ruangkota

Tag: kemerdekaan

  • Mengenang Ibu Fatmawati dan SK Trimurti: Dua Perempuan yang Menjadi Bagian Penting Proklamasi Kemerdekaan

    Mengenang Ibu Fatmawati dan SK Trimurti: Dua Perempuan yang Menjadi Bagian Penting Proklamasi Kemerdekaan

    7cloud.asia – Unggahan aktivis perempuan Ita F. Nadia di akun facebooknya sehari sebelum Hari Kemerdekaan, mengusik perhatian saya.

    Dalam unggahan itu Ita menyertakan sebuah foto lawas yang mengabadikan upacara bendera pertama kali setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Presiden Soekarno.

    “Tokoh-tokoh pada upacara penaikan bendera merah putih di halaman Gedung Proklamasi, pada tanggal 17 Agustus 1945, adalah Bung Karno, Bung Hatta, ibu Fatmawati, Ny. S.K.Trimurti dan dua orang penaik bendera yaitu Letkol Latief Hendraningrat dan Suhud Sastro Kusumo,“ demikian Ita menulis di captionnya.

    Ia menambahkan, “Dua perempuan yang menjadi bagian penting dalam proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu Ibu Fatmawati dan Ny. SK. Trimurti, dihapus dalam pembentukan narasi kebangsaan Indonesia. Bahkan foto dan nama SK. Trimurti tidak boleh dipasang dan disebut dalam museum Sumpah Pemuda, hanya karena SK.Trimurti dianggap sebagai salah satu pendiri Gerwani.“

    Penasaran, saya lantas berselancar mencari kisah perjalanan dua perempuan yang menjadi bagian penting di upacara hari kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

    Baca: Kisah pengibaran bendera pusaka pada 17 Agustus 1945

    Fatmawati
    Ibu Fatmawati adalah istri Presiden Indonesia pertama Soekarno. Ia menjadi Ibu Negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967. Ia merupakan ibunda dari presiden kelima, Megawati Soekarnoputri.

    Ibu Fatmawati dikenal akan jasanya dalam menjahit Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih yang turut dikibarkan pada saat upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945.

    Dalam artikel “Merah Putih, Ibu Fatmawati, dan Gedung Proklamasi” yang dimuat di Harian Kompas, 16 Agustus 2001 disebutkan, kain untuk bendera pusaka merupakan bantuan Shimizu, orang ditunjuk oleh Pemerintah Jepang sebagai perantara dalam perundingan Jepang-Indonesia.

    Shimizu mengusahakannya lewat seorang pembesar Jepang, yang memimpin gudang di Pintu Air, di depan eks Bioskop Capitol. Bendera itulah yang berkibar di Pegangsaan Timur 56 saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

    Saat menjahit bendera itu, Ibu Fatmawati sedang mengandung putra sulungnya, Guntur Soekarnoputra.

    “Menjelang kelahiran Guntur, ketika usia kandungan telah mencukupi bulannya, saya paksakan diri menjahit bendera Merah Putih, saya jahit berangsur-angsur dengan mesin jahit Singer yang dijalankan dengan tangan saja, sebab Dokter melarang saya menggunakan kaki untuk menggerakkan mesin jahit.” kata Ibu Fatmawati dalam buku yang ditulis oleh Bondan Winarno.

    Baca: Para perempuan yang ditetapkan menjadi Pahlawan Nasional

    Fatmawati dikenal anti dengan poligami. Karena itu, setelah Soekarno meminta izin untuk menikahi Hartini pada 7 Juli 1953, Fatmawati memilih untuk meninggalkan Istana Negara.

    Ibu Fatmawati meninggal pada 14 Mei 1980 di Kuala Lumpur, Malaysia dalam usia 57 tahun, karena serangan jantung ketika dalam perjalanan pulang umroh dari Mekkah yang kemudian dimakamkan di Karet Bivak, Jakarta.

    Pada 1999, Fatmawati dianugerahi Bintang Republik Indonesia Adipradana berdasarkan Keppres No.75/TK/TH.1999, tertanggal 13-08-1999

    SK Trimurti
    Surastri Karma Trimurti atau lebih dikenal dengan SK Trimurti merupakan satu-satunya pengibar bendera putri pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia.

    SK Trimurti lahir 11 Mei 1912 di Desa Sawahan Boyolali, Surakarta Hadiningrat.
    Trimurti aktif dalam gerakan kemerdekaan Indonesia era 1930, sambil menjadi guru sekolah dasar.

