ruangkota

Tag: ketahanan pangan

  • Bapanas Ingatkan Pentingnya Menyiapkan Ketahanan Pangan di IKN

    Bapanas Ingatkan Pentingnya Menyiapkan Ketahanan Pangan di IKN

    7cloud.asia – Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengatakan ekosistem ketahanan pangan perlu dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

    Ketahanan pangan ini perlu disiapkan mumpun pembangunan IKN baru mulai dan masih di titik nol.

    “Kita perlu membangun ekosistem ketahanan pangan di IKN, mumpung IKN ini baru mulai dari nol,” katanya dalam Simposium bertajuk Memperkuat Ekosistem Pertanian Berkelanjutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan IKN dan Kaltim yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa (11/7/2023).

    Baca: Penerapan konsep smart city di IKN

    Gusti menambahkan pembangunan ekosistem ketahanan pangan di IKN harus dilakukan dengan matang, seperti halnya penataan pasar tradisional, induk, hingga modern yang perlu ditata dengan baik.

    Ia menyebutkan penataan pasar yang baik, juga akan memenuhi kebutuhan harian sekitar 1,9 juta jiwa calon penghuni IKN dengan baik.

    “Grand design tata wilayahnya ada, sehingga kalau pasar tertata, memantau harganya gampang, ini yang kita maksud ketahanan pangan secara komprehensif,” ujarnya.

    Baca:  Kendala yang dihadapi untuk terapkan konsep smart city di IKN

    Ia menyarankan agar IKN mencontoh Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dalam menjaga ketahanan pangannya.

    Menurut dia keadaan IKN yang hanya memiliki lahan sekitar 25 ribu hektare sebagai lahan produksi pangan, mirip seperti DKI Jakarta yang hampir tidak memiliki produksi pangan.

    “Meskipun DKI Jakarta tidak memiliki produksi, tapi ketahanan pangannya bagus, karena mampu mengambil dari daerah lain yang surplus,” tuturnya.

    Baca:  UU IKN layak direvisi, ini alasannya

    Selain itu, sambungnya, ketahanan pangan di IKN juga akan mempengaruhi tingkat inflasi secara nasional. Sebagaimana DKI Jakarta yang memiliki andil inflasi sebanyak 27 persen untuk nasional.

     “Jika IKN memiliki cadangan pangan yang kuat, maka harga akan stabil,” sambungnya.

     Oleh karena itu, dia menambahkan, kerja sama antar daerah akan sangat berguna demi menjaga ketahanan pangan di IKN.

    Baca: Ada masyarakat adat yang terpinggirkan dari pembangunan IKN

  • Food Estate di Gunung Mas Dinilai Gagal, Para Capres/Cawapres Harus Cari Solusi Lain untuk Ketahanan Pangan

    Food Estate di Gunung Mas Dinilai Gagal, Para Capres/Cawapres Harus Cari Solusi Lain untuk Ketahanan Pangan

    7cloud.asia – Food estate oleh pemerintah disebut sebagai cara untuk membangun ketahanan pangan.

    Dengan dalih untuk ketahanan pangan ini juga, Presiden Jokowi di sela gelaran Koneferensi Iklim Dunia atau COP 28 di Dubai, Uni Emirat Arab minta bantuan dana dan teknologi ntuk mengembangkan food estate ini. 

    Namun, sejumlah organisasi lingkungan seperti Greenpeace, LBH Palangkaraya, Save Our Borneo menyanggah klaim pemerintah bahwa food estate ini untuk ketahanan pangan.   

    Solusi untuk ketahanan pangan sejatinya terletak pada kearifan lokal masyarakat adat lewat pertanian ekologis dan agroforestri tradisional, seperti yang sudah dipraktikkan masyarakat adat Dayak di Kalimantan selama ribuan tahun.

    “Proyek food estate, baik food estate singkong di Gunung Mas maupun food estate padi di Kapuas dan Pulang Pisau, dirancang dan dilaksanakan tanpa melibatkan masyarakat,” kata Muhamad Habibi, Direktur Eksekutif Save Our Borneo.

    Baca: 

    Di Gunung Mas, Kementerian Pertahanan mengerahkan tentara dan pekerja dari luar daerah.

    Sedangkan food estate padi yang digarap Kementan menerapkan model yang meminggirkan konsep pertanian masyarakat di lapangan.

