ruangkota

Tag: laut

  • Mampukah Ekonomi Biru Wujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan?

    7cloud.asia –  Kebijakan ekonomi biru yang diusung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TBP/SDGs).

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebijakan ekonomi biru ini sebagai upaya merawat ketahanan laut dari dampak perubahan iklim.

    “Dalam konteks pentingnya menjaga kesehatan laut sebagai upaya membuat ketahanan terhadap perubahan iklim, ekonomi biru tentu saja sejalan dengan upaya pencapaian target SDGs ke-14 yaitu Life Below Water,” ujar Trenggono di Jakarta, Selasa (29/8/2023).

    Baca: Nelayan kian terpinggirkan, ekonomi biru harus diperjuangkan

    Ia menyebutkan kebijakan ekonomi biru tersebut di antaranya adalah perluasan kawasan konservasi laut.

    Konservasi laut ini guna meningkatkan pelindungan habitat pemijahan ikan dan menjaga fungsi laut dalam menyerap karbondioksida serta memproduksi oksigen.

    Hingga tahun 2022, luas kawasan konservasi laut mencapai 28,9 juta hektare atau 8,7 persen dari total luas perairan Indonesia.

    “KKP menargetkan luas kawasan konservasi laut tersebut menjadi 32,5 juta hektare pada 2030,” ujarnya.

    Baca: Kebijakan ekspor pasir laut ancam ekosistem pesisir

    Program kedua terkait ekonomi biru, lanjut Tranggono, adalah penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota. 

    Hal ini sebagai dimaksudkan untuk menjaga kesehatan laut dari eksploitasi berlebih maupun yang merusak sumber daya perikanan dan dapat menyebabkan penangkapan ikan berlebih.

    Program ketiga terkait ekonomi laut adalah pengembangan budi daya laut, pesisir dan darat berkelanjutan yang turut sejalan dengan tren perikanan dunia saat ini.

    Baca: Presiden didesak untuk mencabut kebijakan ekspor pasir laut

    Di mana perikanan budi daya didorong sebagai pilar penting dalam menyumbang pangan dunia.

    Kebijakan keempat terkait ekonomi biru , tambah dia, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

    Langkah ini sebagai upaya untuk menjaga kesehatan wilayah pesisir yang memiliki peran penting sebagai penyangga ekosistem laut.

    Lebih lanjut, kebijakan kelima yakni pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut (BCL).

    Baca: Bumi butuh aksi nyatamu

    “Melalui bulan cinta laut ini, KKP mengajak nelayan selama satu bulan penuh untuk mengambil dan mengumpulkan sampah plastik di laut,” pungkasnya.

    Trenggono pun meyakini melalui kebijakan pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan yang terbingkai dalam program ekonomi biru ini, diharapkan mendukung upaya dunia untuk mewujudkan ketahanan Bumi khusunya ekosistem laut menghadapi perubahan iklim.

    Sumber: Antaranews.com 

  • Ikan-ikan Kecil Menepi di Pinggir Pantai Bengkulu, Ini Penyebabnya

    Ikan-ikan Kecil Menepi di Pinggir Pantai Bengkulu, Ini Penyebabnya

    7cloud.asia – Beberapa hari terakhir, di sejumlah wilayah Bengkulu terjadi fenomena ikan berukuran kecil yang tampak menepi di pinggir pantai.

    Menurut prakirawan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Fatmawati, Bengkulu, Anjasman, fenomena ini terjadi karena adanya fenomena anomali suhu laut.

    “Dari data BMKG suhu muka laut pada 26 Oktober memang mengalami penurunan, dengan selisih anomali minus satu dari biasanya, kemungkinan itu yang menyebabkan ikan-ikan ini menepi,” jelas Anjasman dikutip Antaranews.

    Lebih jauh Anjasman menjelaskan penyebab fenomena anomali suhu laut karena adanya angin dari wilayah Australia bergerak menuju Indonesia.

    Kondisi ini menyebabkan suhu muka laut menjadi lebih dingin dari biasanya, namun fenomena anomali tersebut jarang terjadi dan hanya terjadi saat musim kemarau.

    baca: marak polusi udara mahasiswa ugm ciptakan alat pengasapan rendah polusi

    Sementara itu, salah seorang warga Kelurahan Berkas, Davit, mengatakan bahwa ikan-ikan berukuran kecil terlihat berada di pinggir kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu.

