ruangkota

Tag: klhk

  • KLHK Sebut Laju Deforestasi di Indonesia Terus Menurun

    KLHK Sebut Laju Deforestasi di Indonesia Terus Menurun

    7cloud.asia – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut laju deforestasi atau pengurangan luas hutan di Indonesia tahun 2021-2022 turun 8,4 persen dibandingkan hasil pemantauan tahun 2020-2021.

    Sementara reforestasi atau penghutanan kembali juga menurun, dari 25,6 ribu hektare (ha pada 2020-2021 menjadi 15,4 ribu ha pada kurun 2021-2022.

    Dilansir di laman resmi KLHK, deforestasi netto Indonesia tahun 2021 -2022 tercatat sebesar 104 ribu hektare (ha). Sementara, deforestasi Indonesia tahun 2020-2021 adalah sebesar 113,5 ribu ha.

    Baca: Risiko pengrusakan hutan meningkat di tahun politik

    Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK Ruandha A. Sugardiman menyampaikan, jika dilihat tren deforestasi berdasarkan data sebelumnya maka tahun ini penurunan hutan Indonesia relatif rendah dan cenderung stabil.

    “Hal ini menunjukan bahwa berbagai upaya yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akhir-akhir ini menunjukkan hasil yang signifikan,” kata Ruandha saat media briefing di Jakarta, Senin (26/6/2023). 

    Lebih lanjut, Ruandha mengungkapkan kondisi penutupan lahan dan hutan Indonesia bersifat dinamis, seiring dengan kebutuhan lahan untuk pembangunan dan kegiatan lainnya.

     

    Baca: Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan terluas di dunia

    Perubahan tutupan hutan terjadi dari waktu ke waktu, diantaranya karena konversi hutan untuk pembangunan sektor non kehutanan, perambahan dan kebakaran hutan maupun kegiatan rehabilitasi hutan.

    “Untuk mengetahui keberadaan dan luas tutupan lahan baik berhutan maupun tidak berhutan, kami melakukan pemantauan hutan dan deforestasi setiap tahun,” katanya.

    Pemantauan hutan dan deforestasi ini dilakukan pada seluruh daratan Indonesia seluas 187 juta hektar, baik di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan, dan berdasarkan pada peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dalam program Kebijakan Satu Peta (KSP). 

     

    Baca: Mekanisme perdagangan karbon ditataulang untuk maksimalkan keuangan negara

    Pemantauan ini dilakukan menggunakan data utama citra satelit landsat yang disediakan Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (OR-PA) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan diidentifikasi secara visual oleh tenaga teknis penafsir KLHK yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Hasil pemantauan hutan Indonesia Tahun 2022 menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 96,0 juta ha atau 51,2 persen dari total daratan.

    Di mana 92,0 persen dari total luas berhutan atau 88,3 juta ha berada di dalam kawasan hutan. 

    Baca: DPR usulkan insentif untuk daerah penghasil oksigen

    Sementara itu, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Ditjen PKTL Belinda A. Margono menjelaskan angka deforestasi Indonesia tahun 2021-2022 sebesar 104 ribu ha itu berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 119,4 ribu ha dikurangi reforestasi sebesar 15,4 ribu ha.

    Sebagai pembanding, deforestasi Indonesia tahun 2020-2021 adalah sebesar 113,5 ribu ha, yang berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 139,1 ribu ha dikurangi reforestasi sebesar 25,6 ribu ha.

    Belinda menjelaskan, luas deforestasi bruto tahun 2021-2022 tertinggi terjadi di kelas hutan sekunder, yaitu 106,4 ribu ha (89,1 persen). Di mana 70,9 persen atau 75,4 ribu ha berada di dalam kawasan hutan. Sedangkan seluas 31,0 ribu ha atau 29,1 persen sisanya berada di luar kawasan hutan.

    Baca: Mengapa pemerintah berencana menerapkan pajak karbon

    Namun demikian, Forest Digest menyebut bahwa pernyataan KLHK tentang angka deforestasi netto ini harus ditelaah lebih lanjut.

    Untuk mengetahui berapa angka deforestasi yang sesungguhnya diperlukan angka deforestasi dan reforestasi yang berhasil. 

    Masalahnya, kita tidak tahu berapa luas reforestasi yang gagal atau berhasil itu sehingga menjadi angka yang sahih dalam membandingkan reforestasi dan deforestasi hutan Indonesia. Angka ini penting untuk mengetahui luas sebenarnya hutan Indonesia.

  • KLHK Gugat 22 Perusahaan Penyebab Kebakaran Hutan dengan Nilai Denda Rp 5,6 Triliun

    KLHK Gugat 22 Perusahaan Penyebab Kebakaran Hutan dengan Nilai Denda Rp 5,6 Triliun

    7cloud.asia – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan telah menggugat 22 perusahaan penyebab kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terhitung sejak tahun 2015 sampai 2023.

