ruangkota

Tag: Jaga Pemilu

  • Temukan Banyak Manipulasi Prosedur dan Aturan, Perhimpunan Jaga Pemilu Sebut Hasil Pemilu 2024 Telah Menjadi Artifisial

    Temukan Banyak Manipulasi Prosedur dan Aturan, Perhimpunan Jaga Pemilu Sebut Hasil Pemilu 2024 Telah Menjadi Artifisial

    7cloud.asia – Perhimpunan Jaga Pemilu menyimpulkan bahwa Pemilu 2024 telah menjadi artifisial, di mana penyelenggaraan pemilu diatur sedemikian rupa melalui skenario pemenangan yang memanipulasi mekanisme prosedural dan peraturan kepemiluan.

    Kesimpulan Jaga Pemilu ini didasarkan pada sejumlah temuan terkait penyelenggaraan Pemilu 2024, termasuk pelanggaran yang terjadi selama pemilu.

    “Analisis terhadap laporan dan temuan oleh jaga Pemilu memperlihatkan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 terkontaminasi oleh praktek-praktek pelanggaran dan kecurangan pemilu,” kata Sekretaris Perhimpunan Jaga Pemilu Luky Djani saat rilis temuan Jaga Pemilu di pemilu 2024, Selasa (26/3/2024).

    Sejak meluncur pada akhir November 2023, Jaga Pemilu telah melakukan serangkaian aktivitas, yakni sosialisasi dan pendidikan publik melalui media nasional dan media sosial.

    Jaga Pemilu juga mengelola kanal pelaporan melalui situs https://jagapemilu.com, pemantauan hari H dan rekapitulasi suara, verifikasi perhitungan, advokasi pelaporan kasus ke Bawaslu dan penyajian temuan pemantauan kepada publik melalui konferensi pers dan diskusi publik.

    Baca: KPU siap hadapi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum di MK

    Pada hari H pemilihan suara, Jaga Pemilu bekerjasama dengan jejaring organisasi masyarakat sipil dan warga memantau pemungutan dan perhitungan suara pada 14 Februari 2024.

    Pemantauan ini melibatkan 1984 relawan Penjaga Pemilu yang tersebar di 29 provinsi (241 Kabupaten/Kota; 817 Kecamatan; 1.217 Desa/Kelurahan).

    Sepanjang periode 29 Agustus 2023 sampai 19 Maret 2024, dari total 914 laporan yang diterima terdapat 658 laporan terverifikasi.

    Angka itu terdiri dari 215 laporan berasal dari masyarakat dan 443 laporan dugaan pelanggaran dan/atau kecurangan dari hasil penelusuran sosial media dan media online.

    Dari total laporan terverifikasi, 210 laporan yang memenuhi kriteria pelaporan sesuai dengan ketentuan Bawaslu telah disampaikan kepada Bawaslu.

    “Dari 210 yang dilaporkan ke Bawaslu, hanya satu yang ditindaklanjuti,” kata Rusdi Marpaung, Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Jaga Pemilu.

     

    Baca: Gugatan perselisihan hasil pemilu 2024 melonjak

    Dari 658 kasus yang dianalisis, terdapat empat kategori utama pelanggaran yang berdampak langsung kepada integritas pemilu.

    Keempat tipologi malpraktek pemilu tersebut adalah: praktik politik pork-barrel, jual-beli suara, manipulasi administratif dan monopoli sumberdaya publik dan politisasi aparatur.

    Modus vote-buying pada pemilu 2024 didominasi oleh praktek pembagian uang secara langsung selama kampanye arak-arakan, rapat dengar pendapat umum.

    Pembagian uang dilakukan baik secara terbuka maupun tertutup melalui broker ataupun diberikan saat acara berlangsung.

    Alibi yang diutarakan selalu seragam, sebagai ongkos politik ataupun biaya partisipasi dalam kegiatan kampanye.

    Dari pengamatan Jaga Pemilu, politikus dan timses memahami batasan nominal yang dapat diberikan sesuai dengan peraturan KPU, maka pemberian barang kepada perorangan pemilih jika dijumlahkan nominalnya di bawah ketentuan PKPU tersebut sehingga terhindar dari jeratan hukum.