    “Dalam konteks ketahanan pangan, sistem pertanian monokultur ini justru menimbulkan kerentanan karena pelaksanaannya terpusat di satu tempat, tidak tersebar ke tengah-tengah masyarakat,” imbuhnya.

    Direktur LBH Palangkaraya, Aryo Nugroho mengimbuhkan, proyek food estate bukan hanya tak sejalan dengan upaya pemenuhan hak atas pangan dan hak atas lingkungan yang sehat untuk masyarakat hari ini.

    Proyek food estate juga dinilai mengabaikan hak-hak generasi mendatang akan lingkungan yang lestari.

    Baca: Seruan organisasi lingkungan untuk Pemerintah

    Pemerintah, ujarnya, tidak memikirkan hak-hak generasi mendatang yang akan paling terdampak oleh kerusakan lingkungan akibat proyek-proyek bermasalah seperti food estate ini.

    “Apakah kita hanya akan mewariskan kerusakan untuk generasi mendatang? Food estate juga makin meminggirkan budaya perladangan masyarakat adat Dayak. Ini bisa disebut genosida atas budaya masyarakat adat,” kata Aryo.

    Proyek food estate disebut sebagai kegagalan massal Presiden Joko Widodo dan para menterinya, khususnya dalam menjaga komitmen iklim selama menjalankan program pemerintahan selama dua periode ini.

    Food estate juga menjadi kegagalan para wakil rakyat di DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan mereka.

    Bukannya mengkritisi proyek ini sejak awal, para wakil rakyat baru bersuara ketika sikap partai mereka berseberangan dengan Presiden Jokowi di Pemilihan Presiden 2024.

    Baca: Ada sejak era Soeharto, mengapa food estate selalu gagal?

    Karena itu kebijakan food estate ini harus dikoreksi oleh pemerintahan mendatang.

    Para capres-cawapres yang berlaga di Pilpres 2024 tak boleh memalingkan muka dari situasi ini.

    “Food estate sudah gagal dan harus dihentikan,” ujar Arie Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.

     

     

    Kebijakan ini harus dikoreksi oleh pemerintahan mendatang. Para capres-cawapres yang berlaga di Pilpres 2024 tak boleh memalingkan muka dari situasi ini.

    “Food estate sudah gagal dan harus dihentikan,” ujar Arie Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.

    Baca: PDIP sebut food estate harus dievaluasi

  • Kemenhut Ingatkan Perubahan Iklim Berdampak pada Ketahanan Pangan Akuatik

    Kemenhut Ingatkan Perubahan Iklim Berdampak pada Ketahanan Pangan Akuatik

    7cloud.asia – Pengendali Ekosistem Hutan dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Dedi Candra mengungkapkan bahwa perubahan iklim menghasilkan dampak terhadap ketahanan pangan akuatik atau makanan yang berasal dari air seperti ikan, kerang, tanaman laut, dan lainnya.

    Dedi menilai, perubahan iklim merupakan masalah yang mendesak karena dapat mempengaruhi suhu wilayah laut, tingkat keasaman air laut, dan keberlangsungan ekosistem perairan yang akan berdampak terhadap produksi pangan akuatik.

    “Ketahanan pangan akuatik dan perubahan iklim pasti sangat erat hubungannya dan ada pengaruhnya terhadap suhu lautan, tingkat keasaman, dan ekosistem perairan. Ini tentunya akan berdampak terhadap produksi pangan akuatik seperti ikan, kerang, dan tanaman laut,” kata Dedi dalam diskusi daring yang dipantau di Jakarta, Senin (9/12/2024)

    Oleh karena itu, dia mendorong diterapkannya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

    Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan ini merupakan upaya pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan.

    Juga, implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

    Selain itu, kebijakan untuk menangani perubahan iklim juga dinilai penting agar kerentanan terhadap ketahanan pangan dapat diatasi.

    Menurutnya, menjaga ketahanan pangan akuatik dari ancaman perubahan iklim harus melibatkan banyak sektor, di samping sektor perikanan juga melibatkan sektor lain seperti kehutanan dan lingkungan hidup.

    “Dicari mitigasinya dan dicari pola yang tepat bagaimana kita melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim yang terjadi,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya menekankan pentingnya aksi kolektif untuk mengatasi isu lingkungan.

