Tag: KCIF 2025

7cloud.asia – 3rd Annual Kartini Conference on Indonesian Feminisms atau KCIF 2025 resmi ditutup pada Minggu, 21 September 2025.

Diselenggarakan secara daring selama delapan hari sejak 14 September 2025, KCIF 2025 menghadirkan lebih dari 1.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri.

Lebih dari 350 pembicara dan presenter terlibat dalam 68 sesi yang mencakup diskusi panel, side event, roundtable forum, keynote speech, diskusi buku, sesi plenary, hingga networking and malam budaya.

Dalam sambutan penutupan, Farid Muttaqin, Chair Conference KCIF 2025, menegaskan bahwa di tengah situasi krisis keadilan sosial, gerakan ini bisa menjadi sarana konsolidasi gerakan feminisme di Indonesia.

“Inilah waktu yang paling membutuhkan konsolidasi gerakan feminisme, untuk melakukan perlawanan terhadap rezim di satu sisi dan menyebarkan solidaritas kemanusiaan di sisi lain.” ujarnya.

Dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia, Minggu (21/9/2025) KCIF 2025 merespons persoalan yang berkembang di Indonesia dan di dunia.

Koordinator Program KCIF 2025 sekaligus Pendiri dan Koordinator LETSS Talk, Diah Irawaty berbicara dalam sesi Diskusi dan Launching Buku “Feminisme di Persimpangan”

Dalam kesempatan itu, dia menggarisbawahi pentingnya memosisikan feminisme Indonesia sebagai gerakan politik dan pemikiran yang tidak terisolasi dari dinamika sosial-politik.

Baca: KCIF 2025 soroti masa depan feminisme di tengah krisis demokrasi

Karenanya, menurut Diah, agenda-agenda feminisme perlu berorientasi menjawab persoalan-persoalan yang berkembang.

“Melalui berbagai diskusi dan pertukaran pemikiran, KCIF menawarkan ide dan gagasan untuk menguatkan kerja advokasi perubahan sosial.” ujarnya.

Sejarawan dan antropolog feminis pengkaji Indonesia dari Universitas Amsterdam, Prof. Dr. Saskia Wieringa didapuk untuk menyampaikan pidato kunci bertema “Konfrontasi Otoritarianisme Baru: Memosisikan Ulang Feminisme di Indonesia dan Wilayah Lainnya”.

Dia menyampaikan bahwa Indonesia perlu gerakan perempuan yang berisi para superwoman yang berani melakukan upaya membangun radical equality, kesetaraan yang radikal antara kelompok sosial, dengan penuh empati, kasih sayang, dan cinta.

Agama sebagai aspek penting dalam kehidupan masyarakat, ujarnya, tidak boleh jadi sumber kebencian melainkan sumber kekayaan dan kekuatan spiritual dan integritas kita sebagai manusia.

Saskia menekankan perlunya manifesto perubahan struktural, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Indonesia, lanjutnya, bisa adil dan setara apabila Pancasila dan UUD 45 sudah dihormati dengan integritas moral tinggi, atas musyawarah dan supremasi sipil bukan militer.

”Kita bisa mencapai SDG’s, kemudian harus ada akuntabilitas dan transparansi, perlu ada pengarusutamaan gender, serta harus melindungi hak-hak kemanusiaan, utamanya perempuan, dan juga kita harus melindungi lingkungan, serta hak-hak komunitas, kemudian melindungi dan memperbaiki pembanguan, pendidikan, dan seni di Indonesia,” tegas Saskia.

Baca: Isu lingkungan juga jadi bahasan dalam KCIF 2025

Kegiatan konferensi online feminis terbesar di Indonesia ini diorganisasi oleh A Consortium for Plural and Inclusive Indonesian Feminisms, melibatkan tiga organisasi feminis, yaitu LETSS Talk, Kalyanamitra, dan Mitra Wacana.

KCIF 2025 diselenggarakan secara pro bono dalam semangat kesukarelawanan dan kolaborasi; penyelenggaraan KCIF 2025 tidak memungut biaya pada peserta atau presenter yang mengikuti kegiatan ini.

KCIF 2025 mengusung tema besar “Di Antara Badai Krisis Internal dan Eksternal: Masa Depan Feminisme dan Aktivisme Feminis,”.

Berbagai sesi diskusi dalam KCIF 2025 tidak hanya menjadi ruang penting bagi produksi dan sirkulasi pengetahuan feminis keindonesiaan yang mengalami perkembangan pesat dalam 10 tahun terakhir.

Forum diskusi juga menjadi media refleksi kritis berbagai elemen feminis nasional dan internasional tentang situasi sosial politik kekinian yang sedang menghadapi berbagai krisis keadilan dan kemanusiaan.

Para peserta menyampaikan pentingnya menguatkan kolaborasi feminis lintas batas, di tengah tantangan menguatnya otoritarianisme, militerisme, dan oligarki, serta konservatisme yang semakin ekstrem yang berimplikasi pada ketidakadilan gender dan agenda-agenda feminis.

Dengan semangat ini, KCIF 2025 berkomitmen memastikan bahwa pengetahuan feminis tidak hanya dikuasai elit, tetapi dapat diakses dan diproduksi semua orang, sekaligus berkontribusi pada kerja advokasi dan aktivisme.

7cloud.asia – 3rd Annual Kartini Conference on Indonesian Feminisms atau KCIF 2025 resmi ditutup pada Minggu, 21 September 2025.

