7cloud.asia – Tim peneliti dari Universitas Gadjah Mada memprediksi, jika dunia membiarkan emisi karbon tanpa dibarengi upaya pengurangan dapat memicu kekeringan yang lebih parah di Pulau Jawa pada masa depan
Dalam laporan yang terbit di The Conversation, situasi ini sepatutnya menjadi catatan pemerintah Indonesia dan dunia untuk terus meningkatkan upaya mengatasi perubahan iklim semaksimal mungkin.
“Penelitian kami juga mencatat, pada 2100, seluruh penduduk Jawa akan merasakan kenaikan suhu setidaknya 1,5°C-2,5°C,” demikian laporan yang ditulis Vempi Satriya Adi Hendrawan, anggota tim peneliti.
Berikut artikel tersebut selengkapnya. Penelitian memperkirakan, mayoritas penduduk (63 persen) yang bermukim di kota-kota padat penduduk seperti Jabodetabek, Surabaya, Bandung, dan Semarang dapat terdampak kenaikan suhu 3°C bahkan lebih.
Kenaikan suhu, apabila terjadi saat musim kemarau, berisiko memicu intensifikasi suhu panas di perkotaan (urban heat).
Meskipun ancamannya tidak akan seserius di negara subtropis, suhu panas ekstrem di kota dapat meningkatkan kebutuhan pendinginan dalam ruangan. Walhasil, pada saat tersebut konsumsi energi juga akan meningkat.
Sementara itu, bagi puluhan juta penduduk kota-kota besar di Jawa yang tidak memiliki akses pendinginan memadai, panas ekstrem dapat menurunkan kebugaran, gangguan kecemasan, bahkan kematian.
Baca: Prediksi iklim di Jawa pada 2100
Tak hanya kekeringan
Tak hanya kekeringan, studi kami juga meramalkan kenaikan hujan deras ekstrem di sepanjang dataran tinggi pulau Jawa. Kenaikannya rata-rata 5,6 persen di dataran tinggi—apabila dihitung berdasarkan total hujan selama 5 hari berturut-turut.
Hujan yang semakin deras dan sering di wilayah hulu sungai berisiko memicu banjir bandang dan banjir kiriman ke kawasan bantaran sungai di daerah hilir. Fenomena ini juga menaikkan ancaman tanah longsor di lereng-lereng curam.
Ada sekitar 10 jutaan penduduk di kawasan yang membentang sepanjang pegunungan Jawa, mulai dari hulu sungai Cidanau di Banten hingga sungai Bajulmati Banyuwangi, yang berisiko menjadi korban.
Ini belum termasuk kerugian materi apabila bangunan dan hewan ternak tersapu air bah dan longsor. Pasokan komoditas tanaman hortikultura yang acap ditanam di dataran tinggi seperti kentang, tomat, dan sebagainya juga dapat terganggu.
Jika meluas, banjir dari hulu juga dapat merusak pertanian padi juga akan terdampak. Ini terjadi di bantaran sawah Bengawan Solo pada tahun 2007 dan 2013.
Antisipasi sejak dini
Pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengembangkan dan menerapkan strategi guna mengurangi dampak peningkatan kejadian ekstrem di masa depan.
Baca: Gegara panas ekstrem setengah juta penduduk dunia meninggal per tahun
Proses pengambilan keputusan juga perlu disertai kesadaran akan potensi perubahan di masa depan.
Sektor pertanian Indonesia perlu berbenah. Kita bisa melakukan upaya seperti memperbaiki sistem pengelolaan irigasi, penerapan praktik pertanian yang tahan terhadap kekeringan dan panas ekstrem, dan sebagainya.
Petani dan masyarakat juga perlu kita libatkan dalam upaya beradaptasi dengan peningkatan suhu.
Kita pun perlu memerhatikan ancaman banjir dan longsor, khususnya di hulu sungai-sungai besar di Jawa.
Pemerintah perlu meredam alih fungsi lahan, mencegah sedimentasi, memulihkan ekosistem alami di sepanjang daerah aliran sungai (DAS), begitu juga daerah tangkapan air di kawasan hulu.
Perancangan infrastruktur mitigasi banjir juga harus mulai mempertimbangkan perubahan pola hujan ekstrem dan banjir di masa depan.
Baca: Apakah Indonesia bakal terus terhindar dari gelombang panas?
Sebagai contoh, dimensi infrastruktur pengendali banjir seperti tanggul tidak bisa lagi kita desain berdasarkan data-data empiris masa lalu.
Sebaliknya, Indonesia harus mendesain dimensi bangunan-bangunan infrastruktur mitigasi bencana dengan mempertimbangkan perubahan pola hujan ekstrem masa depan.
Indonesia juga perlu berinvestasi dalam sistem peringatan dini dan perbaikan infrastruktur pencegah bencana untuk mengurangi risiko bencana terkait cuaca ekstrem.
Mitigasi bencana terbukti sangat efektif dan efisien dalam mengurangi kerusakan, korban jiwa, dan kerugian materi ketika bencana terjadi.
Selain itu, saat melakukannya, pemerintah harus memastikan partisipasi masyarakat secara aktif dalam sistem kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana.
Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga seputar risiko bencana agar mereka bisa meredam dampaknya.
Sumber: The Conversation, penulis: Vempi Satriya Adi Hendrawan, Dosen UGM
Leave a Reply