    Isu lingkungan yang dimaksud Prabowo seperti perubahan iklim hingga transisi energi hijau demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam KTT G20 di Brasil.

    Kepala Negara menjelaskan bahwa Indonesia merasakan dampak langsung perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan laut di pesisir utara Jawa yang berdampak pada ratusan ribu hektare lahan produktif.

    Hal ini, ujarnya, akan memperburuk kemiskinan dan kelaparan. Oleh karena itu, bagi Indonesia tidak ada alternatif lain.

    “Kami berkomitmen penuh untuk mengambil langkah-langkah besar guna mengurangi suhu iklim untuk menyelamatkan lingkungan dan mengatasi situasi tersebut,” tegasnya.

     

  • BRIN Dorong Pemuliaan Pisang Liar sebagai Pilar Ketahanan Pangan

    BRIN Dorong Pemuliaan Pisang Liar sebagai Pilar Ketahanan Pangan

    7cloud.asia – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah menetapkan program pemuliaan untuk 16 jenis pisang liar (Musa acuminata).

    Terkait hal ini, BRIN melakukan riset eksplorasi, karakterisasi, dan pra-pemuliaan pisang liar Indonesia guna mendukung ketahanan pangan. Indonesia dikenal sebagai salah satu hotspot spesies pisang liar.

    Kepala Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan (OR HL) BRIN, Andes Hamuraby Razak menjelaskan, bahwa BRIN telah melakukan ekspedisi pengumpulan pisang liar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

    Upaya ini bertujuan melestarikan sumber daya genetik khususnya tanaman pisang dari ancaman perubahan iklim, serta serangan hama dan penyakit.

    Pra-pemuliaan sangat penting untuk mengidentifikasi gen bermanfaat dari spesies liar, membuka peluang bagi pengembangan pisang baru yang lebih produktif dan bergizi.

    Baca: Indonesia punya lebih dari 300 jenis pisang lokal

    Hal tersebut disampaikan Andes dalam kegiatan The First Annual Banana Meeting bertajuk Innovating the Future of Bananas: Sustainability, Disease Resistance, and Global Food Security, pada Selasa (11/2/2025).

    Acara ini menandai satu tahun kerja sama BRIN dengan Gates Foundation dan LPDP dalam platform kolaborasi internasional riset pisang.

    “Kami fokus pada ketahanan terhadap penyakit, toleransi lingkungan, kandungan nutrisi, dan pemilihan sifat unggul pisang liar untuk mendukung ketahanan pangan nasional,’’ ujar Andes.

    Kepala Pusat Riset Rekayasa Genetika sekaligus manajer program, Ratih Asmana Ningrum, menuturkan bahwa pertemuan ini bertujuan mengeksplorasi inovasi, tantangan, dan masa depan budidaya pisang.

    BRIN menyediakan berbagai skema pendukung, seperti pendanaan eksplorasi terestrial dan program mobilitas periset berupa beasiswa pascasarjana, pendanaan post-doctoral, dan visiting researcher.

    Baca: Petani di Kaltim ekspor pisang kepok ke Singapura

    Saat ini, tercatat ada 35 mahasiswa telah lulus seleksi beasiswa untuk studi magister dan doktor.

    “Tahun ini, BRIN akan menjadi tuan rumah ASEAN Ministerial Meeting on Science, Technology and Innovation (AMMSTI), memperkenalkan platform ini ke negara-negara ASEAN untuk memperluas kolaborasi riset pisang,“’ ungkap Ratih.

    Perwakilan Gates Foundation, Jim Lorenzen, mengapresiasi inisiatif BRIN sebagai contoh kemitraan riset yang kuat.

    “Kolaborasi ini melengkapi tujuan kami dalam mendukung riset pertanian yang inovatif. Riset ini mencakup karakterisasi dan pra-pemuliaan, termasuk penyuntingan gen dengan teknologi CRISPR,“ jelas Lorenzen.

    Sementara itu Profesor Riset BRIN, Enny Sudarmonowati berharap upaya ini menarik minat sektor swasta dan industri untuk memperkuat serta memperluas kolaborasi riset pisang di Indonesia.

