalkan setelah industri dalam negeri mengatakan peraturan tersebut menghambat aliran bahan impor yang dibutuhkan untuk produksi lokal, dan pemerintah mulai mempertimbangkan kenaikan tarif yang tinggi sebagai gantinya.

    Ketika produsen yang lebih kecil mengalami kemunduran terbesar, pabrik-pabrik besar juga mengalami kerugian.

    Jany Suhertan, direktur pelaksana PT Eksonindo Multi Product Industry, yang membuat pakaian dan aksesori seperti ransel dan tas tangan di Jawa Barat, menginginkan pemerintah untuk menaikkan bea masuk atas barang jadi dari China, tetapi tidak pada bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat produk di Indonesia.

    Hampir setengah dari bahan yang digunakan perusahaannya berasal dari China.

    “Saya tidak setuju dengan penerapan (tarif yang lebih tinggi) pada produk mentah, karena pemerintah harus melindungi rantai pasokan. Jika tidak aman, itu akan berdampak pada produksi,” kata Suhertan.

    Sumber: VOA Indonesia

  • BPK Temukan Impor Pangan 2015-2017 Tak Sesuai Ketentuan, Pengamat Minta Semua Menteri Perdagangan Diperiksa

    BPK Temukan Impor Pangan 2015-2017 Tak Sesuai Ketentuan, Pengamat Minta Semua Menteri Perdagangan Diperiksa

    7cloud.asia – Penetapan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menjadi tersangka kasus korupsi impor gula menimbulkan syak wasangka sejumlah kalangan.

    Publik menilai penetapan tersangka pada Tom Lembong bermuatan politis, pasalnya dia bukan satu-satunya Menteri Perdagangan yang memberikan izin impor gula dalam jumlah besar.

    Tom Lembong sendiri dikenal sebagai salah satu pendukung utama Anies Baswedan yang selama ini berseberangan dengan penguasa.

    Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kesalahan impor terjadi pada masa Menteri Perdagangan dijabat Rachmat Gobel, Tom Lembong, hingga Enggartiasto Lukita.

    Dilansir Tempo.co, lembaga pengawas pengelolaan uang negara itu menemukan sebelas kesalahan kebijakan impor pada lima komoditas, yakni beras, gula, garam, kedelai, sapi, dan daging sapi.

    Baca: Menguak kejanggalan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong

    Peneliti Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia, Khudori mengatakan bahwa acak-adut impor itu tidak hanya terjadi pada gula, tapi juga komoditas lainnya.

    ”Juga, acak-adut impor potensial tidak hanya terjadi pada saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan,” ucap Khudori, kepada Tempo, Rabu (23/10/2024).

    Dikutip dari laporan BPK, kesalahan mencakup impor yang tak diputuskan di Kementerian Koordinator Perekonomian, impor tanpa persetujuan teknis oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

    Kesalahan lainnya adalah impor tak didukung data kebutuhan dan persyaratan dokumen, hingga pemasukan impor melampaui tenggat yang ditentukan.

    Dalam kasus SOP belum berjalan optimal, BPK mengungkap penerbitan beberapa izin impor periode 2015-semester I 2017 belum sesuai ketentuan. Izin impor itu yakni untuk komoditas beras sebanyak 70.195 ton.

    Baca: Penanganan kasus dugaan gratifikasi keluarga Jokowi berjalan lamban

    Impor itu dinilai tak memenuhi dokumen persyaratan, melampaui batas berlaku, dan bernomor ganda. Ada pula impor beras kukus sebanyak 200 ton tidak memiliki rekomendasi dari Kementan.

    Selain itu, BPK menemukan izin beberapa komoditas impor lain yang tak memenuhi dokumen persyaratan. Impor itu yakni 9.370 ekor sapi hidup pada 2016, 86.567,01 ton daging sapi, serta 3,35 juta ton garam pada 2015 hingga semester I 2017.