    Gugatan terhadap perusahaan penyebab kebakaran hutan dan lahan itu  diungkapkan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Rasio Ridho Sani di Jakarta, Jumat (18/8/2023)

    “(Terkait kebakaran hutan) Sebanyak 22 korporasi tergugat perdata, baik terkait dengan ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan maupun tindakan-tindakan tertentu, khususnya pemulihan lahan,” ujarnya seperti dikutip Antaranews.com

    Baca: Kebakaran hutan mulai sering terjadi

    Rasio menjelaskan dari 22 perusahaan yang digugat terkait kebakaran hutan itu, sebanyak 14 perusahaan telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde dengan total nilai putusan sebesar Rp5,60 triliun.

    Sebanyak 14 perusahaan itu terdiri atas tujuh perusahaan proses eksekusi sebesar Rp3,05 triliun dan tujuh perusahaan persiapan eksekusi sebesar Rp2,55 triliun.

    Pihak pengadilan telah mengabulkan gugatan, sehingga KLHK mempunyai keputusan tetap dan siap melakukan proses eksekusi terhadap 14 perusahaan penyebab kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tersebut.

    Baca: Antisipasi kebakaran hutan, BPBD Riau ajukan anggaran beli helikopter

    Tujuh perusahaan proses eksekusi tersebut, adalah

    1. PT Waringin Agro Jaya di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dengan nilai putusan Rp466,46 miliar,

    2. PT Ricky Kurniawan Kertapersada di Muaro Jambi, Provinsi Jambi dengan nilai total Rp191,80 miliar;

    3. PT Palmina Utama di Banjar, Kalimantan Selatan dengan nilai total Rp22,29 miliar.

    4. PT Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir, Riau dengan nilai total putusan Rp491,02 miliar,

    5. PT Kallista Alam di Nagan Raya, Aceh dengan nilai total Rp366,06 miliar,

    6. PT Surya Panen Subur di Nagan Raya, Aceh dengan nilai total Rp439,01 miliar, 

    7. PT Nasional Sago Prima di Meranti, Riau dengan nilai total sebesar Rp1,07 triliun.

    Baca: Perubahan iklim membuat kemarau semakin kering

    Adapun tujuh perusahaan persiapan eksekusi adalah

    1. PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi di Tanjung Jabung Timur, Jambi dengan nilai putusan Rp590,54 miliar,

    2. PT Rambang Agro Jaya di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dengan nilai total Rp199,56 miliar,

    3. PT Arjuna Utama Sawit dengan nilai total Rp342,97 miliar,

    4. PT Kalimantan Lestari Mandiri di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah dengan nilai total Rp299,95 miliar.

    5. PT Kaswari Unggul di Tanjung Jabung Timur, Jambi dengan nilai total putusan Rp25,61 miliar;

    6. PT Kumai Sentosa di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dengan nilai total Rp175,18 miliar, dan

    7. PT Rafi Kamajaya Abadi di Melawai, Kalimantan Barat dengan nilai total sebanyak RP920,01 miliar.

    Baca: Antisipasi kekeringan DKI Jakarta tambah instalasi air

    Rasio mengungkapkan dari tujuh perusahaan dalam proses eksekusi, ada dua perusahaan diantaranya telah menyatakan komitmen untuk melaksanakan ganti rugi dan tindakan pemulihan lingkungan hidup sesuai dengan putusan pengadilan.

    Kedua perusahaan itu adalah PT Kallista Alam (KA) dan Surya Panen Subur (SPS) yang berlokasi di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.

    “Kami sedang memproses eksekusi terhadap dua perusahaan itu,” kata Rasio.

    KLHK terus melakukan pemantauan terhadap titik panas atau hotspot secara kontinyu sejak Januari sampai Agustus 2023.

    Baca: Mengenal fenomena alam El Nino dan dampaknya pada lingkungan

    Kegiatan pemantauan itu sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

    KLHK telah mengirimkan 99 surat peringatan kepada perusahaan yang terindikasi ada titik panas dengan tingkat kepercayaan di atas 79 persen.

    “Tim kami bekerja 24 jam memonitor melalui satelit lokasi-lokasi mana saja yang ada titik panas, khususnya berada di lahan konsesi,” kata Rasio.

    Sumber: Antaranews.com

  • KLHK: Sejumlah Spesies Baru Ditemukan di Hutan Indonesia

    KLHK: Sejumlah Spesies Baru Ditemukan di Hutan Indonesia

    7cloud.asia – Di tengah berbagai berita tak sedap soal lingkungan, kabar gembira disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),yakni ditemukan spesies baru di wilayah Indonesia.

    Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE) KLHK, Satyawan Pudyatmoko menyebut dua spesies flora dan satu spesies fauna baru ditemukan di Indonesia. 

    Satyawan mengatakan spesies-spesies baru itu ditemukan di sejumlah wilayah Indonesia yang lingkungan nya masih terjaga.

    Salah satu spesies endemik yang berhasil ditemukan pada tahun 2022 adalah Hanguana Sitinurbayai.

    Baca: Mengenal Hari Spesies Terancam Punah Dunia

    “Ini merupakan satu-satunya spesies hanguana yang tumbuh di hutan pegunungan berlumut. Spesies ini ditemukan di Cagar Alam Gunung Nyiut, Provinsi Kalimantan Barat,” kata Satyawan, Senin (21/8/2023).