    Dengan kolaborasi ilmuwan, akademisi, dan sektor industri, riset pisang diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan pangan global.

    Salah satu contohnya dilakukan Muhammad Dylan Lawrie dengan meneliti karakterisasi gen GRF pada pisang liar Indonesia untuk meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan.

    Timnya mengidentifikasi gen yang dapat membantu tanaman menghadapi perubahan iklim.

  • Perilaku Generasi Z, Ketahanan Pangan dan Produksi Sampah Makanan

    Perilaku Generasi Z, Ketahanan Pangan dan Produksi Sampah Makanan

    7cloud.asia – Ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi dan distribusi, tapi juga berkaitan dengan cara konsumsi masyarakat, termasuk pengendalian sampah makanan (food waste).

    Generasi Z yang merupakan populasi terbesar memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak konsumsi berkelanjutan.

    Hal itu mengemuka dalam hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa program Doktor Ilmu Ketahanan Nasional, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM), Shinta Dewi Novitasari.

    Perilaku boros pangan Generasi Z memiliki dampak besar bagi upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan, sehingga perlu adanya edukasi, penguatan norma sosial, serta kontrol perilaku dalam mendukung konsumsi berkelanjutan.

    Dalam risetnya yang berjudul “Dampak Perilaku Generasi Z Menghasilkan Sampah Makanan (Food Waste) Berbasis Komoditas Beras Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Bantul”, Shinta menemukan bahwa konsumsi nasi masih menjadi makanan utama bagi gen Z, usia 13–28 tahun.

    Baca: Hotel, restoran dan kafe diwajibkan kurangi sampah makanan

    Dilansir ugm.ac.id, riset itu menemukan terdapat perilaku lemahnya kontrol porsi sehingga masih ada ketidakseriusan dalam mengelola sisa makanan.

    “Food waste generasi muda memiliki dampak terhadap menurunnya penggunaan pangan,” katanya dalam ujian tertutup promosi doktor Jumat (19/9/2025) lalu.

    Dari permasalahan tersebut, Shinta memberikan sejumlah rekomendasi seperti integrasi literasi pangan yang dapat dicanangkan melalui kurikulum sekolah, kampanye melalui media sosial, hingga penguatan bank makanan komunitas melalui RT/RW, dan beberapa gagasan lainnya.

    Shinta juga berhasil merumuskan metode pengurangan food waste melalui mitigasi dan navigasi.

    Menurutnya, strategi mitigasi memiliki fokus jangka pendek seperti edukasi atau kampanye. Sedangkan strategi navigasi menekankan peralihan jangka panjang seperti kebijakan daerah.

    Baca: Jakarta Recycle Centre dimaksimalkan untuk mengolah sampah makanan

    “Intervensi berbasis perilaku menjadi penting, terutama penguatan kontrol perilaku Generasi Z, sebagai prioritas kebijakan daerah yang adaptif terhadap karakter generasi muda yang dinamis dan digital,” tegas Shinta.

    Dari disertasi ini Shinta melahirkan Behavioral-Based Food Security Model, sebuah model yang menempatkan perilaku Generasi Z sebagai faktor penentu utama dalam ketahanan pangan.

    Dari sisi praktis, kerangka ini dapat dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai acuan dalam merancang kebijakan berbasis bukti.

    Selain itu, pendekatan ini juga menekankan pentingnya partisipasi generasi muda terhadap dinamika tantangan pangan di masa depan.

    Disertasi ini dipublikasikan di jurnal internasional terindeks Scopus Q3, Food Research, dengan judul “The Effect of Food Waste Behavior among Generation Z on Sustainable Food Security.”

    Baca: Volume sampah makanan melonjak saat bulan Ramadan

  • Perubahan Iklim dan Alih Fungsi Lahan Mengancam Produksi Pangan: BRIN Dorong Pemanfaatan GeoMIMO

    Perubahan Iklim dan Alih Fungsi Lahan Mengancam Produksi Pangan: BRIN Dorong Pemanfaatan GeoMIMO

    7cloud.asia – Ketahanan pangan nasional tengah menghadapi tantangan besar akibat perubahan iklim, pertumbuhan penduduk yang pesat, serta dinamika penggunaan lahan yang semakin kompleks.