    Tak hanya itu, BPK menemukan utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan tata niaga impor pangan pada Kementerian Perdagangan (Kemendag).

    BPK mengungkap, jumlah alokasi impor untuk komoditas gula kristal putih (GKP), beras, sapi dan daging sapi sepanjang 2015-semester I tahun 2017 yang ditetapkan dalam Persetujuan Impor (PI) tidak sesuai dengan data kebutuhan dan produksi dalam negeri.

    Sejumlah penerbitan PI dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga juga ditemukan belum sesuai dengan ketentuan. BPK menjabarkan, PI gula sepanjang 2015-semester I tahun 2017 sebanyak 1,69 juta ton tidak melalui rapat koordinasi.

    Baca: Tangani kasus dugaan gratifikasi keluarga Jokowi, KPK saling lempar tanggung jawab

    Sedangkan PI gula kristal mentah (GKM) kepada PT Adikarya Gemilang dalam rangka uji coba kegiatan industri sebanyak 108.000 ton tak didukung data analisis kebutuhan.

    BPK juga mengungkap, penerbitan PI sapi kepada Perum Bulog pada 2015 sebanyak 50.000 ekor tidak melalui rapat koordinasi.

    Penerbitan PI daging sapi pada 2016 sebanyak 97.100 ton dan realisasi sebanyak 18.012,91 ton atau senilai Rp737,65 milyar juga tak sesuai atau tanpa rapat koordinasi dan rekomendasi Kementan.

    Karena itu, Khudori meminta Kejaksaan Agung memeriksa semua kasus yang memang berpotensi merugikan negara. Langkah ini, menurut dia, perlu diambil untuk menghindari syak wasangka lembaga itu hanya menargetkan orang-orang tertentu.

    “Hanya dengan cara demikian, Kejagung akan terbebas dari tuduhan tebang pilih,” ucap Khudori dikutip Tempo.co,

     

  • DPR Soroti Keran Impor yang Membuat Gulung Tikar Industri Tekstil Lokal

    7cloud.asia – Anggota Komisi IX DPR Sihar Sitorus, menyoroti faktor-faktor penyebab gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di sektor industri tekstil.

    Menurut data Asosiasi Produsen Serat dan Benang Indonesia, dalam dua tahun terakhir, sekitar 60 perusahaan tekstil tutup dan menyebabkan 250.000 tenaga kerja kehilangan pekerjaan.

    Sihar mengidentifikasi tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya PHK massal dalam sektor ini. Penyabab utamanya adalah pengelolaan keuangan yang tidak efektif pada perusahaan tekstil.

    Sihar menyoroti kemungkinan bahwa utang perusahaan yang membengkak dan ketidakmampuan manajemen dalam menyusun strategi bisnis yang adaptif membuat banyak perusahaan tekstil tidak bisa bertahan.

    Baca: Banjir produk China akibatkan industri tekstil lokal gulung tikar

    Kedua, kata Sihar, satu faktor eksternal yang memperburuk kondisi industri tekstil adalah kebijakan pemerintah yang membuka keran impor secara luas, terutama setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8/2024.

    “Kebijakan ini membuka keran impor secara besar-besaran, membuat pasar domestik dibanjiri produk impor murah. Akibatnya, industri lokal semakin tertekan,” ujar Sihar dalam keterangan tertulis, Selasa 11 Maret 2025.

    Legislator PDI Perjuangan melanjutkan, faktor ekonomi global dan perubahan pola konsumsi masyarakat juga turut berperan dalam melemahkan industri tekstil.

    Kata dia, penurunan daya beli masyarakat serta pergeseran ke produk yang lebih murah membuat industri tekstil dalam negeri semakin terjepit.