    “Memang benar kejadian ikan terdampar di Pantai Berkas, kalau orang sini bilang itu karena perubahan iklim sehingga air laut menjadi dingin, ikan kemudian mabuk dan terdampar,” ungkapnya.

    Seperti yang diwartakan sebelumnya, BMKG Pulau Baai, Bengkulu memperkirakan pada bulan Oktober akan turun hujan.

    “Kami prediksi hujan akan terjadi pada Oktober, sebab pada awal November telah memasuki musim hujan,” ujar Kasi Data dan Informasi pada BMKG Stasiun Klimatologi Pulau Baai, Bengkulu, Anang Anwar.

    baca: pandawara bakal beraksi lagi kali ini di pantai cibutun loji sukabumi

    Meski hujan, namun hal ini tidak terjadi secara serentak di seluruh wilayah Bengkulu dan Indonesia.

    Sebab, lanjut Anang, terjadi pergerakan awan hujan bergerak dari wilayah barat Sumatera menuju Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Selain itu juga adanya transisis dari musim kemarau kering ke musim hujan.

    Hujan diperkirakan dimulai dari daerah pegunungan ke daerah dataran rendah seperti Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu.

    Puncak musim hujan diprediksi akan terjadi pada Januari – Februari 2024 dan awal musim hujan ditandai dengan peralihan Monsun Australia menjadi Monsun Asia.

    Reporter: Nurakhmayani

     

  • Masalah Lingkungan Terbesar 2023: Meningkatnya Keasaman Laut

    Masalah Lingkungan Terbesar 2023: Meningkatnya Keasaman Laut

    7cloud.asia – Kali ini kita akan kembali membahas tentang masalah lingkungan terbesar lainnya, yakni meningkatnya keasaman laut. 

    Kenaikan suhu Bumi atau pemanasan global tidak hanya berdampak pada permukaan saja, namun juga memicu naiknya keasaman laut.

    Lautan kita menyerap sekitar 30% karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer bumi, yang kemudian akan mempengaruhi keasaman laut.

    Meningkatnya kadar keasaman laut dikarenakan konsentrasi emisi karbon yang lebih tinggi dilepaskan akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil.

    Baca: Naiknya permukaan laut picu masalah lingkungan yang serius

    Emisi karbon ini juga dipicu oleh perubahan iklim global seperti peningkatan laju kebakaran hutan, maka jumlah karbon dioksida yang diserap kembali ke laut juga meningkat.

    Perubahan terkecil pada skala pH dapat berdampak signifikan terhadap keasaman laut yang selanjutnya mempengaruhi kehidupan flora dan fauna di dalamnya.

    Pengasaman laut mempunyai dampak buruk terhadap ekosistem dan spesies laut, jaringan makanannya, dan memicu perubahan kualitas habitat yang tidak dapat diubah.

    Ketika tingkat pH mencapai terlalu rendah, organisme laut seperti tiram, cangkang dan kerangkanya bahkan bisa mulai larut.

    Baca: Ribuan desa di pesisir terancam hilang akibat naiknya permukaan air laut

    Namun, salah satu masalah lingkungan terbesar akibat pengasaman laut adalah pemutihan karang dan hilangnya terumbu karang.

    Ini adalah fenomena yang terjadi ketika kenaikan suhu laut mengganggu hubungan simbiosis antara terumbu karang dan alga yang hidup di dalamnya.

    Akibatnya, alga tersebut hilang dan menyebabkan terumbu karang kehilangan warna cerah alaminya.

    Beberapa ilmuwan memperkirakan terumbu karang berisiko musnah seluruhnya pada tahun 2050.

    Baca: Nasib nelayan terombang ambing oleh perubahan iklim

    Tingkat keasaman laut yang lebih tinggi akan menghambat kemampuan sistem terumbu karang untuk membangun kembali kerangka luarnya dan pulih dari peristiwa pemutihan karang.

    Beberapa penelitian juga menemukan bahwa meningkatnya keasaman laut dapat dikaitkan dengan salah satu dampak pencemaran plastik di laut.