    Perubahan iklim menyebabkan pergeseran musim tanam dan peningkatan frekuensi banjir dan kekeringan. Sementara alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri atau perumahan terus menggerus luasan sawah.

    Dalam situasi ini, informasi geospasial menjadi sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan, pemantauan, dan pengambilan kebijakan berbasis data untuk menjaga ketersediaan, akses, dan kualitas pangan.

    Dalam konteks ini, GeoMIMO (Geoinformatika Multi Input Multi Output) hadir sebagai platform yang mengintegrasikan berbagai sumber data geospasial, seperti citra satelit, sensor lapangan, data statistik, drone, hingga crowdsourcing untuk menghasilkan berbagai keluaran analisis yang mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan di sektor pangan.

    Hal ini dibahas dalam Webinar “GeoMIMO: Menjawab Kebutuhan Informasi untuk Ketahanan Pangan”, Selasa (7/10/2025).

    Kepala Pusat Riset Geoinformatika (PRGI) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Muhammad Rokhis Khomarudin, menjelaskan mengapa peran informasi geospasial sangat krusial dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan nasional.

    Baca: Food Estate dinilai bukan solusi untuk ketahanan pangan

    “Informasi geospasial memberikan gambaran spasial dan temporal tentang kondisi lahan, cuaca, ketersediaan air, status pertumbuhan tanaman, potensi gangguan tanaman, serta distribusi produksi pangan,” jelasnya dilansir laman resmi brin.go.id.

    Rokhis menambahkan, informasi geospasial menjadi sangat krusial untuk mengidentifikasi wilayah rawan krisis pangan, mengoptimalkan tata ruang dan pemetaan lahan pertanian potensial.

    Informasi geospasial juga sangat membantu memprediksi produktivitas dan ketersediaan pangan, serta mendukung sistem peringatan dini terhadap hama, penyakit, dan bencana yang berdampak pada produksi pangan.

    “GeoMIMO (Geoinformatika Multi Input Multi Output) hadir sebagai platform integratif yang menggabungkan berbagai sumber data seperti citra satelit, sensor, dan data lapangan untuk menghasilkan analisis dan rekomendasi yang dapat langsung digunakan,” imbuh Rokhis.

    Rokhis menambahkan, GeoMIMO tidak hanya mengandalkan satu sumber data, tetapi memadukan big data lintas sektor (multi input). Hasilnya, bukan hanya peta, melainkan juga indikator kebijakan, simulasi skenario, dashboard interaktif, dan rekomendasi aksi nyata (multi output).

    “Platform ini diarahkan untuk kebutuhan semua level, dari pemerintah pusat hingga petani, dengan basis data real-time yang memungkinkan respons cepat,” terang Rokhis.

    Baca: Food Estate untuk swasembada pangan tapi mengancam lingkungan

    Melalui integrasi data dari berbagai sumber, GeoMIMO mampu menghasilkan output yang langsung bisa digunakan untuk kebijakan dan tindakan di lapangan, seperti peta prioritas intervensi pangan, rekomendasi penanaman komoditas, dan analisis risiko produksi pangan.

    GeoMIMO tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, petani, pelaku usaha pangan, dan masyarakat luas.

    Dengan GeoMIMO pemerintah pusat mendapatkan perencanaan pangan nasional yang lebih akurat; pemerintah daerah dapat membuat keputusan berbasis data lokal.

    ”Sementara petani memperoleh rekomendasi budi daya dan penanganan gangguan tanaman; pelaku usaha meningkatkan efisiensi rantai pasok; dan masyarakat luas mendapatkan jaminan ketersediaan pangan yang lebih stabil dan harga terkendali,” jelas Rokhis.

    Keberhasilan GeoMIMO sebagai sistem informasi pangan yang tangguh dan berkelanjutan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, lembaga riset, sektor swasta, komunitas petani, NGO, serta penyedia data.

    Kolaborasi lintas sektor mencakup penyediaan regulasi dan data resmi dari pemerintah, inovasi teknologi dari lembaga riset, teknologi dan rantai pasok dari sektor swasta, hingga validasi dan penerapan di lapangan oleh komunitas petani.

    “Dengan sinergi ini, GeoMIMO dapat berkembang menjadi sistem informasi pangan nasional yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan,” pungkas Rokhis.

    Baca: Meski menuai kritik, food estate tetap dilanjutkan