    Hanguana Sitinurbayai termasuk ke dalam famili hanguanaceae, tumbuhan endemik Kalimantan yang mampu hidup di rawa pada ketinggian 1.540 meter di atas permukaan laut.

    Spesies flora baru lain yang ditemukan adalah Bulbophyllum Wiratnoi. Spesies yang ditemukan di wilayah Sorong, Papua Barat ini sebetulnya sudah ditemukan pada 2018, tetapi baru dipublikasikan di awal 2023.

    Bulbophyllum Wiratnoi merupakan spesies anggrek dengan habitus epifit atau tumbuhan yang menumpang pada tumbuhan lain, tapi tidak mengambil unsur hara secara langsung dari inangnya.

    Baca: KLHK akui 16 hutan adat di Gunung Mas

    Tumbuhan itu ditemukan di ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah dengan ketinggian 114 meter di atas permukaan laut.

    “Spesies baru fauna yang ditemukan adalah Myzomela Irianawidodoae yang ditemukan di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur,” ucap Satyawan.

    Myzomela Irianawidodoae adalah satwa endemik Pulau Rote yang termasuk dalam famili meliphagidae, dengan status dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

    Ciri-ciri burung ini adalah bagian kepala hingga dada atas dan tengkuk berwarna merah; punggung dan ekor berwarna hitam; dan sayap berwarna hitam bercampur abu-abu gelap.

    Baca: Seperti ini pendidikan yang berperan dalam pelestarian lingkungan

    “Kita berharap setelah penemuan ini ada eksplorasi dan ekspedisi lanjutan di tempat lain, sehingga akan makin banyak terkuak kekayaan hayati yang sampai saat ini belum dikenal,” ujarnya.

    Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, mengatakan lebih dari 90 spesies baru telah ditemukan dalam kurun waktu 2021-2023.

    Penemuan spesies baru itu berdasarkan eksplorasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

    “Masih banyak lagi jenis tumbuhan dan satwa liar selain mikrob yang belum terindetifikasi dan tereksplorasi yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia,” ucapnya.

    Baca: KLHK gugat 22 perusahaan yang dinilai picu kebakaran hutan

    Siti menilai penemuan berbagai spesies baru dapat menjadi angin segar dan harapan bagi upaya konservasi di Indonesia.

    Penemuan itu juga menjadi salah satu indikator bahwa kondisi keanekaragaman hayati di Indonesia masih sangat melimpah.

    “Kekayaan ini merupakan anugerah yang harus dijaga. Kolaborasi dan dukungan multi pihak tentunya selalu dibutuhkan dalam menciptakan hutan lestari yang kaya akan biodiversitas,” katanya.

    Bukan hanya itu, penemuan spesies baru tersebut juga menjadi penting untuk pengetahuan alam Indonesia serta sebagai upaya pengayaan spesies dan genetik.

    Baca: Mengenang 200 tahun Alfred Wallace

    Hal ini untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Lalu, untuk eksplorasi sumber daya alam hayati, spesies, dan genetik yang dapat secara langsung menyejahterakan masyarakat.

    “Masyarakat makin cerdas bahwa kita punya ini dan perspektif hutan kita diperkaya oleh ilmu pengetahuan,” tandas Siti.

    Indonesia terletak di dua wilayah biogeografi Australasia dan Indomalaya serta memiliki zona transisi Wallace.

    Dengan demikian Indonesia memiliki banyak satwa endemik yang tidak dimiliki oleh negara lain. Indonesia juga merupakan habitat bagi 17 persen satwa liar dunia dengan lebih dari seribu spesies yang berbeda.

    Baca: Food estate, pelestarian atau ancaman bagi keanekaragaman hayati?

    Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Amir Hamidy, mengatakan hal tersebut membuat Indonesia diberkahi zona biogeografi yang unik.

    Indonesia, ujarnya, mempunyai kekayaan endemisitas yang tinggi. Jadi kekayaan endemisitas yang tinggi belum tentu memiliki populasi yang tinggi.

    “Tapi populasinya biasanya sedikit tapi sangat unik,” katanya.

    Amir pun mengungkapkan banyak kawasan di Indonesia yang lingkunga nya masih terlindungi dan belum dieksplorasi sehingga spesies-spesies baru sangat mungkin ditemukan.

    Baca: Dilema sawit, antara ketahanan pangan dan ancaman bagi lingkungan

    “Hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan hotspot biodiversitas. Kalau diukur dalam kekayaan biodiversitas pasti akan tinggi dalam konsep jumlah genetik maupun ekosistem,” ungkapnya

    Amir mengatakan, untuk mempercepat penemuan spesies baru, Indonesia perlu mendalami teknologi molokuler, dan memperkuat kolaborasi antar kementerian, lembaga, dan akademisi.

    Amir menambahkan eksplorasi harus terus dilakukan agar jangan sampai ada spesies baru belum ditemukan atau belum diberi nama, tapi sudah punah atau justru kita tidak tahu manfaatnya.

