ruangkota

Tag: kamboja

  • Pertempuran di Perbatasan Thailand dan Kamboja, Apa Dampaknya untuk Indonesia?

    7cloud.asia – Pertempuran antara tentara Thailand dan Kamboja sejak Kamis (24/7/2025) telah menewaskan setidaknya 16 orang dan puluhan ribu lainnya dievakuasi dari perbatasan kedua negara.

    Sejumlah pengamat menganggap Indonesia akan terkena dampak jika pertempuran antara Thailand dan Kamboja berlanjut dan semakin parah.

    Aksi saling serang ini menunjukkan eskalasi sengketa antara dua negara bertetangga di Asia Tenggara yang telah berlangsung selama satu abad.

    Thailand telah menutup wilayah perbatasannya dengan Kamboja.

    Sementara itu, Kamboja telah memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Thailand seraya menuduh negara tetangganya itu menggunakan “kekuatan berlebihan”.

    Baca: ASEAN jangan jadi arena rivalitas yang menghancurkan

    Dalam pernyataan terdahulu, pemimpin Thailand mengatakan, pertempuran sengit dengan Kamboja, dapat “bergerak menuju perang”.

    Apa dampaknya terhadap Indonesia jika konflik Thailand-Kamboja terus memanas?

    Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan, Wempy Pasaribu, mengatakan dampak yang paling jelas dari konflik Thailand dan Kamboja adalah kemungkinan Indonesia kebanjiran pengungsi dari daerah konflik.

    “Kita khawatirkan bisa terjadi banjir pengungsi, seperti perang Vietnam dulu. Spill out dari pengungsi ini kan bisa juga mengakibatkan yang tidak baik dalam hubungan Indonesia dengan kedua negara,” kata Wempy, Jumat (25/7/2025).

    Jika benar terjadi, kata Wempy, kondisi di Indonesia akan semakin buruk karena saat ini saja, pemerintah masih kewalahan mengurus pengungsi Rohingya dan Afghanistan.

    Sementara itu, pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, memperingatkan agar Indonesia mewaspadai pihak-pihak luar yang ingin memanfaatkan keadaan di Thailand dan Kamboja.

    Baca: Inisiatif Asia Afrika untuk penyandang disabiltas dan lansia

    Ia mengambil contoh sindikat perdagangan senjata yang mungkin ingin memasukkan barang ke daerah konflik melalui negara-negara tetangga Thailand dan Kamboja, termasuk Indonesia.

    “Mereka tidak mau langsung membawa barang ke wilayah konfliknya, tapi mungkin lewat Indonesia dulu untuk menyamarkan senjata itu sebenarnya dari siapa. Nanti seolah-olah Indonesia yang terlibat,” kata Teuku.

    “Itu harus kita hindari. Jangan sampai kelengahan kita berujung pada kita dipermalukan.”

    Namun, Wempy dan Teuku mengatakan, konflik ini baru saja pecah, jadi belum dapat diketahui pasti dampaknya buat Indonesia.

    Untuk saat ini, mereka hanya mengingatkan pemerintah dan masyarakat Indonesia agar tidak terlihat membela salah satu pihak.

    “Jangan merasa harus mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang enggak perlu karena bisa dianggap oleh mereka sebagai upaya ikut campur atau ikut memengaruhi,” kata Teuku.

  • Ratusan WNI Jadi Korban Penipuan Daring di Kamboja, Ketua DPR: Bukti Lemahnya Perlindungan dari Negara

    Ratusan WNI Jadi Korban Penipuan Daring di Kamboja, Ketua DPR: Bukti Lemahnya Perlindungan dari Negara

    7cloud.asia – Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus 110 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penipuan daring (online scam) di Kamboja. Ia menilai, peristiwa ini menegaskan lemahnya perlindungan terhadap pekerja Indonesia di luar negeri.

    Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) tengah memproses pemulangan 110 warga negara Indonesia korban penipuan daring di Kamboja.

    Seluruh korban yang sebelumnya kabur dari perusahaan online scam di Kota Chrey Thum, Provinsi Kandal, kini berada dalam pendampingan otoritas setempat.

    “Kasus ini menjadi peringatan serius bagi kita semua bahwa kebutuhan ekonomi dan sempitnya kesempatan kerja yang aman di dalam negeri sering kali memaksa warga kita mengambil risiko tinggi berangkat kerja ke luar negeri,” kata Puan dalam keterangan tertulis pada Kamis (30/10/2025).

    Puan menilai, masalah tersebut tidak hanya sebatas persoalan perlindungan diplomatik, tetapi juga menunjukkan tekanan sosial dan ekonomi yang mendorong masyarakat mencari pekerjaan tidak melalui jalur resmi.

    “Negara harus hadir memastikan setiap warga mendapatkan akses pekerjaan yang manusiawi dan terlindungi, di mana pun mereka bekerja,” ucap politisi PDI Perjuangan itu.

    Baca: Korban penipuan daring di Kamboja didominasi Gen Z yang berpendidikan

    Ia menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) harus dimulai sejak tahap pra-keberangkatan. Menurutnya, calon pekerja perlu mendapat informasi yang benar, pelatihan yang layak, serta penempatan yang terverifikasi.

    “Pemerintah, melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Luar Negeri, dan instansi terkait, perlu memperkuat koordinasi agar tidak ada lagi warga yang berangkat tanpa izin penempatan resmi,” tandas Puan.

    Puan juga mendorong adanya early warning system bagi pekerja migran yang melibatkan kerja sama lintas lembaga.

    Ia menyebut kolaborasi perlu dijalankan antara Ditjen Imigrasi, aparat bandara, hingga maskapai penerbangan untuk memantau perjalanan mencurigakan ke negara-negara berisiko tinggi seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos.

    “Lonjakan penerbangan ke negara yang tidak memiliki hubungan resmi penempatan pekerja migran juga harus menjadi perhatian. Pemerintah perlu membangun mekanisme deteksi dini di titik keberangkatan agar tidak ada lagi warga yang berangkat tanpa perlindungan negara,” sebutnya.

    Puan juga meminta pemerintah memastikan pemulihan fisik, mental, dan sosial bagi para korban begitu mereka tiba di Indonesia, serta membuka akses ke pelatihan kerja dan program pemberdayaan ekonomi lokal.

    Baca: Pemerintah dinilai kurang maksimal antisipasi kasus TPPO

    Ia menekankan, reintegrasi korban ke masyarakat harus diiringi kebijakan yang memperkuat kemandirian ekonomi.

    “Kita tidak boleh membiarkan mereka kembali ke situasi yang sama tanpa arah. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata: program pelatihan, akses modal, dan penempatan kerja domestik yang menjamin kesejahteraan mereka,” lanjut Puan.

    Menurut Puan, akar persoalan migrasi non-prosedural tidak bisa dilepaskan dari terbatasnya lapangan kerja produktif di dalam negeri.

    Karena itu, kebijakan pemerintah harus diarahkan pada penciptaan peluang kerja baru, terutama di sektor-sektor padat karya, ekonomi kreatif, dan digital.

    Selama lapangan pekerjaan di dalam negeri belum cukup tersedia dan tidak memberikan rasa aman serta penghasilan yang layak, ujarnya, masyarakat kita akan terus mencari peluang di luar negeri meskipun risikonya tinggi.

    “Karena itu, kebijakan tenaga kerja harus dirancang sebagai bagian integral dari strategi kesejahteraan nasional,” pungkasnya