ruangkota

Tag: Korea Selatan

  • Bisa Ditiru, Aktivis Lingkungan Korea Selatan Ramai-ramai Gugat Pemerintah agar Lebih Serius Tangani Perubahan Iklim

    Bisa Ditiru, Aktivis Lingkungan Korea Selatan Ramai-ramai Gugat Pemerintah agar Lebih Serius Tangani Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Apa yang dilakukan para pencinta lingkungan di Korea Selatan dalam mengantisipasi perubahan iklim ini layak ditiru.

    Para pencinta lingkungan di negeri ginseng ini ramai-ramai mengajukan gugatan, karena pemerintah Korea Selatan dinilai tak serius tangani perubahan iklim

    Pemerintah Korea Selatan (Korsel) tengah menghadapi empat gugatan dari warga negaranya yang diajukan selama 2020–2023 terkait dengan dugaan kelalaian dalam menghadapi perubahan iklim.

    “Gugatan ini bukan sekadar gugatan simbolis, melainkan juga gugatan yang bisa dan harus kita menangkan,” kata pengacara Plan 1,5 dan penasihat litigasi iklim Korea Sejong Youn dalam keterangan tertulis yang dikutip Antaranews.com, Selasa (23/4/202).

    Baca: Gugatan-iklim-efektif-mendorong-kebijakan-meredam-perubahan-iklim

    Meskipun memiliki ketentuan hukum yang berbeda, keempat gugatan itu sama-sama sepakat mengenai satu hal, yakni Pemerintah Korea Selatan dianggap tidak serius menangani perubahan iklim dan melanggar hak asasi manusia para penggugat.

    Para penggugat berargumen bahwa perubahan iklim dianggap sebagai masalah hak asasi manusia dan pemerintah sudah seharusnya bertugas mengendalikan perubahan iklim dan melindungi warga negaranya dari ancaman perubahan iklim.

    Para penggugat yang terdiri atas Do-Hyun Kim dan kawan-kawan, Byung-In Kim dan kawan-kawan, Woodpecker dan kawan-kawan, serta Min-A Park.

    Mereka menilai upaya yang dilakukan Pemerintah Korea Selatan terkait langkah menghadapi perubahan iklim masih jauh di bawah upaya negara-negara industri maju lainnya.

    Baca:Demi-lingkungan-kanopi-hijau-indonesia-desak-pemprov-bengkulu-rilis-aturan-penggunaan-plastik-sekali-pakai

    Atas empat gugatan tersebut, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan akan menggelar dengar pendapat publik pertama tentang perubahan iklim pada Selasa (23/4/2024).

    Kegiatan itu akan dilanjutkan pada bulan Mei mendatang.

    Menanggapi gugatan itu, Pemerintah Korsel meyakini bahwa keputusan mengenai aksi iklim harus diserahkan kepada pejabat terpilih dengan mempertimbangkan berbagai faktor.

    Mereka juga berpendapat bahwa hal-hal seperti itu tidak layak untuk dilakukan melalui jalur uji materi guna mempertahankan pemisahan kekuasaan.

    Baca:Lima-langkah-sederhana-untuk-berperan-dalam-menyelamatkan-lingkungan

    Selain itu, Pemerintah Korsel berargumen bahwa mereka tidak dapat dianggap melanggar kewajiban mereka untuk melindungi hak-hak dasar.

    Pemerintah Korsel merasa sudah melakukan upaya yang cukup untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan memberlakukan beberapa kebijakan berdasarkan Framework Act on Low Carbon, Green Growth, dan Framework Act on Carbon Neutrality and Green Growth.

    Dilansir The Conversation, dunia seolah mengalami “musim semi” terkait gugatan terkait perubahan iklim sejak tujuh tahun silam.

    Gugatan iklim adalah upaya suatu pihak dalam mengajukan gugatan terkait persoalan perubahan iklim dan lingkungan di pengadilan.

    Baca:MA-menangkan-gugatan-warga-soal-polusi-udara-ini-tanggapan-warga

    Sejak 2015, angka gugatan iklim yang menyoal isu lingkungan pemicu perubahan iklim ini tercatat naik dua kali lipat dibanding beberapa dekade sebelumnya.

    Angkanya mencapai lebih dari 2 ribu gugatan iklim yang diajukan di seluruh dunia – seperempat dari gugatan terkait isu lingkungan pemicu perubahan iklim ini didaftarkan sejak 2 tahun silam.

    Namun, sebagian besar perkara terkait isu lingkungan pemicu perubahan iklim ini tersebut berlokasi di negara-negara maju. Hanya sedikit gugatan iklim yang diajukan di negara-negara berkembang.