    Akumulasi bakteri dan mikroorganisme yang berasal dari sampah plastik yang dibuang ke laut merusak ekosistem laut dan berkontribusi terhadap pemutihan karang.
    ​

    Sumber: earth.org baca artikel asli di sini

  • Kemenko Marves Optimistis Mampu Kurangi 70 Persen Sampah Plastik yang Cemari Laut

    Kemenko Marves Optimistis Mampu Kurangi 70 Persen Sampah Plastik yang Cemari Laut

    7cloud.asia – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) optimistis mampu mengurangi 70 persen sampah plastik yang saat ini mengendap dan mencemari laut Indonesia.

    “Target Indonesia sampai dengan 2025 sampah plastik di laut sudah bisa kita kurangi,” kata Plt Sekretaris Deputi (Sesdep) Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Aniza di Padang, Selasa (25/6/2024).

    Aniza mengatakan target tersebut tergolong besar dan ambisius, namun pemerintah khususnya instansi terkait harus berani mematok target lebih untuk menjamin ekosistem bawah laut dari ancaman polusi sampah plastik ini.

    Berdasarkan data yang diperoleh Kemenko Marves, pada 2023 terdapat sekitar 12,87 juta ton sampah plastik yang tersebar di perairan laut Indonesia.

    Baca: Greenpeace desak Unilever kurangi sampah plastik

    Pemerintah melalui berbagai kebijakan termasuk lewat “Misi Indonesia 2024”, salah satunya fokus mengkaji sampah dan mikro plastik yang terkandung di laut Indonesia.

    Dari rangkaian penelitian organisasi nirlaba eksplorasi laut global OceanX bersama BRIN, peneliti menemukan di kedalaman tertentu sampah plastik namun tidak sebanyak di negara lain.

    Meskipun dibanding negara lain volume sampah plastik Indonesia tidak sebesar negara lain, namun Aniza menegaskan pencegahan serta solusi sampah plastik harus segera disiapkan.

    Baca: Dampak pencemaran dan pemanasan global pada ekosistem laut

    Kemudian, dari penelitian “Misi Indonesia 2024” yang melibatkan peneliti luar, peneliti juga mengambil sampel air guna memastikan kadar atau kandungan mikro plastik di laut Indonesia.

    “Jadi, sampel sudah diambil namun belum diteliti berapa persentase mikro plastik yang ada di dalam air,” jelas dia.

    Hasil penelitian tentang mikro plastik sangat penting sebagai bahan kajian atau peringatan dini bagi pemerintah dan masyarakat luas agar menjaga laut dari polusi sampah.

    Baca: Dampak sampah plastik pada ekosistem laut

    Kandungan mikro plastik dapat mencemari laut serta ekosistemnya. Ikan-ikan yang memakan mikro plastik kemudian dikonsumsi masyarakat akan menjadi ancaman bagi kesehatan.

    Setelah seluruh rangkaian penelitian tahap satu hingga lima selesai, Kemenko Marves bersama tim peneliti akan mengumumkan hasil temuan dan mengadakan seminar.

    Harapannya, masyarakat lebih peduli dalam menjaga ekosistem laut dengan mengurangi sampah plastik.

    Sumber:Antaranews.com

  • Ketimbang Giant Sea Wall, Aktivis Lingkungan Lebih Sarankan Penanaman Mangrove Secara Masif

    Ketimbang Giant Sea Wall, Aktivis Lingkungan Lebih Sarankan Penanaman Mangrove Secara Masif

    7cloud.asia – Pemerintahan Prabowo Subianto berencana melanjutkan pembangunan mega proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall (GSW) yang diperkirakan menelan biaya ratusan triliun rupiah.

    Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall diupayakan akan terus berjalan, meskipun diperkirakan akan menelan anggaran yang sangat fantastis.

    “Cukup besar anggaran yang diperkirakan untuk bisa membangun giant sea wall itu, kita tetap akan serius untuk bisa menggarap ke depan,“ ungkap AHY dalam konferensi pers di kantornya, di Jakarta, pekan lalu.

    Melansir VOA Indonesia, AHY menjelaskan bahwa uji kelayakan proyek giant sea wall ini sudah dilakukan sejak lama.

