Tag: kemiskinan ekstrem

Indonesia Targetkan Hapus Kemiskinan Ekstrem pada 2024, Apa yang Harus Dilakukan?

7cloud.asia – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menekankan pentingnya inovasi dalam penanganan kemiskinan ekstrem guna mencapai target nol persen pada tahun 2024 mendatang.

“Pemerintah berharap pada tahun 2024 mendatang angka kemiskinan ekstrem dapat menjadi nol persen,” kata Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (26/5/2023).

Dia menjelaskan berdasarkan informasi dari BPS per September 2022 angka kemiskinan ekstrem sudah turun menjadi 1,76 persen.

Baca: Mencari solusi kemiskinan ekstrem di Indonesia

Sementara menurut data Bank Dunia angka kemiskinan ekstrem di Indonesia tercatat 1,5 persen. Namun standard yang digunakan disoal karena dinilai terlalu rendah yakni 1,9 USD per kapita per hari.

“Beberapa hari lalu telah dilaksanakan Rapat Pleno Perkembangan Penanganan Kemiskinan Ekstrem, dan bapak Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah memberikan arahan dan persetujuan agar masyarakat dengan miskin ekstrem dapat memperoleh bantuan multi-program,” katanya.

Beberapa program telah disiapkan pemerintah untuk mewujudkan target kemiskinan ekstrem tersebut.

Nantinya, kata dia, masyarakat akan dapat memperoleh bantuan dari Kemensos berupa program keluarga harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan dari dana desa, bansos dari pemerintah daerah, atau bahkan dari CSR sekaligus.

“Wapres juga mendorong perbaikan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau P3KE untuk terus disempurnakan,” katanya.

Baca: Masih banyak kelompok menengah yang rentan kembali miskin

Muhadjir menambahkan, perbaikan data diperlukan agar dapat ditindaklanjuti dengan intervensi yang tepat sasaran untuk menurunkan kemiskinan ekstrem.

Muhadjir juga mengatakan bahwa pada saat ini pemerintah akan terus berupaya melakukan berbagai inovasi program dalam rangka mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem.

“Salah satunya dengan memotong tahapan untuk mempercepat proses penanganan kemiskinan ekstrem,” katanya.

Sementara itu, dia juga kembali mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan konvergensi program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem secara simultan.

“Konvergensi program dengan melibatkan semua pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting,” katanya.

Baca: PKBM, harapan bagi merek ayang telanjur putus sekolah

Muhadjir menjelaskan bahwa permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem saling beririsan sehingga upaya penanganan yang dilakukan dapat berjalan simultan dan berkesinambungan.

Konvergensi program, kata dia, merupakan pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk mencegah stunting dan sekaligus menghapus kemiskinan ekstrem kepada sasaran prioritas.

July 30, 2026
Penurunan Kemiskinan Ekstrem Jadi Poin Evaluasi Kepala Daerah, Seperti Ini Hasilnya

7cloud.asia – Ketua Pelaksana Tim Satgas Pengelolaan Konvergensi PPKE sekaligus Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Arif Budimanta mengungkapkan bahwa penurunan angka kemiskinan ekstrem yang progresif disebabkan oleh dua hal.

”Pertama, konvergensi dan sinergi tiga pihak, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha,” kata Arif dalam keterangan resmi soal penurunan Kemiskinan Ekstrem Rabu (26/7/2023)

Faktor kedua, sambung dia, monitoring menyeluruh secara reguler yang dilakukan oleh pemerintah melalui Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengintegrasikan pemantauan inflasi, penanggulangan stunting, dan kemiskinan ekstrem secara simultan.

Baca Juga: Kemiskinan Jadi Alasan Perdagangan Organ Tubuh, Ini Kata Puan Maharani

Hal itu antara lain tampak dari upaya Kemendagri mendorong kepala daerah termasuk Penjabat (PJ) kepala daerah berfokus menyasar penurunan kemiskinan ekstrem di daerah masing-masing.

Dalam rapat koordinasi pembinaan dan pengawasan (rakor binwas) Pj kepala daerah secara berkala, misalnya, Mendagri Tito Karnavian selalu menyampaikan data lengkap dan rinci tingkat kemiskinan ekstrem di daerah berikut arahan strategi penanganannya.

Ia menuturkan Mendagri Tito menekankan tiga aspek utama, yaitu pertama, peningkatan pendapatan keluarga miskin ekstrem melalui intervensi BLT, Bansos, dan pengurangan pengangguran terbuka di daerah.

Baca Juga: Indonesia Targetkan Hapus Kemiskinan Ekstrem pada 2024, Apa yang Harus Dilakukan?

Kedua, pengurangan beban belanja keluarga miskin. Ketiga, perbaikan sarana dan prasarana pemukiman dan usaha produktif termasuk mendorong penyaluran kredit usaha rakyat berbunga sangat rendah.

Untuk mengefektifkan pelaksanaan strategi ini, Kemendagri melalui Inspektorat Jenderal juga menjadikan capaian penurunan angka kemiskinan ekstrem sebagai bahan evaluasi triwulan kinerja PJ kepala daerah.

“Pada tahun 2022 jumlah PJ kepala daerah 105 penjabat dan di tahun 2023 sebanyak 170 penjabat,” ujarnya.