Diselenggarakan secara daring selama delapan hari sejak 14 September 2025, KCIF2025 menghadirkan lebih dari 1.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri.

Lebih dari 350 pembicara dan presenter terlibat dalam 68 sesi yang mencakup diskusi panel, side event, roundtable forum, keynote speech, diskusi buku, sesi plenary, hingga networking and malam budaya.

Para tokoh feminisme Indonesia yang menjadi pembicara dalam Special Plenary Session “Oligarki dan Militerisme Mengepung Negara: Bagaimana Feminisme Indonesia Bereaksi?” menyampaikan pandangannya tentang dampak menguatnya oligarki dan militerisme dalam kekuasaan politik saat ini pada gerakan kesetaraan gender.

Ita Fatia Nadia, sejawaran feminis, menyatakan bahwa militerisme dan patriarki memiliki hubungan saling menguatkan, menciptakan siklus di mana nilai-nilai maskulin, kekuasaan, dan dominasi militer.

Hubungan militerisme danpatriarki ini sering kali memperkuat hierarki gender yang meminggirkan perempuan, kelompok marginal, dan kelompok dengan ragam gender dan seksual.

“Seluruh sistem oligarki dikuasai para patriarkh. Militer bahkan telah menempatkan tubuh dan seksualitas perempuan dalam satu lingkaran penting, di mana tubuh dan seksualitas perempuan telah menjadi satu fokus atau pendekatan dalam militerisme,” ungkap Ita Fatia Nadia.

Sementara, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Maria Ulfah Anshor mengatakan, praktik politik oligarki dalam proses bernegara melemahkan dan meminggirkan kesetaraan hak, khususnya hak perempuan dan kelompok marginal.

Baca: KCIF 2025 dan masa depan feminisme di tengah krisis demokrasi

Hal ini karena kekuasaan kelompok tertentu yang sangat dominan yang menguasai sistem politik.

Pemilu melahirkan kebijakan-kebijakan yang cenderung menguntungkan para peserta koalisi oligarki di berbagai level kepemimpinan. Politik dinasti menguat, politik uang, kooptasi kebebasan akademik, menyempitnya ruang publik dan kebebasan berekspresi.

”Bahkan komunikasi politik satu arah yang berpotensi mengesampingkan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan, khususnya hak sipil berpolitik dan hak-hak sebagai warga negara”, pungkas Maria Ulfah.

Dalam sesi internasional berjudul “Global Feminism, Global Oligarchy: Feminists Across Borders and the Fight against the Global Oligarchy” para pembicara luar negeri menyampaikan tantangan yang dihadapi gerakan feminis di negara masing-masing di tengah menguatnya politik oligarki.

Jelen Paclarin, Direktur Eksekutif, The Women’s Legal and Human Rights Bureau (WLB), Filipina, mengungkapkan oligarki dalam pemerintahan Filipina saat ini bahkan lebih kuat dibanding pada masa Ferdinand Marcos.

Paclarin mengungkapkan, menurunnya kekuatan hukum dan integritas pemerintah semakin membuat pemerintahan oligarki di Filipina menjadi lebih kuat.

Bala Ali Mahmood, Gender Advisor dari Irak menyampaikan propaganda antigender dan pembuatan Hukum Keluarga sebagai tantangan gerakan feminisme di negaranya.

Hukum Keluarga baru memberikan kewenangan pada laki-laki dan keluarga untuk melakukan perkawinan anak. Para aktivis perempuan yang menentang kebijakan ini banyak mengalami ancaman bahkan harus kabur dari Irak untuk menyelamatkan diri.

Baca: Isu lingkungan juga jadi bahasan dalam KCIF 2025

Menurut Alimatul Qibtiyah, Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap
Perempuan (Komnas Perempuan) periode 2020-2025, yang hadir pada diskusi peluncuran buku di konferensi tersebut, feminisme harus bisa hadir dan lebih ”berisik” melakukan berbagai aksi dan gerakan di tengah-tengah lalu lintas oligarki dalam politik kontemporer.

Myra Diarsi, pendiri Kalyanamitra dan Biyung Komunitas Feminis GAIA mendorong gerakan kembali membaca sejarah bangsa Indonesia melalui feminisme

Berbicara dalam sesi Roundtable Forum ”Feminisme Multigenerasi”, Myra menyampaikan bahwa feminisme berfungsi sebagai pengetahuan, sebagai dasar untuk melawan dan jeli melihat sisi buruk pembangunan.

Menurutnya, perlu dilakukan aksi tanggung renteng yang merupakan gerakan membaca kembali sejarah bangsa Indonesia yang pada akhirnya dapat mengarahkan kembali kepada nasionalisme. 

Fakta ini tentunya mendorong urgensi gerakan feminis untuk terus melawan
ketidakadilan, termasuk memikirkan upaya dan strategi baru resistansi.

Sebagai salah satu respons terhadap persoalan sosial, KCIF 2025 menjadi strategi baru dalam melawan resistansi tersebut.

Forum ini adalah ruang yang inklusif, interseksional, dan plural,
sekaligus upaya dekolonial dan konsisten membuka akses pengetahuan feminis secara gratis, online, dan berbahasa Indonesia, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia.

Dengan semangat ini, KCIF 2025 berkomitmen memastikan bahwa pengetahuan feminis tidak hanya dikuasai elit, tetapi dapat diakses dan diproduksi semua orang, sekaligus berkontribusi pada kerja advokasi dan aktivisme.