Tag: kek mandalika

7cloud.asia – Hari ini, Selasa (15/07/2025) terjadi penggusuran terhadap warung-warung warga di Pantai Tanjung Aan yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia, Selasa (15/7/2025) Sebelum penggusuran dilakukan siang ini, aparat menggelar dengan apel dan senam pagi di lokasi yang diikuti oleh personel PT ITDC, Vanguard (organisasi keamanan swasta), Kepolisian dan TNI.

Sebelumnya, PT. ITDC mendatangi dan memaksa warga untuk menandatangani surat pernyataan “siap digusur” atau membawa surat dan menjemput warga untuk dibawa ke Kantor ITDC untuk menandatangani surat pernyataan serupa.

Berdasarkan laporan warga, pada 11 Juli 2025, para pemilik warung menerima Surat Peringatan (SP) ke-3 yang disampaikan oleh perusahaan pengamanan swasta Vanguard, bersama aparat Badan Keamanan Desa (BKD) dan kepolisian setempat.

Dalam surat tersebut, warga hanya diberi waktu tiga hari hingga 15 Juli 2025 untuk membongkar sendiri tempat usaha mereka, sebelum dibongkar paksa oleh petugas. 

Pantai Tanjung Aan merupakan salah satu lokasi penggusuran dari lokasi-lokasi lain yang akan mengalami hal serupa di KEK Mandalika.

Harry Sandy Ame, warga asli Mandalika menyampaikan bahwa penggusuran oleh Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) menyasar warga lokal yang berdagang di pesisir pantai Tanjung Aan.

Berdasarkan informasi yang tersebar di kalangan masyarakat, wilayah yang digusur diproyeksikan atau disiapkan untuk lokasi pembangunan hotel bintang lima dan diskotik.

Baca: Pengembangan kawasan wisata Mandalika berdampak negatif pada warga setempat

“Dengan digusurnya warung-warung di Pantai Tanjung Aan akan menghilangkan sumber pekerjaan dan penghasilan warga. Kondisi ini memperlihatkan warga lokal tidak mendapatkan manfaat dari KEK Mandalika, semakin dimiskinkan oleh pembangunan industri wisata,” demikian Harry menggambarkan dampak penggusuran hari ini.

Menurut Harry, ITDC tidak pernah menyelenggarakan forum sosialisasi secara luas dan terbuka ataupun konsultasi yang bermakna, agar warga dapat mengemukakan pendapat dan persetujuannya secara bebas dan tanpa tekanan terhadap rencana pembangunan hotel.

“Juga yang tak kalah penting warga berhak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan wisata di Lombok, tidak gigit jari di tanah sendiri,” tambah Harry.

Mandalika ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014, sebagai objek wisata terintegrasi antara wisata alam, wisata budaya hingga wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).

Untuk membiayai KEK Mandalika, Pemerintah Indonesia mendapatkan pinjaman dari Asian Infrastructure Invesment Bank (AIIB) yang berkantor pusat di Beijing, lewat projek Mandalika Urban and Tourism Infrastructure Project /MUTIP (PD000069-IDN).

Adapun pinjaman yang didapat senilai 248,4 juta dolar atau sekitar Rp4 triliun, dengan ITDC ditunjuk sebagai pengelolanya.

Koalisi Pemantauan Pembangunan Infrastruktur Indonesia (KPPII), koalisi masyarakat sipil yang memantau pembangunan proyek ini mendesak Kementerian BUMN, ITDC, Pemprov NTB dan AIIB menghentikan penggusuran sampai disepakati mekanisme penyelesaian permasalahan tanah, lingkungan, dan hak ekonomi, sosial budaya dengan warga terdampak.

Baca: Gerakan menanam pohon di Sirkuit Mandalika

KPPII juga mendesak pemerintah dan pihak ITDC bertanggungjawab atas dampak pembangunan KEK Mandalika yang dirasakan masyarakat setempat.

Koordinator KPPII, Siti Aminah Tardi menyampaikan, proyek MUTIP ini dikategorikan A, karena sifat kegiatan, konteks lingkungan dan sosial setempat, serta potensi dampak lingkungan dan sosial yang signifikan dan beragam.

Kebijakan perlindungan lingkungan dan sosial dari AIIB berlaku dan harus ditaati oleh pemerintah Indonesia sebagai negara peminjam.

Standar Lingkungan dan Sosial yang harus dirujuk dalam proyek ini adalah: Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial, Kerangka Perencanaan Pemukiman Kembali (RPF) dan Rencana Pengembangan Masyarakat Adat (IPDP).

Pinjaman ini dinyatakan bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mengurangi kemiskinan. Namun, pada kenyataannya, hal ini telah memicu pola penggusuran paksa, penghancuran mata pencaharian, dan meningkatnya kemiskinan di masyarakat.

Dengan belum terselesaikannya berbagai permasalahan akibat pembangunan KEK Mandalika ini, maka AIIB sebagai pemberi pinjaman ikut bertanggungjawab untuk memastikan hutang yang diberikan tidak bertentangan dengan kebijakan safeguard mereka sendiri.

“Diantaranya untuk menjalankan prinsip-prinsip HAM, seperti penghormatan terhadap masyarakat adat, persetujuan tanpa paksaan dan partisipasi yang bermakna,” jelas Siti Aminah Tardi.

