7cloud.asia – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD bersedia untuk bergabung dalam tim Komite Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kabar tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. “Alhamdulillah, beliau menyampaikan kesediaan untuk ikut bergabung,” kata Prasetyo di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Sebelumnya, Mahfud MD aktif berbicara mengenai kinerja kepolisian yang harus baik agar bisa meningkatkan kepercayaan publik. Polri, kata dia, saat ini sedang disoroti publik terlebih setelah beberapa peristiwa yang terjadi saat demonstrasi beberapa waktu lalu.
Menurut Mahfud MD, kepercayaan publik merupakan hal yang fundamental karena akan berpengaruh pada efektivitas proses penegakan hukum yang dilakukan Polri.
Prasetyo mengatakan anggota komite Reformasi Polri nantinya akan berjumlah sekitar sembilan orang. Selain Mahfud, ada sejumlah tokoh lain yang bergabung, termasuk beberapa sosok mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
Namun, dia belum bisa menyebutkan secara rinci sosok-sosok yang akan masuk ke dalam komite tersebut dan meminta publik untuk menunggu kepulangan Presiden Prabowo dari luar negeri untuk mengumumkan perihal Komite Reformasi Polri.
Baca: Reformasi total kepolisian mendesak dilakukan
“Kalau dari Istana tunggu, mungkin sekembalinya Pak Presiden berkenaan dengan Komite Reformasi Kepolisian,” katanya.
Di sisi lain, dia pun menilai Tim Reformasi Polri lainnya yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memiliki semangat yang sama dengan langkah yang dilakukan pemerintah.
“Semangatnya sebenarnya sama ya, tetapi kemudian kan internal kepolisian juga menginisiasi dengan membentuk tim reformasi,” kata dia.
Sementara, SETARA Institute dalam pernyataannya beberapa waktu lalu menyebut Komite Reformasi Kepolisian (KRK) yang akan dibentuk Presiden tidak boleh berhenti sebagai respons jangka pendek yang bersifat simbolis.
Reformasi Kepolisian harus diarahkan sebagai instrumen strategis untuk mempercepat transformasi Kepolisian RI dan penyelesaian problema struktural dan kultural kepolisian.
Tanpa visi ke arah tersebut, komisi ini akan memicu anggapan bahwa pembentukannya merupakan gimik politik belaka untuk meredam kritik publik tanpa menghasilkan perubahan substantif.
Baca: Reformasi Kepolisian penting untuk demokrasi, tapi tidak pernah sederhana
Keberadaan Komite Reformasi Polri, menurut SETARA Institute juga perlu diarahkan untuk visi yang lebih luas, yakni untuk penguatan demokrasi di Indonesia.
Sebab dalam beberapa tahun terakhir, Polri bukan hanya menghadapi krisis kepercayaan, tetapi juga menjadi salah satu aktor utama dalam praktik regresi demokrasi.
Tanpa desain progresif bagi kerja-kerja Komisi ini, Polri berisiko terus menjadi sumber regresi demokrasi alih-alih pilar negara hukum, serta menjadi penopang bagi lahirnya otoritarianisme baru.
Reformasi Polri juga harus ditempatkan sebagai salah satu agenda mendasar bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia.
Agenda ini bukanlah ‘kosmetik’ dan respons sesaat terhadap krisis legitimasi kelembagaan pemerintahan negara pada umumnya, termasuk pada sektor keamanan.
Dengan transformasi kepolisian dan transformasi kelembagaan dan kinerja pemerintahan negara secara mendasar, kita memiliki harapan untuk transformasi negara-bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
