7cloud.asia – Ketua Komisi VI DPR Anggia Erma Rini menyoroti kondisi paradoks Indonesia yang hingga kini masih mengimpor garam, meskipun 70 persen wilayahnya merupakan laut.
Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VI ke PT Garam di Surabaya, para legislator mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mencapai swasembada garam.
Dalam kesemepatan itu Anggia menyebut kondisi impor garam ini sebagai ironi yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Ia menegaskan bahwa dengan kekayaan laut yang begitu luas, seharusnya Indonesia mampu memenuhi kebutuhan garam nasional tanpa bergantung pada impor.
Baca: Kebijakan Tarif Impor Trump jadi momentum kurangi ketergantungan pada Amerika Serikat
“Negara kita ini lautnya luas, tapi kenapa garam saja harus impor? Ini ironi besar yang harus segera diakhiri,” ujarnya dalam pertemuan Komisi VI dengan PT Garam di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (03/07/2025).
Ia juga mengingatkan bahwa kekhawatiran akan muncul jika Indonesia tidak memiliki kontrol ketat, garam industri bisa bocor ke pasar konsumsi.
Ditambahkannya, ekstensifikasi wilayah produksi menjadi langkah penting yang harus didukung untuk mengatasi ketergantungan pada garam impor.
“Kalau perluasan ini dilakukan dengan benar dan teknologinya tepat, bukan tidak mungkin kita bisa berhenti impor,” katanya
Baca: Keran impor membuat gulung tikar industri tekstil lokal
Anggia menyebut, Pulau Rote menjadi salah satu wilayah yang cocok untuk dikembangkan sebagai sentra produksi garam nasional, mengingat potensi iklim dan lokasi geografisnya.
Komisi VI berharap rencana ini tak berhenti di konsep, tapi segera dieksekusi dengan target dan hasil yang terukur.
Sebagian besar garam impor didatangkan dari Australia. Pada tahun 2023, Indonesia mengimpor 2,8 juta ton garam dengan nilai Rp 1,35 triliun,
Pemerintah berencana untuk menghentikan impor garam untuk kebutuhan aneka pangan dan farmasi mulai 1 Januari 2025, namun hal itu belum terealisasi.
Leave a Reply