ruangkota

Tag: kenaikan suhu

  • BMKG Ingatkan Tanpa Mitigasi Suhu Permukaan Naik 1,3 Derajat dan BIsa Ancam Kelestarian Lingkungan

    BMKG Ingatkan Tanpa Mitigasi Suhu Permukaan Naik 1,3 Derajat dan BIsa Ancam Kelestarian Lingkungan

    7cloud.asia – Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyampaikan, kenaikan suhu udara permukaan di Indonesia akan terus naik sebesar 1,3 derajat Celcius sebagai dampak dari emisi gas rumah kaca.

    BMKG menyebut, kenaikan suhu permukaan ini bisa memicu masalah serius bagi lingkungan yakni perubahan iklim.

    “Kenaikan suhu diproyeksikan semakin meningkat hampir di seluruh wilayah Indonesia dalam periode 2020-2049, bisa mencapai 1,3 derajat Celcius dibandingkan suhu rata-rata tahunan periode sebelumnya selama 1976-2005 sebagai baseline-nya,” kata Dwikorita saat memberikan sambutan secara daring di Jakarta, Rabu (15/11/2023).

    Sambutan disampaikan Dwikorita untuk seminar nasional bertema “Perspektif Daerah: Rekomendasi Penanganan Perubahan Iklim untuk Pemerintah Mendatang”

    Acara ini diselenggarakan BMKG bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Insitut Hijau Indonesia, dan para akademisi dari universitas negeri.

    Baca: Pemanasan global jadi masalah serius bagi lingkungan

    Dwikorita mengingatkan pentingnya melakukan mitigasi untuk menekan laju kenaikan suhu di Indonesia demi kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

    Karena kenaikan suhu bisa memicu berbagia masalah lingkungan seperti terjadinya kekeringan, kebakaran hutan, naiknya permukaan air laut dan cuaca ekstrem yang memicu berbagai bencana hidrometrologi. 

    BMKG Proyeksi suhu maksimum hampir di seluruh pulau besar di Indonesia hingga akhir abad ke-20 (tahun 2100), naiknya bisa mencapai 3,5 derajat Celcius bila kita tetap menjalankan bisnis seperti biasa tanpa ada mitigasi.

    “Namun, bila ada mitigasi, maka diproyeksikan kenaikan suhu tidak akan melampaui 1,5 derajat Celcius,” paparnya.

    Baca: Perkebunan monokultur jadi pemicu deforestasi

    Ia mengemukakan BMKG selama ini telah berupaya untuk mengatasi kenaikan suhu udara tersebut melalui kebijakan klimatologi dan peran literasi iklim komunitas untuk mendukung adaptasi dan mitigasi global.

    “BMKG bukan sebatas penyedia data, tetapi juga melakukan analisis dan proyeksi, dan memiliki informasi, pengetahuan, serta wisdom (kebijakan) terkait perubahan iklim di Indonesia serta wilayah sekitarnya yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan nasional,” tuturnya.

    Informasi dan pengetahuan tersebut, sambung dia, diharapkan dapat mendukung aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim oleh berbagai sektor terkait, yang tentu juga melibatkan BMKG.

    Menurut Undang-Undang nomor 31 tahun 2009, tugas BMKG adalah memberikan informasi dan peringatan dini terkait cuaca, iklim, gelombang tinggi, dan tsunami.

    Baca: Oktober 2023 tercatat sebagai periode dengan suhu terpanas

    Sayangnya, menurut Dwikorita, saat ini masih ada batasan atau gap antara teknologi yang semakin canggih, dengan masyarakat yang belum bisa memahami teknologi tersebut dengan baik.

    Gap-nya, menurut Dwikorawati, adalah bagaimana membuat teknologi yang canggih itu mudah dipahami masyarakat.

    “Oleh karena itu, kami mengembangkan rekayasa sosial untuk memastikan efektivitas informasi yang disebarkan bisa berdampak kepada masyarakat, agar masyarakat mampu melakukan early actions atau respons yang tepat dari peringatan dini yang diberikan BMKG,” kata dia.

    Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara BMKG dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga riset, dan berbagai kelompok yang ada.

    “Kerja sama dan kolaborasi itu kita lakukan melalui literasi iklim yang melibatkan generasi Z dan milenial lintas kelompok, juga melalui sekolah lapang iklim untuk para petani dan nelayan, serta berbagai pihak terkait,” ujar dia.

    Sumber: Antaranews.com

     

  • Prediksi iklim Jawa tahun 2100: Waspadai Panas Menyengat di Perkotaan

    Prediksi iklim Jawa tahun 2100: Waspadai Panas Menyengat di Perkotaan

    7cloud.asia – Tim peneliti dari Universitas Gadjah Mada memprediksi, jika dunia membiarkan emisi karbon tanpa dibarengi upaya pengurangan dapat memicu kekeringan yang lebih parah di Pulau Jawa pada masa depan

    Dalam laporan yang terbit di The Conversation, situasi ini sepatutnya menjadi catatan pemerintah Indonesia dan dunia untuk terus meningkatkan upaya mengatasi perubahan iklim semaksimal mungkin.