    Pada tahap awal pemerintah akan membangun tanggul laut raksasa giant sea wall sepanjang 21 kilometer di pantai utara Jakarta.

    Kemudian dilanjutkan hingga ke Semarang dan Demak di Jawa Tengah, dan ke seluruh pesisir utara Pulau Jawa yang dihadapkan pada ancaman banjir rob dan penurunan muka air tanah.

    Baca: Pembangunan giant sea wall di Teluk Jakarta, solusi atau picu masalah baru

    Aktivis lingkungan menyerukan pemerintah tidak melanjutkan proyek giant sea wall tersebut karena dinilai akan mengatasi masalah dengan masalah lain.

    Manajer Kampanye Tata Ruang dan Infrastruktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Dwi Sawung tidak yakin pembangunan tanggul laut raksasa ini merupakan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan yang ada; bahkan dinilai berpotensi menimbulkan masalah baru.

    Sawung mencontohkan masalah pencemaran sungai di Jakarta. Kalau dibangun giant sea wall, maka menurutnya pencemaran akan terkonsentrasi di dalam pulau, jadi akan menambah permasalahan baru.

    ”Lalu hitungan ekologisnya terhadap habitat ataupun satwa. Kemudian (potensi) pola arus laut yang pasti akan berubah,” ungkap Sawung kepada VOA Indonesia

    Sawung mencontohkan proyek reklamasi di pantai utara Jakarta yang diklaim oleh pemerintah daerah setempat sebagai solusi atas potensi tenggelamnya Jakarta, yang ternyata tidak terbukti.

    Solusi itu malah berdampak pada tenggelamnya beberapa wilayah pesisir di sekitarnya.

    Baca: Seperlima wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut

    “Harusnya yang diselesaikan itu, penurunan muka tanahnya. Misalnya mengurangi penyedotan air tanah, mengurangi pembangunan bangunan yang sangat masif yang membuat daratan makin turun. Tapi itu tidak dilakukan selama ini,” jelasnya.

    Hal senada disampaikan juru kampanye Urban Justice Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, yang mendorong pemerintah untuk membatalkan atau tidak meneruskan mega proyek itu.

    “Kami Greenpeace secara tegas menolak pembangunan GSW kenapa? Karena bukan hanya karena nilai proyeknya yang tinggi, dan upaya pemerintah untuk mencari investor, tapi juga karena dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat,” ungkap Jeanny.

    “…kita sama-sama tahu bahwa proyek ini sebenarnya hanya ganti nama, dulu kan ada proyek NCICD, terus ganti lagi menjadi GSW, yang ujung-ujungnya lagi kita bicara soal tembok laut,” jelasnya.

    Jeanny melanjutkan, tembok lautnya sendiri sebenarnya pelan-pelan sudah mulai terbangun mulai dari tembok laut yang pendek sekitar 8-9 tahun yang lalu, kemudian tembok laut yang mulai agak tinggi di 4-5 tahun yang lalu.

    Baca: Naiknya permukaan air laut jadi masalah serius untuk lingkungan

    Itu mulai dilakukan pelan-pelan oleh pemerintah sebenarnya. Dia melanjutkan, jadi ini tidak mulai benar-benar dari nol, tetapi efeknya sudah mulai dirasakan sama nelayan-nelayan.

    Greenpeace Indonesia, menyarankan pemerintah untuk menanam mangrove secara masif untuk memperbaiki ekosistem laut secara keseluruhan. Selain itu, penanaman mangrove ini juga bertujuan untuk memecah ombak di laut sehingga abrasi tidak terjadi di wilayah pesisir.

    “Dibandingkan membangun tembok laut, membangun reklamasi, kenapa tidak kita biarkan alam membangun ruangnya sendiri dengan menumbuhkan mangrove, itu jadi pilihan dan solusi terbaik,“ imbuh Jeanny.

    Jeanny mempertanyakan mengapa pemerintah tidak mau menumbuhkan mangrove secara besar-besaran adalah selalu karena proses pertumbuhannya yang lama butuh waktu minimal 5-10 tahun.

    ”Benar, tapi dibandingkan dia harus bangun tembok yang sudah merusak laut dan pesisir, lalu ada dampak sosial, lingkungan dan ekonominya besar di masyarakat, dari beberapa tahun yang lalu, kenapa gak dari beberapa tahun yang lalu menanam mangrove?” pungkasnya.

