7cloud.asia – Pemerintah berencana menerapkan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai upaya menekan konsumsi BBM (bahan bakar minyak).
Dengan kebijakan ini, pemerintah menargetkan dapat melakukan efisiensi konsumsi BBM hingga 20 persen dari total kebutuhan BBM nasional tercatat mencapai 232,417 juta liter per hari.
Anggota Komisi XII DPR Ateng Sutisna menilai kebijakan ini tidak menjamin bakal efektif menurunkan konsumsi BBM, karena itu dia meminta pemerintah mengkaji lebih mendalam agar tidak meleset dari kondisi riil di lapangan.
Menurut Ateng, upaya menekan beban subsidi energi memang menjadi kebutuhan mendesak di tengah tekanan harga minyak global dan ketidakpastian geopolitik.
Namun, kebijakan yang diambil harus berbasis perhitungan yang matang dan tepat sasaran, bukan sekadar asumsi.
“WFH satu hari belum tentu efektif menurunkan konsumsi BBM. Ada potensi pergeseran aktivitas, dari mobilitas kerja menjadi mobilitas non esensial,” ujarnya dalam keterangannya kepada Parlementaria, di Jakarta Jumat (27/3/2026).
Ateng menilai, pendekatan yang terlalu sederhana dalam membaca pola konsumsi energi justru berisiko meleset dari tujuan awal. Tanpa pembatasan aktivitas seperti pada masa pandemi, masyarakat tetap akan melakukan perjalanan.
Bahkan, jika diterapkan mendekati akhir pekan, kebijakan ini berpotensi mendorong peningkatan mobilitas ke luar kota. Selain aspek konsumsi BBM, Ateng juga menyoroti potensi dampak ekonomi yang kerap luput dari perhitungan.
Berkurangnya aktivitas perkantoran dapat menekan pendapatan pelaku usaha kecil di sekitar pusat kerja, seperti pedagang kaki lima hingga pengemudi transportasi daring.
“Jangan sampai kebijakan penghematan energi justru memukul ekonomi rakyat kecil yang bergantung pada aktivitas harian di kawasan perkantoran,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menambahkan, biaya operasional tidak benar-benar hilang, melainkan bergeser ke rumah tangga, seperti meningkatnya konsumsi listrik. Hal ini membuat efektivitas kebijakan WFH dalam konteks penghematan energi menjadi dipertanyakan.
Karena itu, Ateng menegaskan bahwa arah kebijakan penghematan energi seharusnya difokuskan pada pembenahan sistem distribusi subsidi agar lebih tepat sasaran.
“Masalah utamanya bukan pada jumlah konsumsi semata, tetapi pada siapa yang menikmati subsidi. Ini yang harus dibenahi,” kata politisi PKS ini.
Ia mendorong pemerintah untuk memperketat penyaluran BBM bersubsidi, termasuk membatasi penggunaannya bagi kendaraan dengan kapasitas mesin besar.
Langkah ini dinilai lebih berdampak langsung dalam menekan konsumsi tanpa membebani masyarakat kecil.
Selain itu, percepatan reformasi skema subsidi juga dinilai krusial agar bantuan energi benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak.
“Penghematan harus dilakukan dengan cara yang tepat. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru membebani masyarakat, tetapi tidak menyentuh akar persoalan,” pungkasnya.
Namun, kebijakan WFH belum menyentuh masyarakat menengah ke bawah yang mayoritas berupah tak layak dan tidak memiliki kemewahan untuk WFH—tidak memiliki akses internet atau harus membayar mahal untuk ke co-working space.
Karena itu, pemerintah perlu memikirkan pendekatan jangka panjang yang lebih berkeadilan. Salah-salah, ketimpangan bisa kian melebar karena kebijakan ini. Sebab, target utama yang dikejar pemerintah merupakan golongan masyarakat yang mampu secara finansial.
Perlunya kebijakan yang memihak kelas menengah ke bawah dan pekerja informal
Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 memperlihatkan hampir 95 persen rumah tangga nasional adalah pengguna sepeda motor yang aktif mengkonsumsi BBM.
Namun, ASN dan pekerja formal (khususnya mereka yang berstatus karyawan tetap) swasta sebenarnya merupakan golongan yang cenderung kebal terhadap gejolak BBM karena memiliki skema kenaikan gaji tetap tahunan, perlindungan sosial, dan tak sedikit yang mendapat tunjangan transportasi.
