Tag: konsumsi

  • BPS: Bansos dan Pemilu Dorong Lonjakan Konsumsi Pemerintah

    7cloud.asia – Konsumsi pemerintah tumbuh pesat pada kuartal pertama tahun 2024 ini. Bahkan, laju pertumbuhan konsumsi pemerintah mencapai level tertinggi sejak 2006.

    Melonjaknya konsumsi pemerintah ini tak lepas dari pembagian Bansos secara besar-besaran dan pelaksanaan Pemilu 2024.

    Kabar baiknya, melonjaknya konsumsi pemerintah ini menjadi sumber pertumbuhan ekonomi ekonomi secara nasional

    Plt Kepala Bada Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, konsumsi pemerintah tumbuh 19,9 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada periode tiga bulan pertama tahun ini.

    Baca Juga: Inkonsistensi Sikap MK Soal Pembagian Bansos Jelang Pilpres 2024

    Laju pertumbuhan ini jauh lebih pesat dari kuartal IV-2023, yakni 2,81 persen, atau kuartal I-2023, sebesar 3,31 persen.

    Bahkan, laju pertumbuhan konsumsi pemerintah mencapai level tertinggi sejak 2006. Amalia menyebutkan, pada kuartal II-2006, konsumsi pemerintah tumbuh 28,77 persen secara tahunan.

    “Pada kuartal I-2024 konsumsi pemerintah tumbuh 19,9 persen secara tahunan, ini tertinggi sejak 2006, dengan pertumbuhan konsumsi pemerintah tercatat pada kuartal II-2026 sempat 28,77 persen,” tutur dia, dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin (6/5/2024) seperti dikutip Kompas.com.

    Pesatnya laju konsumsi pemerintah salah satunya dipicu oleh gelaran pemilihan umum (Pemilu) 2024.

    Baca Juga: Merasa Dirugikan Akibat Bansos Jelang Pilpres, Masyarakat Penegak Konstitusi Layangkan Class Action

    Momen pemilu mendongkrak belanja barang untuk kegiatan pelaksanaan dan pengawasan Pemilu.

    Selain itu, konsumsi pemerintah juga terdongkrak oleh anggaran bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan secara besar-besaran pada awal tahun.

    Sentimen terakhir yang mendorong lonjakan konsumsi pemerintah ialah realisasi belanja pegawai yang terdongkrak.

    “Kenaikan realisasi belanja barang terutama pada kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemilu 2024, serta kenaikan realisasi belanja pegawai dan belanja sosial,” ujar Amalia.

    Baca Juga: Banjir Bansos Beras Jelang Pemilu: Kriteria Penerima Bansos Tidak Jelas

    Tingginya laju pertumbuhan pun mendongkrak kontribusi konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    BPS mencatat, konsumsi rumah tangga berkontribusi 1,19 persen terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun ini sebesar 5,11 persen secara tahunan.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, kinerja belanja pegawai dalam APBN yang sangat kuat menjadi salah satu faktor yang mendukung kuatnya pertumbuhan konsumsi pemerintah

    Hal ini, terutama melalui kenaikan gaji ASN dan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dengan tunjangan kinerja 100 persen pada triwulan I 2024.

    “Di sisi lain, belanja barang dan belanja sosial yang merupakan bagian dari konsumsi pemerintah juga meningkat cukup signifikan,” tulis Kemenkeu.

    Baca Juga: Tom Lembong Sebut Jor-Joran Bansos Jelang Pemilu Sedot 1,3 Juta Ton Beras, Picu Lonjakan Harga Beras

  • Yuk, Kurangi Konsumsi Daging Olahan untuk Kurangi Risiko Kematian Akibat Penyakit Kardiovaskular

    Yuk, Kurangi Konsumsi Daging Olahan untuk Kurangi Risiko Kematian Akibat Penyakit Kardiovaskular

    7cloud.asia – Daging olahan tak asing buat masyarakat Indonesia. Pengolahannya yang praktis dan rasa yang enak menjadikan daging olahan sebagai menu favorit.