  • Guru Besar FMIPA UI: Mikroplastik Jadi Tantangan Serius Kesehatan Laut Indonesia

    Guru Besar FMIPA UI: Mikroplastik Jadi Tantangan Serius Kesehatan Laut Indonesia

    7cloud.asia – Guru Besar Tetap Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Indonesia (UI) Prof Mufti Petala Patria menyebut mikroplastik sebagai tantangan serius laut Indonesia.

    “Mikroplastik merupakan ancaman bagi kehidupan kita, bukan hanya di ekosistem laut, tetapi juga di perairan tawar,” katanya di Kampus UI Depok, Jumat (28/2/2025)

    Mufti mengatakan tubuh dapat kemasukan mikroplastik saat mengonsumsi ikan, kerang, atau organisme air lainnya.

    Ini mengkhawatirkan karena mikroplastik pada manusia mengakibatkan perubahan kromosom yang menyebabkan infertilitas, obesitas, dan kanker, serta meningkatkan respons imun.

    Dalam kajiannya, Mufti mengamati berbagai penelitian terkait mikroplastik. Dari hasil kajian tersebut ia menemukan bahwa kandungan mikroplastik di air dan sedimen di Kepulauan Seribu dipengaruhi jarak dengan pesisir.

    Kawasan dekat dengan pesisir Tangerang, yaitu Pulau Untung Jawa (jarak 7 kilometer) dan yang lebih jauh yaitu Pulau Tidung (jarak 29 kilometer) berbeda kandungan mikroplastiknya.

    Baca: Mikroplastik ditemukan di sampel dari tiga pulau di Kepulauan Seribu

    Jumlah mikroplastik di pulau yang jauh dari pesisir berkurang 12 persen untuk di air dan berkurang 20 persen untuk di sedimen. Artinya, pencemaran mikroplastik di Kepulauan Seribu bersumber dari pesisir Jakarta dan Tangerang.

    Selain itu, penelitian di lokasi yang sama dengan jeda waktu satu tahun juga menunjukkan peningkatan jumlah mikroplastik.

    “Kami melakukan pemeriksaan pada sedimen Pulau Rambut pada bulan Maret 2022 dan Maret 2023. Jumlah mikroplastik pada tahun 2023 meningkat 19,4 persen dibandingkan tahun 2022,” ujar Mufti.

    Menurut dia, mikroplastik yang ada di air atau sedimen dapat termakan dan terhisap oleh hewan atau menempel pada makroalga (rumput laut) dan lamun (seagrass).

    Biota laut sering menganggap mikroplastik sebagai makanannya karena memiliki bentuk serupa.

    Penelitian skala labotarorium menunjukkan dampak negatif mikroplastik terhadap biota laut, yakni terhambatnya pertumbuhan fotosintesis pada alga.

    Baca: Polusi mikroplastik di Sungai Citarum sudah mengkhawatirkan

    Mikroplastik juga mengakibatkan berkurangnya nafsu makan dan fekunditas; serta menurunnya berat badan, fungsi lisosom dalam mencerna makanan, dan diameter dan kecepatan sperma pada tiram.

    Mufti menjelaskan bahwa mikroplastik adalah partikel plastik berukuran kurang dari 5 milimeter.

    Berdasarkan sumbernya, mikroplastik dibedakan menjadi dua, yakni mikroplastik primer dan mikroplastik sekunder.

    Mikroplastik primer merupakan plastik berukuran kurang dari 5 mm berupa pelet (granula) yang banyak digunakan untuk campuran produk pembersih dan kosmetik.
    Sementara mikroplastik sekunder adalah sampah plastik yang akan terurai menjadi partikel yang lebih kecil.

    Bentuk partikel mikroplastik berupa fiber, fragmen, film, dan granula. Mikroplastik fiber berbentuk seperti benang yang berasal dari degradasi jaring ikan nelayan dan bahan kain.

    Adapun mikroplastik fragmen, film, dan foam berasal proses degradasi kantong plastik, kemasan produk kebutuhan sehari-hari, atau abrasi. Mikroplastik memiliki densitas yang lebih kecil dari air laut, sehingga dapat melayang di air cukup lama.