    SK Trimurti secara resmi bergabung dengan nasionalis Partai Indonesia (Partindo) pada tahun 1933, tak lama setelah menyelesaikan sekolahnya di Tweede Indlandsche School.

    Baca: Mengenang pemikiran Kartini tentang pendidikan dan perempuan

    SK Trimurti ditangkap pemerintah kolonial Belanda pada 1936 karena membagikan selebaran antikolonial. Setelah dipenjara selama 9 bulan, SK Trimurti kemuduan berpindah profesi menjadi wartawan.

    Ia dikenal sebagai wartawan kritis. “Trimurti” sering digunakan berbeda, biasa digunakan sebagai nama samaran, seperti “Trimurti” atau “Karma”, dalam tulisan-tulisannya untuk menghindari penangkapan oleh pemerintah kolonial.

    Sebagai wartawan Trimurti bekerja di sejumlah surat kabar Indonesia termasuk Pesat, Genderang, Bedung, dan Pikiran Rakyat. Ia menerbitkan Pesat bersama suaminya. Saat pendudukan Jepang, Pesat dilarang oleh pemerintah militer Jepang. Ia ditangkap dan disiksa.

    Usai proklamasi kemerdekaan, SK Trimurti aktif menyuarakan hak-hak pekerja. Ia pun sempat menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja pertama di Indonesia pada 1947-1948 di bawah Perdana Menteri Indonesia Amir Sjarifuddin.

    SK Trimurti aktif sebagai eksekutif di Partai Buruh Indonesia (PBI), dan memimpin sayap wanitanya.

    Ia ikut mendirikan Gerwis, sebuah organisasi perempuan Indonesia, pada tahun 1950, yang kemudian berganti nama sebagai Gerwani. Ia meninggalkan organisasi pada tahun 1965, lalu kembali ke perguruan tinggi ketika berusia 41 tahun.

    Baca: Ratu Sultanah Nahrasiyah, perempuan pertama yang memimpin kerajaan Islam di Nusantara 

    Ia belajar ekonomi di Universitas Indonesia. SK Trimurti pernah menolak tawaran menjadi Menteri Sosial pada tahun 1959 karena sedang menyelesaikan gelar sarjana.

    Trimurti adalah anggota dan penandatangan Petisi 50 pada tahun 1980, yang memprotes Soeharto atas penyalahgunaan Pancasila terhadap lawan politiknya.

    Para penanda tangan Petisi 50 termasuk pendukung kemerdekaan Indonesia terkemuka serta pemerintah dan pejabat militer, seperti Trimurti dan mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin.

    Trimurti meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2008 pukul 06.20, pada usia 96 tahun, di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (RSPAD).

    Menurut anaknya, Heru Baskoro, Trimurti meninggal karena pecahnya pembuluh darah vena. Ia juga menderita hemoglobin rendah dan tekanan darah tinggi.

    Untuk menghargai jasa-jasanya sebagai “pahlawan kemerdekaan Indonesia”, diadakan upacara yang digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat. Ia dimakamkan TMP Kalibata.

    Esti Utami, dari berbagai sumber

  • Tarif Rp80 untuk Semua Moda Transportasi Publik di Jakarta pada 17 Agustus 2025

    Tarif Rp80 untuk Semua Moda Transportasi Publik di Jakarta pada 17 Agustus 2025

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan tarif khusus Rp80 untuk seluruh moda transportasi publik Jakarta pada HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2025.

    Moda transportasi publik yang termasuk dalam program ini adalah Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta untuk rute Velodrome-Pegangsaan Dua, yang berlaku selama satu hari penuh, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB.

    “Tarif Rp80 bukan hanya simbol semangat kemerdekaan, tapi juga ajakan untuk merayakan HUT RI dengan cara yang ramah lingkungan, terjangkau, dan berorientasi publik,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, di Jakarta, Minggu (3/8/2025)

    Baca: Ramai-ramai kibarkan bendera One Piece di Hari Kemerdekaan

    Menurut dia, Dinas Perhubungan DKI telah berkoordinasi intensif dengan seluruh operator transportasi publik di Jakarta seperti Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan KRL Commuter Line untuk memastikan kesiapan layanan pada tanggal tersebut.

    Dishub juga menyiapkan personel pengawas lapangan guna menjaga kelancaran operasional, keamanan, dan kenyamanan penumpang.

    Adapun, program tarif simbolis tersebut sebelumnya diumumkan Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, dalam konferensi pers “Bulan Kemerdekaan RI 2025” di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (1/8/2025).