    “Penelitian kami juga mencatat, pada 2100, seluruh penduduk Jawa akan merasakan kenaikan suhu setidaknya 1,5°C-2,5°C,” demikian laporan yang ditulis Vempi Satriya Adi Hendrawan, anggota tim peneliti.

    Berikut artikel tersebut selengkapnya. Penelitian memperkirakan, mayoritas penduduk (63 persen) yang bermukim di kota-kota padat penduduk seperti Jabodetabek, Surabaya, Bandung, dan Semarang dapat terdampak kenaikan suhu 3°C bahkan lebih.

    Kenaikan suhu, apabila terjadi saat musim kemarau, berisiko memicu intensifikasi suhu panas di perkotaan (urban heat).

    Meskipun ancamannya tidak akan seserius di negara subtropis, suhu panas ekstrem di kota dapat meningkatkan kebutuhan pendinginan dalam ruangan. Walhasil, pada saat tersebut konsumsi energi juga akan meningkat.

    Sementara itu, bagi puluhan juta penduduk kota-kota besar di Jawa yang tidak memiliki akses pendinginan memadai, panas ekstrem dapat menurunkan kebugaran, gangguan kecemasan, bahkan kematian.

    Baca: Prediksi iklim di Jawa pada 2100

    Tak hanya kekeringan
    Tak hanya kekeringan, studi kami juga meramalkan kenaikan hujan deras ekstrem di sepanjang dataran tinggi pulau Jawa. Kenaikannya rata-rata 5,6 persen di dataran tinggi—apabila dihitung berdasarkan total hujan selama 5 hari berturut-turut.

    Hujan yang semakin deras dan sering di wilayah hulu sungai berisiko memicu banjir bandang dan banjir kiriman ke kawasan bantaran sungai di daerah hilir. Fenomena ini juga menaikkan ancaman tanah longsor di lereng-lereng curam.

    Ada sekitar 10 jutaan penduduk di kawasan yang membentang sepanjang pegunungan Jawa, mulai dari hulu sungai Cidanau di Banten hingga sungai Bajulmati Banyuwangi, yang berisiko menjadi korban.

    Ini belum termasuk kerugian materi apabila bangunan dan hewan ternak tersapu air bah dan longsor. Pasokan komoditas tanaman hortikultura yang acap ditanam di dataran tinggi seperti kentang, tomat, dan sebagainya juga dapat terganggu.

    Jika meluas, banjir dari hulu juga dapat merusak pertanian padi juga akan terdampak. Ini terjadi di bantaran sawah Bengawan Solo pada tahun 2007 dan 2013.

    Antisipasi sejak dini
    Pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengembangkan dan menerapkan strategi guna mengurangi dampak peningkatan kejadian ekstrem di masa depan.

    Baca: Gegara panas ekstrem setengah juta penduduk dunia meninggal per tahun

    Proses pengambilan keputusan juga perlu disertai kesadaran akan potensi perubahan di masa depan.

    Sektor pertanian Indonesia perlu berbenah. Kita bisa melakukan upaya seperti memperbaiki sistem pengelolaan irigasi, penerapan praktik pertanian yang tahan terhadap kekeringan dan panas ekstrem, dan sebagainya.

    Petani dan masyarakat juga perlu kita libatkan dalam upaya beradaptasi dengan peningkatan suhu.

    Kita pun perlu memerhatikan ancaman banjir dan longsor, khususnya di hulu sungai-sungai besar di Jawa.

    Pemerintah perlu meredam alih fungsi lahan, mencegah sedimentasi, memulihkan ekosistem alami di sepanjang daerah aliran sungai (DAS), begitu juga daerah tangkapan air di kawasan hulu.

    Perancangan infrastruktur mitigasi banjir juga harus mulai mempertimbangkan perubahan pola hujan ekstrem dan banjir di masa depan.

    Baca: Apakah Indonesia bakal terus terhindar dari gelombang panas?

    Sebagai contoh, dimensi infrastruktur pengendali banjir seperti tanggul tidak bisa lagi kita desain berdasarkan data-data empiris masa lalu.

    Sebaliknya, Indonesia harus mendesain dimensi bangunan-bangunan infrastruktur mitigasi bencana dengan mempertimbangkan perubahan pola hujan ekstrem masa depan.

    Indonesia juga perlu berinvestasi dalam sistem peringatan dini dan perbaikan infrastruktur pencegah bencana untuk mengurangi risiko bencana terkait cuaca ekstrem.

    Mitigasi bencana terbukti sangat efektif dan efisien dalam mengurangi kerusakan, korban jiwa, dan kerugian materi ketika bencana terjadi.

    Selain itu, saat melakukannya, pemerintah harus memastikan partisipasi masyarakat secara aktif dalam sistem kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana.

    Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga seputar risiko bencana agar mereka bisa meredam dampaknya.

    Sumber: The Conversation, penulis: Vempi Satriya Adi Hendrawan, Dosen UGM