    Meski enak dan praktis, sebaiknya mengonsumsi daging olahan dikurangi. Dengan demikian dapat mencegah kematian akibat penyakit kardiovaskular, diabetes dan kanker kolorektal.

    Hal ini berdasarkan penelitian yang diterbitkan dalam Lancet Planetary Health yang mengungkapkan dengan mengurangi 10 potong bacon (daging asap olahan) setiap minggu dapat mengurangi kematian akibat penyakit-penyakit tersebut.

    Penelitian itu mengatakan perubahan pola makan kecil ini berpotensi menyelamatkan ribuan nyawa, sehingga patut dipertimbangkan demi masa depan yang lebih sehat.

    Dalam laman Medical Daily, Jumat (5/7), tim peneliti tersebut dari Global Academy of Agriculture and Food Systems, University of Edinburgh bersama dengan University of North Carolina, Chapel Hill.

    Menurut mereka mengurangi konsumsi daging olahan sekitar sepertiga atau setara dengan sekitar 10 potong daging asap seminggu dapat mencegah lebih dari 350.000 kasus diabetes di AS selama 10 tahun.

    Hal ini juga dapat menyebabkan 92.500 kasus penyakit kardiovaskular lebih sedikit dan 53.300 kasus kanker kolorektal lebih sedikit selama satu dekade.

    “Mengurangi konsumsi (daging olahan dan tidak olahan) hingga 30 persen menghasilkan 1.073.400 kasus diabetes lebih sedikit, 382.400 kasus penyakit kardiovaskular lebih sedikit, dan 84.400 kasus kanker kolorektal lebih sedikit.

    Mengurangi asupan daging merah tidak olahan saja hingga 30 persen – yang berarti mengurangi sekitar satu burger daging sapi seberat seperempat pon seminggu – menghasilkan lebih dari 732.000 kasus diabetes lebih sedikit. Hal ini juga menghasilkan 291.500 kasus penyakit kardiovaskular lebih sedikit dan 32.200 kasus kanker kolorektal lebih sedikit,” demikian pernyataan penelitian.

    Selain itu, para peneliti mencatat bahwa lebih banyak kasus penyakit dapat dicegah dengan mengurangi daging merah yang tidak diolah dibandingkan dengan daging olahan.

    Sebagian karena asupan harian rata-rata daging merah yang tidak diolah lebih tinggi (47 g per hari) dibandingkan dengan daging olahan (29 g per hari).

    Pemotongan konsumsi daging juga telah direkomendasikan oleh berbagai organisasi nasional dan internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk Komite Perubahan Iklim di Inggris dan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau IPCC.

    “Penelitian kami menemukan bahwa perubahan pola makan ini juga dapat memberikan manfaat kesehatan yang signifikan di AS, sehingga ini merupakan solusi yang menguntungkan bagi manusia dan planet ini,” jelas Profesor Lindsay Jaacks, salah satu penulis penelitian tersebut.

     

     

  • Konsep Degrowth: Mengapa Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab Penting?

    Konsep Degrowth: Mengapa Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab Penting?

    7cloud.asia – Tren industri yang menghasilkan barang produksi yang lebih singkat, membuat produk cepat usang dan tidak tahan lama dikenal dengan istilah planned obsolescence.

    Hal tersebut beriringan dengan gaya hidup konsumtif yang didorong oleh iklan dan tren barang baru, meninggikan tumpukan sampah dan memperparah beban lingkungan.

    Lebih dari itu, pola konsumsi ini menambah ketergantungan kita pada produksi yang sering kali tidak berkelanjutan.

    Hingga akhirnya lahir seruan antitesis bernama degrowth yang mempertimbangkan bahwa kesejahteraan sejati tidak memerlukan peningkatan konsumsi berlebih bahkan hingga merusak lingkungan. Istilah degrowth muncul pada tahun 1972.

    Pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB), yang menghitung nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam perekonomian suatu negara pada periode tertentu.

