ruangkota

Tag: krisis ekologi

  • Konferensi Tenurial Soroti Krisis Agraria dan Krisis Ekologi yang Dipicu Kebijakan Kapitalistik

    Konferensi Tenurial Soroti Krisis Agraria dan Krisis Ekologi yang Dipicu Kebijakan Kapitalistik

    7cloud.asia – Satu dekade terakhir, krisis agraria dan krisis ekologi dinilai semakin parah terjadi di Indonesia.

    Krisis agraria dan krisis ekologi ini adalah buah dari kebijakan ekonomi-politik dan hukum yang liberal, kapitalistik yang terlalu pro investasi.

    Krisis agraria dan krisis ekologi ini disorot dalam Konferensi Tenurial 2023 dibuka pada 16 Oktober 2023, di Gedung Serbaguna Senayan GBK.

    Konferensi Tenurial 2023  mengambil tema “Mewujudkan Keadilan Sosial dan Ekologis Melalui Reforma Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam” ini dihadir 800 peserta dari berbagai organisasi.

    Baca: Puluhan orang tewas akibat konflik agraria dalam lima tahun terakhir

    “Tanah-tanah rakyat, kekayaan agraria dan sumbedaya alam dijadikan komoditas yang bisa diambil paksa untuk kepentingan investasi dan ragam bisnis skala besar,” ujar Dewi Kartika, Ketua Steering Committee Konferensi Tenurial 2023.

    Konferensi Tenurial merupakan forum untuk mengkaji konsentrasi penguasaan dan monopoli tanah oleh pengusaha dan badan-badan usaha swasta maupun negara yang telah mengakibatkan ketimpangan.

    Pemusatan penguasaan tanah telah memicu konflik agraria, kerusakan alam dan kemiskinan struktural yang semakin meluas.

    Apa yang disampaikan Dewi Kartika terefleksi di dalam catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

    Baca: PTPN diminta hindari pendekatan kekuasaan dengan warga sekitar

    Selama Pemerintahan Presiden Joko Widodo (2015-2022), yang telah terjadi sedikitnya 2.710 letusan konflik agraria yang berdampak pada 5,88 juta hektare lahan.

    Letusan konflik tersebut disebabkan ragam bisnis dan investasi, pembangunan infratstruktur, pertambangan, hingga berbagai proyek-proyek strategis nasional dan pariwisata premium.

    Konflik agraria dan perampasan tanah telah meningkatkan jumlah petani gurem dan petani tidak bertanah di Indonesia.

    “Sebab, pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dan investasi tersebut sebagian besar menarget tanah-tanah pertanian produktif rakyat,” sambung Dewi Kartika yang juga adalah Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria.

    Baca: Pentingnya memilih pemimpin yang pro lingkungan

    Berdasarkan Data Sensus Pertanian 2013, sedikitnya 11,51 juta keluarga petani berstatus petani gurem.

    Hanya dalam kurun waktu lima tahun (2013-2018), guremisasi kelas petani melonjak tajam menjadi 15,8 juta keluarga atau bertambah sekitar 4,29 juta keluarga (BPS, Survey Pertanian Antar Sensus, 2018).

    Fakta terbaru, sebanyak 72,19% petani merupakan petani gurem dimana 91,81% diantaranya adalah petani laki-laki dan 8,19% merupakan petani perempuan (BPS-Sintesis, 2021).

    Konferensi Tenurial 2023 dihadiri lebih dari 800 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia.

    Kehadiran peserta yang merupakan perwakilan dari wilayah dan juga organisasi ini, adalah bentuk partisipatif konferensi untuk menyerap suara-suara dari akar rumput.

    Baca: Jelang pemilu rawan obral izin buka lahan

    Hal yang menjadi sorotan penting adalah berbagai regulasi yang dinilai semakin membuat perampasan tanah pertanian dan wilayah adat semakin mudah dan masif.