    “Jika industri tekstil lokal tidak didukung dengan kebijakan yang melindungi produk dalam negeri, maka semakin banyak perusahaan yang akan tumbang,” pungkasnya

    Baca: Puluhan ribu pekerja sektor tekstil kehilangan pekerjaan di semester 1 2024

    Para pengusaha garmen —baik produsen pakaian jadi rumahan maupun pabrik— telah meminta bantuan karena mereka kehilangan pangsa pasar yang tergerus pakaian dan tekstil murah dari China.

    Protes para buruh di Jakarta mendorong Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk mengumumkan pada Juli bahwa pemerintah akan mengenakan tarif impor hingga 200 persen pada beberapa produk dari China.

    Tarif impor ini diberlakukan khususnya tekstil, pakaian, alas kaki, elektronik, keramik, dan kosmetik, untuk mencoba melindungi bisnis lokal dan mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Amerika Serikat dapat mengenakan tarif 200 persen pada keramik atau pakaian impor, jadi kami juga dapat melakukannya,” kata Zulkifli, untuk memastikan usaha dan industri mikro, kecil, dan menengah “bertahan dan berkembang.”

    Namun, China adalah mitra dagang terbesar Indonesia, dengan perdagangan antara kedua negara yang melampaui 127 miliar dolar pada 2023.

  • DPR Minta Penghapusan Kuota Impor Tidak Diberlakukan untuk Semua Produk

    DPR Minta Penghapusan Kuota Impor Tidak Diberlakukan untuk Semua Produk

    7cloud.asia – Anggota Komisi VI DPR Amin AK menilai kebijakan penghapusan kuota impor yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto diperlukan, tetapi hal itu harus diarahkan untuk menjaga keberlangsungan sektor-sektor strategis dalam negeri.

    Dalam keterangan tertulis yang disampaikan Rabu (9/4/2025), Amin menjelaskan, perlindungan terhadap komoditas pertanian penting untuk menjaga keberlanjutan usaha petani dan stabilitas harga pangan lokal.

    Karena itu, ia mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap impor pangan sangat berisiko bagi perekonomian rakyat.

    “Kuota impor tetap diperlukan, terutama pada produk atau komoditas yang memerlukan proteksi seperti komoditas pertanian dan produk-produk UMKM. Komoditas pertanian perlu diproteksi agar petani terlindungi keberlanjutan usahanya dan juga untuk stabilitas harga komoditas, terutama pangan lokal” kata Politisi PKS ini.

    Di sisi lain, ia menyoroti sulitnya UMKM bersaing jika produk impor tidak dibatasi. Berdasarkan hasil pengamatan yang ia lakukan, pelaku UMKM saat ini dinilai sudah kesulitan menghadapi serbuan produk impor padahal sektor UMKM memiliki peran strategis dalam menyerap tenaga kerja.

    “UMKM sangat sulit untuk bersaing jika produk impor tidak dibatasi. Saat ini saja, UMKM kita sudah megap-megap digempur produk impor. Keberlanjutan UMKM sangat penting karena mampu menyerap 90 persen tenaga kerja,” jelasnya.

    Meski demikian, Amin menegaskan bahwa tidak semua produk harus dibatasi impornya. Ia menyebutkan ada 4 (empat) kategori produk yang dapat diimpor tanpa kuota.

    Empat produk itu adalah produk yang belum bisa diproduksi di dalam negeri, produk yang diproduksi dalam jumlah tidak mencukupi, produk dengan spesifikasi teknis tertentu yang belum dapat dipenuhi secara lokal, dan produk yang menjadi input penting bagi industri atau UMKM.

    Beberapa contoh produk yang termasuk dalam kategori tersebut, paparnya, antara lain bahan baku industri seperti garam industri, bahan kimia khusus, serta baja atau logam berkualitas tinggi.

    Selain itu, menurutnya, mesin-mesin produksi canggih dan komponen teknologi tinggi juga dinilai masih perlu diimpor karena belum bisa diproduksi di dalam negeri.