    Dorongan pertumbuhan ekonomi dan konsumsi tinggi pada masyarakat modern saat ini dikenal dengan slogan more consumption, more happiness.

    Hal ini kemudian menciptakan konsumsi yang berlebihan pada beberapa negara. Namun, terdapat konsumsi yang tidak tercukupi pada belahan dunia yang lain atau bahkan ketimpangan di dalam satu negara.

    Karena bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi dan konsumsi tinggi, tren ini mengorbankan kesejahteraan alam, manusia, dan masyarakat dikarenakan konsumsi sumber daya yang berlebihan.

    Oleh karena itu, degrowth berargumen bahwa pertumbuhan ekonomi harus lebih dalam penetrasinya atau inklusif dengan memasukkan kesejahteraan manusia dan lingkungan sebagai komponen penting kalkulasinya.

    SDG 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
    Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 2015 sudah menyadari bahaya industrialisasi modern dengan meluncurkan Sustainable Development Goals (SDGs).

    Salah satu poin utama SDG 12 adalah tentang “Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab” dengan fokus pada pengurangan jejak ekologis melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan meminimalkan limbah.

    Kami menilai SDG 12 sangat selaras dengan konsep degrowth yang mendukung pengurangan konsumsi serta restrukturisasi ekonomi untuk memprioritaskan kesejahteraan manusia dan lingkungan daripada mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa batas.

    Alih-alih memaksimalkan output, pendekatan degrowth ini mendorong pola produksi dan konsumsi yang etis dan berkelanjutan guna mengurangi beban sumber daya dan menekan limbah.

    Untuk menerapkan prinsip SDG 12 dan konsep degrowth, penting untuk memahami bagaimana konsumsi berlebihan yang berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat.

    Di Indonesia, kami ingin mengangkat dua contoh nyata kasus konsumsi berlebih dan bagaimana implementasi degrowth dapat bermanfaat.

    Kedua kasus ini menunjukkan perlunya kebijakan dan edukasi yang mendorong konsumen untuk memilih pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya degrowth untuk mengurangi dampak negatif dari konsumsi yang berlebihan.

    Kasus 1: Minuman Berpemanis Dalam Kemasan
    Riski (18 tahun), di umurnya yang masih tergolong belia harus mengalami gagal ginjal. Penyakit itu muncul akibat pola makan buruk seperti kebiasaan mengonsumsi teh dan kopi kemasan yang tinggi gula.

    Salah satu teh kemasan yang beredar luas di masyarakat mengandung hingga 42 gram gula per botol, melebihi batas konsumsi harian yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan.

    Kasus Riski menekankan perlunya kesadaran akan bahaya konsumsi gula berlebih di kalangan remaja di Indonesia.

    Tidak hanya gagal ginjal, konsumsi berlebihan minuman berpemanis kemasan juga berisiko terhadap obesitas, diabetes tipe 2, hipertensi, serta penyakit jantung di Indonesia.

    Akses yang mudah dan murah jadi penyebab tingginya penyebaran risiko-risiko tersebut kepada anak-anak dan remaja. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya literasi tentang bahaya konsumsi gula yang tinggi.

    Selain risiko kesehatan, produksi kemasan plastik minuman manis juga berdampak negatif bagi lingkungan, menyumbang jejak karbon besar dan mencemari ekosistem laut.

    Menekan konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan tidak hanya mengurangi dampak kesehatan dan limbah plastik, tapi juga membuka peluang yang lebih besar dalam penggunaan tebu sebagai bahan baku bioetanol.

    Bioetanol merupakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan ketimbang bahan bakar fosil.

    Pemerintah sedang mempertimbangkan penerapan cukai 20 persen pada produk ini, yang diprediksi mampu menurunkan konsumsi minuman berpemanis hingga 17,5 persen.

    Meski begitu, kebijakan cukai ini masih memicu polemik terkait efektivitasnya dalam mengurangi konsumsi.

    Kasus 2: Fast-fashion
    Fesyen cepat menjadi fenomena global sejak awal 2000an tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan ongkos produksi yang kian murah.

