7cloud.asia – Pembangunan infrastruktur masif dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Namun, mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) menyebut ada pihak yang dirugikan dalam pembangunan ini.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 itu tak menampik pembangunan infratrusktur penting dilakukan tetapi pemerintah harus memikirkan keseimbangan dalam pembangunan infrastruktur.
“Tentu pembangunan infrastruktur penting. Saya pikir tadi dari rumah ke sini mungkin 45 menit sampai 1 jam, ternyata cukup 20 menit karena jalan tol bagus. Tentu juga tidak bagus yang punya rumah sebelahnya karena tidak bisa lagi ke warung,” jelasnya seperti yang dilansir detik.com.
Menurutnya, pembangunan infrastuktur dengan menggunakan hutang negara di era Jokowi membuat pemerintah selanjutnya tidak akan mudah mengurus Indonesia.
Baca: Peningkatan hutang jadi tambal sulam bagi pemerintah
Pasalnya ada beban yang harus ditanggung, salah satunya dari pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur secara masif ini juga akan membebani keuangan negara di masa depan.
Siapapun pemerintahannya, ujar Jusuf Kalla, tidak mudah memerintah Indonesia pada pemerintahan yang akan datang.
“Karena pemerintah sekarang telah menghabiskan segala sumber dana untuk suatu hal-hal yang kadang-kadang tidak efisien,” jelasnya.
Selam pemerintahan Jokowi, beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang semakin berat. Pendapatan negara tidak sebanding dengan pengeluaran negara.
“Pemerintah yang akan datang harus punya keberanian. Kalau dia kacau pemerintahan yang akan datang, maka semuanya akan kena. Jadi semua akan sulit,” katanya.
Baca: Makan siang gratis akan menambah beban APBN semakin berat
Per 31 Januari 2024, utang pemerintah Indonesia tembus Rp 8.253,09 triliun. Padahal pendapatan negara hanya Rp 2.800 triliun.
“Kita menghadapi tantangan, kita banyak utang lebih Rp 8.000 triliun, utang BUMN kurang lebih Rp 3.000-4.000 triliun, jadi Rp 11.000-12.000 triliun. Belum bunganya, cicilannya,” paparnya.
Kondisi ini akan bertambah berat jika pemerintahan yang akan datang menjalani program makan siang gratis yang diusung pasangan capres cawapres, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
“Belum lagi subsidi BBM, subsidi listrik. Belum lagi bansos Rp 500 triliun, belum lagi makan siang (gratis) Rp 400 triliun, belum lagi untuk pendidikan 20%,” ungkapnya.
Baca: Makan siang gratis masuk RAPBN 2025
Tentu saja tambahan beban pengeluaran negara ini yang menanggung rakyat juga.
“Kalau ditotal ini bisa Rp 4.000 triliun, pendapatan negara cuma Rp 2.800 triliun. Kita defisit Rp 1.000-an triliun. Siapa yang bayar itu? Ya kita semuanya bersama-sama,” katanya.
Karena itu, mantan menko perekonomian ini berharap pemerintahan yang akan datang nantinya punya keberanian dan ketegasan untuk menyelesaikan permasalahan ini.
“Kalau dia kacau pemerintahan yang akan datang, maka semuanya akan kena. Jadi semua akan sulit,” ujarnya.
Reporter: Nurakhmayani





