7cloud.asia – Dinas Pertamanan Jakarta Barat meminta Satpol PP lebih intensif mengawasi Ruang Terbuka Hijau Jalan Tubagus Angke, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan.
Langkah ini dilakukan menyusul temuan sejumlah kondom yang diduga dari praktik prostitusi di ruang terbuka hijau di Jakarta Barat tersebut.
Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Barat, Romy Sidharta menegaskan, inti pengawasan itu adalah penjagaan ruang terbuka hijau oleh Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum (Kamtribum) Satpol PP.
“Di sepanjang jalan di ruang terbuka hijau itu kan kalau malam banyak warung-warung, tenda-tenda remang di situ. Maka penting penjagaan,” kata di Jakarta, Jumat.
Lebih lanjut, pihaknya juga mempertimbangkan memiringkan lahan Terbuka Hijau Jalan Tubagus Angke agar oknum-oknum yang berpotensi melakukan praktik prostitusi dapat dicegah membangun tenda di lokasi tersebut.
“Konsepnya lebih baik dibikin miring gitu tanahnya, mulai dari kali turun ke jalan dibuat miring. Jadi memang taman yang tidak aktif, taman pasif, tidak digunakan untuk interaksi,” imbuh Romy.
Baca Juga: Jakarta Akan Bangun 10 Taman dan Ruang Terbuka Hijau di 2024
Meski solusi ini dinilai menyelesaikan masalah temuan kondom (dugaan prostitusi) secara permanen, biaya yang dibutuhkan cukup besar untuk merealisasikan konsep memiringkan lahan tersebut.
“Karena itu biayanya besar, buat uruk tanahnya dan lain-lain, terus perlu kajian mendalami juga bersama Bina Marga dan SDA, kalau tanahnya dimiringkan ke arah jalan, nanti pergerakan air bagaimana dan banyak pertimbangan lain juga,” kata Romy.
Pihaknya sudah melakukan sejumlah upaya, seperti secara rutin membasahi RTH dengan kursi-kursi di dalamnya agar tidak menjadi taman aktif (ruang interaksi), namun oknum-oknum tertentu masih sering masuk ke lokasi tersebut.
“Sudah lama, sudah berkali-kali kadang kita basahi biar orang enggak ada di situ, kita siram, tapi tetap aja duduk di warung remang-remang, warung plus-plus,” kata Romy.
Selain itu, pihaknya juga sudah mengurangi jam gelap di Terbuka Hijau Jalan Tubagus Angke, namun karena tidak dijaga 24 jam, maka oknum bersangkutan akan kembali lagi.
“Pencahayaan sudah dibikin dulu, biar enggak balik macam-macam, tapi kan jaga enggak 24 jam,” kata dia menjelaskan.
Baca Juga: Menghijaukan Jakarta lewat Ruang Terbuka Hijau, Upaya Mengembalikan Kualitas Udara Jakarta
Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan bahwa penjagaan selama 24 jam adalah cara terbaik dan efektif untuk mengatasi potensi praktik prostitusi di lokasi tersebut.
“Harus dijaga terus, itu yang terbaik perlu dibuat,” pungkas Romy.
Pemerintah Kota Jakarta Barat (Jakbar) telah menginstruksikan Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Sudin Tamhut) setempat untuk menjadikan Ruang Terbuka Hijau di Jalan Tugabus Angke, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, sebagai taman pasif.
Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto segera minta Sudin Tamhut segera menindaklanjuti kondisi taman itu. Taman tersebut hanya untuk dilintasi saja.
“Jadi, paling tidak, di situ tak ada ruang buat nongkrong-nongkrong, buat ditanami saja,” katanya saat dihubungi di Jakarta pada Senin (29/4/2024).
Anggota DPRD DKI Gilbert Simanjuntak menegaskan, pengawasan ketertiban umum di Jakarta perlu ditingkatkan usai kejadian di Ruang Terbuka Hijau Jalan Tubagus Angke, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat ini.
Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Akan Tambah 800 Ruang Terbuka Hijau untuk Atasi Polusi Udara
“Saya kira itu lebih tepat karena memang ketertiban Jakarta makin menurun,” kata Gilbert kepada wartawan di Jakarta, Rabu (1/5/2024).
Gilbert menuturkan perlu adanya peningkatan pengawasan di tempat umum yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI secara total dan penuh dedikasi.
Dia juga menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta memasang lampu penerangan sebagai salah satu bentuk peningkatan pengawasan.
“Sebenarnya pemasangan lampu merupakan perkara kecil lantaran semua tergantung niat untuk memastikan pengawasan di tempat umum,” katanya.
Terutama untuk para pekerja seks komersial (PSK) yang dikhawatirkan masih bekerja di tempat yang dilarang pemerintah.
Pemerintah Provinsi DKI bertindak tegas kepada para pelaku prostitusi yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 8 Tahun 2007 menegaskan, menjadi PSK diancam penjara sampai 20 hari atau denda Rp500 ribu hingga Rp30 juta.