    “Untuk tahu manfaatnya, kita mengetahui dahulu nama dan fungsi ekologi serta fisiologi. Lalu, ke ranah peningkatan pemanfaatan yang berkesinambungan,” pungkas Amir.

    Sumber: VOA Indonesia

  • Kerugian Kebakaran Kawasan Bromo Capai Rp 5,4 M, KLHK Siap Ajukan Gugatan

    Kerugian Kebakaran Kawasan Bromo Capai Rp 5,4 M, KLHK Siap Ajukan Gugatan

    7cloud.asia – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan mengajukan gugatan kepada pelaku pembakaran kawasan TNBTS (Bromo). Gugatan yang akan dilayangkan berlapis secara perdata dan pidana.

    “Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan tindakan tegas terkait dengan penegakan hukum pidana dan akan dilakukan tindakan multi door ini penegakan hukum pidana berlapis,” jelas Dirjen Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani.

    Dilansir dari Detik Jatim, Bidang Penegakkan Hukum (Gakkum) KLH secepatnya mengajukan gugatan tersebut.

    “Ini bisa dikenakan UU kehutanan, UU lingkungan hidup. Termasuk kami juga akan langsung melakukan gugatan perdata ganti kerugian lingkungan,” ujarnya.

    Baca Juga: Gara-Gara Pre Wedding, Kerugian Kebakaran Bromo Capai Rp 5,4 Milyar

    Langkah hukum ini, lanjut Rasio, dilakukan agar ada efek jera. Karena sebagai warga negara, masyarakat harus melindungi taman nasional yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia.

    Untuk itu pihaknya sudah menugaskan tim khusus yang terdiri dari beberapa ahli untuk menilai berbagai aspek kerugian akibat kebakaran hutan.

    Tim ini beranggotakan tim kuasa hukum Gakkum dan 2 ahli untuk menilai kerugian yang ditimbulkan terkait kebakaran lahan ini.

    Dua ahli itu adalah Prof Bambang Hero ahli kebakaran hutan dan lahan, serta Prof Basuki Wasis yang akan menilai kerugian lingkungan.

    Saat ini, ujarnya, sedang didalami oleh ahli tersebut. Kami sedang melihat kerugian apa saja yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan dan sangat luas.

    Baca Juga: Puluhan Kebakaran Lahan Akibat El Nino Harus Dibayar Mahal

    “Berdasarkan informasi dari Kepala Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru kurang lebih 989 hektare. Tapi tim kami juga sedang mendalami kembali,” urainya.

    Selanjutnya Rasio menjelaskan kebakaran ini tidak hanya merusak lahan, tetapi juga melepaskan emisi yang cukup besar. Pihaknya sedang dihitung kembali berapa besar kerugian akibat kebakaran ini.

    “Perlu saya sampaikan, bahwa tindakan tegas yang kami lakukan ini harus menjadi perhatian bagi pihak lainnya. Bahwa taman nasional ini harus kita jaga, tidak boleh ada kegiatan yang dapat merusak taman,” katanya.

    Sebelumnya diberitakan Kebakaran di gunung Bromo berawal pada Rabu 6 September 2023 akibat kegiatan prewedding memakai flare di Bukit Teletubbies, Bromo.

    Baca Juga: Kebakaran Lahan di Gunung Arjuno Berhasil Dipadamkan, Lebih dari 900 Hektare Lahan Hangus Terbakar

    Api awalnya hanya menyebar ke sisi kanan dan kiri bukit Teletubbies. Kami padamkan dan berhasil, tapi apinya ternyata menjalar ke atas bukit,” jelas Kepala Balai Besar TNBTS, Hendro Widjanarko.

    Kondisi ini diperparah dengan angin kencang hingga membuat api terus menjalar menjalar sangat cepat memasuki kawasan di dekat posko Jemplang atau kafe Bromo Hillside.

    Akibat kebakaran tersebut, TNBTS ditutup dari 6 sampai 18 September 2023. Lahan yang rusak seluas 989 hektare dan kerugian mencapai Rp 5,4 miliar.

    Reporter: Nurakhamayani

  • Indonesia Banyak Hutan Bambu, Alternatif Bahan Baku Industri Ditengah Krisis Kayu

    Indonesia Banyak Hutan Bambu, Alternatif Bahan Baku Industri Ditengah Krisis Kayu

    7cloud.asia – Indonesia memiliki 162 jenis bambu dari total 1.450 jenis bambu di seluruh dunia. Banyaknya hutan bambu di Indonesia bisa menjawab tantangan krisis kayu yang dipakai sebagai bahan baku industri.

    Peneliti Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Budiyanto Dwi Prasetyo menjelaskan bambu punya kualitas yang tak kalah dari kayu.

    Selain itu bambu juga bisa dibentuk apapun melalui proses laminasi, sehingga diminati oleh pasar domestik maupun internasional.

    Baca: Teknik daisugi, cara berkelanjutan Jepang dalam memanen kayu

    Bambu laminasi bisa menghasilkan berbagai aneka perabotan rumah tangga mulai dari kursi, meja, lemari, pintu, plafon, hingga lantai parket.