    Di Indonesia gugatan iklim juga belum banyak dilakukan. Direktur Eksekutif ICEL, Raynaldo Sembiring, mengemukakan bahwa warga Indonesia memiliki kesempatan besar untuk mendaftarkan gugatan iklim di lembaga peradilan.

    Tujuannya agar pemerintah lebih serius menangani dampak perubahan iklim

     

     

  • Gelombang Panas Hantam Korea Selatan, Empat Orang Meninggal dan Ratusan Lainnya Dirawat

    Gelombang Panas Hantam Korea Selatan, Empat Orang Meninggal dan Ratusan Lainnya Dirawat

    7cloud.asia – Hampir 400 orang dirawat di rumah sakit Korea Selatan pada pekan lalu menyusul cuaca panas yang melanda negara tersebut, demikian data resmi pemerintah setempat, pada Minggu (4/08/2024).

    Data dari Badan pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korsel, 507 rumah sakit di seluruh negeri melaporkan sebanyak 384 pasien yang menderita penyakit terkait gelombang panas antara Senin hingga Jumat pekan lalu, dengan 114 di antaranya dirawat pada Kamis.

    Empat orang juga dinyatakan meninggal karena penyakit yang terkait gelombang panas tersebut pada periode yang sama.

    Baca: Hampir setengah juta orang meninggal per tahun akibat panas ekstrem

    Salah satu di antaranya meninggal di Seoul dan satu orang lainnya di Busan. Sedangkan dua lainnya pada Jumat, meninggal di bagian tenggara provinsi Gyeongsang.

    Gelombang panas yang hebat melanda Korsel sejak pekan lalu menyusul berakhirnya musim hujan, dengan suhu berkisar di atas 35 derajat Celsius terjadi di sebagian besar wilayah negara itu.

    Bahkan sempat tercatat suhu meningkat menjadi 40 derajat Celsius di Yangsang, kota di bagian barat daya Korsel pada Sabtu.

    Sumber: Yonhap-OANA

  • Carikan Pekerjaan untuk Menantunya, Mantan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in Menjadi Tersangka Kasus Suap

    Carikan Pekerjaan untuk Menantunya, Mantan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in Menjadi Tersangka Kasus Suap

    7cloud.asia – Mantan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus suap setelah terbukti terlibat dalam pengaturan pekerjaan untuk menantunya di sebuah maskapai penerbangan.

    Tuduhan suap ini karena Moon Jae-In yang menjadi presiden Korea Selatan periode 2017-2022, memfasilitasi pengangkatan menantunya sebagai imbalan atas penempatan pejabat penting di pemerintahan.

    Investigasi yang dipimpin oleh Divisi Kriminal 3 Kantor Kejaksaan Distrik Jeonju mengungkap detail dugaan keterlibatan Moon Jae-In melalui surat perintah penggeledahan yang dilakukan pada 30 Agustus 2024 di rumah putrinya, Moon Da-hye.

    Kasus suap ini berawal dari pengaduan pada 2020 atau empat tahun lalu terkait perekrutan menantu Moon, yang hanya diidentifikasi dengan nama belakangnya, Seo, di maskapai Thai Eastar Jet.

    Investigasi kemudian mengungkap bahwa Seo dan Moon Da-hye (putri Moon Jae In) telah bercerai.

    Baca Juga: Bantu KPK Periksa Gratifikasi ke Kaesang dan Erina Gudono, MAKI Kirim Dokumen MoU Pemkot Solo dan Shopee ke KPK

    Penyelidikan difokuskan pada hubungan antara pekerjaan Seo dan pengangkatan Lee Sang-jik, mantan anggota parlemen, sebagai kepala Badan UKM dan Perusahaan Rintisan Korea (Kosme).

    Partai Kekuatan Rakyat (PPP) dan kelompok sipil Justice People mengajukan empat pengaduan antara September 2020 dan April 2021, menuduh adanya hubungan timbal balik dalam pengangkatan Seo di maskapai penerbangan tersebut.

    PPP, yang saat itu menjadi partai oposisi utama, menuduh adanya korupsi dalam pengangkatan Seo sebagai direktur eksekutif Thai Eastar Jet, sebuah maskapai berbiaya rendah yang didirikan oleh Lee Sang-jik.

    Kurangnya Pengalaman Seo dan Dugaan Keterlibatan Moon
    Pengangkatan Seo di Thai Eastar Jet memicu kecurigaan karena kurangnya pengalaman Seo di industri penerbangan serta masalah keuangan yang dihadapi perusahaan.