    Industri fesyen dunia selama setidaknya dua dekade terakhir tersebut terus mendapat sorotan karena praktik yang tidak ramah lingkungan dan eksploitatif terhadap buruh.

    Sorotan tertuju pada brand-brand global yang memiliki rantai pasok di negara-negara dunia Selatan seperti Vietnam, India, Indonesia, dan Bangladesh.

    Di balik janji manis menuju keberlanjutan, industri fesyen global masih terlibat dalam deforestasi dalam memproduksi produk-produknya.

    Pekerja fesyen di Indonesia tercatat menjadi korban praktik tidak adil dari perusahaan-perusahaan global.

    Lalu bagaimana dengan industri fesyen yang dimiliki dan dijalankan oleh anak negeri sendiri? Kajian mengenai fesyen berkelanjutan di Indonesia terus berkembang dari tahun ke tahun.

    Beberapa studi menunjukkan bahwa Indonesia setidaknya juga punya dua masalah besar yaitu fesyen cepat dan praktik perburuhan yang cenderung eksploitatif.

    Sudah ada inisiatif komunitas untuk memperkenalkan praktik-praktik seperti pasar barang seken. Namun, ini tentunya tidak dapat dijadikan sandaran untuk menanggulangi dampak dari konsumsi fesyen yang sangat tinggi secara nasional.

    Sementara itu, untuk isu buruh, khususnya perlindungan untuk pekerja fesyen, kini mulai bermunculan berbagai merek fesyen lokal yang menjanjikan praktik perburuhan yang berkelanjutan.

    Persoalan ini tentu membutuhkan keseriusan banyak pihak termasuk institusi pendidikan. Sekolah bisnis, misalnya, berperan untuk tidak lagi menormalisasi gagasan tentang pertumbuhan tanpa batas.

    Misalnya dengan mengajarkan mahasiswa bagaimana mendominasi pasar dan mengeksploitasi hasrat manusia.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis:
    Imam Salehudin (Assistant professor, Universitas Indonesia)
    Kanti Pertiwi (Assistant Professor in Organisation Studies, Universitas Indonesia)
    Nur Dhani Hendranastiti (Lecturer and Researcher, Universitas Indonesia)

  • Melawan Industrialisasi dan Konsumsi Berlebihan demi Masa Depan yang Berkelanjutan

    Melawan Industrialisasi dan Konsumsi Berlebihan demi Masa Depan yang Berkelanjutan

    7cloud.asia – Dahulu, pesawat televisi bisa berumur belasan hingga puluhan tahun. Namun, sekarang bisa menggunakan sebuah televisi yang dilengkapi fungsi canggih hingga lima tahun sudah cukup bagus.

    Begitu juga produk fashion/fesyen. Mungkin banyak di antara kita yang masih mendapati pakaian-pakaian orang tua kita masih layak pakai hingga saat ini.

    Tren industri yang menghasilkan barang produksi yang lebih singkat, membuat produk cepat usang dan tidak tahan lama dikenal dengan istilah planned obsolescence.

    Hal tersebut beriringan dengan gaya hidup konsumtif yang didorong oleh iklan dan tren barang baru, meninggikan tumpukan sampah dan memperparah beban lingkungan.

    Lebih dari itu, pola konsumsi ini menambah ketergantungan kita pada produksi yang sering kali tidak berkelanjutan.

    Hingga akhirnya lahir seruan antitesis bernama degrowth yang mempertimbangkan bahwa kesejahteraan sejati tidak memerlukan peningkatan konsumsi berlebih bahkan hingga merusak lingkungan. Istilah degrowth muncul pada tahun 1972.

    Pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB), yang menghitung nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam perekonomian suatu negara pada periode tertentu.

    Dorongan pertumbuhan ekonomi dan konsumsi tinggi pada masyarakat modern saat ini dikenal dengan slogan more consumption, more happiness.