    Hal ini disoroti oleh Erasmus Cahyadi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

    Pemerintah dinilai justru melahirkan berbagai regulasi yang bertujuan memfasilitasi investasi dan segelintir kelompok elite bisnis dan elite politik.

    “Mulai dari revisi UU Minerba, UU Cipta Kerja, UU IKN, Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP),” ujarnya.

     

  • Seperti Ini Krisis Ekologi yang Dihadapi Jawa Barat

    Seperti Ini Krisis Ekologi yang Dihadapi Jawa Barat

    7cloud.asia – Tekanan pembangunan yang semakin masif menjadikan kondisi Jawa Barat makin terancam krisis ekologi yang kian kompleks.

    Pakar Ekologi Politik IPB University, Prof Arya Hadi Dharmawan, menegaskan bahwa krisis ekologi di Jawa Barat tidak dapat dipandang secara seragam, melainkan harus dipahami berdasarkan karakteristik ekosistem masing-masing wilayah.

    “Untuk memahami kondisi Jawa Barat, kita harus melihatnya berdasarkan karakteristik ekosistem. Krisis ekologi yang terjadi berbeda-beda antara wilayah utara, tengah, selatan, barat, dan timur,” ujar Prof Arya dalam diskusi Ruang Publik di TVRI, akhir Desember lalu.

    Ia menjelaskan, wilayah Jawa Barat bagian utara seperti Bekasi, Karawang, Cirebon, Indramayu menghadapi tekanan krisis ekologi paling tinggi akibat alih fungsi lahan.

    Kawasan ini menjadi arena tarik-menarik antara pembangunan infrastruktur, industri, dan sektor pertanian, yang diperparah oleh ancaman abrasi laut serta penurunan permukaan tanah.

    “Alih fungsi lahan di wilayah utara mencapai sekitar 2.000 hektare per tahun untuk jalan tol, kawasan industri, hingga pusat perbelanjaan. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Jawa Barat,” tegasnya.

    Baca: WALHI ingatkan potensi bencana alam di Jawa Barat tergolong tinggi

    Sementara itu, wilayah tengah, khususnya Bandung Raya, mengalami perubahan ekologi yang sangat signifikan. Prof Arya menyebut Cekungan Bandung mengalami deforestasi di wilayah hulu dan penumpukan permukiman yang semakin padat di kawasan hilir.

    “Deforestasi di wilayah hulu dan penumpukan penduduk di cekungan memperbesar risiko banjir sekaligus mempercepat degradasi lingkungan,” jelasnya.

    Sedangkan wilayah selatan Jawa Barat, krisis ekologis juga tak kalah serius, terutama di kawasan daerah aliran sungai (DAS). Prof Arya mencontohkan kondisi DAS Citanduy yang membentang dari Gunung Sawal hingga pesisir selatan Jawa Barat.

    “Pengalaman kami mendampingi pemulihan DAS Citanduy menunjukkan krisis yang luar biasa, mulai dari hulu hingga ke hilir,” ungkapnya.

    Adapun wilayah barat Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta menghadapi tekanan kependudukan yang sangat tinggi.

    Dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang kini mencapai sekitar 50 juta jiwa, ujarnya, kawasan Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) menjadi wilayah dengan tingkat kepadatan ekstrem.

    Baca: Alih fungsi lahan picu bencana hidrometeorologi di Jawa Barat

    “Dampaknya bukan hanya pada aspek ekologis, tetapi juga merambah ke persoalan sosial, seperti konflik lahan, meningkatnya kriminalitas, hingga konflik sosial,” ujar Prof Arya.

    Selain itu, ia menyoroti kondisi sejumlah DAS utama di Jabar, seperti Citarum, Ciliwung, Cisadane, dan Cimanuk, yang mengalami pencemaran berat dan sedimentasi. Dia menambahkan, risiko kondisi ini jelas, yakni banjir di wilayah hilir dan kekeringan di wilayah hulu.