    Jaksa menduga pengangkatan Lee sebagai kepala Kosme telah diputuskan dalam pertemuan informal yang melibatkan sekretaris presiden pada akhir tahun 2017.

    Baca Juga: Mantan Wakil Ketua KPK : RUU Perampasan Aset Bisa Jadi Program 100 Hari Presiden Terpilih

    Jaksa juga menuduh bahwa Moon dan istrinya menghentikan dukungan finansial kepada putri mereka setelah Seo dipekerjakan oleh Thai Eastar Jet.

    Penuntut umum memperkirakan Seo menerima total 223 juta won (sekitar Rp 2,6 miliar) dalam bentuk gaji dan biaya relokasi selama bekerja di Thailand, yang diduga sebagai bentuk suap kepada Moon.

    Seo telah diperiksa tiga kali pada tahun 2024 sebagai saksi dan terus menggunakan haknya untuk tetap diam.

    Sebelum terpilih menjadi Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in dikenal sebagai pengacara dan aktivis hak-hak sipil.

    Baca Juga: KKN Kembali Marak, PDI Perjuangan Dorong Revisi UU KPK

    Sebagai mahasiswa di Universitas Kyung Hee, Seoul, pada 1972, Moon aktif dalam gerakan mahasiswa melawan rezim otoriter Presiden Park Chung-hee, yang membuatnya sempat dipenjara.

    Setelah menyelesaikan wajib militernya pada 1978, ia mendapatkan gelar sarjana hukum dan mendirikan lembaga bantuan hukum di Busan bersama calon presiden Korea Selatan, Roh Moo-hyun.

    Moon terlibat dalam berbagai kasus hak asasi manusia dan menjadi tokoh publik yang disegani.

    Pada 9 Mei 2017, Moon memenangkan pemilihan presiden Korea Selatan ke-19, di mana ia berupaya mengurangi ketegangan dengan Korea Utara selama masa jabatannya dari 2017 hingga 2022.

    Sumber:CNNIndonesia

  • Hanya Berlangsung 6 Jam, Status Darurat Militer di Korea Selatan Langsung Dicabut

    Hanya Berlangsung 6 Jam, Status Darurat Militer di Korea Selatan Langsung Dicabut

    7cloud.asia – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol resmi mencabut status darurat militer pada Rabu (4/12/2024) pukul 04.30 waktu setempat.

    Keputusan tersebut dilakukan hanya beberapa jam setelah ia mengumumkan status Darurat Militer bagi Korea Selatan.

    Sebelumnya, pada Selasa (3/12/2024) malam, Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer untuk melindungi negara dari ancaman kekuatan komunis.

    Status darurat militer ini ditetapkan, setelah Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif pimpinan Yoon Suk Yeol, mengalami kebuntuan dengan pihak oposisi yang liberal, Partai Demokratik, terkait RUU anggaran tahun depan.

    Baca: Mantan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in Menjadi Tersangka Kasus Suap

    Yoon Suk Yeol menuduh pihak oposisi di negara itu mengendalikan parlemen, bersimpati pada Korea Utara dan melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti-negara.

    Yoon Suk Yeol menyampaikan pengumuman tersebut dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan di televisi, dan berjanji untuk “membasmi kekuatan pro-Korea Utara dan melindungi tatanan demokrasi konstitusional.”

    Belum jelas bagaimana langkah-langkah tersebut akan mempengaruhi pemerintahan dan demokrasi di negara tersebut.

    Yoon -yang peringkat persetujuannya merosot dalam beberapa bulan terakhir- telah berjuang untuk mendorong agendanya melawan parlemen yang dikendalikan oposisi sejak menjabat pada 2022.

    Baca: Aktivis Lingkungan Korea Selatan ramai-ramai gugat pemerintah

    Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif yang dipimpin Yoon mengalami kebuntuan dengan pihak oposisi yang liberal, Partai Demokratik, terkait RUU anggaran tahun depan.

    Yoon juga telah menolak seruan untuk melakukan investigasi independen terhadap skandal yang melibatkan istri dan pejabat tinggi, yang memicu kecaman keras dari saingan politiknya.

    Partai Demokrat dilaporkan mengadakan pertemuan darurat dengan para anggota parlemen setelah pengumuman Yoon Suk Yeol itu.

  • Status Darurat Militer Dicabut, Ribuan Demonstrans Tuntut Presiden Korea Selatan Mundur dari Jabatannya

    Status Darurat Militer Dicabut, Ribuan Demonstrans Tuntut Presiden Korea Selatan Mundur dari Jabatannya

    7cloud.asia – Ribuan warga Korea Selatan, Rabu (4/12/2024) malam menggelar demonstrasi sambil membawa lilin di Gwanghwamun, Seoul. Mereka menuntut Presiden Yoon Suk Yeol mundur setelah ia memberlakukan darurat militer yang berlangsung singkat.