Yang lebih krusial adalah bagaimana agar pemerintah bisa memperluas kebijakan penghematan BBM kepada para pekerja di sektor informal. Ada puluhan juta orang yang bekerja sebagai freelancer (pekerja jasa harian), pedagang pasar, tukang ojek, hingga buruh bangunan yang tak memiliki kemewahan untuk WFH.
Padahal andaikan pemerintah bisa mengurangi beban konsumsi BBM para pekerja informal, akan memunculkan efek domino positif. Pasalnya, konsumsi energi termasuk BBM di tingkat rumah tangga tergolong tinggi dengan taksiran rata-rata sekitar 15 persen dari total pengeluaran bulanan rumah tangga.
Secara hitungan kasar, merujuk data BPS, ada setidaknya 25,61 juta orang berpenghasilan kurang dari Rp2 juta per bulan.
Jika seorang individu bisa menghemat ongkos Rp200 ribu (misalnya setara 4-5 hari WFH per bulan karena tidak beli bensin motor), maka penghematan senilai 10 persen dari pengeluaran total bulanan tersebut bisa dialihkan ke kebutuhan mendesak lainnya.
Salah satu contoh paling mendasar adalah melalui kebijakan pemerataan penguatan sistem transportasi publik yang terjangkau, dan memberikan dukungan biaya mobilitas berbasis wilayah, sehingga pengurangan konsumsi BBM tidak hanya bergantung pada kelompok yang memiliki fleksibilitas bekerja.
Harus dilandasi data akurat
Agar bisa mengoptimalkan output kebijakan WFH ini, pemerintah juga perlu memperhatikan karakteristik konsumsi BBM antardaerah. Salah satu variabel pertimbangan yang menonjol pada konteks ini adalah perbedaan profil konsumsi BBM antar provinsi.
Di Yogyakarta, rata-rata pengeluaran “rumah tangga yang hanya memiliki sepeda motor” menyerap 6 persen dari total pengeluaran untuk beli bensin. Sedangkan di Papua, angkanya hanya 3,3 persen.
Pada tingkat nasional Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi dengan tingkat konsumsi BBM mencapai 92 persen. Adapun yang terendah adalah Papua yang hanya sebesar 31 persen.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak menampik angka penghematan 20 persen itu belum didasarkan pada perhitungan terperinci. Penelitian doktoral yang sedang kami kerjakan di Universitas Dundee, Skotlandia, tentang kebijakan energi terhadap kesejahteraan masyarakat mengamini pernyataan Menkeu tersebut.
Perbedaan tersebut muncul bukan soal satu provinsi lebih boros dari yang lain. Ini mencerminkan perbedaan struktur ekonomi, jarak tempuh harian, ketersediaan alternatif transportasi, hingga infrastruktur penunjang seperti jalan dan jaringan internet yang memang berbeda jauh antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
Dengan basis data yang akurat dan terperinci, pemerintah melakukan diversifikasi kebijakan yang tepat seperti memilah wilayah mana saja yang membutuhkan transportasi umum, jaringan internet, jalan, gedung perkantoran, dan penunjang lain yang bisa menghemat konsumsi energi dan meningkatkan kesejahteraan nasional secara optimal.
Apa yang bisa dilakukan pemerintah?
Sambil mengharapkan adanya perluasan kebijakan penghematan energi, pemerintah perlu terlebih dahulu memastikan kebijakan tahap awal ini berjalan dengan sebaik-baiknya.
Jika melihat dari sisi kepatuhan menjalankan WFH, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bisa menjamin pemberlakukan kebijakan ini dijalankan para ASN.
Tantangan ada pada kalangan usaha swasta yang memiliki pertimbangannya tersendiri untuk bisa sepenuhnya mematuhi kebijakan pemerintah tersebut. Ini memerlukan keluwesan pemerintah untuk bisa menerapkan atau bahkan meningkatkan efektivitas kebijakan ini.
Pemerintah bisa berkompromi dengan menawarkan sejumlah insentif menarik kepada pihak swasta. Contohnya bisa berupa pengurangan pajak atas biaya digitalisasi kerja seperti internet, perangkat, dan sistem kerja jarak jauh, hingga skema berbasis kinerja bagi perusahaan yang mampu menurunkan mobilitas karyawan secara terukur.
Pada akhirnya, kita berharap dinamika ini bisa jadi pelecut realisasi komitmen transisi energi nasional yang berjalan lambat. Selain itu, ini juga bisa menjadi ajang pemutakhiran data energi dan lingkup kesejahteraan penduduk nasional lainnya.
Rinaldi, Kandidat doktor dan peneliti di Centre for Energy, Petroleum, and Mineral Law and Policy (CEPMLP), University of Dundee