    Lebih lanjut, Prof Arya menekankan pentingnya penyelarasan data ekologis lintas wilayah dan lintas lembaga. Ketidaksinkronan data, menurutnya, berpotensi melahirkan kebijakan yang keliru.

    “Data yang tidak presisi akan menghasilkan kebijakan yang tidak presisi pula. Inilah yang kami sebut sebagai policy blindness atau kebijakan yang buta,” tegasnya.

    Ia mendorong penerapan kebijakan satu peta dan satu data nasional agar pemerintah pusat dan daerah dapat membaca fakta ekologis pada halaman yang sama.

    “Presiden perlu memimpin langsung penyelarasan data lintas kementerian dan lintas provinsi. Ini tidak bisa diselesaikan oleh satu daerah saja,” pungkasnya.

    Prof Arya berharap, langkah tersebut dapat menjadi pijakan penting bagi pemerintah daerah dalam menyeimbangkan pembangunan dan keberlanjutan ekosistem, sehingga risiko krisis ekologis yang lebih parah di masa depan dapat dicegah.

    Baca: Bantaran sungai di Jawa Barat akan diklaim Negara

  • Pengembangan Perhutanan Sosial Terbukti Efektif Atasi Krisis Ekologi di Jambi

    Pengembangan Perhutanan Sosial Terbukti Efektif Atasi Krisis Ekologi di Jambi

    7cloud.asia – Di tengah krisis ekologi dan meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi, hutan-hutan yang dikelola masyarakat memberikan secercah harapan.

    Komunitas Konservasi Indonesia atau KKI Warsi mencatat, perhutanan sosial di Jambi terbukti mampu memulihkan ekologi sekaligus menopang kehidupan warga.

    Direktur KKI Warsi, Adi Junedi pada peluncuran Catatan Akhir Tahun KKI Warsi 2025 pada Januari lalu mengatakan, dalam enam tahun terakhir, tutupan hutan di wilayah perhutanan sosial di Provinsi Jambi yang mereka dampingi meningkat sekitar 20.314 hektare,

    Dilansir di laman resmi Warsi, luas perhutanan sosial ini hampir setara dengan luas Kota Jambi.

    “Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa hutan yang dikelola secara partisipatif, dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama, mampu memperbaiki kondisi ekologi yang sempat terdegradasi,” kata Adi.

    Dikatakan, model pengelolaan berbasis masyarakat ini tidak hanya memulihkan hutan, tetapi juga memperkuat ekonomi warga.

     

    Baca: Warga Desa Air Terjun di Kerinci Seblat setia merawat hutan adat

    Melalui pengembangan hasil hutan bukan kayu, agroforestri, dan ekowisata, masyarakat memperoleh manfaat langsung dari hutan yang tetap tegak.

    Hutan tidak lagi dipandang sebagai ruang eksploitasi semata, melainkan sebagai sumber kehidupan yang dijaga bersama.

    “Peningkatan tutupan hutan tersebut menegaskan satu hal penting: hutan yang dikelola dengan baik dan adil akan memberikan manfaat berlipat, bagi masyarakat, bagi ekologi, dan bagi masa depan bumi,” ujarnya.

    Namun, capaian ini tidak boleh berhenti sebagai kisah sukses sesaat. Ke depan, dibutuhkan upaya yang lebih kuat untuk mempertahankan tutupan hutan sekaligus memastikan keberlanjutan penghidupan masyarakat pengelolanya.

    Salah satu langkah strategis yang perlu didorong adalah memaksimalkan peluang pendanaan iklim, seperti pasar karbon, Results-Based Payment (RBP), dan biodiversity credit.

    Skema-skema ini membuka jalan baru agar hutan yang dijaga tetap memiliki nilai ekonomi yang adil bagi masyarakat pengelolanya. Inisiatif seperti pohon asuh dan adopsi bibit juga menjadi peluang nyata untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat upaya pemulihan hutan.