    Baca: Tangani gugatan perselisihan hasil pemilihan umum, MK diminta tak hanya fokus pada perolehan suara 

    Ini mengindikasikan, kata Luky, terjadinya normalisasi pelanggaran dan kecurangan pemilu di
    Indonesia, atau situasi new normal.

    Di mana malpraktik pemilu dianggap sebagai hal yang biasa dan terjadi pembiaran dalam penegakan hukum. Sehingga hal yang sama berpotensi terjadi di masa yang akan datang. 

    Dari teorinya, artifisial demokrasi dapat dilihat dari beragamnya pelanggaran dan kecurangan
    dalam setiap tahapan pemilu, dikombinasikan dengan renggangnya representasi politik.

    “Di mana hubungan antara pemilih dan politikus dipandang berlangsung secara transaksional
    serta manipulatif,“ ujar Luky.

    Temuan Jaga Pemilu lainnya adalah pelaku pelanggaran terbesar selama pemilu 2024 justru adalah penyelenggara pemilu.

    Luky Djani mengungkapkan, lebih dari setengah pelaku yang diduga melakukan pelanggaran adalah penyelenggara pemilu yaitu sebanyak 55%.

    Baca: Kecurangan Pemilu 2024 sudah terjadi sejak Keputusan MK

    Peringkat kedua pelaku pelanggaran dan kecurangan adalah peserta pemilu calon anggota
    legislatif sebanyak 16%, dengan modus umum berupa upaya untuk beli suara (vote buying).

    Aktor selanjutnya adalah aparatur Penyelenggara Negara (10%) serta Kepala Daerah (8%).

    Mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan mengungkapkan, pemerintah harus melakukan
    evaluasi terkait temuan Jaga Pemilu tentang pelaku pelanggaran terbesar yang dilakukan oleh
    penyelenggara pemilu.

    Ia menilai angka 55% pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu ini termasuk tinggi.

    Kita, ujarnya, sudah lihat ada beberapa kasus di mana penyelenggara pemilu dijerat kasus pidana seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur juga beberapa daerah lainnya.

    “Ini menunjukan suatu fakta bahwa ada masalah terkait penyelenggara pemilu, apakah ini terjadi saat mulai proses rekrutmen atau lainya. Ini tentu harus menjadi bahan evaluasi,” jelas Abhan.

    Baca; ICW dan KontraS nilai Pemilu 2024 sebagai yang terburuk sejak era reformasi 

     

  • Temukan Banyak Fluktuasi Suara, Jaga Pemilu Pertanyakan Integritas KPU sebagai Penyelenggara Pemilu

    Temukan Banyak Fluktuasi Suara, Jaga Pemilu Pertanyakan Integritas KPU sebagai Penyelenggara Pemilu

    7cloud.asia – Perkumpulan Jaga Pemilu menemukan terjadinya fluktuasi suara )perbedaan perhitungan suara) yang cukup besar di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Fluktuasi itu berada di kisaran 3-9%. 

    Dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia pada Senin (1/4/2024) Jaga Pemilu menyatakan fluktuasi suara terbesar terjadi di TPS di tiga provinsi dengan jumah pemilih terbanyak yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

    Selanjutnya, fluktuasi suara juga terjadi di DKI Jakarta dan Sumatera Barat.

    Ketua Perkumpulan Jaga Pemilu Natalia Soebagjo mengungkapkan, temuan fluktuasi suara yang tinggi ini menambah deretan berbagai pengelolaan administrasi yang tidak baik pada Pemilu 2024.

    Secara menyeluruh, hal-hal tersebut masuk dalam empat kategori inkompetensi dan malpraktik Pemilu 2024, yakni hasil pemilihan tidak transparan, kesulitan akses aplikasi Sirekap, keterlambatan pelaporan dalam Sirekap dan kendala teknis dalam Sirekap.

    “Kami berharap temuan dari Jaga Pemilu dihiraukan. Jangan lantas dianggap sebagai suara mereka yang kalah. Temuan kita sudah melalui proses seksama dan mohon dijadikan pelajaran sehingga tidak diulangi lagi,” kata Natalia.