    Namun, akibat bereaksi dengan senyawa kimia atau melekat dengan mikroorganisme, densitas mikroplastik meningkat dan akan tenggelam tersimpan di sedimen dasar laut.

  • Cara Perempuan Muara Gembong Menyiasati Kerusakan Lingkungan Akibat Abrasi

    Cara Perempuan Muara Gembong Menyiasati Kerusakan Lingkungan Akibat Abrasi

    7cloud.asia – Pada tahun 1980-an, Muara Gembong dijuluki “kampung dolar”, karena melimpahnya udang, kepiting, dan ikan hasil tambak di daerah tersebut. 

    Penghasilan masyarakat—yang sebagian besar merupakan nelayan tambak—bisa mencapai Rp20-30 juta per bulan pada masa itu.

    Namun, kejayaan itu kini tinggal cerita. Sejak tahun 2000-an, dampak eksploitasi pesisir dan pembabatan hutan mangrove untuk lahan tambak mulai terasa.

    Abrasi terjadi, pantai terkikis sedikit demi sedikit hingga permukaan air laut naik dan menggusur tambak-tambak milik warga. Para nelayan dan buruh tambak di pesisir utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu kehilangan mata pencarian utama.

    Lantaran tambak telah hilang, setiap kali pasang terjadi, air langsung merangsek ke rumah-rumah warga. Sebagian warga akhirnya memilih pindah dan mencari sumber penghidupan di tempat lain karena daerah tersebut sudah tak layak huni.

    Sebagian lagi memilih tetap bertahan, terutama warga yang bukan pemilik tambak di Desa Muara Beting. Mereka tidak punya biaya maupun tujuan lain untuk pindah.

    Baca: Kawasan Pemulihan Pesisir di Pantura Jawa Tengah

    Menyiasati air laut yang terus masuk ke permukiman, warga membuat lantai tambahan dari bambu dan kayu agar barang-barang mereka tidak terendam.

    Warga juga membangun jembatan kayu seadanya sebagai akses penghubung ke jalan utama, karena jalan yang ada sebelumnya sudah tenggelam.

    Setiap pukul enam sore, air biasanya mulai pasang dan warga sudah sulit melakukan kegiatan MCK (mandi, cuci, dan kakus) karena kamar mandi sudah banjir.

    Di tengah situasi ini, perempuan-perempuan Muara Gembong berdiri di garis depan, bertahan dan berupaya mencari sumber penghasilan alternatif untuk menyambung hidup keluarga mereka.

    Namun, perjuangan mereka tidak mudah. Studi lapangan yang saya lakukan bersama sejumlah rekan peneliti dari ITB dan Labtek Apung mengidentifikasi banyak kendala yang mereka hadapi, mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga minimnya akses modal.

    Baca: Pemerintah Diminta Segera Sahkan RPP Perlindungan Mangrove

    Wlingi laut sebagai sumber ekonomi alternatif
    Pada 27 Oktober 2024 lalu, penulis mengikuti ibu-ibu pesisir Muara Gembong menyusuri tepi pantai.

    Mereka mengumpulkan wlingi laut (Cyperus malaccensis)—rumput liar yang tumbuh di pesisir dan air payau. Warga lokal sering menyebutnya ‘dot’.

    Sebelum terjadi abrasi, ibu-ibu Muara Gembong sebenarnya sudah sangat familier dengan keberadaan tanaman ini. Mereka biasa menganyam wlingi laut untuk dijadikan matras atau karpet.

    Tapi, kegiatan itu dulu sebatas untuk mengisi waktu luang. Setelah tambak hilang dan suami mereka tak lagi punya mata pencarian yang tetap, para perempuan Muara Gembong bergiat menganyam wlingi laut untuk mencari sumber pendapatan alternatif.

    Sebagian perempuan lainnya mengembangkan berbagai produk olahan makanan dari mangrove. Misalnya, mereka mengolah buah dari pohon pidada (Sonneratia caseolaris) menjadi kudapan tradisional seperti dodol, sirup, hingga keripik.