    Baca: Sentralisasi perhutanan sosial menghambat pengelolaan hutan Negara

    Transisi ini menandai pergeseran penting dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi hijau, ekonomi yang menjaga, bukan menghabiskan, hutan.

    Pengelolaan hutan lestari memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, memperbaiki fungsi ekologis, serta melipatgandakan dampak positif dari pengelolaan hutan berkelanjutan.

    Di saat yang sama, upaya pemulihan hutan harus berjalan seiring dengan penegakan hukum terhadap kejahatan ekologi, perbaikan tata kelola kehutanan, serta rehabilitasi kawasan hutan yang telah rusak.

    Langkah-langkah ini mendesak dilakukan untuk mengendalikan bencana hidrometeorologi yang kian sering dan merusak.

    “Perubahan iklim adalah kenyataan. Beradaptasi dan berbenah sekarang juga adalah keharusan, bukan pilihan,” tegas Adi.

    Tanpa upaya serius mengatasi akar persoalan kerusakan lingkungan, pembangunan akan berjalan di tempat, sementara biaya pemulihan akibat bencana akan terus menggerogoti sumber daya daerah dan kesejahteraan masyarakat.

    Baca: Masyarakat adat jadi penjaga hutan dan keanekaragaman hayati

    Krisis ekologi
    Catatan Akhir Tahun 2025 KKI WARSI menunjukkan bahwa krisis ekologi di Jambi bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas hari ini. Dalam kurun 52 tahun terakhir, Jambi telah kehilangan sekitar 2,5 juta hektare hutan.

    Tutupan hutan yang tersisa kini hanya 929.899 hektare atau 18,54 persen dari luas daratan. Jika ditarik lebih singkat, dalam 10 tahun terakhir Jambi telah kehilangan, 112.372 hektare atau setara dengan 5 kali luas Kota Jambi.

    “Angka ini menempatkan Jambi dalam zona kritis ekologis, yang berpotensi menjadi bencana terjadi secara eksponensial dan pemulihannya akan membutuhkan biaya besar serta waktu lama,” kata

    Adi Junedi menjelaskan, pemicu utama krisis ekologis ini, adalah alih fungsi hutan menjadi perkebunan skala luas, terutama sawit, ekspansi pertambangan serta kebakaran hutan dan lahan menjadi faktor dominan hilangnya hutan.

    Aktivitas tambang, baik batubara maupun emas, telah merusak bentang alam, mencemari sungai, dan memunculkan masalah sosial sosial.

    Hingga 2025, pantauan citra satelit menunjukkan pertambangan batubara telah membuka lahan sekitar 16 ribu hektare, tersebar di kawasan hutan dan areal penggunaan lain.

    Baca: Deforestasi akibatkan luas Danau Kerinci menyusut

    “Sedangkan penambangan emas tanpa izin (PETI) terindikasi telah merusak lebih dari 60 ribu hektare, setara hampir tiga kali luas Kota Jambi, terlihat di kawasan areal penggunaan lain, hingga taman nasional,” kata Adi.

    Adi mengatakan kerusakan hutan berkelindan langsung dengan meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi. Ketika hutan hilang, hujan tidak lagi diserap tanah.

    Sungai yang alurnya semakin lebar akibat tambang, dan tingginya material bekas tambang yang masuk ke sungai, menyebabkan sungai meluap tanpa kendali ketika hujan dengan curah tinggi.

    “Dengan kondisi ini, banjir serta longsor menjadi ancaman permanen, bukan sekadar risiko musiman. Jambi hari ini sedang tidak baik-baik saja, dan bencana hanya tinggal menunggu waktu,” katanya.

    Catatan Akhir Tahun 2025 ini menjadi penanda arah: apakah Jambi memilih menyelamatkan sisa hutannya sebagai benteng terakhir kehidupan, atau membiarkannya runtuh dan menanggung krisis ekologis yang kian dalam.

    Hutan Jambi masih bisa diselamatkan, jika kita bergerak sekarang.