    “Pemintaan tinggi terhadap kayu bisa disubstitusi dengan bambu,” kata Budiyanto seperti yang dikutip Antaranews.

    Bambu merupakan salah satu produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), nilai HHBK bambu bisa mencapai 90 persen dari nilai hasil hutan.

    Baca: Jaktim siapkan 8.5 hektare lahan untuk hutan kota

    Sedangkan kayu yang selama ini identik dengan hasil utama kehutanan hanya menyumbang 10 persen dari produksi hasil kehutanan.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, produksi bambu di Indonesia mencapai 66,92 juta batang.

    Wilayah persebaran produksi bambu terletak di Pulau Jawa mencapai 66,86 juta batang, Pulau Sumatera sebanyak 29.482 batang, dan Kepulauan Sunda Kecil sebanyak 30.872 batang.

    Selanjutnya Budiyanto memaparkan jika masyarakat lokal memiliki populasi bambu yang masif, maka hal ini harus dipelihara melalui eksploitasi.

    Baca: Komitmen Glasgow, cara dunia merawat hutan

    Sebab dengan eksploitasi tersebut, kerapatan rumpun dapat dikurangi. Selain itu dapat mencegah kerusakan tanaman bambu. “Bambu kalau tidak ditebang saat umur yang pas, tanaman bambu bisa rusak,” ungkapnya.

    Dia mencontohkan hutan bambu yang rusak ada di Gunung Ciremai, Jawa Barat. Hutan bambu ini termasuk kawasan taman nasional tidak boleh dipanen, sehingga rumpun bambu terlalu rapat.

    Jika rumpun bambu terlalu rapat bisa menyebabkan banyak batang bambu patah dan mengganggu sistem perakaran serta rimpang, sehingga bambu tumbuh tidak sehat.

    Baca: Tujuh komoditas Indonesia kena dampak aturan antideforestasi EU

    Jadi, sebuah desa bambu harus ada aktivitas panen lestari untuk menjaga keberlanjutan hutan bambu.

    Sementara itu, Pengawas Yayasan Bambu Lingkungan Lestari, Jajang Agus Sonjaya mengatakan ada banyak pihak yang terlibat untuk menciptakan sebuah desa bambu yang ideal.

    Mulai dari pemerintah, rakyat, penggiat bambu, pengerajin dan tukang, pengusaha, masyarakat adat, hingga perempuan.

    Mereka terlibat dalam tahap proses pengelolaan mulai dari pembibitan, penanaman, pengelolaan rumpun hingga panen lestari.

    “Pada panen lestari ada satu kata kunci yang menarik bahwa cara terbaik merawat hutan bambu itu dengan panen,” kata Jajang.

    Reporter: Nurakhmayani

     

  • Karhutla Kalimantan Tengah Kian Parah, KLHK Kirim 25 Unit Mesin Pompa

    Karhutla Kalimantan Tengah Kian Parah, KLHK Kirim 25 Unit Mesin Pompa

    7cloud.asia – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah menjadi perhatian pemerintah pusat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengimkan 25 unit mesin pompa dan selang untuk mengatasi karhutla.

    Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong usai bertemu Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo menjelaskan pentingnya air untuk mengatasi karhutla.

    “Mesin pompa, sumur bor harus kita perbanyak, karena sumber air jadi kunci untuk atasi karhutla,” ujar Alue seperti yang dikutip Antaranews.

    Baca: Musim hujan mundur, BMKG ingatkan potensi karhutla di dejumlah wilayah

    Alue telah ke lapangan melihat dan membantu langsung upaya penanganan karhutla di antaranya di wilayah Tumbang Nusa hingga Tanjung Taruna.

    “Banyak sumur bor yang ada di lapangan yang telah dibangun masih fungsional, itu sudah saya buktikan kemarin di Tanjung Taruna, sampai sore, di lapangan, jalan terus,” jelasnya.

    Selanjutnya Alue menjelaskan dalam situasi darurat seperti ini, semua sumber daya yang dimiliki harus mampu dioptimalkan, baik orang, tenaga, finansial, peralatan.

    “Semua komponen harus turun bersama-sama untuk mengatasi karhutla,” ujarnya.

    Baca: Kerugian akibat karhutla akibat foto prewedding di Bromo capai Rp 5,4 miliar

    Menurutnya asap akibat karhutla khususnya di kawasan Tumbang Nusa, Kameloh Baru, maupun Tanjung Taruna dapat berkurang secara signifikan jika segala upaya dilakukan dengan maksimal.

    Pihaknya juga terus melakukan pengawasan terhadap berbagai kondisi di lapangan, termasuk pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi terjadi.

    “Semua kita awasi, sudah ada beberapa konsesi yang kita police line (garis polisi) dipasang Gakkum. Saya minta diproses kalau memang ada kelalaian, di daerah-daerah, baik PBS maupun konsesi lain. Kalau terjadi karhutla saya minta diproses juga,” tegasnya.