Baca Juga: Kemiskinan Ekstrem Memang Turun Drastis, Tapi Banyak dalam Posisi Rentan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem Indonesia per Maret 2023 turun menjadi 1,12 persen dari 1,74 persen pada September 2022. Ini merupakan penurunan sebesar 0,62 persen poin dan merupakan yang ketiga kalinya secara berturut-turut sejak September 2021.

Sebelumnya angka kemiskinan ekstrem turun sebesar 0,10 persen poin pada Maret 2022, berlanjut turun sebesar 0,30 persen poin pada September 2022 dan turun lagi 0,62 persen poin pada Maret 2023.

Bila penurunan ini berlangsung konsisten pada sisa waktu 2023 hingga 2024, pemerintah optimis target penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2024 akan tercapai meski grafik kemiskinan ekstrem selalu bergerak dinamis.

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Angka Kemiskinan Turun ke 7,5 Persen pada 2024

Sementara itu, Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga mengungkapkan keberhasilan menjalankan penurunan kemiskinan ekstrem memiliki bobot relatif tinggi yaitu 6 poin dalam evaluasi triwulanan PJ kepala daerah.

Penilaian tersebut mencakup ketersediaan anggaran di APBD khusus untuk intervensi penurunan angka kemiskinan ekstrem, perumusan program-program nyata dan langsung dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) di wilayah kerja PJ.

“Selain itu juga ketersediaan data keluarga miskin ekstrem by name dan by address, serta pelaksanaan program-program penurunan kemiskinan ekstrem,” ucap Kastorius.

Baca Juga: Mencari Solusi Menaikkan Garis Kemiskinan di Indonesia

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono menjelaskan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2023 memperlihatkan terdapat 13 provinsi yang memiliki angka kemiskinan ekstrem mendekati nol persen.

Ini merupakan peningkatan dari hanya enam provinsi pada September 2022. Oleh karena itu, ia yakin angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024 akan tercapai.

“Kami optimis itu akan turun hingga nol persen,” tutur Nunung.

Baca Juga: Waspadai Penipuan dengan Mengatasnamakan BPJS Kesehatan Seperti Ini

Dalam mengukur tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia, BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar.

Penduduk yang dikategorikan berada dalam kemiskinan ekstrem adalah yang hidup dengan kemampuan membeli kebutuhan pokok di bawah USD1,9 purchasing power parity (PPP) per hari pada tahun 2011.

Angka itu pada tahun 2023 setara dengan Rp11.571, 21 per hari atau Rp351.957, 4 per bulan.

July 30, 2026
Sri Mulyani Bilang Kemiskinan Ekstrem dan Pengangguran Turun Drastis, Benar Sih Tapi Ada Banyak Catatan

7cloud.asia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melaporkan pencapaian pemerintahan terkait infrastruktur hingga kesejahteraan masyarakat dalam 10 tahun terakhir, mengatakan ada kemajuan signifikan dalam kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat.

Kemajuan ini salah satunya ditunjukkan dengan menurunnya angka kemiskinan ekstrem dan tingkat pengangguran secara nasional.

Kemiskinan ekstrem, menurut Sri Mulyani, turun tajam dari 6,18persen di tahun 2014 menjadi 1,12persen di tahun 2023.

”Tingkat pengangguran nasional juga terus menurun. Per Februari 2024, tingkat pengangguran tercatat di level 4,82persen, turun signifikan dari 5,7 persen(Februari 2014), dan sudah di bawah level pra-pandemi.” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR Ke-17 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 di DPR.

The Conversation Indonesia berkolaborasi dengan Alexander Michael Tjahjadi, peneliti dan Affiliate Sustainable Growth Lab, Think Policy, untuk menganalisis kebenaran klaim Sri Mulyani tersebut.

Baca: Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat 25,22 juta orang

Menurut Michael, pernyataan Sri Mulyani tidak salah. Tapi dia memberikan sejumlah catatan.

Di Indonesia, ukuran kemiskinan ekstrem masih mengacu pada purchasing power parity atau paritas daya beli sebesar 0,9 dolar per hari (setara dengan Rp10.739/orang per hari atau Rp322.170/orang/bulan).

Indonesia memang telah mengurangi kemiskinan ekstrem, dari 19persen pada tahun 2002 menjadi 1,5persen pada 2022.

Penurunan angka kemiskinan ekstrem ini karena adanya pertumbuhan sektor pekerjaan dan peningkatan gaji riil.

Meski demikian, pada 2019, 40persen orang Indonesia masih merasa insecure secara ekonomi, karena shock akibat pandemi Covid-19.

Baca: Penurunan angkam kemiskinan tak sesuai target

Pada masa pandemi, persentase pengangguran melonjak menjadi 9,7 juta orang. Ini terjadi karena tingginya tingkat kompetisi, kurangnya perusahaan yang mau merekrut orang baru, dan kesempatan kerja yang kurang.

Sebenarnya kinerja pemerintah sudah baik dalam menurunkan tingkat kemiskinan, kemiskinan ekstrem dan pengangguran.

Namun kemiskinan yang menurun juga disebabkan oleh banyaknya subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menekan kenaikan harga di konsumen ataupun lewat pemberian bantuan sosial.

Masih perlu dilihat lebih dalam prestasi pemerintah dalam menahan laju unemployment (pengangguran) yang lebih menunjukkan upaya pengentasan kemiskinan yang lebih permanen dan produktif.

Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

July 30, 2026