    Baca: Jaga Pemilu temukan banyak manipulasi aturan dan prosedur dalam pelaksanaan Pemilu 2024

    Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mempertanyakan integritas penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum. Menurutnya, profesionalitas KPU sebagai penyelenggara pemilu dipertanyakan ketika Ketua KPU mendapatkan empat kali dinyatakan melanggar etik.

    “KPU yang menyelenggarakan pemilu 2024 ini kan nantinya akan menjadi penyelenggara pilkada pada November nanti. Yang jadi pertanyaan apakah mereka masih layak untuk menyelenggarakan pilkada. Ini tentunya harus menjadi pertimbangan,” pungkas Khoirunnisa.

     

    Ketua Tim Pemantau Jaga Pemilu Luky Djani mengungkapkan, Jaga Pemilu melakukan tiga klaster pengawasan accuracy rate di TPS yaitu dari relawan Penjaga KPU, Jaga Pemilu dan Pejuang Pemilu.

    Berdasarkan hasil monitoring Accuracy Rate hasil verifikasi relawan dan hasil tabulasi KPU berada pada rentang 91-97%.

    Ini berarti dari 100 TPS yang diverifikasi, ada sekitar 91-97 TPS memiliki perolehan pasangan calon yang sama dengan hasil tabulasi KPU, sehingga masih terdapat error rate sebesar 3-9%.

    ”Ini berarti dari 100 TPS yang diverifikasi sekitar 3-9 TPS memiliki perolehan pasangan calon yang tidak sama dengan hasil tabulasi KPU. Sedangkan error rate klaster Jaga Pemilu di kisaran 7% serta error rate klaster Pejuang Pemilu di kisaran 5%,” jelas Luky dalam konferensi pers Jaga Pemilu di Jakarta, Senin (1/4/2024).

    Baca: KPU dinilai langgar azas dan prinsip pemilu yang diatur konstitusi

    Dari data monitoring Penjaga KPU, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memiliki accuracy rate sebesar 92% dan error rate sebesar 8%.

    Lalu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki accuracy rate sebesar 93% dan error rate sebesar 7% serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD memiliki accuracy rate sebesar 93% dan error rate sebesar 7%.

    Data monitoring Jaga Pemilu juga tidak jauh berbeda, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memiliki accuracy rate sebesar 92% dan error rate sebesar 8% dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki accuracy rate sebesar 93%

    Dan, error rate sebesar 7% serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD memiliki accuracy rate sebesar 93% dan error rate sebesar 7%.

    Data monitoring Pejuang Pemilu sedikit berbeda, di mana Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memiliki accuracy rate sebesar 95% dan error rate sebesar 5% dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki accuracy rate sebesar 94%.

    Dan error rate sebesar 6% serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD memiliki accuracy rate sebesar 95% dan error rate sebesar 5%.

    Baca: Pelanggaran etika yang dilakukan Jokowi dan KPU dipaparkan di sidang sengketa hasil Pilpres 2024

     

    Sejak meluncur pada akhir November 2023, Jaga Pemilu telah melakukan serangkaian aktivitas terkait Pemilu 2024.

    Seperti sosialisasi dan pendidikan publik melalui media nasional dan media sosial, mengelola kanal pelaporan melalui situs https://jagapemilu.com, pemantauan pelaksanaan pencoblosan,  rekapitulasi suara.

    Jaga Pemilu juga memantau verifikasi perhitungan, advokasi pelaporan kasus ke Bawaslu dan penyajian temuan pemantauan kepada publik melalui konferensi pers dan diskusi publik.

    Pada hari H pemilihan suara, Jaga Pemilu bekerjasama dengan jejaring organisasi masyarakat sipil dan warga memantau pemungutan dan perhitungan suara pada 14 Februari 2024, melibatkan 1984 relawan Penjaga Pemilu yang tersebar di 29 provinsi (241 Kabupaten/Kota; 817 Kecamatan; 1.217 Desa/Kelurahan).