    Terkait memenuhi kebutuhan UMKM, barang setengah jadi seperti kain impor, aksesori, dan suku cadang untuk industri kreatif perlu dimasukkan ke dalam daftar.

    Sementara itu, jelasnya, pangan tertentu seperti kedelai, gandum, serta sapi bakalan atau daging beku dapat diimpor jika pasokan dalam negeri tidak mencukupi.

    Menutup pernyataannya, Amin menegaskan dirinya akan mendorong pemerintah untuk terus menyempurnakan kebijakan impor. Baginya, hal ini krusial agar Indonesia bisa tetap adaptif terhadap kebutuhan industri, namun tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

    Sebelumnya, Prabowo Subianto menginstruksikan kepada jajaran pemerintahan untuk menghapuskan kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat orang banyak. Sebab, kuota impor dinilai menghambat kelancaran perdagangan.

    “Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk, hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” kata Prabowo saat menghadiri acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa, 8 April 2025.

    Prabowo mengatakan instruksi itu telah disampaikan kepada Menteri Koordinator, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Menurut mantan Menteri Pertahanan itu, langkah penghapusan kuota impor merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dan untuk merampingkan birokrasi.

  • Meski Mayoritas Wilayahnya Berupa Laut, Indonesia Masih Impor Garam

    Meski Mayoritas Wilayahnya Berupa Laut, Indonesia Masih Impor Garam

    7cloud.asia – Ketua Komisi VI DPR Anggia Erma Rini menyoroti kondisi paradoks Indonesia yang hingga kini masih mengimpor garam, meskipun 70 persen wilayahnya merupakan laut.

    Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VI ke PT Garam di Surabaya, para legislator mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mencapai swasembada garam.

    Dalam kesemepatan itu Anggia menyebut kondisi impor garam ini sebagai ironi yang telah berlangsung bertahun-tahun.

    Ia menegaskan bahwa dengan kekayaan laut yang begitu luas, seharusnya Indonesia mampu memenuhi kebutuhan garam nasional tanpa bergantung pada impor.

    Baca: Kebijakan Tarif Impor Trump jadi momentum kurangi ketergantungan pada Amerika Serikat

    “Negara kita ini lautnya luas, tapi kenapa garam saja harus impor? Ini ironi besar yang harus segera diakhiri,” ujarnya dalam pertemuan Komisi VI dengan PT Garam di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (03/07/2025).

    Ia juga mengingatkan bahwa kekhawatiran akan muncul jika Indonesia tidak memiliki kontrol ketat, garam industri bisa bocor ke pasar konsumsi.

    Ditambahkannya, ekstensifikasi wilayah produksi menjadi langkah penting yang harus didukung untuk mengatasi ketergantungan pada garam impor.

    “Kalau perluasan ini dilakukan dengan benar dan teknologinya tepat, bukan tidak mungkin kita bisa berhenti impor,” katanya

    Baca: Keran impor membuat gulung tikar industri tekstil lokal

    Anggia menyebut, Pulau Rote menjadi salah satu wilayah yang cocok untuk dikembangkan sebagai sentra produksi garam nasional, mengingat potensi iklim dan lokasi geografisnya.

    Komisi VI berharap rencana ini tak berhenti di konsep, tapi segera dieksekusi dengan target dan hasil yang terukur.

    Sebagian besar garam impor didatangkan dari Australia. Pada tahun 2023, Indonesia mengimpor 2,8 juta ton garam dengan nilai Rp 1,35 triliun,

    Pemerintah berencana untuk menghentikan impor garam untuk kebutuhan aneka pangan dan farmasi mulai 1 Januari 2025, namun hal itu belum terealisasi.

  • Hampir 90 Persen Kebutuhan Bawang Putih Diimpor, Adakah Jalan Keluarnya?

    Hampir 90 Persen Kebutuhan Bawang Putih Diimpor, Adakah Jalan Keluarnya?

    7cloud.asia – Indonesia masih terjebak dalam ketergantungan impor bawang putih.