    Baca: DKI Jakarta gratiskan transportasi publik di hari besar nasional

    Dalam keterangannya, Juri menyampaikan tarif Rp80 berlaku untuk semua moda transportasi umum Jakarta sebagai bentuk “hadiah istimewa” pemerintah kepada masyarakat.

    “Mau naik apa pun — Transjakarta, MRT, LRT, KRL, semuanya — tarifnya hanya Rp80 untuk satu hari penuh pada 17 Agustus 2025,” ujar Juri.

    Pemprov DKI Jakarta berpendapat kebijakan ini sejalan dengan visi kota untuk mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi publik yang terintegrasi, terjangkau, dan berkelanjutan.

    “Momentum ini kami harap dapat memperkuat budaya naik transportasi umum di Jakarta, sekaligus menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan yang inklusif dan bermanfaat bagi seluruh warga,” katanya.

  • Greenpeace Sayangkan Krisis Iklim Tak Disinggung dalam Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto

    Greenpeace Sayangkan Krisis Iklim Tak Disinggung dalam Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto

    7cloud.asia – Greenpeace Indonesia menilai, pidato kenegaraan dan pengantar nota keuangan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Jumat (15/8/2025) masih jauh dari makna kemerdekaan sejati.

    Dilansir di laman resmi Greenpeace, Presiden Prabowo menonjolkan berbagai klaim pencapaian ekonomi. Namun, narasi tersebut tidak mencerminkan kenyataan di lapangan.

    Pertumbuhan ekonomi yang disebut 5,12 persen per-tahun hanya dinikmati oleh segelintir kelompok, sementara pemerataan ekonomi berjalan lambat.

    Klaim penurunan angka kemiskinan juga dipertanyakan, karena pemerintah menggunakan batas kemiskinan jauh di bawah standar Bank Dunia.

    Klaim Presiden terkait meningkatnya kesejahteraan masyarakat selama satu tahun kepemimpinan merupakan pernyataan yang tidak berdasar.

    “Pertumbuhan ekonomi pada kenyataannya tidak dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang paling terdampak krisis iklim,” kata Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait.

    Sekitar 5 dari 10 orang Indonesia telah merasakan dampak perubahan iklim secara signifikan dalam kehidupan mereka, melampaui persentase responden yang mengalami dampak serupa di negara-negara di belahan bumi utara.

    Sayangnya, kelompok paling terdampak krisis iklim ini bahkan tidak masuk dalam radar pidato kenegaraan Prabowo. Masyarakat adat dan komunitas lokal yang menjadi garda terdepan dalam upaya penanggulangan krisis iklim, tidak diidentifikasi sebagai komponen penting dalam penyelenggaraan negara.

    Baca: Runtuhnya Negara Hukum jadi renungan di peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80

    Padahal selama ini, masyarakat adat dan komunitas lokal dalam praktik kehidupan sudah menjaga hutan, tanah dan air Indonesia.

    “Hal tersebut adalah praktik konkret solusi terhadap krisis iklim yang seharusnya diadopsi oleh negara sebagai bentuk keseriusan pemerintah. Jangankan dilibatkan, diakui keberadaannya pun tidak” jelas Sekar Banjaran Aji, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia

    Sementara itu, pemerintah telah melewatkan peluang besar untuk membangun ekonomi yang lebih adil dan ramah lingkungan.

    Instrumen fiskal seperti pajak progresif bagi industri perusak lingkungan, misalnya melalui skema pajak karbon dan pajak laba ekstra (windfall tax), serta pajak terhadap kelompok superkaya di Indonesia, seharusnya bisa menjadi sumber pendanaan penting, daripada terus membebani kelas menengah dengan pajak tambahan.

    Potensi keuangan syariah juga dapat dioptimalkan untuk mendukung program transisi energi dan pemberdayaan rakyat. Sayangnya, semua peluang ini hingga kini belum dimanfaatkan secara maksimal.

    Kontradiksi dalam Pidato Nota Keuangan
    Presiden Prabowo Subianto menyatakan ambisi untuk mencapai 100 persen pembangkit listrik energi baru terbarukan dalam waktu 10 tahun.

    Namun, fakta di lapangan menunjukkan arah kebijakan yang justru berseberangan. Berdasarkan RUPTL, pada 2034 porsi energi terbarukan di sektor kelistrikan Indonesia diproyeksikan hanya 29 persen, masih jauh dari target penuh pada 2035.

    Lebih ironis lagi, di lima tahun pertama RUPTL, justru terjadi penambahan masif Pembangkit Listrik Tenaga Gas sebesar 10,3 giga watt.