    Sementara itu, Edy Pratowo mengatakan akibat karhutla kian meluas beberapa kabupaten meningkatkan dari siaga menjadi tanggap darurat.

    Baca: Mahalnya harga yang harus dibayar akibat karhutla di sejumlah wilayah

    “Beberapa kabupaten sudah menetapkan status, kemaren kami dapat informasi Pulang Pisau, Kotawaringin Barat, Kota Palangka Raya, dan akan menyusul lagi beberapa kabupaten lainnya,” ungkap Edy.

    Menurutnya peningkatan status kondisi darurat di daerah sangat penting untuk menjadi pedoman bagi semua pihak terkait dalam upaya menangani karhutla.

    “Dengan demikian adanya penetapan status tanggap darurat dari beberapa kabupaten. Minimal 2 kabupaten maka provinsi akan meningkatkan status. Dari siaga menjadi tanggap darurat,” paparnya.

     Reporter: Nurakhmayani

     

     

     

     

     

  • Menteri Siti Nurbaya Bantah Ada Asap Karhutla Melintas Batas ke Malaysia

    Menteri Siti Nurbaya Bantah Ada Asap Karhutla Melintas Batas ke Malaysia

    7cloud.asia – Asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyelimuti sejumlah wilayah di Indonesia. Namun, tidak ada asap lintas batas hingga ke Malaysia.

    Penegasan ini disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya dalam rilisnya Senin (02/10/2023) menanggapi kantor berita asing soal karhutla di Indonesia jadi sumber asap di Malaysia.

    “Kita terus mengikuti perkembangan (karhutla) dan  tidak ada transboundary haze ke Malaysia,” kata Siti.

    Selanjutnya Siti menjelaskan berkenaan dengan peta citra asap lintas batas, dirinya mendapat laporan sandingan peta citra sebaran asap dari dua lembaga.

    Baca: gegara kabut asap, jam kerja ASN berubah

    Yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan The ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC).

    Periode tanggal 28 hingga 30 September 2023 serta sampai dengan kemarin (Minggu, 01/10/2023) sore pukul 16.00. Tidak ada transboundary haze (asap menyeberang).

    Berdasarkan hasil pantauan ASMC, selama beberapa hari tersebut asap terpantau moderate hingga pekat di sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan. 

    Pada hari Minggu mulai pekat di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, meski begitu, terpantau bahwa tidak terjadi asap lintas batas.

    Baca: Karhutla picu kabut asap, warga diimbau kenakan masker

    ASMC merupakan program kolaborasi regional di antara National Meteorological Services (NMSs) negara-negara anggota ASEAN.

    ASMC diselenggarakan di bawah Layanan Meteorologi Singapura, National Environment Agency of Singapore.

    Sementara, data BMKG berdasarkan pantauan satelit Himawari, citra sebaran asap wilayah Indonesia pada tiga hari tersebut terdeteksi asap di sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan.

    Arah angin di Indonesia pada umumnya dari Tenggara ke Barat Laut-Timur Laut. Tidak terdeteksi adanya asap lintas batas.

    Baca: Butuh langkah komprehensif untuk atasi polusi udara di Indonesia

    “Jadi jelas yah, keduanya menyatakan tidak ada asap lintas batas,” ujar Menteri Siti. 

    Pada kesempatan itu, Siti menyampaikan tim gabungan tengah berjibaku di lapangan untuk pemadaman darat di Sumsel, Kalteng dan Kalsel.

    Selain itu, beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan, termasuk sebagian juga di Jawa juga tengah dilakukan upaya pemadaman.

    Diantaranya dengan melakukan pemadaman darat dan water bombing. Demikian pula Teknik Modifikasi Cuaca (TMC) mulai dilakukan sejak kemarin.

    Siti memaparkan pihaknya kini terus berupaya mengatasi kebakaran karhutla tersebut.

    Tercatat hingga Senin (02/10/2023) sebanyak 203 perusahaan mendapatkan peringatan.

    Selain itu 20 perusahaan sudah disegel karena kebakaran, diantaranya anak perusahaan Malaysia.

    Reporter: Nurakhmayani  

     

  • Marak Kebakaran Hutan, KLHK Segel Lahan Milik Pengusaha Singapura

    Marak Kebakaran Hutan, KLHK Segel Lahan Milik Pengusaha Singapura

    7cloud.asia – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel lahan perkebunan sawit terbakar di PT. Sampoerna Agro (SA) dengan Penanaman Modal Asing (PMA) milik Singapura.

    Penyegelan lahan oleh KLHK ini dilakukan di tengah maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan.

    Penindakan ini dilakukan langsung oleh Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLHK, Rasio Ridho Sani bersama tim pengawas lingkungan hidup.

    Lahan perkebunan sawit tersebut berlokasi di Kecamatan Pedamaran, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

    Baca: Kebakaran lahan terjadi di mana-mana

    Selain PT. SA, KLHK juga melakukan penyegelan perkebunan sawit milik PT. Tempirai Palm Resources (PT. TPR). Berdasarkan citra satelit, lahan PT. TPR yang terbakar seluas ±648 ha.