    Baca: Manfaat mengonsumsi dengan penuh kesadaran

    Hal ini kemudian menciptakan konsumsi yang berlebihan pada beberapa negara. Namun, terdapat konsumsi yang tidak tercukupi pada belahan dunia yang lain atau bahkan ketimpangan di dalam satu negara.

    Karena bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi dan konsumsi tinggi, tren ini mengorbankan kesejahteraan alam, manusia, dan masyarakat dikarenakan konsumsi sumber daya yang berlebihan.

    Oleh karena itu, degrowth berargumen bahwa pertumbuhan ekonomi harus lebih dalam penetrasinya atau inklusif dengan memasukkan kesejahteraan manusia dan lingkungan sebagai komponen penting kalkulasinya.

    SDG 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
    Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 2015 sudah menyadari bahaya industrialisasi modern dengan meluncurkan Sustainable Development Goals (SDGs).

    Salah satu poin utama SDG 12 adalah tentang “Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab” dengan fokus pada pengurangan jejak ekologis melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan meminimalkan limbah.

    Kami menilai SDG 12 sangat selaras dengan konsep degrowth yang mendukung pengurangan konsumsi serta restrukturisasi ekonomi untuk memprioritaskan kesejahteraan manusia dan lingkungan daripada mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa batas.

    Alih-alih memaksimalkan output, pendekatan degrowth ini mendorong pola produksi dan konsumsi yang etis dan berkelanjutan guna mengurangi beban sumber daya dan menekan limbah.

    Untuk menerapkan prinsip SDG 12 dan konsep degrowth, penting untuk memahami bagaimana konsumsi berlebihan yang berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat.

    Baca: Dampak gaya hidup konsumtif pada Lingkungan

    Di Indonesia, kami ingin mengangkat dua contoh nyata kasus konsumsi berlebih dan bagaimana implementasi degrowth dapat bermanfaat.

    Kedua kasus ini menunjukkan perlunya kebijakan dan edukasi yang mendorong konsumen untuk memilih pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya degrowth untuk mengurangi dampak negatif dari konsumsi yang berlebihan.

    Kesimpulan dan Saran
    Prinsip Less is more (sedikit itu lebih baik) dalam degrowth menekankan bahwa mengurangi konsumsi berlebihan berkontribusi positif bagi kesejahteraan manusia dan kesehatan lingkungan.

    Dalam kasus minuman berpemanis dalam kemasan dan fast fashion, perilaku konsumsi yang tidak terkontrol menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan lingkungan.

    Konsumsi gula yang tinggi, misalnya, meningkatkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, sedangkan fast fashion menghasilkan limbah tekstil yang merusak ekosistem.

    Dengan mengurangi konsumsi produk yang berlebihan dan memilih yang lebih sehat serta ramah lingkungan, kita bisa memperbaiki keseimbangan hidup.

    Penjelasan konsep degrowth oleh Jason Hickel.
    Bagi konsumen, adopsi konsumsi bertanggung jawab dapat dilakukan dengan memperhatikan produk yang dibeli serta mengurangi ketergantungan pada produk yang berpotensi merugikan.

    Menghindari minuman manis dan beralih pada minuman sehat serta membeli pakaian yang berkualitas tinggi, tahan lama, dan diproduksi secara etis adalah beberapa langkah yang bisa kita ambil.

    Baca: Fenomena psikologis FOMO picu pembelian impulsif

    Pilihan ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup tetapi juga membantu menekan dampak negatif pada lingkungan.

    Pemerintah juga dapat mendukung konsumsi berkelanjutan melalui kebijakan cukai gula untuk minuman berpemanis serta regulasi terhadap produksi fesyen cepat.

    Selain itu, pelabelan dampak kesehatan dan lingkungan pada produk akan membentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurangi konsumsi yang tidak perlu.

    Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya menurunkan risiko kesehatan masyarakat dan dampak lingkungan, tetapi juga membantu membangun budaya konsumsi yang lebih bertanggung jawab untuk masa depan yang berkelanjutan.

    Membangun kualitas kehidupan—mencakup aspek kesehatan, lingkungan, dan kesejahteraan sosial—menciptakan dampak jangka panjang yang lebih berarti daripada sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi.