    Baca: Ramai-ramai kibarkan bendera One Piece di Hari Kemerdekaan

    Langkah ini berpotensi mengunci sistem kelistrikan pada infrastruktur berbasis fosil, mempersempit ruang bagi energi terbarukan untuk berkembang, dan pada akhirnya menghambat pencapaian visi Presiden sendiri.

    Jika pemerintah serius dengan transisi energi, arah pembangunan harus segera dibalik: fokus total pada pembangkit energi terbarukan, sekaligus menghentikan rencana pembangunan baru berbasis fosil, baik batubara maupun gas.

    Tanpa langkah tegas ini, ambisi 100 persen EBT hanya akan menjadi slogan tanpa realisasi.

    Ambisi 100 persen energi baru terbarukan dinilai akan sulit tercapai jika pemerintah masih membuka jalan bagi pembangunan pembangkit berbasis fosil.

    “Padahal, untuk mengejar ambisi ini, pemerintah harus segera fokus pada pembangunan pembangkit listrik terbarukan” papar Iqbal Damanik, Manager Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

    Di tengah krisis iklim, Indonesia merayakan HUT Kemerdekaan dalam ancaman hujan ekstrem yang harusnya tak lagi hadir di bulan Agustus.

    Greenpeace mendorong pemerintah menempatkan keadilan iklim sebagai landasan utama kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional.

    Baca: Akses dan kualitas pendidikan yang tidak merata, renungan di peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80

    Keadilan iklim berarti memastikan setiap orang dapat menikmati kemerdekaan sejati, kemerdekaan untuk hidup layak tanpa takut kehilangan tanah, udara bersih, atau sumber air akibat eksploitasi.

    Prinsip ini menuntut perlindungan hutan, lautan, dan masyarakat adat sebagai prioritas, sekaligus menjamin transisi energi yang adil bagi semua.

    Bagi Greenpeace, keadilan iklim bukan sekadar soal mengurangi emisi, tetapi juga memastikan kelompok rentan tidak menjadi korban kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir elit ekonomi.

    Partisipasi bermakna menjadi kunci dalam menciptakan keadilan iklim. Setiap langkah menuju energi bersih harus memperkuat perlindungan hak hidup rakyat dan menjamin masa depan yang aman bagi generasi mendatang.

    Ini adalah langkah tepat jika pemerintah serius untuk mewujudkan tema kemerdekaan tahun ini yaitu “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Pada akhirnya, pidato kenegaraan dan RAPBN 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo penuh kontradiksi, khususnya terkait kebijakan ekonomi dan politik nasional maupun global.

    “Kontradiksi ini tidak lepas dari lingkar inti pemerintahan Prabowo–Gibran yang saat ini memegang kendali penuh atas kekuasaan,” pungkas Jeanny.

     

  • Menyusuri Jejak Proklamasi Kemerdekaan RI di Jakarta

    Menyusuri Jejak Proklamasi Kemerdekaan RI di Jakarta

    7cloud.asia – Proklamasi 17 Agustus 2945 merupakan tonggak yang sangat penting dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia.

    Dan, Jakarta sebagai ibu kota menjadi saksi bisu sejarah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, mulai dari era bangkitnya semangat nasionalisme Indonesia, dibacakannya naskah proklamasi, hingga jatuh bangunnya Indonesia sebagai negara yang merdeka.

    Menyambut Hari Kemerdekaan kali ini, 7cloud.asia coba menyusuri tiga tempat yang menjadi saksi bisu kemerdekaan Indonesia berada di Jakarta yakni Gedung Joang ‘45, Museum Perumusan Naskah Proklamasi dan Tugu Proklamasi.

    Tiga bangunan yang semuanya berada di Menteng, Jakarta Pusat ini menjadi saksi detik-detik lahirnya NKRI pada Jumat, 17 Agustus 1945

    Gedung Joang ‘45.
    Gedung Joang ’45 yang berada di Jalan Menteng Raya, Nomor 31 Jakarta Pusat menjadi saksi bisu sejarah dari kemerdekaan Indonesia.

    Dahulu, gedung itu menjadi markas para pemuda Menteng 31 yang pada 16 Agustus 1945 lalu menculik Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok. Tujuannya untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang dan mendesak agar proklamasi dilakukan tanpa menunggu keputusan pihak lain.

    Gedung Joang ‘45 melambangkan semangat juang dan keberanian pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan.

    Pada awalnya Gedung Joang bernama Hotel Schomper, tempat peristirahatan pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia.

    Baca: Pengibaran bendera pusaka Merah Putih

    Dalam perjalanannya, keluarga Schomper harus merelakan hotel mereka akibat dari penyerahan diri pemerintah Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang 8 Maret 1942.

