ruangkota

Tag: india

  • Lalu Lintas di India Terganggu Akibat Kabut Tebal

    Lalu Lintas di India Terganggu Akibat Kabut Tebal

    7cloud.asia – Kabut tebal terus menyelimuti beberapa negara bagian di India barat laut, kata para pejabat pada Kamis (11/1). Kondisi ini berdampak terhadap lalu lintas jalan raya dan kereta.

    Menurut para pejabat perkeretaapian, sedikitnya perjalanan 24 kereta yang mendekati wilayah ibu kota nasional Delhi mengalami penundaan.

    Seperti yang terjadi di distrik Nagaon di negara bagian Assam, India, 10 Januari 2024. Akibat kabut tebal itu sedikitnya perjalanan 24 kereta yang mendekati wilayah New Delhi mengalami penundaan.

    Menurut Departemen Meteorologi India (India Meteorological Department/IMD), kabut sangat tebal (dengan visibilitas di bawah 50 meter) pada pagi hari.

    Baca: Polusi udara terburuk di dunia

    Kondisi ini terjadi di Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Uttar Pradesh, Tripura, Assam, dan Meghalaya.

    Selain itu, kabut tebal (dengan visibilitas 50-200 meter) juga terlihat di sejumlah daerah terpencil, yaitu Haryana, Chandigarh, Rajasthan barat laut, Bihar, dan Odisha.

    IMD mengatakan kabut tebal hingga sangat tebal kemungkinan akan terus terlihat pada pagi hari di wilayah-wilayah terpencil di India barat laut selama lima hari ke depan

    Sementara itu, kondisi gelombang dingin pada Kamis semakin intens di beberapa negara bagian di India utara, termasuk wilayah ibu kota Delhi.

    Sumber: Antaranews

  • Pelajaran dari Penerapan Pajak Karbon di India: Komitmen, Transparansi dan Prinsip Keadilan Jadi Kunci

    Pelajaran dari Penerapan Pajak Karbon di India: Komitmen, Transparansi dan Prinsip Keadilan Jadi Kunci

    7cloud.asia – Pajak karbon menjadi instrumen penting untuk memitigasi perubahan iklim dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

    Pajak karbon juga merupakan cara yang efektif untuk menghasilkan pendapatan, memberi insentif pada teknologi yang lebih ramah lingkungan, dan meningkatkan daya saing internasional suatu negara.

    Sebagai negara berkembang anggota G20, India menjadi contoh yang bagus bagi negara-negara G20 dalam penerapan pajak karbon ini.

    India mempunyai peran penting dalam menerapkan mekanisme penetapan harga karbon, sebuah langkah yang dapat mengurangi emisi karbon negara tersebut secara signifikan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. 

    Iklim politik di India saat ini juga sangat mendukung bagi penerapan kebijakan pajak karbon.

    Baca: Penerapan pajak karbon di India jadi contoh

    Target energi terbarukan yang ambisius, ditambah dengan komitmen pemerintah India untuk mengurangi emisi gas rumah kaca berdasarkan Perjanjian Paris, memberikan landasan yang kuat untuk menerapkan pajak karbon.

    Dari pengalaman yang dilakukan India, bisa diambil kesimpulan bahwa pemerintah setiap negara harus mempertimbangkan berbagai tantangan dan peluang dalam merancang dan menerapkan kebijakan pajak karbon.

    Dalam hal ini, termasuk menentukan tarif pajak yang tepat. Dalam penerapan pajak karbon pemerintah juga harus memastikan keadilan, menyederhanakan sistem perpajakan, dan memastikan transparansi.

    Kebijakan pajak karbon yang berhasil di India dapat menjadi model bagi negara-negara lain dan menunjukkan komitmen negara tersebut dalam mengatasi perubahan iklim.

    Baca: Penerapan pajak karbon di negara berkembang

    Dengan menerapkan pajak karbon, India dapat menunjukkan komitmennya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan berkontribusi terhadap upaya global memerangi perubahan iklim.