    Rasio Ridho Sani mengatakan penyegelan ini merupakan langkah awal penegakan hukum yang akan dilakukan terhadap karhutla di lokasi perusahaan.

    “Hari ini kami menyegel lahan terbakar di lokasi PT. SA seluas 586 ha. Langkah penyegelan yang dilakukan ini harus menjadi perhatian bagi perusahaan lainnya. Di lokasi ini kebakaran masih terjadi, masih berasap. Karhutla ini berdampak serius bagi kesehatan dan lingkungan,” jelas Rasio.

    Berdasarkan citra satelit, lanjut Sani, kebakaran lahan disekitar lokasi yang disegel mencapai sekitar 1.030 ha.

    Baca: BMKG ingatkan potensi kebakaran lahan di sejumlah daerah

    Pihak KLHK sedang mendalami penanggung jawab atau pemilik lahan ini.  Karena pihak KLHK tidak memiliki akses data HGU. Menurut PT. SA lokasi tersebut bukan HGU mereka.

    “Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN siapa pemegang HGU atau pemilik lahan terbakar tersebut. Data HGU penting untuk mengetahui siapa penanggung jawab karhutla,” urainya.
     
    Tim Pengawas KLHK juga melakukan penyegelan lahan terbakar di PT. Bintang Harapan Palma (PT. BHP).

    PT BHP ini berlokasi di Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan luas lahan terbakar di PT BHP ±5.148 ha.

    Baca: Karhutla di Gunung Ciremai hanguskan 150 hektare lahan

    Tidak hanya itu, PT. Banyu Kahuripan Indonesia (PT. BKI) juga kembali disegel.

    Penyegelan ini berlokasi di Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin karena masih terbakarnya lokasi tersebut.  Luas area yang terbakar sekitar ±200 ha.
     
    Sementara itu Direktur Pengawasan dan Sanksi Administratif KLHK, Ardy Nugroho, mengatakan hingga saat ini KLHK telah menyegel 11 lokasi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan.

    “Jumlah lokasi yang akan disegel akan bertambah karena tim KLHK sedang menganalisis data hotspot dan citra satelit. Apabila kami melihat ada lokasi yang terbakar kami akan mengirimkan tim ke lokasi”, jelasnya.

    Sementara itu, Rasio menyampaikan sesuai perintah Menteri LHK Siti Nurbaya, ambil tindakan tegas terkait karhutla.

    Baca: Puluhan kebakaran lahan terjadi selama Agustus-September 2023

    “Kami akan gunakan semua instrumen penegakan hukum yang menjadi kewenangan KLHK baik instrumen administratif, perdata dan pidana,” tegas Rasio.
     
    Rasio Sani menambahkan untuk kebakaran berulang tindakan tegas sanksi administratif termasuk pencabutan izin akan dilakukan.

    “Kami juga sudah bicara dengan kuasa hukum dan ahli untuk menghitung ganti rugi lingkungan serta menyiapkan gugatan perdata ganti rugi lingkungan agar ada efek jera”, ucapnya.
     
    Pihaknya juga akan memberlakukan penegakkan hukum karhutla terpadu yang akan melibatkan penyidik KLHK, kepolisian dan Jaksa Agung untuk menangai kasus tindak pidana karhutla.

    Baca: Kebakaran lahan di gunung Arjuno hanguskan 900 hektare lahan
     
    Rasio Sani menambahkan penegakan hukum pidana terpadu dan pidana berlapis akan meningkatkan efektitas penegakan hukum karhutla serta meningkatkan efek jera. 

    Untuk Korporasi dan masyarakat untuk serius mencegah dan menangani karhutla. Ancaman hukuman sangat berat, sesuai Pasal 108 UU No. 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (UU PPLH) pidana pokoknya 10 tahun penjara dan denda Rp. 10 miliar.

    “Untuk badan usaha sesuai Pasal 119 UU PPLH dapat dikenakan pidana tambahan berupa antara lain perampasan keuntungan dan perbaikan akibat tindak pidana. Kami ingatkan kembali, kami tidak akan berhenti untuk menindak tegas pelaku karhutla,” jelasnya.

    Reporter: Nurakhmayani

     

     

     

  • KLHK: Pelestarian Keanekaragaman Hayati untuk Ekonomi Hijau

    KLHK: Pelestarian Keanekaragaman Hayati untuk Ekonomi Hijau

    7cloud.asia – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengajak masyarakat untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati untuk pertumbuhan ekonomi hijau.

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK Nunu Anugrah mengatakan keanekaragaman hayati berperan penting bagi kehidupan manusia di berbagai seperti  ekonomi, kesehatan, keamanan, ketahanan pangan,dan lain-lain.

    “Selain itu, meningkatnya ilmu pengetahuan, teknologi, perilaku, serta komitmen, juga menjadi faktor penting dalam keberlanjutan keanekaragaman hayati, dan posisi masyarakat saat ini sebagai salah satu penentunya,” ujar Nunu saat membuka Kehati Expo 2023 di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu malam (21/10/2023).

