7cloud.asia – 3rd Annual Kartini Conference on Indonesian Feminisms atau KCIF 2025 resmi ditutup pada Minggu, 21 September 2025.
Diselenggarakan secara daring selama delapan hari sejak 14 September 2025, KCIF2025 menghadirkan lebih dari 1.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri.
Lebih dari 350 pembicara dan presenter terlibat dalam 68 sesi yang mencakup diskusi panel, side event, roundtable forum, keynote speech, diskusi buku, sesi plenary, hingga networking and malam budaya.
Para tokoh feminisme Indonesia yang menjadi pembicara dalam Special Plenary Session “Oligarki dan Militerisme Mengepung Negara: Bagaimana Feminisme Indonesia Bereaksi?” menyampaikan pandangannya tentang dampak menguatnya oligarki dan militerisme dalam kekuasaan politik saat ini pada gerakan kesetaraan gender.
Ita Fatia Nadia, sejawaran feminis, menyatakan bahwa militerisme dan patriarki memiliki hubungan saling menguatkan, menciptakan siklus di mana nilai-nilai maskulin, kekuasaan, dan dominasi militer.
Hubungan militerisme danpatriarki ini sering kali memperkuat hierarki gender yang meminggirkan perempuan, kelompok marginal, dan kelompok dengan ragam gender dan seksual.
“Seluruh sistem oligarki dikuasai para patriarkh. Militer bahkan telah menempatkan tubuh dan seksualitas perempuan dalam satu lingkaran penting, di mana tubuh dan seksualitas perempuan telah menjadi satu fokus atau pendekatan dalam militerisme,” ungkap Ita Fatia Nadia.
Sementara, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Maria Ulfah Anshor mengatakan, praktik politik oligarki dalam proses bernegara melemahkan dan meminggirkan kesetaraan hak, khususnya hak perempuan dan kelompok marginal.
Baca: KCIF 2025 dan masa depan feminisme di tengah krisis demokrasi
Hal ini karena kekuasaan kelompok tertentu yang sangat dominan yang menguasai sistem politik.
Pemilu melahirkan kebijakan-kebijakan yang cenderung menguntungkan para peserta koalisi oligarki di berbagai level kepemimpinan. Politik dinasti menguat, politik uang, kooptasi kebebasan akademik, menyempitnya ruang publik dan kebebasan berekspresi.
”Bahkan komunikasi politik satu arah yang berpotensi mengesampingkan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan, khususnya hak sipil berpolitik dan hak-hak sebagai warga negara”, pungkas Maria Ulfah.
Dalam sesi internasional berjudul “Global Feminism, Global Oligarchy: Feminists Across Borders and the Fight against the Global Oligarchy” para pembicara luar negeri menyampaikan tantangan yang dihadapi gerakan feminis di negara masing-masing di tengah menguatnya politik oligarki.
Jelen Paclarin, Direktur Eksekutif, The Women’s Legal and Human Rights Bureau (WLB), Filipina, mengungkapkan oligarki dalam pemerintahan Filipina saat ini bahkan lebih kuat dibanding pada masa Ferdinand Marcos.
Paclarin mengungkapkan, menurunnya kekuatan hukum dan integritas pemerintah semakin membuat pemerintahan oligarki di Filipina menjadi lebih kuat.
Bala Ali Mahmood, Gender Advisor dari Irak menyampaikan propaganda antigender dan pembuatan Hukum Keluarga sebagai tantangan gerakan feminisme di negaranya.
Hukum Keluarga baru memberikan kewenangan pada laki-laki dan keluarga untuk melakukan perkawinan anak. Para aktivis perempuan yang menentang kebijakan ini banyak mengalami ancaman bahkan harus kabur dari Irak untuk menyelamatkan diri.
Baca: Isu lingkungan juga jadi bahasan dalam KCIF 2025
Menurut Alimatul Qibtiyah, Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap
Perempuan (Komnas Perempuan) periode 2020-2025, yang hadir pada diskusi peluncuran buku di konferensi tersebut, feminisme harus bisa hadir dan lebih ”berisik” melakukan berbagai aksi dan gerakan di tengah-tengah lalu lintas oligarki dalam politik kontemporer.
Myra Diarsi, pendiri Kalyanamitra dan Biyung Komunitas Feminis GAIA mendorong gerakan kembali membaca sejarah bangsa Indonesia melalui feminisme
Berbicara dalam sesi Roundtable Forum ”Feminisme Multigenerasi”, Myra menyampaikan bahwa feminisme berfungsi sebagai pengetahuan, sebagai dasar untuk melawan dan jeli melihat sisi buruk pembangunan.
Menurutnya, perlu dilakukan aksi tanggung renteng yang merupakan gerakan membaca kembali sejarah bangsa Indonesia yang pada akhirnya dapat mengarahkan kembali kepada nasionalisme.
Fakta ini tentunya mendorong urgensi gerakan feminis untuk terus melawan
ketidakadilan, termasuk memikirkan upaya dan strategi baru resistansi.
Sebagai salah satu respons terhadap persoalan sosial, KCIF 2025 menjadi strategi baru dalam melawan resistansi tersebut.
Forum ini adalah ruang yang inklusif, interseksional, dan plural,
sekaligus upaya dekolonial dan konsisten membuka akses pengetahuan feminis secara gratis, online, dan berbahasa Indonesia, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia.
Dengan semangat ini, KCIF 2025 berkomitmen memastikan bahwa pengetahuan feminis tidak hanya dikuasai elit, tetapi dapat diakses dan diproduksi semua orang, sekaligus berkontribusi pada kerja advokasi dan aktivisme.
Leave a Reply