7cloud.asia – Ribuan orang terancam kehilangan sumber mata pencaharian, akibat penggusuran di Pantai Tanjung Aan, Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada Selasa (15/7/2025) pagi waktu setempat.

Warga setempat, Harry Sandy Ame mengatakan ribuan orang ini awalnya bekerja sebagai tukang parkir, pemilik dan karyawan warung/kafe, pedagang asongan, menyewakan perahu/papan surfing dan instruktur surfing.

Dari data yang ada, tercatat ada 186 Warung di sepanjang pesisir pantai Tanjung Aan. Di mana setiap warung mempekerjakan dua hingga puluhan orang.

“Lama mereka berjualan variatif, ada yang sudah belasan tahun, ada yang baru 4 atau 5 tahun,“ demikian Harry dalam keterangan tertulisnya kepada 7cloud.asia.

Ditambahkan, tiga hari sebelum penggusuran yakni pada Jumat (11/7/2025), para pemilik warung menerima Surat Peringatan (SP) ke-3 yang disampaikan oleh perusahaan pengamanan swasta Vanguard, bersama aparat Badan Keamanan Desa (BKD) dan kepolisian setempat.

Dalam surat tersebut, warga hanya diberi waktu tiga hari hingga 15 Juli 2025 untuk membongkar sendiri tempat usaha mereka, sebelum dibongkar paksa oleh petugas.

Baca: KPPII desak pemiskinan dan penggusuran warga di KEK Mandalika segera dihentikan

Sementara penggusuran dilakukan hari ini mulai pukul 08:00 waktu Indonesia tengah, setelah sebelumnya ratusan pihak PT ITDC, Vanguard (organisasi keamanan swasta), personel kepolisian dan TNI melakukan apel bersama.

“Pagar dan bangunan milik warga dikoyak dan dihancurkan. Setiap warga yang mencoba melakukan perlawanan diintimidasi dan bahkan satu orang warga pemilik warung diamankan dengan alasan membawa senjata tajam,“ ujar Saiful Wathoni dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA)

Dilansir Kompas.com, Kapolres Lombok Tengah, AKBP Eko Yusmiarto mengatakan pengosongan lahan ditargetkan berlangsung tiga hari dan tidak akan ada perpanjangan waktu.

Dia menjelaskan, kawasan yang digusur tahap pertama di kawasan Batu Kotaq, kemudian bergeser ke bagian tengah dan terakhir di Bukit Merese.

Perlawanan memang tidak masif dilakukan warga. Karena tidak semua warga yang membuka usaha di sepanjang pantai Tanjung Aan memiliki dokumen kepemilikan lahan.

Meski demikian, Saiful mengecam terus terjadinya pelanggaran hak warga dalam proyek pembangunan kawasan pariwisata di KEK Mandalika ini. Dia menegaskan bahwa sejak awal, proses uji tuntas AIIB menyalahi ketentuan.

Baca: Pengembangan kawasan pariwisata Mandalika picu ekses negatif

Menurut Saiful, Asian Infrastructure Invesment Bank (AIIB) yang membiayai proyek ini menyetujui Rencana Aksi Pemukiman Kembali (RAP) yang diajukan Injourney Tourism Development Corporation (ITDC).

Persetujuan AIIB ini didasarkan pada klaim ITDC yang menyebut 92,7 persen lahan untuk proyek Mandalika “bersih dan bebas” (clean and clear) dari sengketa.

Padahal dalam sejarahnya, tanah-tanah di wilayah KEK Mandalika berasal dari tanah milik masyarakat. AGRA mencatat lebih dari 100 kasus konflik agraria yang belum terselesaikan hingga saat ini.

Penggusuran kembali di KEK Mandalika, tandas Saiful, melanggar hak warga dan mempersempit ruang hidup warga.

“ITDC dan AIIB telah berkali-kali mendapat teguran dari Kantor HAM PBB agar menjalankan prinsip HAM dalam menjalankan proyek ini. Bila penggusuran ini terus dilakukan, maka proyek KEK Pariwisata Mandalika akan terus disorot dan menghasilkan kemiskinan,” tutupnya.

Berdasarkan kondisi ini, Koalisi Pemantauan Pembangunan Infrastruktur Indonesia (KPPII), koalisi masyarakat sipil yang memantau pembangunan proyek KEK Mandalika mendesak Menteri BUMN dan ITDC untuk menghentikan penggusuran paksa terhadap masyarakat di Tanjung Ann, Lombok.

KPPII juga meminta Menteri HAM untuk segera melakukan peninjauan lapangan dan penilaian menyeluruh terhadap pelanggaran hak warga terdampak.

Selanjutnya, KPPII meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan turun tangan melakukan pemantauan langsung dan memastikan rekomendasi yang dihasilkan dihormati dan ditaati

Selain itu, AIIB diminta meninjau ulang dan melakukan evaluasi terhadap proyek KEK Mandalika. Kepada ITDC, KPPII meminta untuk membangun partisipasi bermakna melalui forum-forum yang sesuai dengan kepentingan setiap kelompok untuk partisipasi dalam industri wisata di Mandalika.