7cloud.asia – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan menertibkan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah tidak berizin secara bertahap untuk memastikan transisi oleh masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari praktik tersebut.
Hal ini diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq usai inspeksi mendadak di TPA sampah tidak berizin di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (4/11/2024)
“Ini melanggar aturan. Ini pasti melanggar aturan. Kami akan tindak, penindakan bisa dengan paksaan pemerintah. Itu tetap akan kami paksa mereka, tetapi tentu penyelesaiannya kita tidak bisa tutup mata,” ujar Hanif.
Mengenai TPA tidak berizin di Kabupaten Bogor yang nasibnya terkait dengan sekitar 2.000 tenaga kerja, dia menyebut akan melakukan sosialisasi penertiban TPA yang mengolah sisa impor sampah kertas dari pabrik dekat wilayah tersebut.
Selain dari Kementerian Lingkungan Hidup, diharapkan juga intervensi dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan isu tersebut.
Baca: KLH bakal setop impor sampah
Hanif menargetkan dapat menyelesaikan isu sampah di wilayah tersebut sampah dengan setengah tahun, termasuk mengelola sampah plastik dan kertas yang menumpuk dengan pembakaran menggunakan insinerator.
Hanif mengatakan, dia memminta langsung masuk ke insinerator, tidak bisa tidak. Sehingga menyiapkan mereka untuk transisi.
Harapan saya transisinya jangan lama-lama, setengah tahun ini mestinya harus beres. Jadi saya tidak ingin terlalu lama, karena ini tanggung jawab perusahaan juga,” katanya.
Selain itu KLH juga memastikan akan mencari sumber sampah yang dipasok di tempat pembuangan akhir (TPA) liar seperti yang berada di kawasan Limo, Depok, Jawa Barat sebagai langkah penegakan hukum.
Baca: KLHK Targetkan Emisi Nol dari Sektor Sampah pada 2050
“Mereka harus bertanggung jawab terhadap bahan baku yang ditimpakan di sini. Dirjen Gakkum sudah saya minta telusuri sampai ke hulunya,” imbuhnya.
Hanif menjelaskan bahwa pengelola TPA ilegal tersebut sudah diamankan, karena tindakannya telah memberikan dampak yang besar terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
Termasuk salah satunya dari praktik pembakaran sampah terbuka atau open burning yang dilakukan di sana.
Dengan penangkapan pelaku yang mengelola TPA ilegal tersebut, Kementerian LH dapat melanjutkan dengan penyelidikan terhadap sumber dari sampah yang diolah di sana.
Baca: Nestlé Indonesia kembangkan kemasan berkelanjutan
Hanif menyebut bahwa sampah yang dikelola TPA liar Limo berasal dari sumber tertentu atau point source yang seharusnya berkewajiban mengelola sampahnya, tapi malah menyerahkan sampahnya ke tersangka pengelola.
“Saya yakin seyakin-yakinnya sampah ini bukan dipungut dari jalan, tapi dari kawasan-kawasan, sehingga mereka harus tanggung jawab,” jelasnya.
Mengenai kemungkinan ada pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari rumah sakit yang dibakar di TPA ilegal tersebut, Hanif menyebut pihaknya sudah meminta kepada bagian penegakan hukum untuk melakukan penyidikan secara khusus.
Hal itu dilakukan, karena sudah dilakukan kegiatan sosialisasi sebagai langkah preventif, dan praktik yang sama terus berlanjut, maka akan dilakukan penegakan hukum. (Sumber:Antaranews.com)