    Produksi domestik masih terpuruk dan belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi nasional, akibat lemahnya daya saing, rendahnya harga jual di tingkat petani, serta belum optimalnya integrasi hulu-hilir.

    Bagaimana jalan keluar dari jerat impor bawang putih ini dibahas dalam webinar yang diselenggarakan BRIN baru-baru ini.

    Webinar ini mengulas strategi komprehensif, mulai dari kebijakan perdagangan, penguatan budi daya, hingga kolaborasi multipihak, dalam rangka mendalami persoalan dan merumuskan solusi strategis.

    Webinar ini menghadirkan narasumber dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha benih, dan peneliti BRIN untuk membahas strategi menyeimbangkan kebutuhan impor dengan target swasembada bawang putih.

    Harapannya, forum ini dapat memperluas wawasan dan memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan kebijakan nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan untuk komoditas bawang putih.

    Baca: Tarif impor 0% terhadap produk AS mengancam jutaan petani dan peternak

    Kepala Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler (PR EPS) BRIN, Umi Karomah Yaumidin menjelaskan, tahun 1982 menjadi tonggak penting dalam sejarah swasembada bawang putih Indonesia.

    Keberhasilan swasembada ini didukung oleh luas panen di sentra-sentra utama seperti Temanggung (Jawa Tengah), Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), dan Enrekang (Sulawesi Selatan), yang memiliki agroklimat ideal untuk budi daya bawang putih.

    “Pada periode tersebut, teknologi budi daya masih sederhana, namun cukup memadai untuk mendukung produktivitas. Selain itu, kebijakan pemerintah yang membatasi impor serta harga jual yang stabil turut mendorong minat petani untuk menanam bawang putih,” jelas Umi.

    Namun, sejak pertengahan 1990-an, terutama setelah 1994, Indonesia mulai membuka impor bawang putih secara lebih luas, terutama dari China yang menawarkan harga jauh lebih murah.

    Dampak liberalisasi perdagangan semakin terasa setelah krisis moneter 1998, ketika deregulasi perdagangan memperbesar volume impor dan menyebabkan petani lokal kehilangan daya saing.

    Akibatnya, luas panen dan produksi nasional menurun drastis. Data menunjukkan, pada 2000, impor bawang putih sudah mencapai 174,14 ribu ton, dan melonjak menjadi 587,94 ribu ton pada 2018.

    Baca: Harga singkong di tingkat petani turun drastis

    Pada 2025, Kementerian Perdagangan menetapkan alokasi kebutuhan impor bawang putih sebesar 550.000 ton. Ketergantungan yang tinggi terhadap impor, terutama dari Tiongkok, India, Taiwan, dan Amerika Serikat, mendominasi pasar bawang putih nasional saat ini.

    Kondisi tersebut menyebabkan defisit pasokan bawang putih yang terus meningkat setiap tahun. Pada 2020, defisit ketersediaan bawang putih mencapai 393,65 ribu ton dan diproyeksikan terus bertambah pada tahun-tahun berikutnya.

    Konsumsi nasional pada 2020 diperkirakan sebesar 498,94 ribu ton, dengan proyeksi kebutuhan pada 2023 sekitar 517,93 ribu ton dan 2024 sebesar 526,77 ribu ton. Sehingga, lebih dari 90 persen konsumsi nasional dipenuhi melalui impor.

    Umi mengemukakan, Pemerintah telah berupaya mengurangi ketergantungan impor melalui berbagai program, seperti penugasan wajib tanam kepada importir dan insentif budi daya di dataran tinggi.

    “Namun, tantangan besar masih dihadapi. Antara lain rendahnya minat petani akibat harga jual yang kurang kompetitif, juga lemahnya integrasi antara sektor hulu (budi daya) dan hilir (pasar),” ucapnya.