    Pengambilalihan aset-aset Belanda oleh Jepang dilakukan oleh Gunseikanbu Sendenbu (Badan Propaganda Jepang) pada Juli 1942.

    Atas izin Gunseikanbu Sendenbu, hotel sitaan ini beralih fungsi sebagai asrama pemuda Indonesia, yang disebut sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31.

    Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia seperti Wikana, Chairul Saleh, Adam Malik, D.N. Aidit dan lain-lain. Mereka dididik untuk dapat menjadi kader politik yang mendukung kepentingan Asia Timur Raya.

    Pendidikan politik itu lantas dimanfaatkan para tokoh bangsa untuk menanamkan cita-cita kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Saat itu, para pelajar dan mengajar telah memiliki kesadaran akan pentingnya kemerdekaan.

    Para pengajar di Asrama 31 ini adalah Soekarno, Moh. Hatta, Moh. Yamin, Sunaryo, dan Achmad Subardjo. Semua materi pelajaran yang ada di Asrama 31 ini kemudian disebarluaskan ke pemuda di seluruh Indonesia.

    Museum Perumusan Naskah Proklamasi
    Museum Perumusan Naskah Proklamasi merupakan proses intelektual dan diplomasi para pejuang dalam menyusun deklarasi kemerdekaan.

    Bangunan di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat ini merupakan rumah Laksamana Maeda kepala kantor perhubungan angkatan laut dan angkatan darat Jepang.

    Baca: Ibu Fatmawati dan SK Trimurti, dua perempuan yang menjadi bagian penting Proklamasi Kemerdekaan

    Setelah kekalahan Jepang dan kemerdekaan Indonesia, gedung ini kemudian dijadikan markas tentara Inggris. Barulah pada tahun 1982, gedung ini dialihfungsikan menjadi perkantoran karyawan Perpustakaan Nasional.

    Di bangunan yang kini menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini, Soekarno, Hatta dan Ahmad Soebardjo merumuskan naskah proklamasi.

    Perumusan teks proklamasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian dengan memilih kata-kata yang mencerminkan semangat kemerdekaan. Naskah yang awalnya ditulis tangan oleh Bung Karno kemudian diketik Sayuti Melik dengan beberapa perubahan ejaan.

    Tugu Proklamasi
    Tugu Proklamasi yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat merupakan lokasi dibacakannya naskah proklamasi. Di sini pula bendera merah putih pertama kali dikibarkan.

    Di tempat ini, saat ini berdiri patung Soekarno-Hatta karya I Nyoman Nuarta. Replika naskah proklamasi dari marmer hitam berdiri di tengahnya, menandai kelahiran Indonesia sebagai negara berdaulat.

    Pada saat proklamasi kemerdekaan, Tugu Proklamasi merupakan kediaman Soekarno yang kemudian ditetapkan menjadi Presiden ke-1 Republik Indonesia, sementara Mohammad Hatta ditetapkan menjadi Wakil Presiden.

    Tugu Proklamasi berawal dari sebuah tugu peringatan –dalam bentuk obelisk kecil– yang dibangun pada tahun 1946 oleh kelompok Ikatan Wanita Djakarta untuk menandai 1 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

    Sejak saat itu, para pemuda dan pelajar Indonesia mengadakan upacara tahunan untuk merayakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus.

    Menyusul pemindahan penuh kedaulatan Indonesia pada tahun 1950, Taman Proklamasi setiap tahun dikunjungi oleh Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk meletakkan bunga dan menghormati prajurit yang gugur.

    Sejak 1956, popularitas Taman Proklamasi sebagai tempat berkumpulnya upacara mulai menurun. Terlepas dari anjuran para sesepuh kota agar rumah tersebut direnovasi, pada  15 Agustus 1960, Soekarno memerintahkan pembongkaran rumah dan peringatan Tugu Proklamasi.

    Pada 1 Januari 1961, Presiden Sukarno meresmikan pembangunan Tugu Petir, yang kemudian dikenal sebagai Monumen Proklamasi.

    Pada tahun 1972, mulai dibangun Gedung Proklamasi yang sekarang Gedung Perintis Kemerdekaan. Pada tahun yang sama, Tugu Proklamasi yang dihancurkan sebelumnya dibangun kembali dengan desain serupa.

    Lantas Pada 17 Agustus 1980 atau bertepatan dengan peringatan 35 tahun Indonesia Merdeka, monumen terakhir Taman Proklamasi, Monumen Pahlawan Proklamator Soekarno-Hatta yang berukuran besar, diresmikan Presiden Suharto.