    Sebelumnya, para anggota partai oposisi Korea Selatan menggelar unjuk rasa di tangga Majelis Nasional di Seoul, menuntut Presiden Yoon Suk yeol “dimakzulkan” karena deklarasi darurat militer yang ditetapkannya.

    Unjukrasa itu dipimpin oleh ketua Partai Demokrat (DP) Lee Jae-myung .

    “Presiden Yoon Suk Yeol tampaknya berada dalam kondisi yang sulit untuk membuat penilaian yang normal dan masuk akal,” jelasnya.

    Upaya mengejutkan Yoon untuk menangguhkan pemerintahan sipil untuk pertama kalinya dalam lebih dari empat dekade, sebelum akhirnya dibatalkan oleh parlemen dalam malam yang penuh drama, menjerumuskan Korea Selatan ke dalam kekacauan yang mendalam dan membuat khawatir sekutu-sekutu dekatnya.

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada hari Rabu dari Brussels mengatakan Washington menyambut baik keputusan Yoon Suk yeol mencabut dekrit darurat militer.

    Baca: Status darurat militer Korea Selatan hanya bertahan 6 jam

    “Kami menyambut baik pernyataan Presiden (Korea Selatan) Yoon yang mencabut perintah darurat militer, dan ada suara bulat di Majelis Nasional untuk menolak keputusan tersebut, dan dia menindaklanjutinya. Menurut penilaian kami, setiap perselisihan politik perlu diselesaikan secara damai dan sesuai dengan aturan hukum,” sebutnya.

    Masa depan Yoon Suk yeol, seorang politikus konservatif dan mantan jaksa penuntut umum yang banyak dikagumi dan terpilih sebagai presiden pada tahun 2022, sekarang tidak jelas.

    Partai-partai oposisi Korea Selatan, yang anggota parlemennya terlibat dalam demo dan berhadapan dengan pasukan keamanan untuk menolak darurat militer telah mengajukan mosi untuk memakzulkan Yoon Suk yeol.

    Mereka belum memutuskan kapan akan melakukan pemungutan suara, namun kemungkinan paling cepat akan dilakukan pada hari Jumat.

    Oposisi memegang mayoritas besar di parlemen yang beranggotakan 300 orang dan hanya membutuhkan sedikit pembelotan dari partai presiden untuk mengamankan mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan untuk meloloskan mosi tersebut.

    Partai Demokrat (DP) juga telah mengajukan tuduhan “pemberontakan” terhadap presiden, beberapa menteri serta dan pejabat tinggi militer dan polisinya — yang bisa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati.

    Baca: Aktivis lingkungan Korea Selatan ramai-ramai gugat pemerintah

    Serikat buruh terbesar di negara itu telah menyerukan “mogok umum tanpa batas waktu” sampai Yoon Suk yeol mengundurkan diri.

    Bahkan pemimpin partai penguasa Yoon Suk yeol sendiri menggambarkan upaya itu sebagai “tragis” sambil menyerukan agar mereka yang terlibat dimintai pertanggungjawaban.

    Bursa saham Seoul ditutup turun lebih dari satu persen pada hari Rabu karena pasar diguncang oleh kekacauan.

    Dalam pengumumannya di televisi Selasa larut malam, Yoon mengumumkan darurat militer, dengan alasan ancaman Korea Utara dan “kekuatan yang anti-negara”.

    Lebih dari 280 tentara, sebagian di antaranya diterbangkan dengan helikopter, tiba di parlemen untuk mengunci lokasi tersebut.

    Namun, 190 anggota parlemen mengabaikan tentara-tentara yang membawa senapan, memaksa masuk ke parlemen guna memberikan suara menentang langkah tersebut.

    Hal ini membuat Yoon Suk yeol tidak punya pilihan selain menarik kembali keputusannya dan menghentikan darurat militer dalam pidato televisi lainnya enam jam kemudian.

     

    Menteri pertahanan Yoon juga menawarkan untuk mengundurkan diri, dengan mengatakan bahwa ia mengambil “tanggung jawab penuh atas kebingungan dan kekhawatiran” seputar deklarasi darurat militer tersebut. Hingga Rabu malam, Yoon Suk yeol belum muncul kembali di depan umum.

  • Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Lolos dari Upaya Pemakzulan

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Lolos dari Upaya Pemakzulan

    7cloud.asia – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol lolos dari upaya pemakzulan yang diajukan oleh partai oposisi dalam pemungutan suara di Majelis Nasional pada Sabtu (7/12/2024).