    Hal ini juga dapat menghasilkan pendapatan untuk mendanai barang dan jasa publik, memberikan insentif kepada perusahaan untuk berinovasi dan mengadopsi teknologi yang lebih ramah lingkungan.

    Penerapan pajak karbon juga meningkatkan daya saing produk India secara internasional.

    Sudah waktunya bagi India untuk mengambil tindakan berani dan bergabung dengan daftar negara-negara yang telah menerapkan mekanisme penetapan harga karbon.

    Aspek penting dalam keberhasilan penerapan kebijakan pajak karbon di India adalah menentukan tarif pajak yang sesuai.

    Baca: Peran pajak karbon dalam menekan emisi

    Menurut Bank Dunia, pajak karbon sebesar $40 per ton CO2 dapat mengurangi emisi hingga 1,7 miliar ton pada tahun 2030, yang setara dengan 30% proyeksi emisi India.

    Tarif pajak ini juga akan menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi pemerintah, yang dapat digunakan untuk mendukung pengembangan energi ramah lingkungan dan langkah-langkah adaptasi iklim.

    Aspek penting lainnya adalah memastikan bahwa kebijakan pajak karbon adil dan tidak memberikan dampak yang tidak proporsional terhadap rumah tangga berpendapatan rendah.

    Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menggunakan pendapatan dari pajak karbon untuk memberikan subsidi bagi rumah tangga berpendapatan rendah guna mengimbangi kenaikan biaya energi.

    Selain itu, pendapatan pajak dapat digunakan untuk mendukung pengembangan energi bersih di daerah pedesaan, yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi kemiskinan energi.

    Baca: Indonesia masih kaji penerapan pajak karbon

    Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan pajak karbon diterapkan secara transparan, dengan pedoman dan prosedur yang jelas.

    Transparansi ini akan membantu membangun kepercayaan dan kredibilitas di antara para pemangku kepentingan serta mengurangi kemungkinan korupsi dan salah urus.

    Sumber: earth.org

     

     

  • Riset: 7,2 Persen Kematian di India Disebabkan oleh Polusi Udara

    Riset: 7,2 Persen Kematian di India Disebabkan oleh Polusi Udara

    7cloud.asia – Sebuah penelitian baru yang dirilis pada Kamis (4/7/2024) melaporkan bahwa 7,2 persen kematian di 10 kota besar di India disebabkan oleh polusi udara di negeri itu.

    Penelitian yang dilakukan The Lancet Planetary Health itu menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara paparan jangka pendek polusi udara materi partikulat halus (PM2.5) dan tingkat kematian harian di berbagai kota di India.

    Pada tahun lalu, tingkat kematian harian di berbagai kota di India melampaui China sebagai negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia.

    Dilakukan oleh berbagai tim peneliti internasional, penelitian ini merupakan yang pertama dilakukan untuk menganalisa efek akut dari polusi udara terhadap kematian.

    Baca: Penerapan pajak karbon di India

    Penelitian tersebut dilakukan mulai 2008 hingga 2019, yang meliputi 3,6 juta kematian.

    Ibukota India, Delhi, mengalami dampak tertinggi dengan 12.000 kematian dalam setahun akibat polusi udara, atau 11,5 persen dari total kematian.

    Rekomendasi negara saat ini sebesar 60 mikrogram PM2,5 per meter kubik adalah empat kali lebih tinggi dari pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

    Bahkan kota-kota dengan tingkat polusi udara lebih rendah, seperti Mumbai, Kolkata, dan Chennai, juga tetap didapati tingkat kematian tinggi.

    Baca: Penerapan pajak karbon di negara berkembang

    Penelitian ini menemukan peningkatan risiko kematian yang signifikan, yang menunjukkan bahwa tidak ada ambang batas aman untuk paparan PM2.5.

    Hal ini sangat memprihatinkan mengingat tingkat polusi udara di banyak kota di India seringkali melebihi pedoman India dan WHO.