    Pembangunan berbasis kualitas memungkinkan kesejahteraan berkelanjutan, yang lebih harmonis dengan kapasitas alam untuk regenerasi di masa depan dibanding pertumbuhan berbasis kuantitas.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis:
    Imam Salehudin (Assistant professor, Universitas Indonesia)
    Kanti Pertiwi (Assistant Professor in Organisation Studies, Universitas Indonesia)
    Nur Dhani Hendranastiti (Lecturer and Researcher, Universitas Indonesia)

  • Paradoks Puasa Ramadan: Justru Memicu Konsumsi dan Belanja Secara Impulsif

    Paradoks Puasa Ramadan: Justru Memicu Konsumsi dan Belanja Secara Impulsif

    7cloud.asia – Ramadan selalu menjadi bulan yang dinantikan banyak orang termasuk penulis. Bulan ini menjadi momen bagi muslim untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dengan sebulan penuh menahan diri dari hawa nafsu dan belajar hidup sederhana.

    Meski demikian, ada satu kebiasaan yang selalu saya ulang setiap tahun: belanja berlebihan menjelang berbuka. Menjelang azan Magrib, penulis kerap berdiri di antrean kasir dengan troli penuh makanan.

    Tak hanya kurma dan kolak yang jadi menu hidangan berbuka, tetapi juga ayam panggang, martabak, serta aneka camilan yang tak ada di daftar belanja saya. “Ah, kapan lagi? Mumpung Ramadan!” batin penulis.

    Namun, ketika berbuka, perut yang sejak siang menjerit kelaparan ternyata hanya mampu menampung segelas air dan sedikit makanan. Sisanya? Masih tersisa di meja.

    Pemandangan serupa dapat ditemui di luar pusat perbelanjaan. Pasar tradisional tumpah ke jalanan, pedagang kaki lima berjejer di trotoar, dan kendaraan nyaris tak bergerak menjelang waktu berbuka.

    Banyak titik kota yang penuh sesak, terutama di sore hari, ketika orang-orang berburu takjil dan makanan berbuka. Bahkan, restoran cepat saji sering kali kehabisan stok sebelum waktu berbuka tiba.

    Baca: Puasa Ramadan sekadar menahan lapar atau saatnya berefleksi

    Ritual ekonomi Ramadan
    Ramadan bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang perilaku konsumsi yang meningkat pesat.

    Fenomena ini bisa dijelaskan melalui konsep ritual economy (ekonomi ritual), yaitu bagaimana praktik keagamaan dan budaya memengaruhi aktivitas ekonomi dalam suatu masyarakat.

    Ramadan menciptakan pola konsumsi yang khas: masyarakat secara kolektif meningkatkan pengeluaran untuk makanan, pakaian, serta kegiatan sosial lainnya.

    Sebagai akademisi yang mendalami soal ekonomi perilaku, penulis mencoba membedah bagaimana konsumsi selama bulan puasa, yang seharusnya mengajarkan pengendalian diri, menjadi bentuk partisipasi dalam ritual sosial dan agama yang memiliki nilai simbolis.

    Fakta menunjukkan bahwa puasa Ramadan adalah momen melonjaknya konsumsi rumah tangga.

    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pengeluaran rumah tangga meningkat 20-30 persen selama Ramadan, harga bahan pokok naik hingga 10-15 persen, dan limbah makanan bertambah 40 persen dibanding bulan biasa.

    Tren melonjaknya konsumsi selama Ramadan bukan hanya terjadi di Indonesia. Studi Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pada 2021 menunjukkan bahwa di banyak negara Muslim, limbah makanan selama Ramadan–yang seharusnya mengajarkan kesederhanaan–justru meningkat hingga 30 persen.

    Baca: Program Ngaji Ramadan bersama ulama KUPI

    Secara psikologis, puasa menempatkan tubuh dalam kondisi hot state (keadaan emosional tinggi) akibat rasa lapar dan lelah. Dalam kondisi ini, kemampuan self-control (pengendalian diri) melemah.