    Yoon Suk Yeol tetap bertahan di posisinya setelah partai pendukungnya memboikot pemungutan pemakzulan yang digagas oposisi.

    Dilansir reutersnews.com, pemungutan suara terkait deklarasi darurat militer Yoon Suk Yeol pada pekan ini hanya berhasil mengumpulkan 195 suara, di bawah ambang batas 200 yang dibutuhkan. Akibatnya mosi pemakzulan tersebut secara otomatis batal.

    “Seluruh negeri menyaksikan keputusan yang diambil di Majelis Nasional hari ini. Dunia juga melihatnya,” ujar Ketua DPR Woo Won-shik. Ia menyesali minimnya partisipasi anggota parlemen dalam sidang itu.

    Partai Demokrat sebagai oposisi utama bertekad untuk mencoba lagi, sementara Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang mendukung Yoon Suk Yeol berkomitmen mencari solusi yang “lebih tertib dan bertanggung jawab” untuk mengatasi krisis tersebut.

    Yoon Suk Yeol mengejutkan publik pada Selasa (3/12/2024) malam saat mengumumkan deklarasi darurat militer di mana pihak militer wewenang darurat luas untuk memberantas apa yang ia sebut sebagai “kekuatan anti-negara” serta menghadapi lawan politik yang menghalanginya.

    Baca: Status Darurat Militer di Korea Selatan hanya bertahan 6 jam

    Perintah tersebut dicabut enam jam kemudian setelah parlemen secara aklamasi menolak pengamanan militer dan polisi untuk menentang keputusannya.

    Namun, langkah tersebut memicu krisis politik terbesar dalam beberapa dekade bagi ekonomi terbesar keempat di Asia dan sekutu utama Amerika Serikat, mengancam reputasi Korea Selatan sebagai kisah sukses demokrasi.

    Pihak oposisi memerlukan setidaknya delapan suara dari PPP yang konservatif untuk mencapai suara mayoritas, yaitu dua pertiga dari jumlah anggota parlemen, agar pemakzulan bisa dilakukan.

    Anggota PPP melakukan walk out usai memberikan suara pada mosi terpisah, dan mereka disambut dengan teriakan dan makian. Dari partai Yoon, hanya tiga anggota yang memberikan suara.

    PPP menyatakan tidak bisa membiarkan terulangnya kejadian pemakzulan Presiden Park Geun-hye pada 2016 akibat skandal perdagangan pengaruh.

    Kejatuhannya menyebabkan kehancuran partai dan kemenangan kaum liberal dalam pemilihan presiden dan parlemen.

    Baca: Ribuan demonstrans tuntut Yoon Suk Yeol mundur dari jabatannya

    “Kita tidak bisa membiarkan tragedi kelumpuhan negara dan penangguhan pemerintahan konstitusional akibat pemakzulan presiden terulang,” kata juru bicara PPP, Shin Dong-uk, setelah pemungutan suara yang gagal.

    Ia juga mencatat bahwa Yoon Suk Yeol telah meminta maaf dan bersumpah akan menyerahkan masa depannya kepada partai.

    Para pemimpin oposisi menyatakan mereka akan meninjau kembali mosi pemakzulan pada Rabu (11/12/2024) jika upaya pertama gagal.

    Pada Sabtu (7/12/2024) pagi, Yoon Suk Yeol meminta maaf karena telah memberlakukan darurat militer. Namun, ia menolak mundur meskipun menghadapi tekanan, termasuk dari beberapa pihak di partainya yang berkuasa.

    Dia menyatakan bahwa dia tidak akan menghindar dari tanggung jawab hukum dan politik terkait keputusannya tersebut, darurat militer pertama di Korea Selatan dalam 44 tahun.

    Yoon Suk Yeol menjelaskan bahwa keputusan itu diambil karena keputusasaannya.

  • Majelis Nasional Korea Selatan Resmi Memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol

    7cloud.asia – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol akhirnya tak bisa menghindari dari upaya pemakzulan yang diajukan oleh partai oposisi pasca penetapan status darurat militer beberapa waktu lalu.

    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Korea Selatan atau Majelis Nasional telah memberikan suara untuk memakzulkan Yoon Suk Yeol pada Sabtu (14/12/2024).

    Keputusan ini disambut gegap gempita oleh warga. Lautan pengunjuk rasa di depan gedung Majelis Nasional Korea Selatan, di ibu kota Seoul.

    Melansir BBC, mereka yang bertahan menyalakan tongkat cahaya yang menunjukkan sinarnya saat hari mulai gelap.