    Baca: Harga bawang merah sentuh Rp70.000/kilogram

  • 80 Persen Kebutuhan Susu Nasional Dipenuhi dari Susu Impor

    80 Persen Kebutuhan Susu Nasional Dipenuhi dari Susu Impor

    7cloud.asia – Komisi IV DPR menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku susu yang masih mencapai 80 persen. Kondisi ini dinilai menjadi ancaman serius bagi kedaulatan dan ketahanan pangan nasional.

    Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi IV ke peternakan PT Greenfields Indonesia di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (11/12/2025).

    Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi menyatakan bahwa isu ketahanan pangan harus dipandang secara lebih komprehensif, tidak hanya sebatas beras dan jagung.

    Menurutnya, susu merupakan sumber protein strategis yang justru belum mendapatkan perhatian memadai dari pemerintah.

    “Fakta menunjukkan bahwa 80 persen kebutuhan bahan baku susu nasional masih dipenuhi melalui impor. Situasi ini diperburuk oleh wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menurunkan populasi sapi perah dalam negeri,” ujar Titiek kepada Parlementaria di sela-sela kunjungan tersebut.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Panggah Susanto, menambahkan bahwa kontribusi industri dalam negeri terhadap suplai susu masih relatif kecil.

    Baca: Pemerintah diminta segera susun regulasi yang melindungi peternak susu

    Sebagai contoh, PT Greenfields yang telah beroperasi sejak 1997 baru mampu menyediakan sekitar 14 persen kebutuhan nasional. Pasokan lainnya sebagian besar berasal dari produk impor dalam bentuk susu bubuk atau bahan baku, bukan susu segar.

    “Harus ada intervensi kebijakan agar impor susu dapat dikurangi secara bertahap. Produk yang masuk ke Indonesia mayoritas berupa susu bubuk, sementara fresh milk produksi lokal sebenarnya memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi,” jelas Politisi Partai Golkar ini.

    Lebih lanjut, Panggah menegaskan bahwa Komisi IV akan mengoptimalkan fungsi pengawasan untuk memastikan adanya langkah progresif dalam pengurangan impor.

    Tidak hanya itu, Komisi IV juga siap mengevaluasi regulasi yang dinilai menghambat investasi dan pengembangan industri persusuan nasional demi tercapainya kemandirian pangan.

    Produksi susu nasional bisa dikatakan masih sangat terbatas, hanya memenuhi sekitar 20 persen dari total kebutuhan, dengan sisanya dipenuhi melalui impor untuk memenuhi total konsumsi yang mencapai sekitar 4,4 hingga 4,6 juta ton per tahun.

    Produksi susu segar domestik pada 2023 mencapai sekitar 837.000 ton. Meskipun ada sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya, produksi ini masih jauh di bawah kebutuhan, dengan kendala seperti populasi sapi perah rendah dan teknologi budidaya.

    Baca: DPR kritisi pembebasan pajak susu impor

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan impor susu Indonesia selama Januari hingga November 2024 menurun 6,19 persen dari periode yang sama tahun lalu.

    Pelaksana tugas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan sepanjang tahun 2024, nilai impor susu Indonesia mencapai 803,4 juta dolar.

    “Impor tertinggi dalam bentuk susu bubuk atau skim milk dengan negara asal utama impor susu Indonesia dari Selandia Baru dengan persentase sekitar 53,28 persen dari total impor susu,” kata Amalia dalam konferensi pers yang disimak secara daring pada Senin, 16 Desember 2024.

    Amalia melanjutkan, negara asal impor susu terbesar kedua setelah Selandia Baru adalah Amerika Serikat dengan persentase 17,44 persen. Disusul Australia dengan persentase 14,84 persen dari total impor susu Indonesia.

    Pemerintah sedang berupaya meningkatkan produksi melalui pembangunan peternakan baru untuk mendukung program makan bergizi gratis.

    Baca: Peternak sapi perah di berbagai daerah keluhkan tak bisa jual produksinya