    Dalam keadaan ini, kita lebih mudah membuat keputusan yang impulsif tanpa pemikiran yang tenang. Tak heran, menjelang berbuka, kita sering kali membeli lebih banyak makanan daripada yang benar-benar kita butuhkan.

    Saat lapar, otak kita mengalami bias proyeksi. Ini membuat kalkulasi kita seputar porsi asupan makanan yang dibutuhkan tubuh cenderung meleset.

    Efek dopamin yang memicu rasa senang berlebihan juga membuat kita lebih menikmati proses berbelanja makanan, meskipun nantinya tidak dikonsumsi.

    Tak hanya itu, self-licensing effect (efek pembenaran diri) turut membuat seseorang merasa layak menghadiahi dirinya sendiri setelah berpuasa seharian.

    Efek ini memberikan “izin moral” untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip sebelumnya: sesudah menahan lapar seharian, wajar kalau sekarang ingin makan lebih banyak.

    Serupa, seseorang yang sudah berolahraga merasa tidak masalah untuk makan junk food dalam jumlah besar.

    Dorongan kelelahan berpikir dan norma kolektif
    Sepanjang hari berpuasa, kita dihadapkan pada berbagai keputusan kecil. Misalnya mulai dari menentukan aktivitas agar tetap produktif, memilih menu sahur yang tepat, hingga mengatur energi agar bertahan sampai jam berbuka puasa.

    Proses pengambilan keputusan yang terus-menerus ini menyebabkan decision fatigue (kelelahan dalam mengambil keputusan). Hal tersebut merupakan situasi ketika kemampuan seseorang untuk berpikir rasional menurun akibat rentetan keputusan yang harus dibuat.

    Saat melihat banyak pilihan dalam rak makanan di supermarket atau menu berbuka yang menggoda, kelelahan mental ini membuat kita lebih cenderung memilih berdasarkan dorongan sesaat ketimbang pertimbangan rasional.

    Inilah mengapa belanja impulsif dan konsumsi berlebihan sering terjadi di waktu berbuka.

    Selain itu, peningkatan konsumsi bukan hanya terjadi karena faktor psikologis, tetapi juga karena adanya normative reinforcement (penguatan normatif).

    Artinya, masyarakat merasa bahwa berbelanja lebih banyak, terutama untuk berbagi makanan dengan keluarga dan kerabat adalah bagian dari kewajiban sosial dan ekspresi kepatuhan terhadap norma keagamaan. Hal ini memperkuat perilaku konsumsi yang mencolok (conspicuous consumption).

    Dalam Teori Konsumsi Mencolok, ekonom dan sosiolog asal Amerika Serikat Thorstein Verble menyatakan bahwa, perilaku konsumsi tidak hanya didorong oleh kebutuhan. Perilaku tersebut juga dipicu oleh keinginan untuk menunjukkan status sosial dan kepatuhan terhadap norma kolektif.

    Dalam konteks Indonesia, teori ini semakin relevan karena budaya kolektivisme yang tinggi sebagaimana dijelaskan dalam model Dimensi Budaya Hofstede.

    Ia adalah pakar psikologi sosial asal Belanda yang membedah enam dimensi dasar yang memengaruhi bagaimana masyarakat mengorganisasikan komunitasnya sendiri.

    Fenomena ini adalah ‘paradoks Ramadan’—ketika niat menahan diri berubah menjadi dorongan untuk mengonsumsi lebih banyak.

    Dari sudut pandang psikologi, sosiologi, hingga ekonomi perilaku, Ramadan mengungkap betapa kuatnya pengaruh emosi, sosial, dan budaya dalam membentuk perilaku konsumsi kita.

    Ramadan seharusnya menjadi bulan refleksi, bukan sekadar ajang konsumsi. Karena sejatinya, puasa bukan hanya tentang menahan lapar, tapi juga mengendalikan keinginan.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Lury Sofyan (Behavioral Economist, Universitas Islam Internasional Indonesia/UIII)