    Meski demikian, keputusan ini tidak serta-merta menjamin bahwa Yoon Suk Yeol akan diberhentikan secara permanen dari jabatannya sebagai Presiden Korea Selatan.

    Seluruh proses pemakzulan itu sendiri dapat memakan waktu berminggu-minggu, karena persidangan masih harus diadakan di Mahkamah Konstitusi.

    Baca: Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol lolos dari upaya pemakzulan

    Jika enam dari sembilan anggota dewan memberikan suara untuk mendukung pemakzulan, barulah Yoon Suk Yeol akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Presiden Korea Selatan.

    Melansir BBC, tahap pertama pemakzulan adalah rancangan undang-undang pemakzulan harus diajukan oleh mayoritas anggota parlemen di Majelis Nasional, seperti yang telah dilakukan Partai Demokrat sebelumnya.

    Kemudian, setidaknya dua pertiga dari Majelis Nasional harus memberikan suara mendukung usulan tersebut – angka ajaibnya adalah 200. Anggota parlemen oposisi membutuhkan setidaknya delapan suara dari kubu Yoon.

    Jika usulan tersebut lolos di parlemen, presiden diskors dan persidangan diadakan di hadapan Mahkamah Konstitusi. Jika enam dari sembilan anggota pengadilan memberikan suara untuk mendukung pemakzulan, presiden dicopot dari jabatannya.

    Dalam skenario ini, pemilihan presiden berikutnya akan diadakan dalam waktu 60 hari sejak Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mengambil keputusan.

    Sebenarnya, pemakzulan presiden bukanlah hal yang baru bagi Korea Selatan, yang terakhir kali menyingkirkan presiden melalui proses ini pada tahun 2016.

    Baca: Status darurat militer di Korea Selatan hanya bertahan 6 jam

    Ironisnya, Yoon Suk Yeol yang saat itu adalah jaksa penuntut, telah memimpin penyelidikan terhadap mantan presiden Park Geun-hye, yang akhirnya berujung pada pemakzulannya.

    Sementara itu, pemimpin fraksi Partai Demokrat Park Chan-dae mengungkapkan, deklarasi darurat militer pada 3 Desember lalu sebagai “tidak hanya inkonstitusional dan melanggar hukum, tetapi juga merupakan pelanggaran kedaulatan rakyat [Korea Selatan].”

    “Yoon Suk Yeol adalah pemimpin pemberontakan ini karena ia sendiri yang memeriksa proses dan kemajuan dari apa yang terjadi, dan ia mengarahkan [mereka yang terlibat],” kata Park.

    “Pemakzulan Yoon Suk Yeol adalah satu-satunya cara untuk memulihkan tatanan konstitusional,” katanya, seraya menambahkan kemudian bahwa Yoon “berkhayal”.

    “Jika kita tidak menskorsnya dari tugasnya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya,” katanya.

  • Tim Investigasi Korea Selatan Ajukan Surat Perintah Penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol

    7cloud.asia – Unit investigasi gabungan Korea Selatan (Korsel) pada Senin (30/12/2024) mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan atas pemberlakuan darurat militer

    Unit investigasi tersebut terdiri dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (Corruption Investigation Office for High-ranking Officials/CIO), Kantor Investigasi Nasional (National Office of Investigation/NOI), dan kantor pusat investigasi Kementerian Pertahanan Korsel.

    Dalam sebuah pemberitahuan singkat Unit Investigasi Gabungan menyebutkan bahwa mereka telah mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Yoon Suk Yeol pada tengah malam ke Pengadilan Distrik Barat Seoul.

    Baca: Majelis Nasional Korea Selatan makzulkan Presiden Yoon Suk Yeol

    Hal ini menandai kali pertama dalam sejarah modern Korsel bahwa surat perintah penangkapan diajukan terhadap presiden yang sedang menjabat.

    Unit investasi gabungan tersebut juga telah meminta Yoon Suk Yeol hadir untuk diinterogasi sebanyak tiga kali pada 18 Desember, 25 Desember, dan 29 Desember 2024.

    Namun, pihak Yoon menolak untuk menerima panggilan itu dan belum menyerahkan dokumen untuk penunjukan penasihat hukum.

    Yoon Suk-yeol ditetapkan oleh sejumlah badan investigasi sebagai tersangka atas tuduhan pemberontakan.

    Baca: Status darurat militer Korea Selatan hanya bertahan 6 jam

    Sebelumnya, pada Sabtu (14/12/2024) lalu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Korea Selatan atau Majelis Nasional memutuskan untuk memakzulkan Yoon Suk Yeol.