    Selanjutnya, Nunu menjelaskan saat ini dunia tengah menghadapi triple planetary crisis yaitu, perubahan iklim, polusi dan hilangnya keanekaragaman hayati.

    Ketiganya saling terkait dan sangat mendesak untuk diatasi. Karena itu, perlu mengedepankan paradigma bekerjasama dan berkolaborasi untuk mengatasi krisis tersebut.. 

    “Kita semua harus menjadi bagian dari solusi terhadap krisis lipat tiga tersebut, khususnya terkait biodiversity loss,” ujarnya.

    Selain itu, perlu keterlibatan aktif semua pihak dalam aksi lingkungan dan kehutanan juga dapat menjadi modal dasar mendorong pertumbuhan ekonomi hijau.

    “Oleh karena itu, mari kita jaga, rawat dan lestarikan tumbuhan dan satwa liar yang ada di muka bumi ini terutama yang ada di negara Indonesia,” .katanya.

    Melansir Antaranews, sebelumnya KLHK telah melakukan beberapa upaya konservasi sebagai langkah pelestarian keanekaragaman hayati.

    Salah satunya konservasi ex-situ dalam bentuk penangkaran Jalak Bali yang telah berhasil mendukung peningkatan populasi di habitat alaminya (dari hasil restocking).

    Kemudian, pengembangan wisata alam yang tetap mempertahankan home range satwa liar.

    Selain itu, KLHK melakukan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati untuk mengetahui potensi dalam perencanaan konservasi ke depannya.

    Upaya lainnya adalah dengan menerapkan pemanfaatan teknologi terkini seperti artificial reproductive technology (ART) untuk mendukung upaya konservasi satwa dilindungi.

    Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan.

    Instruksi itu menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi habitat tumbuhan dan satwa liar dan mempertahankan fungsi di dalamnya.

    Kehati Expo ini diselenggarakan oleh KLHK dalam rangka menyambut Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional yang diperingati setiap 5 November.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Marak Terjadi Saat Kemarau, KLHK Terapkan 3 Klaster Tangani Karhutla

    Marak Terjadi Saat Kemarau, KLHK Terapkan 3 Klaster Tangani Karhutla

    7cloud.asia – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terjadi di sejumlah wilayah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerapkan tiga klaster utama dalam menangani karhutla secara permanen.

    Selain adanya Instruksi Presiden (Inpres) No.3/2020 tentang Penanggulangan Karhutla, penerapan tiga klaster utama dalam solusi permanen penanganan karhutla menjadi penyebab turunnya jumlah hutan yang terbakar dan titik panas.

    Hal ini dijelaskan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Laksmi Dhewanthi seperti yang dilansir Antaranews.

    “Solusi permanen penanganan karhutla yang pertama berupa upaya penanggulangan berdasarkan analisis cuaca. BMKG sudah menginformasikan bahwa kita akan mengalami kemarau kering jadi sebelum masa krisis sudah dilakukan upaya seperti teknologi modifikasi cuaca,” jelas Laksmi.

    baca juga: kabut asap menyelimuti kota padang imbas kebakaran hutan dan lahan dari empat provinsi

    Klaster kedua yaitu pengendalian operasional dalam sistem Satgas Patroli terpadu di tingkat wilayah yang diperkuat oleh masyarakat, TNI, Polri, BNPB maupun BPBD.

    Lalu klaster terakhir yaitu pembinaan tata kelola lanskap, khususnya dalam ketaatan pelaku konsesi, praktik pertanian, dan penanganan lagan gambut.

    “Kita melakukan upaya pengelolaan lanskap antara lain praktek pembukaan lahan tanpa bakar, kalau pun dengan bakar itu ada teknisnya. Jadi teknisnya membakar balik dan sebagainya agar api bisa terkendali sehingga kebakaran hutan tidak sebesar atau tidak meluas,” ujarnya.

    Ketiga klaster tersebut dianggap telah berhasil menurunkan jumlah lahan yang terbakar dan sebaran titik panas (hotspot) di Indonesia.

    “Alhamdulillah, kalau dibandingkan dengan kondisi sekarang, sebetulnya saat ini dalam kondisi kering dan suhunya lebih tinggi dari 2019, tapi kalau kita lihat jumlah lahan yang terbakar dan kejadian atau sebaran hotspot itu lebih rendah dari pada 2019,” urai Laksmi.

    baca juga: marak kebakaran hutan klhk segel lahan milik pengusaha singapura

    Memang, jumlah hotspot masih dalam proses perhitungan, namun ia yakin jumlah sebaran di tahun 2023 ini jauh berkurang dari sebaran hotspot yang mencapai 5.106 titik pada periode 14-20 September 2019..

    Selain itu, Laksmi menjelaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang selama ini terjadi di Indonesia sangat berdampak terhadap produksi emisi gas rumah kaca.

    Pada tahun 2015 dan 2019 dengan jumlah sebaran karhutla tinggi sangat berkorelasi terhadap peningkatan produksi emisi gas rumah kaca yang juga naik signifikan.

    Reporter: Nurakhmayani