7cloud.asia – Angka keterwakilan perempuan di panggung politik terus meningkat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Bahkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) saat ini adalah seorang perempuan.
Berdasarkan hasil Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di DPR-RI berada pada angka 20,8% atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI. Persentase keterwakilan perempuan tersebut masih di bawah angka persyaratan 30% jumlah calon legislatif perempuan pada saat parpol mendaftar menjadi peserta pemilu.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan, perempuan patut berbangga atas capaian ini. Namun demikian dukungan sesama perempuan belum optimal sehingga kuota 30 persen keterwakilan perempuan belum terealisasi.
“Penting bagi seluruh perempuan di seluruh Indonesia, kalau saja sesama perempuan kita saling mendukung, saling memotivasi, saling menginspirasi, saya yakin kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam politik itu akan bisa tercapai. Kita mulai dari para perempuan itu sendiri,” tegas Menteri PPPA dalam kegiatan Seminar Langkah Strategis Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2024, Desember lalu di Jakarta.
Baca: Jangan cuma capre/cawapres kenali juga rekam jejak Caleg
Ditambahkan hasil survei Bank Dunia menyatakan saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan sama di panggung politik dan pengambilan kebijakan, maka akan lahir kebijakan-kebijakan yang lebih inklusif untuk mencapai pembangunan yang lebih baik.
Riset State of The World’s Girls Report (SOTWG) yang dipublikasikan Plan Indonesia awal 2023 mencatat, sebanyak 9 dari 10 perempuan percaya bahwa partisipasi politik itu penting, namun para perempuan juga mengakui adanya berbagai hambatan dalam terwujudnya keterwakilan perempuan.
Namun, Menteri PPPA mengingatkan bahwa kuota keterwakilan perempuan tidak akan efektif jika pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan politik serta kesetaraan gender perempuan masih minim.
Seluruh pihak perlu bahu-membahu membuka ruang seluas-luasnya, bukan hanya untuk keterwakilan perempuan di panggung politik, namun juga memperoleh pengetahuan, memperluas pemahaman, dan meningkatkan keterampilan politiknya.
“Sehingga kelak ketika mereka duduk di kursi kekuasaan akan lahir kebijakan-kebijakan yang lebih responsif, inklusif dan humanis,” jelas Menteri PPPA.
Dalam meningkatkan dan mendorong partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam dunia rill politik, partai politik (parpol) punya peran besar. Menurut Menteri PPPA, parpol berada di lini depan dalam rekrutmen politik dan realisasi keterwakilan perempuan.
“Artinya partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak perempuan-perempuan yang memiliki potensi untuk turut aktif menyampaikan aspirasinya dan merumuskan kebijakan yang berpihak kepada perempuan tentunya di bawah payung kesetaraan,” tambah Menteri PPPA.
Baca: Penjelasan Jokowi mengapa mengumpulkan pimpinan parpol
Nuraeni Anggota Komisi IV DPR-RI sekaligus Wakil Sekjen Kaukus Perempuan Parlemen mengatakan, Ada sejumlah kendala yang dihadapi para perempuan politik yang saat ini belum beruntung untuk bisa terpilih.
“Memang ada beberapa hal yang harus dikuatkan oleh perempuan itu sendiri. Pertama, perempuan memang harus percaya diri, kuatkan dulu keinginan dari diri perempuan itu sendiri bahwa saya ingin sukses, saya ingin maju, terpilih. Yakinkan itu terlebih dahulu. Kedua, harus ada restu dan dukungan keluarga,” tutur Nuraeni.
Di lain sisi, kepemimpinan perempuan dalam posisi-posisi strategis di parlemen masih kurang. Partai politik belum sepenuhnya membuka peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki di posisi ini.
“Ini sangat penting untuk perempuan bisa didorong mengisi AKD-AKD yang memiliki keputusan-keputusan strategis seperti badan anggaran. Sebab, anggaran ini merupakan penentu bagi semua kebijakan dan keputusan agar responsif gender,” jelas Nuraeni.
Terpisah, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan, peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan khususnya perempuan muda dalam proses politik memerlukan dukungan semua pihak dan harus diupayakan secara konsisten.
Lestari melihat adanya hambatan bersifat interseksional dan struktural karena usia dan gender yang dianggap belum dewasa serta berbagai stereotipe yang berkembang di masyarakat.
Baca: Tahapan dan jadwal Pemilu 2024
Tantangan lainnya adalah kurangnya akses ke dalam pengambilan keputusan, persepsi kurangnya pengetahuan atau keterampilan, hingga gagasan dari orang lain tentang apa yang pantas untuk remaja perempuan.
Menurut Lestari, sangat kompleksnya tantangan yang dihadapi, membuat upaya melibatkan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses politik membutuhkan dukungan dari banyak pihak dan strategi yang tepat.
Karena, tidak mudah mengikis anggapan atau persepsi masyarakat yang berkembang terkait bagaimana seharusnya perempuan berkegiatan di masyarakat.
Sementera Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia Chusnul Mar’iyah melihat sistem pemilu terbuka juga menjadi hambatan bagi jalan perempuan menuju parlemen. Ia melihat dukungan partai politik yang dirasa masih maskulin dan ketidakpercayaan diri jadi penghambat keterwakilan perempuan.
“Ikut pemilu memang mahal tapi bukan berarti tidak bisa, namun untuk perempuan memang berat. Selain itu ideologi, peran media dan perempuannya sendiri masih kurang percaya diri. Jadi, dukungan dari partai politik untuk rekrutmen calon anggota parlemen itu sangat penting. Pelatihan sebelum dicalonkan, jangan sesudah. Ini penting agar perempuan siap,” jelas Chusnul.
Esti Utami, dari berbagai sumber