    Seluruh proses pemakzulan terhadap Yoon Suk-yeol diperkirakan memakan waktu berminggu-minggu, karena persidangan masih harus diadakan di Mahkamah Konstitusi.

    Jika enam dari sembilan anggota dewan memberikan suara untuk mendukung pemakzulan, barulah Yoon Suk Yeol akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Presiden Korea Selatan.

    Pewarta: Antaranews.com/Xinhua

  • Setelah Berminggu-minggu Pihak Kejaksaan Korea Selatan Akhirnya Berhasil Menangkap Presiden Yoon Suk Yeol

    7cloud.asia – Pihak Kejaksaan ​​Korea Selatan akhirnya berhasil menangkap Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, pada Rabu (15/1/2025).

    Yoon Suk Yeol dimakzulkan Desember lalu atas tuduhan pemberontakan karena sempat memberlakukan darurat militer yang dengan cepat dibatalkan oleh Majelis Nasional Korea Selatan.

    “Markas Besar Investigasi Gabungan telah melaksanakan surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk yeol hari ini [15 Januari] pukul 10:33 pagi [01:30 GMT],” kata pihak berwenang dalam sebuah pernyataan pada Rabu (15/1/2025).

    Operasi pada hari Rabu ini adalah upaya kedua yang dilakukan penyidik ​​untuk menangkap Yoon Suk Yeol.

    Upaya sebelumnya gagal dan mengalami kebuntuan karena tim keamanan di dalam kompleks kepresidenan pada awal Januari.

    Sejak itu, Yoon tetap berada di dalam vila lereng bukitnya di Seoul selama berminggu-minggu dalam upaya menghindari penangkapan.

    Baca: Tim Investigasi Korea Selatan Ajukan Surat Perintah Penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol

    Yoon Suk Yeol juga tidak hadir dalam persidangan pemakzulannya pada Selasa (14/1/2025) pagi, yang menyebabkan sidang ditunda beberapa menit setelah dimulai.

    Dalam pesan video pra-rekaman yang dirilis setelah penangkapannya, Yoon Suk Yeol mengatakan bahwa dirinya telah membuat keputusan untuk tunduk pada pemeriksaan atas kegagalan penerapan darurat militer untuk mencegah “pertumpahan darah.”

    “Saya memutuskan untuk menanggapi Kantor Investigasi Korupsi,” kata Yoon, seraya menambahkan bahwa ia tidak menerima legalitas investigasi tersebut tetapi mematuhinya “untuk mencegah pertumpahan darah yang tidak diinginkan.”

    Menurut laporan, penyidik ​​dan polisi Korea Selatan menggunakan tangga untuk memanjat kompleks perumahan Yoon Suk Yeol.

    Awalnya, petugas dihalangi oleh Dinas Keamanan Presiden yang membarikade pintu masuk dengan menggunakan kendaraan.

    Ribuan orang, termasuk para pendukung Yoon Suk Yeol telah berkumpul di luar rumah Yoon Suk Yeol.

    Baca: Majelis Nasional Korea Selatan resmi makzulkan Presiden Yoon Suk Yeol

    Sementara sekelompok anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif dan pengacara Yoon juga berusaha mencegah penangkapan di dalam kompleks perumahan tersebut, kata laporan tersebut.

    Setelah penangkapan, iring-iringan mobil kepresidenan Yoon Suk Yeol terlihat meninggalkan kediamannya di lereng bukit dengan pengawalan polisi.

    Sebuah kendaraan yang tampaknya membawa Yoon kemudian tiba di Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi di kota terdekat, Gwacheon.

    Kebuntuan di kediaman presiden Yoon terjadi hanya beberapa jam setelah ia tidak hadir dalam sidang pertama dalam persidangan pemakzulannya atas penerapan darurat militer yang dilakukannya pada tanggal 3 Desember.

    Patrick Fok, yang melaporkan untuk Al Jazeera dari Seoul, mengatakan sekitar 1.000 petugas polisi terlibat dalam operasi penangkapan di kediaman presiden dan Yoon sekarang akan menghadapi pemeriksaan.

    Baca: Status Darurat Militer di Korea Selatan hanya berlangsung 6jam

    “Kantor penyidikan tindak pidana korupsi dapat menahannya paling lama 48 jam. Mereka kemudian perlu memutuskan, pada saat itu, apakah akan mengajukan surat perintah penahanan presiden atau tidak,” kata Fok.

    “Tidak jelas apakah hal itu diperlukan atau tidak, tetapi tentu saja, sangat sulit untuk mencapai titik ini,” katanya.