    Baca: BRIN Sebut Butuh Waktu Ratusan Tahun untuk Pulihkan Hutan Mangrove yang Rusak

    Sayangnya, produk-produk ini belum dipasarkan luas. Akses jalan yang sulit dan minimnya infrastruktur untuk membawa produk mereka ke pasar menjadi kendala utama.

    Selain itu, modal mereka juga terbatas. Keterbatasan ini membuat ibu-ibu Muara Gembong hanya membuatnya saat ada pesanan, biasanya dari tetangga atau kerabat, sehingga penghasilannya pun tak banyak.

    Sehelai tikar anyaman misalnya, biasa dijual dengan kisaran harga Rp50.000- Rp100.000, tergantung dari luas anyamannya.

    Dalam satu minggu, ibu-ibu Muara Gembong biasanya mampu menghasilkan satu anyaman wlingi laut. Sehingga, pendapatan yang diperoleh dari hasil anyaman tersebut rata-rata Rp400.000-Rp600.000 per bulan.

    Duit itu biasanya dipakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari, seperti sembako.

    “Saat ekonomi susah, beli beras saja sulit. Kami akhirnya tidak harus bergantung pada suami dengan menganyam wlingi laut,” ujar perempuan penganyam wlingi di Muara Gembong.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Gilang Mahadika (Research Fellow, Departemen Sejarah, Universitas Gadjah Mada). Muhammad Raditya Alfin Ghifari dari Departemen Antropologi, Universitas Brawijaya (UB) berkontribusi sebagai asisten peneliti dalam riset ini.

  • Target Pengurangan 70 Persen Sampah Plastik pada 2025 Sulit Tercapai, Ini Sebabnya

    Target Pengurangan 70 Persen Sampah Plastik pada 2025 Sulit Tercapai, Ini Sebabnya

    7cloud.asia – Sampah plastik Indonesia yang mencemari lautan membludak. Sebuah studi mengungkap, pada 2010, Indonesia diperkirakan menyumbang lebih dari 3,2 juta metrik ton sampah plastik ke laut per tahun.

    Temuan ini menempatkan Indonesia sebagai negara kedua terbesar setelah Cina dalam hal sampah plastik dan polusi plastik.

    Menyikapi hal ini, pemerintah Indonesia mengambil berbagai langkah. Salah satu yang terbilang agak konkret adalah Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut (RAN-PSL) pada 2018.

    Lewat Peraturan Presiden Nomor 83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut, pemerintah menetapkan target ambisius untuk mengurangi sampah plastik laut sebesar 70 persen hingga 2025. Namun hingga pengujung tahun ini, target tersebut sepertinya sulit tercapai.

    Hasil kajian Tim Koordinasi Nasional (TKN) PSL sejauh ini menunjukkan, penurunan kebocoran sampah plastik ke laut baru mencapai 41,68 persen.

    Berdasarkan riset kami, ada beberapa hal yang membuat target ini sulit tercapai, mulai dari masalah pengelolaan sampah di darat hingga minimnya insentif.

    Baca: Indonesia merupakan salah satu pengimpor sampah plastik

    Pengelolaan sampah di darat buruk
    Mayoritas sampah plastik yang mencemari lautan berasal dari daratan, akibat pengelolaan sampah yang buruk.

    Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018-2021), limbah padat dari daratan berkisar antara 28,7-32,5 juta ton.

    Sumber utama sampah-sampah itu berasal dari rumah tangga, pasar tradisional, bisnis, dan kawasan industri. Plastik menyumbang sekitar 11–17 persen dari total sampah yang dihasilkan setiap tahun.

    Dalam periode tersebut, sekitar 10 juta ton sampah terbuang tanpa pengelolaan yang tepat, dan diperkirakan antara 0,2 hingga 1,7 juta ton plastik bocor ke laut.

    Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah yang tidak memadai di daratan menjadi faktor utama yang memperburuk masalah sampah plastik di lautan.

    Sementara pengelolaan sampah buruk, produksi plastik nasional terus meningkat. Daur ulang juga bisa dikatakan masih jalan di tempat.

    Baca: Hambatan dalam perumusan perjanjian plastik global

    Kebijakan pengurangan sampah laut di antaranya sudah membuahkan regulasi larangan kantong plastik sekali pakai, program bank sampah dan kebijakanEPRtanggung jawab produsen yang diperluas (Extended Producer Responsibility/EPR).