    Sekitar 7,2 persen dari seluruh kematian harian di kota-kota yang diteliti disebabkan oleh konsentrasi PM2.5 yang melebihi pedoman 24 jam WHO yaitu 15 mikrogram per meter kubik.

    Sumber: Antaraanews.com/Anadolu

  • Militer India dan Pakistan Bertemu untuk Rumuskan Poin Gencatan Senjata

    Militer India dan Pakistan Bertemu untuk Rumuskan Poin Gencatan Senjata

    7cloud.asia – Direktur Jenderal Operasi Militer India, Letjen Rajiv Ghai, dan mitranya dari Pakistan, Mayjen Kashif Chaudhry, melakukan pembicaraan untuk membahas ketentuan perjanjian gencatan senjata.

    Menurut laporan stasiun TV News18 pada Senin (12/5/2025), pembicaraan itu dilakukan setelah kedua negara menyepakati gencatan senjata pada Sabtu (10/5/2025), yang menghentikan semua operasi militer melalui darat, laut, dan udara.

    Mengutip sumber resmi yang mengetahui pembicaraan itu, News18 melaporkan bahwa Ghai dan Chaudhry membahas berbagai hal, termasuk pengamanan perbatasan dan garis kontrol (Line of Control) antara India dan Pakistan.

    Mereka juga membahas penggunaan pesawat nirawak (drone). Namun, isi pembicaraan yang lebih lengkap belum dipublikasikan.

    Dirjen Operasi Militer merupakan salah satu pejabat paling berpengaruh di Angkatan Darat (AD) India karena berada langsung di bawah Kepala Staf AD. Dia berperan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi militer, baik di dalam maupun luar negeri.

    Ketegangan di antara India dan Pakistan meningkat setelah serangan bom bunuh diri di dekat Pahalgam, Jammu dan Kashmir, pada 22 April, yang menewaskan 25 warga India dan 1 warga Nepal.

    India mengaku memiliki bukti bahwa dinas intelijen Pakistan (ISI) berada di balik serangan itu, tetapi Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif membantah tuduhan tersebut.

    Menanggapi serangan itu, India lalu melancarkan serangan rudal ke wilayah Pakistan pada 7 Mei, dalam operasi yang diberi nama Operasi Sindoor.

    Kementerian Pertahanan India menyatakan serangan itu hanya menargetkan infrastruktur kelompok militan. Namun, Pakistan mengatakan bahwa lima permukiman diserang, yang menewaskan sedikitnya 31 orang.

    Hal ini memicu eskalasi militer dan serangan lintas batas di antara kedua negara. Pada Sabtu, kedua negara mengumumkan gencatan senjata yang mulai berlaku pukul 17.00 waktu setempat (18.30 WIB).

    Sumber: Antaranewscom/Sputnik-OANA

  • Covid-19 di India Melonjak, 564 Kasus Baru dan 7 Orang Meninggal dalam 24 Jam

    Covid-19 di India Melonjak, 564 Kasus Baru dan 7 Orang Meninggal dalam 24 Jam

    7cloud.asia – Covid-19 di India melonjak dalam 24 jam terakhir. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga mencatat dalam 24 jam sebanyak 564 kasus baru dan 7 orang meninggal.

    Melansir Indian Express, Kamis (05/06/2025) sebanyak 7 orang yang meninggal tersebut berasal dari negara bagian Maharashtra 3 orang, Delhi dan Karnataka masing-masing 2 orang.

    Mereka yang meninggal ini umumnya menderita komplikasi kesehatan. Salah satunya seorang bayi berusia lima bulan yang mengalami komplikasi kesehatan yang kompleks.  

    Adanya kasus baru ini, maka kasus Covid-19 di India naik hingga hampir menjadi 5000 orang.  Kasus tertinggi COVID-19 di India dilaporkan dari Kerala dengan jumlah 1487 kasus.