    Yoon tidak hadir pada pembukaan sidang pemakzulannya pada hari Selasa dan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mengatakan mereka membutuhkan kehadirannya, kata Fok.

    “Sekarang dia sudah ditangkap, mungkin dia akan hadir di pengadilan besok,” tambahnya.

    Pengacara Yoon Suk Yeol mengatakan bahwa ia tidak akan menghadiri sidang pemakzulan, seraya menambahkan bahwa ia akan dicegah untuk menyampaikan posisinya secara bebas karena adanya upaya pihak berwenang yang terus-menerus untuk menahannya.

    Sidang ini diadakan setelah Majelis Nasional Korea Selatan memberikan suara pada tanggal 14 Desember untuk memakzulkan Yoon, setelah ia memberlakukan darurat militer dalam pidato mendadak larut malam pada tanggal 3 Desember 2024.

  • Puluhan Sekolah di Korea Selatan Ditutup Setiap Tahun Akibat Kekurangan Murid

    Puluhan Sekolah di Korea Selatan Ditutup Setiap Tahun Akibat Kekurangan Murid

    7cloud.asia – Sebanyak 49 sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah menengah atas di 17 kota dan provinsi di Korea Selatan akan ditutup tahun ini, karena populasi usia sekolah terus menurun.

    Mengutip data pemerintah, harian Korea Herald melaporkan jumlah sekolah yang ditutup karena kekurangan siswa telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir.

    Dalam artikel yang dirilis Minggu (23/2/2025) itu disebutkan jumlah sekolah yang ditutup pada 2024 tercatat ada 33 sekolah, meningkat dari 22 pada 2023.

    Sebanyak 88 persen sekolah yang dijadwalkan ditutup pada akhir tahun ini berada di daerah pedesaan, menurut data dari Kementerian Pendidikan.

    Di ibu kota Seoul tidak ada sekolah yang terancam ditutup, sementara Provinsi Gyeonggi, yang merupakan provinsi terpadat di sekitar Seoul, memiliki enam sekolah yang terancam ditutup.

    Baca: Jumlah penduduk Jepang terus turun dan makin tua

    Provinsi Jeolla Selatan, wilayah paling selatan, melaporkan jumlah sekolah tertinggi yang terancam ditutup, yaitu 10 sekolah.

    Diikuti oleh Provinsi Chungcheong Selatan dengan sembilan sekolah, Provinsi Jeolla Utara dengan delapan sekolah, dan Provinsi Gangwon dengan tujuh sekolah.

    Dari 49 sekolah yang akan ditutup di Korea Selatan 38 di antaranya adalah sekolah dasar, yang merupakan sekolah mayoritas.

    Sementara jumlah sekolah menengah yang ditutup lebih sedikit, yakni 8 (delapan) sekolah menengah pertama dan 3 (tiga) sekolah menengah atas.

    Data tersebut juga mengungkapkan bahwa sekolah dasar di daerah pedesaan menghadapi tantangan karena kurangnya jumlah siswa baru yang mendaftar.

    Baca: Mengapa perempuan Korea Selatan menolak menikah

    Menurut data yang dirilis pada 23 September lalu, Korea Selatan diperkirakan akan mengalami penurunan populasi yang signifikan dalam 50 tahun ke depan.

    Peringkat populasi global negeri ginseng itu akan turun 30 level akibat tingkat kelahiran yang sangat rendah dan penuaan yang cepat,

    Populasi Korea Selatan diproyeksikan berada angka 36 juta pada 2072, turun 30,8 persen dari 52 juta tahun ini.

    Korea Selatan merupakan negara dengan populasi terbesar ke-29 di dunia pada 2024, namun peringkatnya diperkirakan akan turun ke posisi ke-59 pada 2072, kata lembaga tersebut.

    Baca: Populasi penduduk dunia turun dan dampaknya pada lingkungan

    Negara ini menghadapi tantangan demografi yang serius, di mana banyak anak muda memilih untuk menunda atau tidak mau menikah atau tidak memiliki anak.

    Hal ini sejalan dengan perubahan norma sosial dan gaya hidup, serta di tengah pasar kerja yang sulit dan harga rumah yang terus meningkat.

    Populasi Korea Selatan mencapai puncaknya pada tahun 2020 dan telah mengalami penurunan sejak saat itu, menurut data dari lembaga statistik Korea.

    Sementara itu, populasi dunia diperkirakan akan terus meningkat selama periode tersebut, mencapai 10,22 miliar pada 2072, dibandingkan dengan sekitar 8,16 miliar tahun ini.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu-Yonhap-OANA