    Bank sampah adalah sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat di mana warga menabung sampah yang sudah dipilah untuk ditukar dengan uang.

    Sementara EPR adalah kebijakan yang mewajibkan produsen bertanggung jawab atas seluruh siklus hidup produknya, termasuk pengumpulan dan pengelolaan limbah pascakonsumsi.

    Sayangnya, program-program ini belum berjalan optimal, salah satunya karena belum bersifat wajib dan minim penegakan hukum. Di samping itu, kita juga belum punya target ambisius untuk sistem guna ulang.

    Program EPR yang mendorong industri untuk mengelola limbah produknya baru dijalankan oleh sebagian kecil perusahaan. Sampai saat ini baru sekitar 30 yang menyerahkan peta jalan EPR mereka ke pemerintah.

    Komitmen produsen untuk mengurangi kemasan sekali pakai seperti saset multilapisan belum menjadi prioritas, sementara berbagai program daur ulang belum terbukti berjalan.

    Baca: Sikap negara-negara di dunia dalam menangani sampah plastik

    Infrastruktur daur ulang seperti bank sampah dan pusat 3R (reduce, reuse, recycle) memang sudah tersebar, tapi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Provinsi lain belum banyak menikmati fasilitas serupa.

    Larangan penggunaan plastik sekali pakai juga masih sebatas berlaku di Jakarta dan Bali. Padahal, selain Jawa dan Bali, sumber sampah plastik terbesar juga datang dari Sulawesi dan Sumatra.

    Minim insentif, perlu sistem ekonomi guna ulang
    Di samping itu, insentif bagi masyarakat dan sektor industri untuk beralih ke solusi ramah lingkungan juga masih sangat terbatas.

    Di tengah tantangan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, solusi guna ulang sebetulnya bisa menjadi alternatif penting.

    Jika didukung standar, infrastruktur, dan kebijakan yang tepat, sistem guna ulang berpotensi menyumbang nilai ekonomi bersih hingga Rp1,5 triliun pada 2030.

    Di sisi lain, sistem ekonomi guna ulang dapat menciptakan sebanyak 4,4 juta lapangan kerja bersih secara kumulatif di seluruh sektor ekonomi selama periode 2021–2030. Sekitar 75 persen di antaranya bahkan berpotensi diisi oleh perempuan.

    Baca: Ledakan sampah plastik memicu penjajahan gaya baru

    Butuh pendekatan inklusif dan kerjasama multipihak
    Untuk dapat mengurangi sampah plastik laut secara signifikan, perlu ada langkah konkret yang melibatkan semua pihak.

    Salah satu langkah utama adalah memperkuat peran pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengurangan sampah plastik.

    Pemerintah daerah harus didorong untuk mengadopsi kebijakan yang berhasil diterapkan di Jakarta dan Bali, seperti larangan penggunaan plastik sekali pakai, dan menyesuaikannya dengan kondisi setempat.

    Di samping itu, peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah sangat penting, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas pengelolaan sampah yang memadai.

    Perlu juga untuk mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif, melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas, termasuk masyarakat, industri, pemerintah, dan akademisi.

    Kolaborasi ini akan menghasilkan solusi yang lebih efektif, seperti pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan riset tentang alternatif pengganti plastik.

    Baca: Perjanjian global untuk cegah migrasi sampah plastik

    Perubahan perilaku masyarakat juga tidak kalah pentingnya dalam upaya mengurangi sampah plastik.

    Kampanye edukasi yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari sekolah hingga komunitas, perlu diperkuat untuk meningkatkan kesadaran tentang pengelolaan sampah yang lebih baik.

    Selanjutnya, evaluasi dan pemantauan terhadap kebijakan yang diterapkan harus dilakukan secara teratur untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan dengan efektif.

    Melihat situasi saat ini, mungkin membutuhkan waktu lebih lama dan kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah daerah, industri, dan masyarakat untuk mengurangi limbah plastik.

    Namun dengan evaluasi yang tepat, kebijakan dapat disesuaikan dan diperbaiki agar lebih efisien dalam mencapai target pengurangan sampah plastik laut sebesar 70 persen.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Yulianto Suteja (Associate Professor Oseanografi, Universitas Mataram)