    Baca: Kasus Covid-19 di Indonesia berpotensi meningkat

    Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga mencatat varian virus yang beredar di India adalah LF.7, XFG, NB. 1.8.1., dan JN.1. Varian NB. 1.8.1. merupakan subvarian yang baru-baru ini ditemukan di India.

    Kelompok Penasihat Teknis Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebelumnya telah menetapkan subvarian ini ‘Dalam Pemantauan’ atau varian dengan perubahan signifikan, namun dampak epidemiologisnya belum jelas.

    Sama seperti virus lainnya, SARS-CoV-2 terus bermutasi. Beberapa varian baru mungkin menyebar lebih mudah sehingga dapat memicu adanya lonjakan kasus baru.

    Meningkatnya kasus Covid-19 disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya perlindungan vaksinasi yang menurun. Sehingga membuat orang menjadi rentan terinfeksi ulang.   

     

  • Banjir Akibat Hujan Monsun di India Telah Menewaskan Lebih 450 Orang

    Banjir Akibat Hujan Monsun di India Telah Menewaskan Lebih 450 Orang

    7cloud.asia – Korban meninggal akibat banjir dan longsor yang dipicu hujan monsun di India terus bertambah.

    Musim hujan monsun yang biasanya berlangsung dari Juni hingga September ini telah menyebabkan kerusakan besar di India utara, dengan berbagai insiden hujan lebat, banjir bandang, dan tanah longsor di sejumlah wilayah negara itu.

    Setidaknya sembilan orang tewas di berbagai wilayah di India dalam 24 jam terakhir akibat hujan deras yang terus mengguyur negara Asia Selatan tersebut.

    Dalam pernyataannya pada Selasa (16/9/202), otoritas setempat menyebut dengan bertambahnya korban ini, maka total korban jiwa selama musim monsun yang sedang berlangsung telah melebihi 450 orang.

    Tiga kematian dilaporkan masing-masing di negara bagian barat Maharashtra dan negara bagian utara Himachal Pradesh serta Uttarakhand, akibat hujan lebat yang memicu ledakan awan, banjir bandang, dan tanah longsor.

    Baca: Banjir di Pakistan tewaskan 900 orang

    Di Maharashtra, lebih dari 100 orang telah dievakuasi dalam 24 jam terakhir, menurut pernyataan Departemen Manajemen Bencana Negara Bagian pada Selasav(16/9/2025).

    Kepala Menteri Himachal Pradesh, Sukhvinder Singh Sukhu, mengatakan hujan deras yang terus-menerus sejak Senin malam telah menyebabkan kerusakan luas di distrik-distrik termasuk Mandi, Hamirpur, dan Shimla.

    Dia mengonfirmasi bahwa tiga orang telah meninggal di Himachal Pradesh dan satu orang masih hilang.

    “Hujan telah menyebabkan kerugian signifikan baik jiwa maupun harta benda. Saya telah menginstruksikan pemerintah untuk melakukan operasi bantuan dan penyelamatan secara maksimal di semua wilayah terdampak,” ujarnya.

    Negara bagian yang terletak di kawasan Himalaya ini sangat terdampak musim monsun tahun ini, yang dimulai pada Juni.

    Baca: Hujan monsun picu banjir bandang di Pakistan

    Pernyataan dari otoritas bencana Himachal Pradesh pada Selasa menyatakan, jumlah kematian akibat hujan, termasuk tanah longsor, di negara bagian tersebut saka telah mencapai 409 orang.

    Di negara tetangga Uttarakhand, tiga kematian tambahan tercatat akibat hujan deras, lapor stasiun penyiaran negara DD News.

    Hujan deras yang terjadi pada Senin (15/9/2025) malam di wilayah Karligaad memicu respons dari Perdana Menteri Narendra Modi, yang berbicara dengan Menteri Kepala Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, untuk mengevaluasi situasi.

    Di negara bagian utara Punjab, banjir yang dipicu musim monsun telah menewaskan lebih dari 50 orang dan berdampak pada ratusan ribu penduduk.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu